Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Penegasan itu Ari sampaikan merespons isu reshuffle sejumlah menteri yang kembali beredar kencang belakangan.
"Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari, Rabu (14/8).
Namun, Ari mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Reshuffle juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan presiden.
"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya juga telah merespons isu reshuffle yang belakangan beredar.
Jokowi tidak membantah atau membenarkan, ia hanya mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan jika perlu.
"Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi usai meninjau lapangan latihan PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Saat ditanya apakah dalam waktu dekat reshuffle itu diperlukan, Jokowi hanya terkekeh dan beranjak dari area tempat sesi tanya jawab bersama awak media.
Menurut laporan Tempo, ada empat posisi menteri yang disebut akan diganti. Pertama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar akan diganti dengan Raja Juli Antoni.
Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan diganti oleh Supratman Andi Agtas.
Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif diganti dengan Bahlil Lahadalia. Keempat, Menteri Investasi Bahlil yang akan digantikan oleh Rosan Roeslani.
Terpisah, DPP PDIP pun mengaku turut mendengar kabar dua menterinya bakal dicopot dalam wacana kocok ulang kabinet Jokowi.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar kabar tersebut sejak pekan lalu.
Reshuffle itu disebut akan menyasar Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga.
0 komentar:
Posting Komentar