Tak Setor Pajak Rp 598 Juta, Bos Perusahaan Beton Ditahan Kejaksaan, Ini Penyebabnya

Gorontalo - KABARPROGRESIF COM Bos salah satu perusahaan beton di Gorontalo inisial RR ditahan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Penahanan ini terkait kasus perpajakan. 

Kejaksaan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara ke Kejari Kota Gorontalo Selasa, (3/12).

Informasi yang dihimpun, sebelum ditahan Kejari Kota Gorontalo, RR sebelumnya diserahkan penyidik PPNS Perpajakan ke Kejati Gorontalo. 

Setelah melengkapi persyaratan adminitrasi, RR langsung diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Gorontalo. 

RR menjalani pemeriksaan dalam rangka penelitian tersangka hingga berkas perkara yang diserahkan penyidik.

Tak lama berselang, RR yang hanya mengenakan setelah kemeja pendek warna hitam dan celana panjang jeans warna biru tua itu langsung dikenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah jambu. 

Bahkan, tangan RR juga diborgol saat hendak dibawa ke mobil tahanan yang hanya menggunakan sendal jepit.

Kepala Seksi Intelejen Ricardo SH kepada wartawan membenarkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah menerima seorang tersangka dugaan Tindak Pidana Bidang Perpajakan oleh wajib pajak atas nama perusahaan yang dipimpin RR.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan/atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar, dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

“Ya, perbuatan tersangka RR menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam kurun waktu masa pajak Januari 2018 – Desember 2018 dari Sektor Perpajakan sekurang-kurangnya sebesar lebih dari Rp598 juta,” ungkap Ricardo.

Dalam kasus ini, RR jelas Ricardo melanggar pasal 39 ayat 1 huruf c an/atau huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Jadi ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Selain itu tersangka juga didenda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,”ungkap Ricardo sembari menambahkan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan/Lapas kelas 2A Gorontalo.

Seperti diketahui perusahaan yang dipimpin RR, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri beton ready mix dan paving block. Dikonfirmasi terpisah kuasa hukum tersangka RR, Fadli Gela, SH, enggan berkomentar terkait hal ini. 

Demikian pula dengan istri RR, saat dihubungi terpisah hanya menyebut akan tempuh jalur hukum terkait hal ini.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Eureka Putra menyampaikan bahwa terhadap wajib pajak sudah dilakukan upaya persuasif, namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan upaya khusus dalam penegakan hukum.

Proses penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa dan agar senantiasa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, ungkapnya. 

DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan setelah seluruh tindakan administratif sudah ditempuh, untuk mendukung sistem perpajakan yang adil, mudah, dan transparan. Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id.