Sekjen PDIP Hasto Ungkap Ada Menteri Siap Angkat Koper, tapi Ditahan Megawati

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara terkait adanya menteri PDIP siap angkat koper dari kabinet. 

Namun, Hasto mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak ingin terjadi gangguan stabilitas pemerintahan dengan mundurnya menteri PDIP.

"Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan 'Kami sudah siap angkat koper', tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Hasto kemudian memberikan contoh pada saat masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto. 

Saat itu, kata dia, jika ada menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.

"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," ungkapnya.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," lanjutnya.

Maka, kata Hasto, Megawati menginginkan menteri PDIP dapat melihat kepentingan bangsa dan negara. 

Menurutnya, kerja nyata terhadap rakyat tidak boleh terganggu oleh Pemilu.

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu kan sudah biasa kita ikuti, setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," ungkapnya.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," sambungnya.

Ketika ditanya, kebenaran menteri meminta arahan kepada Megawati, Hasto menyebut jika hal itu bukanlah arahan. 

Dia mengatakan Megawati hanya ingin kepentingan rakyat diutamakan.

"Bukan meminta arahanlah, jadi dalam pengertian siapa tidak kaget saat itu, karena kita udah biasa bersama, 23 tahun. Tetapi Ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat bangsa dan negara harus diutamakan," jelasnya.