Dimana harusnya sektor parkir menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kota pahlawan. Namun, PAD tersebut malah bocor lantaran lemahnya pengawasan.
Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan mengatakan bahwa fakta sidak dari Wali Kota Eri adalah awal untuk mengurai benang kusut merosotnya PAD sektor pajak.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan bahwa hingga Mei 2024, realisasi retribusi parkir di Surabaya baru mencapai Rp5,7 miliar atau sekitar 10,34 persen saja.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya tahun 2024 dari sektor parkir masih jauh dari target. Tahun ini, retribusi parkir tepi jalan ditargetkan dapat menyumbang PAD Surabaya hingga Rp 55,4 miliar," kata Anas Karno, Minggu (14/7).
Pada 2023, retribusi dari parkir tepi jalan ditargetkan menyentuh Rp60,4 miliar.
Namun, pada realisasinya, Dishub Surabaya hanya bisa mencapai Rp23,16 miliar atau sekitar 38,33 persen.
Untuk itu kata Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan dengan upaya sidak wali kota di KBS tersebut menjadi lecutan bagi dishub untuk semakin memaksimalkan PAD terutama dari sektor parkir.
"Apalagi pemkot surabaya juga telah membangun kawasan-kawasan wisata yang cukup menarik, seperti kawasan kota lama, kebun raya mangrove yang diresmikan ibu megawati kemudian adventure land romokalisari dan Taman Hiburan Pantai Kenjeran," tambahnya.
Kedepan timpa Anas, bukan tidak mungkin tempat wisata ini akan menjadi penyumbang PAD terutama parkir sehingga potensi ini harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kebocoran.
"Jadi mari kita berbenah kepola kinerja yang lebih baik untuk kebaikan kota surabaya, kita jaga semangat pak Wali kota Pak Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Pak Armuji yang sudah membangun Surabaya hingga seperti saat ini," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar