Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Anindya Bakrie telah resmi menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Jakarta, Hotel St Regist Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Munaslub itu dihadiri 28 Kadin Provinsi dari total 34, dan 25 Asosiasi.
Proses pemilihan Munaslub itu dipimpin oleh Nurdin Halid, dan juga dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Kadin Erwin Aksa, hingga Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Seusai terpilih, Anin mengatakan, ini merupakan hari yang spesial untuk dirinya.
"Pertama ya saya ingin sampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya, tapi juga spesial mudah-mudahan untuk perekonomian Indonesia," ujar Anin.
Ia juga mengatakan, akan terus menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintah baik pemerintahan yang saat ini masih dipimpin Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah, jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah bisa makin baik," ujar Anindya.
Anindya juga berjanji akan terus menaungi dunia usaha di berbagai sektor untuk menjaga kondusifitas iklim berbisnis di Indonesia. Selain itu, mengakomodir kepentingan pengusaha untuk lima tahun ke depan.
Ia juga memastikan akan menaungi para pengurus Kadin yang sebelumnya.
"Dinamika organisasi tu pasti ada, nah kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih tegup, dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung," ujarnya.
Anindya akan segera dilantik sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia esok hari, Minggu (15/9/2024).
Hal ini diungkapkan oleh Bambang Soesatyo, yang juga merupakan Ketua MPR seusai acara Munaslub.
"Besok kita pelantikan, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," ujar Bamsoet.
Ia memastikan, penetapan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pengganti Arsjad Rasjid sudah sesuai ketentuan AD/ART organisasi, lantaran berdasarkan permintaan langsung mayoritas Kadin daerah, tanpa harus menunggu ada pelanggaran kebijakan dari ketum yang menjabat.
"Ini kan kita ha,ya melaksanakan, melaksanakan keinginan asosiasi, daerah. Jadi enggak ada agenda lain, kecuali memediasi apa yang diusulkan daerah," ujar Bamsoet.
0 komentar:
Posting Komentar