Sahroni Tolak Usulan Subordinasi Polri di Bawah Kemendagri

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tak setuju apabila subordinasi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Bendahara Umum Partai NasDem itu menekankan bahwa Polri harus tetap berada di bawah perintah Presiden.

Sahroni menilai, kinerja polisi sejauh ini sudah semakin baik. Meski demikian, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki dan dievaluasi. 

Komisi III sebagai mitra Polri terus berupaya mengawasi kinerja polisi di tengah masyrakat.

"Nah kita mitra Komisi III mengawasi itu, langkah upaya apa yang menjadi sorotan publik, misalnya kekurangan dari kinerja polisi itu yang kita akan lakukan, kritik-kritik dan Polri harus mengevaluasi, bukan menarasikan selalu, 'wah ini dipakai alat negara', jangan," ujar Sahroni.

Sahroni menyoroti kementerian yang membawahi Polri dikhawatirkan akan menjadi sasaran tuduhan. 

Misalnya, terdapat isu permainan alat negara.

"Kenapa saya tidak setuju di bawah Kemendagri? Pada saat nanti taruhlah di Kemendagri di bawah, nanti momen kekuasaan ada, nanti yang dituduh, diduga adalah berarti Kemendagri ini, yang melakukan permainan alat negara misalnya, dipakai untuk alat negara, misalnya," ujar Sahroni.

Dia menaruh perhatian khusus Polri berada di bawah presiden karena sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Menurut Sahroni, wacana Polri menjadi subordinasi di bawah kementerian sudah lama.

"Jadi kalau wacana-wacana itu dari dulu sebenarnya dari setahun, dua tahun lalu. Saya sudah sampaikan dari dua tahun lalu dan hari ini saya tidak setuju Polri di bawah Kemendagri," ucap Sahroni.

Sebelumnya, PDIP ingin mendorong Polri agar kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus saat konferensi pers pada Kamis, 28 November 2024.