Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyebut ada beberapa indikator sehingga meraih penghargaan Kinerja Tahun Berjalan kategori penurunan stunting tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 dari pemerintah pusat lantaran dinilai berhasil menurunkan angka prevelensi stunting.
Atas capaian tersebut, Pemkot Surabaya mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp 6,45 miliar dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu)
"Indikatornya adalah kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Nanik Sukristina, Sabtu (7/9).
Nanik menjelaskan, penurunan stunting di Kota Surabaya dilakukan dengan penerapan inovasi Zero Growth Stunting melalui intervensi spesifik.
Diantaranya, pemberian tablet tambah darah (TTD), kegiatan siber casting (aksi bergizi untuk remaja), pemberian pangan lokal balita dan ibu hamil KEK (kondisi kekurangan energi kronis).
Lanjutnya Nanik, pemberian PKMK / PDK, pemberian kudapan tinggi protein hewani, penguatan ANC Terpadu, penguatan Kampung ASI, pemberian susu Ibu hamil dan menyusui, serta pemberian permakanan Ibu Hamil KEK Gakin.
"Selain itu, peningkatan kesejahteraan hingga kesehatan juga dilakukan melalui program satu RW satu nakes (R1N1), dan upaya sensitif lainnya seperti, penguatan audit kasus stunting, perbaikan pola asuh salah satunya melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Surabaya Emas, Gotong royong CSR, Orang tua Asuh," ungkap Nanik.
Ke depan untuk menuju zero stunting, ungkap Nanik, pihaknya akan terus melakukan Kolaborasi dengan melibatkan masyarakat. Antara lain, KSH, Nakes, PKK, RT/RW/LPMK, seluruh camat dan lurah, OPD, organisasi profesi IDAI, Persagi, Pogi, Ibi, Hakli, Persakmi, Batra.
"Tak lupa kita juga akan terus melakukan kolaborasi lintas sektor, NGO serta dunia usaha untuk menurunkan stunting," pungkasnya.
Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Kinerja Tahun Berjalan kategori penurunan stunting tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 dari pemerintah pusat, lantaran dinilai berhasil menurunkan angka prevelensi stunting. Atas capaian tersebut, Pemkot Surabaya mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp 6,45 miliar dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu)
Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (4/9).
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, penghargaan yang didapatkan karena Pemkot Surabaya berhasil menekan angka stunting yang semula berada di angka 4,8 persen menjadi 1,6 persen.
"Insentif Fiksal itu didapatkan karena stunting di Kota Surabaya ini terendah dibawah angka 3 persen. Ini membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya berada di jalur yang benar," kata Wali Kota Eri, Jumat (6/9).
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, Insentif Fiskal yang didapatkan akan dipergunakan untuk percepatan penangganan gizi buruk dan stunting. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) sehat dan berkualitas.
"Insentif stunting akan digunakan untuk penanganan gizi buruk dan stunting, karena kita berkomitmen untuk membentuk SDM sehat supaya bisa menjadi pemimpin masa depan," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar