Dugaan Politisasi, PDIP Minta KPK Profesional Tangani Kasus Hasto

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Juru bicara PDIP Chico Hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap profesional dalam menangani kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Chico menegaskan kader PDIP menghormati proses hukum yang berjalan. 

Namun, ia juga meminta KPK dapat bersikap profesional di tengah adanya dugaan politisasi hukum dalam kasus tersebut 

"Kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tapi dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan memerisksa proses hukum ini di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politiasi yang sedang terjadi," kata Chico, melalui keterangannya, Kamis, 26 Desember 2024.

Chico juga menghormati pencekalan terhadap Hasto dan mantan Menkumham yang juga kader PDIP Yasonna H Laoly ke luar negeri. 

Namun, ia meminta KPK dapat menjelaskan alasan pencekalan tersebut, terutama terhadap Yasonna.

"Kami sangat menyayangkan hal ini karena tidak ada kejelasan dan atas keterlibatan Pak Yasonna tidak dapat dijelaskan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung ini," katanya.

Diketahui, KPK menerbitkan status pencegahan kepada mantan Menkumham Yasonna H Laoly. 

Upaya paksa itu untuk memudahkan penyidikan dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan (Yasonna) di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa enggan memerinci peran Yasonna dalam kasus Hasto. 

Dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun sebelumnya. Larangan ke luar negeri ini bisa ditambah jika dibutuhkan penyidik.

“Keputusan ini berlaku untuk enam bulan,” ujar Tessa.