Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony merasa khawatir dengan rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Siwalankerto.
Pasalnya keberadaan para PKL yang berjualan di pinggir jalan dan rel kereta api itu sudah digeluti selama lebih dari 10 tahun.
Nah, seiring perkembangan kawasan tersebut semakin ramai, tiba - tiba penertiban mulai dilakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.
"Iya, beberapa perwakilan PKL mengadu kepada kami. Mereka kenakan penertiban jalan. Ketika udah mulai rame, jalan itu kan juga merupakan akses menuju bandara, kadang-kadang kalau malam hari di tempat itu, masuk menuju tol di gelari tikar oleh PKL. Katanya itu cukup mengganggu dan tidak boleh," kata Thony, Senin (29/4).
Thony juga tak menampik bila keberadaan PKL itu secara aturan tidak diizinkan.
Bahkan Thony juga mengapresiasi penertiban tersebut merupakan langkah yang tidak salah dan telah melalui tahapan yang benar.
Tetapi, Pemkot Surabaya tak memikirkan dampak sosial ekonomi bagi PKL yang jumlahnya mencapai hampir 400 orang.
"Infonya hampir 400 PKL. Yang kami pikirkan, kita ini sedang menghadapi pemulihan ekonomi, kita menghadapi pengangguran dan ketika para pengangguran, para mereka yang dalam tanda kutip hidup dalam kekurangan itu mau usaha, kita udah bersyukur karena mereka bisa berjalan, bisa bertahan, bisa memanajemen diri, kemudian survive dengan usaha yang dilakoni," paparnya.
Makanya, Thony berharap adanya pembicaraan terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya untuk merelokasi PKL yang terkena dampak dari penertiban.
Sebab relokasi biasanya menjadi solusi yang tepat dalam situasi seperti ini.
"Perlu ada pembicaraan dari Pemkot untuk merelokasi. Kalau sekedar hanya menertibkan, itu persoalan gampang dengan dalih mereka atau masyarakat melanggar aturan. Tetapi kan persoalannya adalah impact dari penertiban ini menjadikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan melalui PKL, jadi hilang," jelasnya.
Thony juga menyoroti perlunya solusi yang menyeluruh dan adil bagi PKL yang terkena dampak penertiban.
Ia mengajak semua pihak untuk melihat PKL sebagai bagian dari masyarakat yang berjuang dalam bidang ekonomi, bukan sebagai obyek eksploitasi semata.
"Jangan dilihat hanya sebagai satu aksesoris ketika mereka dibtuhkan. Bahwa, pemerintah peduli kepada persoalan ekonomi masyarakat lapis bawah. Tapi ketika mereka harus berhadapan dengan aparat yg bertindak atas nama ketertiban dan penegakan aturan, tapi harus ada solusi," tegasnya.
Thony juga menyampaikan bahwa PKL juga perlu diberikan pemahaman dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan usaha mereka.
Selain itu, ia menekankan perlunya penertiban yang tidak hanya berfokus pada satu kawasan saja, melainkan juga dilakukan di tempat-tempat lain yang memerlukannya.
"Ini juga perlu ada penertiban, kalau kita mau bicara atas nama ketertiban. Ketertiban itu tidak hanya di jalan, tetapi juga diluar itu. PKL juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi dan dibantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar