Jakarta, KABARPROGRESIF.COM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap banyak aset Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak jelas statusnya.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) IV Haerul Saleh mengatakan ketidakjelasan aset-aset tersebut berdampak apakah aset tersebut merupakan aset investasi Kementan atau tidak.
"Di dalam laporan keuangan 2023 terkait dengan implementasi no 17 investasi properti Kementan dan Badan Pangan Nasional perlu mengidentifikasi aset-aset mana saja yang memenuhi dijadikan sebagai properti investasi. Seingat saya, ada banyak beberapa aset Kementan belum jelas statusnya, jelas statusnya milik Kementan tetapi dikelola pihak ketiga," ungkapnya di acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2023, di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Haerul meminta aset-aset itu segera diperjelas statusnya agar tidak bermasalah ketika dalam pemeriksaan BPK.
"Ada model nggak jelas statusnya, dipinjamkan, disewakan. Ada yang dikuasai pihak ketiga tetapi nggak bisa diapa-apain, tetapi tetap dikelola pihak ketiga," ungkapnya.
Ia mengungkap secara keseluruhan aset Kementerian/Lembaga yang tidak jelas statusnya mencapai Rp 30 triliun.
"Rp 30 triliun keseluruhan Kementerian, bahkan Kementerian PUPR ada Rp 9 triliun yang uang nyeberang," ucapnya.
Untuk itu Haerul berharap komitmen Kementan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar berdampak baik pada anggaran Kementan.
"Mohon maaf Pak Mentan sebelumnya dan dirjen telah membuat pernyataan akan menyelesaikan permasalahan yang rekomendasi BPK. Dan kali ini kami mengingatkan ini. Tidak main main pak. Dirjen telah membuat pernyataan akan menyelesaikan, kalau tidak dengan konsekuensi ditindaklanjuti opini mungkin akan berpengaruh pada laporan keuangan yang disajikan 2023," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar