Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Senin, 12 Agustus 2024

APBD Surabaya 2025 Didorong Prioritaskan Sektor Ekonomi & Atasi Stunting


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Surabaya tengah diajukan dan pembahasan di DPRD Kota Surabaya. 

DPRD Surabaya bersama Badan Anggaran melakukan pematangan rencana anggaran itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan jika visi misi APBD 2025 masih mengacu pada semangat gotong royong, dengan Kota Surabaya yang maju, humanis, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan visi misi itu diterjemahkan ke dalam 5 hal yakni, Ekonomi Inklusif, SDM unggul, Infrastruktur, Birokrasi, Pelayanan Publik dan Ketertiban, serta Keamanan Kota.

"APBD Ini harus memiliki keselarasan dengan program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dari pemerintah pusat sudah didorong dan ini sudah dilakukan proses di rancangan APBD 2025, ada tiga hal penting, tentang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pencegahan stunting," kata Reni Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Terkait kesejahteraan, Reni menyampaikan ada beberapa program yang harus disiapkan termasuk dalam menangani kemiskinan, penyiapan lapangan kerja, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan kesehatan ibu dan anak, hingga anggaran untuk pendidikan.

Kemudian, tentang pertumbuhan ekonomi, terkait dengan upaya untuk sektor ekonomi bisa terus tumbuh.

"Jika ekonomi meningkat, maka ketersediaan lapangan kerja juga lebih luas, lalu daya beli masyarakat semakin tinggi," ujarnya.

Selanjutnya untuk mengenai pencegahan stunting. Reni menyampaikan Kota Surabaya saat ini masuk sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Jatim yakni saat ini di angka 4,2 persen. 

Meski begitu, pencegahan harus tetap dilakukan agar bisa terus menekan.

"Terpenting, keterlibatan dan kontribusi kader Surabaya Hebat, RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan harus diperkuat. Terlebih belakangan tengah ramai berita tentang gagal ginjal dan diabetes yang menyerang usia dini. Harus terus dilakukan upaya preventif di lini kesehatan. Jika biasanya hanya menyasar pada bayi dan ibu hamil, kini juga harus diperhatikan untuk anak-anak dan remaja," jelasnya.

Selain itu, dia berharap penggunaan APBD dilakukan secara bijaksana tetap sesuai proporsional. 

Seperti belanja pendidikan wajib 20 persen, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan belanja infrastruktur maksimal 40 persen. 

Hal itu dibutuhkan agar masyarakat Kota Surabaya merasakan hasilnya.

Sementara itu, Reni turut menyoroti agar Pemkot Surabaya memiliki tata kelola aset secara digital. Hal itu bertujuan pengelolaan aset yang tetap bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (APD) yang selama bersumber pada pada pajak dan retribusi dan BUMD.

"Surabaya perlu memperkuat lagi bagaimana agar aset yang dimiliki Kota Surabaya agar bisa memiliki kontribusi ekonomi. Peningkatan pengelolaan aset harus banyak inovasi," ungkap Reni.

Saat ini, Reni mengatakan masih banyak aset Pemkot Surabaya yang telah dimanfaatkan menjadi rumah padat karya untuk mendorong peningkatan perekonomian warga. Namun itu tidaklah cukup.

Masih banyak aset Pemkot Surabaya yang bisa dimanfaatkan untuk dikelola atau disewakan, seperti bidan kuliner dan persewaan pergudangan yang belakangan menjadi trending di bidang ekspedisi di Kota Surabaya.

Menurutnya, pihak pemkot tidak harus mengelola sendiri, namun bisa menawarkan ke swasta dalam hal pengelolaan dengan tetap sasaran.

"Perlu inovasi yang dilakukan terus menerus. Dengan melihat kondisi masa kini dan trend yang sedang berjalan. Inovasi itu juga bisa dengan membuat peta aset digital," jelas Reni.

Dia mengatakan Pemkot Surabaya ke depan harus mampu membuat peta digital dengan menampilkan aset-aset yang dimiliki seperti gedung, bangunan, tanah, dan lainnya. Supaya ke depan bisa mendatangkan investor.

Namun, tetap disajikan dengan data pengkajian prospek lokasi, penggunaan, daya jual serta kelengkapan lainnya. Dan data digital tersebut terpublish dan bisa diakses elemen oleh masyarakat.

"Nanti jika ada investor yang ingin masuk, bisa melihat peta aset tersebut. Mereka jadi lebih punya gambaran. Terlebih sudah ada pengkajian dari pemkot tentang berapa nilai ekonomisnya dan pengelolaannya," pungkas Reni

0 komentar:

Posting Komentar