Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat yang dilayangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 20121-2026 Arsjad Rasjid terkait terkait kisruh Munaslub Kadin.
Pada Senin (16/9) kemarin, Istana mengkonfirmasi surat tersebut masih berada di Kementerian Sekretariat Negara.
"Belum sampai ke meja saya, belum sampai di meja saya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
Jokowi juga mengaku terbuka dengan siapapun yang ingin bertemu dengannya, termasuk dengan petinggi Kadin Indonesia yang kini tengah kisruh dalam dualisme kepemimpinan, yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
"Siapapun [yang ingin] bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah," kata dia.
Selain itu, Jokowi berpesan agar kisruh Munaslub Kadin Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid diselesaikan secara internal.
Ia pun mengimbau agar kisruh Kadin tersebut kemudian tidak dikaitkan dengan pemerintah terutama dirinya.
"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin," ujar Jokowi.
"Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," imbuhnya sembari terkekeh.
Anindya Bakrie terpilih menjadi ketua umum Kadin dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi.
Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.
Beberapa pejabat yang hadir dalam Munaslub di antaranya Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.
Kemudian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Erwin Aksa, dan Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas.
Usai diangkat, Anindya Bakrie menjelaskan di bawah kepemimpinannya, Kadin akan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah.
Ia ingin Kadin bekerja sama lebih baik dan kian terlibat sebagai mitra strategis pemerintahan Jokowi maupun Prabowo Subianto.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan keputusan presiden (keppres) penetapan Anindya jadi bos baru Kadin segera terbit.
Politikus Gerindra itu tampak hadir dalam konferensi pers Kadin kubu Anindya pada Minggu (15/9).
Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal.
Pasalnya, Munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.
Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.
Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.
0 komentar:
Posting Komentar