Polri Bantah Info Hoax soal Ketidaknetralan Kapolri dan Perintah ke Dirbinmas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mabes Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoaks.

Demikian ditegaskan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (11/2).

Sandi mengatakan hal itu menyikapi potongan video viral yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para kapolda.

Potongan video itu merekam pernyataan politikus PDIP Herny Yosodiningrat dalam sebuah forum diskusi yang mengatakan ada perintah kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda untuk mendukung pemenangan salah satu paslon Pilpres 2024. 

Mabes Polri pun menegaskan itu sebagai informasi hoaks.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi.

Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. 

Dia melanjutkan, Polri menekankan bahwa sikap netralitas adalah prinsip yang dipegang teguh dan menjadi komitmen Korps Bhayangkara selama proses Pemilu 2024 berlangsung, baik pilpres, pileg, maupun kelak pilkada.

"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat," katanya.

Sebelumnya dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum, Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan kapolri.

Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Dua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. 

Tiga, diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, empat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu, lima, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

Dalam video yang viral, Henry mengatakan dirinya siap mempertanggungjawabkan pernyataannya, dan berharap Kapolri bisa meluruskan informasi yang beredar.

"Kalau memang ini hoaks saya minta kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," kata dia dalam rekaman itu.

"Jadi saya bisa saya pertanggungjawabkan karena ini saya memperoleh ini di banyak grup wa, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap," imbuh pria yang juga dikenal sebagai advokat dan aktivis antinarkoba itu.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terbaru dari Henry lagi terkait sanggahan Mabes Polri tersebut.