Sebanyak 1.100 formasi itu akan dikhususkan bagi bagi petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk ke dalam data base.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan awal mula pengusulan itu. Beberapa waktu lalu sebenarnya disampaikan oleh Menpan RB bahwa seleksi PPPK akan dikhususkan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan juga Tenaga Pendidik atau guru.
Namun, Wali Kota Eri menceritakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertempur di lapangan sedikit ASN-nya, sehingga beliau memperjuangkan supaya teman-teman yang ada di Satpol PP dan DPKP bisa juga mendapatkan prioritas seperti nakes dan guru untuk bisa menjadi PPPK.
"Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan ada nomenklatur tambahan untuk trantibum, sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas dan DPKP atau damkar bisa dimasukkan di sana, sehingga usulan yang kemarin setelah disetujui oleh Menpan dan diperbolehkan kami mengusulkan teman-teman yang ada di Satpol PP dan teman-teman yang ada di damkar yang sudah masuk database akan bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan," kata Wali Kota Eri, Senin (9/3).
Menurutnya, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya.
Karenanya, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi untuk bisa menjadi PPPK.
"Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar