Pages - Menu

Halaman

Selasa, 26 November 2024

Kapolres Klaten dan Perwira Sahli Pangdam IV/Diponegoro Pantau TPS Rawan Banjir di Cawas


Klaten - KABARPROGRESIF.COM Pa Sahli Pangdam IV/Diponegoro Bidang Ekonomi, Kolonel Inf Drs. Nelson Bakhtiar Sarwedy S., S.E., bersama Kapolres Klaten AKBP Warsono, S.H., S.I.K., M.H., dan Dandim 0723/Klaten Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo, S.E., M.Han., melakukan pengecekan terhadap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir di Kecamatan Cawas, Selasa (26/11/2024). 

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi TPS menghadapi potensi bencana saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Klaten.

Kasi Humas Polres Klaten, Iptu Nyoto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam memastikan pelaksanaan Pilkada tetap aman, meskipun terdapat risiko bencana di beberapa wilayah. 

Pengecekan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai kondisi lokasi dan langkah mitigasi yang diperlukan.

“Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan lokasi TPS yang berpotensi terdampak banjir, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman,” ujar Kasi Humas Polres Klaten, Iptu Nyoto, S.H., M.H.

Dalam kegiatan ini, rombongan mengunjungi TPS di beberapa titik, seperti TPS 4 Dukuh Bawak dan TPS 1 Dukuh Krajegan di Desa Bawak. 

Peninjauan meliputi identifikasi kondisi lingkungan TPS, akses jalan, dan langkah alternatif jika banjir mengganggu proses pemungutan suara.

Selain itu, kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan juga dioptimalkan. Koordinasi dengan Muspika dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi bagian penting dalam menghadirkan solusi jika situasi darurat terjadi.

“Kami melakukan pengecekan langsung agar bisa memahami kondisi di lapangan dengan lebih baik, sehingga langkah antisipasi bisa diterapkan sesuai kebutuhan,” tambah Iptu Nyoto, S.H., M.H.

Pengecekan ini berjalan lancar tanpa kendala dan menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan Pilkada di Kabupaten Klaten berlangsung aman dan tertib. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana tanpa mengganggu proses demokrasi.

Dengan adanya langkah antisipasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat merasa tenang dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada mendatang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar