Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memastikan layanan aduan masyarakat Lapor Mas Wapres bukan program yang berdiri sendiri.
Program ini terintegrasi dengan layanan aduan masyarakat yang ada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda).
"(Tergabung dalam) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya," ujar Tenaga Ahli Utama PCO Prita Laura dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2024.
Lulu -sapaanya- menyebut saat ini terdapat 96 lembaga dan 453 pemerintah daerah yang terkoneksi dengan program Lapor Mas Wapres.
Sehingga, masyarakat yang ada di daerah dapat mengkases program ini melalui instansi pemerintahnya masing-masing.
"Masyarakat ada yang bertanya bagaimana ketika kami yang ada di daerah, tetap bisa melakukannya melalui lapor yang programnya terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah," jelasnya.
Selain itu, Lulu menjelaskan program Lapor Mas Wapres berpijak melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Sehingga diharapkan program ini akan memperkuat layanan aduan masyarakat yang sudah ada.
"Jadi lagi-lagi ini bukan program berdiri sendiri, sudah ada hukumnya ya sudah kemudian terintegrasi dengan program yang ada, sehingga dapat lebih dimaksimalkan," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar