Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, memberikan sejumlah catatan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya 2024.
Anggota Fraksi PKS DPRD Surabaya Aning Rahmawati saat penyampaian pandangan akhir Fraksi PKS mengatakan anggaran UMKM di mengatakan, anggaran UMKM di APBD tahun 2024 sebesar Rp 11,8 miliar.
“Tentunya ini sangat jauh dari Anggaran untuk UMKM di Tahun 2023, yang mencapai angka 3 triliun rupiah. Semoga anggaran yang telah dialokasikan ini, meskipun berkurang, dapat diserap seluruhnya,” ujarnya pada Senin (13/8/2024).
Fraksi PKS juga meminta agar program perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang jumlahnya telah ditambahkan 140 unit menjadi 1640 unit hingga akhir 2024, dapat seluruhnya dilaksanakan.
“Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya pembangunan Rusunawa pada Tahun 2024 ini. Padahal antrian penghuni Rusunawa sudah mencapai 12.000 KK lebih,” imbuh Aning.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut juga memberikan catatan soal transportasi publik yang bertujuan mengurangi polusi udara, serta mengurai kemacetan. Fraksi PKS meminta agar pemerintah kota melalui Perangkat Daerah terkait, meningkatkan kinerjanya seiring dengan antusias warga kota untuk menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.
Aning menambahkan, idealnya antusiasme warga ini dibalas dengan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan layanan, baik penambahan rute maupun penambahan unit.
“Ataupun alokasi anggaran untuk skema Buy The Service (BTS) pengadaan rute baru dan unit baru melalui andil pihak ketiga, yang sudah berjalan. Namun jumlahnya dirasa masih belum memadai, untuk menampung transportasi sebagian besar warga kota dari berbagai rute,” terangnya.
Fraksi PKS menyayangkan capaian pendapatan dari perhubungan masih di angka 26,6% dari target 95,4 miliar rupiah. pendapatan dari parkir Tepi Jalan Umum (TJU) masih berkisar di angka 23% pada Juli 2024.
“Ini menjadi tantangan bagi Pemkot. Apalagi ada rencana pembentukan BLUD Parkir dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan parkir. Fraksi PKS berharap target capaian pendapatan parkir dapat tercapai, bahkan melebihi target,” kata Aning.
Aning kembali mengatakan, Fraksi PKS meminta pemerintah kota untuk menyelesaikan program pengendalian banjir yang memiliki anggaran senilai Rp 776 miliar.
Nilai ini terhitung besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, dengan banyaknya box culvert sebagai solusi banjir di kota Surabaya, maka harus segera dicari inovasi alat untuk mencegah dan mengatasi sedimentasi di seluruh box culvert. Agar tidak menjadi titik banjir baru karena endapan yang tinggi di seluruh box culvert di kota Surabaya,” terangnya.
Menurut Aning, Fraksi PKS juga mencermati serapan perangkat daerah terkait pengendalian banjir dan juga pembangunan jalan, masih di angka 22,89%. Ini tentu patut menjadi perhatian.
“Perlu kerja keras agar serapan anggaran 2024 dapat terwujud 100%, dan seluruh program pengendalian banjir dan pembangunan jalan, dapat terealisasi,” jelasnya.
Meski memberikan deretan catatan dalam pansangan akhirnya, Fraksi PKS DPRD Surabaya menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
0 komentar:
Posting Komentar