Samarinda - KABARPROGRESIF.COM Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) hari ini menahan MRF, pejabat di UPT KPHP (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Berau Pantai Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dalam perkara korupsi (menerima suap) dari pengusaha hasil hutan Rp7,744 miliar dalam lima tahun.
MRF ditahan setelah sebelumnya ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat PenetapanTersangka Nomor : TAP 09/O.4/Fd.1/08/2024, tanggal 21 Agustus 2024, denganpasal sangkaan Pasal 11 atau Pasal 12B UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP.
“Terhadap tersangka dilakukan upaya paksa berupa penahanan rutan untuk 20 hari kedepan sejak tanggal 21 Agustus 2024 – 09 September 2024 dan dititipkan di Rutan Kelas IIA Samarinda,” kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Sodarta kepada wartawan, Rabu sore (21/8/2024).
Dalam perkara ini, kata Sodarta, ersangka MRF selaku PNS pada UPTD KPHP Berau Pantai, dalam kurun waktu tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, telah menerima sejumlah uang Rp7,744 miliar, dengan rincian diterima melalui transfer pada bank atas nama dirinya dari beberapa saksi yaitu dengan total Rp7,259 miliar.
“Selain itu tersangka juga menerima uang dari saksi menggunakan rekening bank atas nama orang lain sebesar Rp342.195.440,- dan sebesarRp143.794.000,-,” ungkap Sodarta.
Dijelaskan Sodarta, tersangka menerima uang tersebut dimaksudkan sebagai biaya untuk pembuatan dan pengurusan dokumen terkait dengan tata usaha kayu berupa pengurusan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), penyusunan dokumen RKT (Rencana Kerja Tahunan).
Kemudian pengurusan RKU (Rencana Kerja Usaha), SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) Online, pengurusan dokumen SLVK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan Biaya Ganis dari perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pemanfaatan Kayu.
“Tersangka menetapkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk kepengurusan dokumen tersebut dan mengajukannya kepada beberapa saksi dari pihak swasta,” ungkap Sodarta.
Menurut Sodarta, penyidik menahan tersangka dengan alasan objektif dan subyektif, antara lain, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar