Yogyakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua dan Anggota KPU RI mendapat sanksi berupa peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden (cawapres).
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari bisa dipecat jika sekali lagi melakukan pelanggaran.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Mulanya Mahfud ditanya oleh Erlian mengenai Hasyim yang disanksi melanggar etik atas pencalonan Gibran.
"Hari ini DKPP memutuskan Pak Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU telah melanggar etik atas pencalonan Gibran? Bagaimana kalau kemarin putusan MK nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU nya juga pelanggaran kode etik lalu status Gibran seperti apa?" tanya host Erlian.
Mahfud kemudian menjelaskan secara prosedural pencalonan Gibran sebagai cawapres sudah sah. Dia menyebut keputusan DKPP tidak akan mempengaruhi prosedural.
"Secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah, apapun putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu itu tidak akan, secara hukum ya tidak akan mempengaruhi prosedur yang ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran," kata Mahfud.
Mahfud membeberkan DKPP hanya mengadili persoalan etik pribadi anggota KPU. Mahfud menyebut KPU sudah berkali-kali melakukan pelanggaran.
"Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi, pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU nya yang produknya itu tidak dimasalahkan, ini yang pribadi, Hasyim Asy'ari bersalah yang lain juga bersalah, dan supaya diingat KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran," ucapnya.
Mahfud mengatakan KPU sudah banyak sekali salahnya. Mahfud juga mengatakan Hasyim sudah dua kali mendapatkan peringatan keras, jika membuat kesalahan sekali lagi, maka Hasyim harus diberhentikan.
"Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya, ini kesalahan yang berikutnya dan saudara Hasyim Asy'ari itu salahnya sudah dua kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran berat yang dilakukan Hasyim Asy'ari kalau terjadi sekali lagi dia harus diberhentikan dari KPU. Oleh sebab itu KPU harus hati-hati dari sekarang," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfud menuturkan kesalahan KPU adalah tidak berkonsultasi dengan DPR sebelum menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres.
Mahfud menyerahkan kepada DKPP terkait hukuman yang diberikan kepada Hasyim dan juga anggota KPU lainnya.
"Kesalahan KPU itu karena tidak konsultasi dulu dengan DPR. Dan itu adalah pelanggaran etik yang berat dan Ketua KPU itu sudah dua kali melakukan pelanggaran berat," tuturnya.
"Biar DKPP lah yang memutuskan lebih lanjut tentang hukuman lebih lanjut terhadap orang-orang KPU," imbuhnya.
Diketahui, keputusan DKPP dibacakan Ketua DKPP, Heddy Lugito, di Gedung DKPP yang disiarkan di YouTube DKPP, Senin (5/2).
"Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian," ucap Heddy.
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," lanjutnya.
Tak hanya Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, anggota KPU lainnya juga dijatuhi sanksi peringatan.
Yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar