Sampang - KABARPROGRESIF.COM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) Sampang melakukan audiensi dengan Pemkab Sampang.
Audiensi itu dilakukan karena, pelayanan bansos di Kota Bahari tersebut dinilai amburadul.
Dalam forum audiensi, Ketua MDW Siti Farida menyampaikan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) banyak yang mengeluh terkait pelayanan yang diberikan oleh lembaga penyalur bansos khususnya BRI.
Lagi-lagi yang dipermasalahkan terkait pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Padahal satu tahun yang lalu ketika kita melalukan audiensi terkait penyaluran bansos yang masih amburadul, pihak lembaga penyalur dan dinas terkait sudah sepakat kalau BPNT tidak ada pendampingnya. Nah kenapa sekarang KPM dibuat bola pingpong oleh bank penyalur dan Dinas Sosial terkesan juga tidak mau tahu," kata Siti Farida, Selasa,(16/7).
KPM Bansos khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kata Siti Farida, mengeluhkan pelayanan BRI yang masih amburadul kepada MDW.
"Menurut KPM BPNT, pelayanan yang diberikan BRI kepada KPM membuat KPM seperti bola ping-pong. Bahkan, mereka menilai BRI Cabang Sampang sarangnya masalah", ujarnya.
Pihaknya juga membeberkan kalau Dinas Sosial dan lembaga penyalur bansos tidak sinkron.
Terbukti, Siti Farida, ketika kami melakukan audiensi ke BRI, BRI menuding Dinsos yang kurang kooperatif, begitu juga sebaliknya ketika MDW audiensi ke Dinas Sosial, Dinas Sosial menuding BRI dan PT Pos Indonesia kurang koordinasi dan kooperatif.
"Ini kan aneh, Dinas Sosial yang seharusnya mengayomi dan menjadi penengah malah terkesan tidak tahu menahu. Dan akibat saling menyalahkan ini, membuat KPM Bansos menjadi bola pingpong," ungkapnya sembari mengungkapkan kemana peran Pemkab.
Sementara, Edi Subinto Kepala Dinsos Kabupaten Sampang mengatakan, kedatangan MDW ini menjadi angin segar baginya.
Dan terkait permasalahan ini Dinsos sudah membuat kometmen bersama dengan BRI dan PT Pos Indonesia terkait penyaluran bansos.
"Pihak penyalur akan selalu berkoordinasi Dinsos PPPA, SDM PKH dan TKSK dalam proses penyaluran dan pemantauan bantuan sosial," ujarnya.
Edi Subinto menyampaikan sembari menyimpulkan hasil audiensi, bahwa pihaknya sudah membuat berita acara yang sudah ditetapkan pada tanggal 04 Juli 2024 dan menjadi komitmen bersama dengan lembaga penyalur.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur, setiap 2 bulan 1 kali. Dan SOP penyalur harus disampaikan juga ke Unit BRI, pelayanan surat rekom akan dipermudah dengan secara Online maupun Offline serta permasalahan ATM atau Butab di Unit bisa langsung di urus di Kantor Cabang BRI," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar