Rencana WFA, Inspektur Surabaya Akan Lakukan Waskat Berjenjang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Inspektur Kota Surabaya menyambut baik rencana work from anywhere (WFA) atau bekerja di mana saja bagi kalangan ASN.

Oleh karena itu Inspektur Kota Surabaya akan menerapkan pengawasan melekat (Waskat) secara berjenjang. 

Nantinya, waskat berjenjang itu akan dilakukan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah (PD).

“Kita (Inspektorat) kan nggak mungkin ya mengawasi waskat dengan jumlah pegawai yang seperti ini. Karena kita kan punya sistem yang sudah dibangun, mulai absensi dan sebagainya, sehingga dari situ dimana titik-titik operasinya kan bisa terlihat, sehingga nanti peran utamanya ke depan adalah waskat atasan langsung berjenjang,” kata Inspektur Kota Surabaya, Rachmad Basari, Kamis (20/2).

Apabila, lanjut Basari, jika nantinya terjadi kecurangan yang memanfaatkan WFA, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Surabaya. 

Basari menyebutkan, WFA di lingkungan Pemkot Surabaya telah berjalan melalui aplikasi sejak 2024, meskipun telah berjalan, pemkot masih menunggu dasar dan mekanisme yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat ke depannya. 

“Terkait aplikasi yang digunakan, nanti kami akan lakukan evaluasi bersama BKN yang juga berperan memegang aplikasi ini,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi izinkan jajaran perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya work from anywhere (WFA) atau bekerja di mana saja. 

Menurutnya, jajaran PD di lingkungan pemkot bisa menyelesaikan tugasnya cukup menggunakan aplikasi.

Wali Kota Eri mengatakan, ASN di lingkungan Pemkot Surabaya boleh WFA bekerja di mana saja, asalkan semua tugas-tugasnya selesai tepat waktu. 

“Saya inginnya itu ada sesuatu yang terukur di dalam pekerjaan. Saya juga sebelumnya sudah pernah mengatakan kepada panjenengan, saya tidak ingin bekerja di kantor, ngantor di mal, di Jakarta, Bandung, nggak apa absen, sing penting kerjoane mari (yang penting pekerjaannya selesai),” kata Wali Kota Eri, Senin (17/2)

Wali Kota Eri mengungkapkan, sebelum ada istilah WFA, ia sudah menerapkan hal itu kepada camat dan lurah agar ngantor di Balai RW. 

Tujuannya, yakni untuk mendekatkan pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu mengurus ke kantor kecamatan atau kelurahan. 

“Kenapa saya dahulu minta di Balai RW, kesatu agar orang pemerintah kota terbiasa turun ke bawah, yang kedua agar mengajarkan kepada masyarakat Surabaya semuanya (pelayanan) bisa di Balai RW. Kalau sampean (ASN) ngantor, AC-nya nyala tidak? Komputernya nyala tidak? Berapa listriknya yang terbayarkan? Makannya bekerja di mana saja terserah, agar listrik dan airnya tidak terpakai banyak, komputernya bertambah banyak, dan saya tidak ingin pendapatan (pemkot) berkurang,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri meminta kepada jajarannya untuk tidak hanya bekerja di kantor, akan tetapi bisa di mana saja. 

Selain itu, ia juga tidak ingin kepada jajarannya, ketika bekerja hanya mengandalkan fasilitas yang disediakan pemkot. 

Karena menurutnya, jajaran camat, lurah, hingga kepala PD lainnya, bisa bekerja menggunakan peralatan pribadi seperti smartphone atau tablet.  

Ia menyebutkan, di era serba digital seperti saat ini, justru akan lebih mudah dalam menjalankan suatu pekerjaan jika menggunakan smartphone atau tablet. 

Maka dari itu, ia ingin jajarannya bisa bekerja di mana saja tanpa ada ketergantungan alat atau fasilitas yang disediakan oleh pemkot. 

“Kalau di zaman saya nggak usah lewat komputer, tapi dikerjakan lewat handphone sampean. Misal, kepala dinas pakai tablet karena mungkin pekerjaanya lebih banyak, camat juga. Kalau sudah punya tablet diisi aplikasi pekerjaan, jangan malah dipakai lihat Youtube,” sebutnya. 

Ia berharap, jajaran camat, lurah, kepala PD, hingga sekda bisa mulai membiasakan diri mengerjakan tugasnya melalui aplikasi yang di-instal di smartphone atau tablet ke depannya. 

Di dalam aplikasi itu, terdapat target kinerja harian yang wajib dilakukan oleh camat, lurah, hingga kepala PD.

“Saya berharap, kerjanya nanti sudah bisa lewat itu (aplikasi), nah nanti panjenengan tinggal meneruskan ke anak buahnya. Selain itu, saya berharap dengan diterapkannya ini (WFA) ada penghematan listrik hingga ATK,” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan Pengobatan HIV Warga Surabaya Tak Kena Efisiensi Anggaran

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan pengobatan HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (ODHA) bagi warga Kota Pahlawan akan tetap berjalan dan tidak terkena efisiensi anggaran. 

Karenanya, pengobatan HIV/AIDS di Surabaya dipastikan tetap berjalan dan tidak berkurang anggarannya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa Pemkot Surabaya memberikan pengobatan HIV/AIDS gratis, khusus bagi warga Kota Pahlawan dan bukan pendatang yang berdomisili di Kota Surabaya.

“Khusus untuk warga Surabaya kita obati, tapi kalau non Surabaya yang dulu saya obati ikut pusat. Uang pusat juga di ini (efesiensi), nanti kita koordinasikan. Tapi kalau untuk orang Surabaya terus berjalan,” kata Wali Kota Eri, Kamis (20/2).

Ia menegaskan, pengobatan yang terus berjalan tidak hanya untuk HIV/AIDS saja, tetapi juga untuk pengobatan lain seperti TBC. 

Khusus bagi warga Surabaya tetap mendapat fasilitas pelayanan dan pengobatan.

“Akan terus berjalan untuk TBC dan HIV, khusus untuk mengobati warga Surabaya,” tegasnya.

Sebab, saat ini, Pemkot Surabaya fokus memprioritaskan warga yang ber-KTP Surabaya. 

Dimana semua layanan dan program kesehatan telah dirancang untuk memudahkan warga Kota Pahlawan mendapatkan akses kesehatan.

“Kewajiban saya adalah warga Surabaya, yang non Surabaya tidak anggarannya, tetapi harus diobati. Sekarang ketika di efisiensi maka semuanya baru terasa, berarti daerahnya  masing-masing harus bergerak mensejahterakan warganya,” jelasnya.

Meski begitu, Wali Kota Eri memastikan bahwa tidak ada efisiensi anggaran untuk layanan dan program kesehatan di Kota Pahlawan. 

Salah satunya, Pemkot Surabaya pun tetap menyediakan pengobatan HIV/AIDS gratis di fasilitas kesehatan miliknya.

“Tidak ada (efesiensi), layanan tetap berjalan. Dan dipastikan pengobatan HIV/AIDS bagi warga Surabaya terus berjalan,” pungkasnya.

Read More

Wujudkan Masyarakat Sehat Penuh Kesadaran, Wali Kota Eri Terbitkan SE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.7.27.2/2090/436.7.2 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 

SE tersebut dibagikan kepada pimpinan fasilitas kesehatan tingkat lanjut/tingkat pertama/laboratorium, pimpinan pengusaha Hotel dan Restoran, pimpinan BUMD/BUMN/Pusat Perdangan/Perkantoran/Perbankan, pimpinan organisasi masyarakat dan sosial hingga jajaran camat dan lurah.

SE yang ditandatangani oleh Wali Kota Eri Cahuyadi itu, diterbitkan untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat untuk meningkatkan produktivitas penduduk, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat.

Selain itu, kebijakan ini juga memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi meningatkan, masyarakat untuk meningkatkan aktivitas fisik, seperti latihan fisik atau senam secara rutin minimal satu kali dalam seminggu, kerja bakti di lingkungan rumah, masyarakat atau tempat kerja, serta melakukan senam peregangan di tempat kerja masing-masing setiap pukul 10.00 WIB.

"Peningkatkan Perilaku Hidup Sehat (PHBS), diantaranya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memastikan dan mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, memantau perkembangan dan pertumbuhan balita di setiap Posyandu, mencuci tangan dengan air bersih, mengunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk dan tidak merokok," terang Wali Kota Eri dalam SE tersebut.

Pada poin ketiga untuk mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dengan penerapkan pangan sehat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang.

Selanjutnya pada poin keempat, Wali Kota Eri Cahyadi mendorong peran serta fasilitas kesehatan hingga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular dengan melakukan skrining kesehatan secara terintegrasi di Posbindu, Posyandu Keluarga (Posga) dan pemantauan kesehatan berkesinambungan di Puskesmas.

"Peningkatan kualitas Hidup Sehat ini, bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Caranya adalah menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, cuci tangan dengan sabun sebelum makan, merebus makanan atau minuman yang akan dikonsumsi, mengiatkan pemakaian masker pada penderita batuk, serta melaksanakan 3M Plus secara rutin," imbuhnya.

Kemudian pada poin keenam, Wali Kota Eri Cahyadi meminta semua elemen masyarakat atau pemangku kepentingan menyampaikan, edukasi PHBS dalam setiap forum masyarakat atau lingkungan kerja masing-masing.

"Untuk menjaga kesehatan jiwa dengan menghindari stres, berpikir positif dan tidur yang cukup. Selain itu, agar kesehatan tetap terjaga masyarakat diimbau memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan," jelasnya.

Sementara pada poin kesembilan, Wali Kota Eri Cahyadi meminta jajaran RW hingga RT secara aktif berperan mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di setiap wilayahnya. 

Sebab, penerapan KTR sesuai Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 akan berdampak pada kesehatan lingkungan.

"Pelaksanan GERMAS dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait lembaga kemasyarakatan, pendidikan, pakar dan pihak swasta untuk mendukung dan mengkampanyekan masyarakat sehat di Kota Surabaya dengan penuh kesadaran," pungkasnya.

Read More

Rayakan Pelantikan Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya Sediakan Laman Pelaporan Aksi Sosial

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak masyarakat dan instansi untuk menggantikan tradisi pengiriman karangan bunga dengan aksi sosial sebagai bentuk perayaan atas pelantikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan santunan kepada anak yatim, membagikan sembako, atau melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. 

Inisiatif ini sejalan dengan visi kepemimpinan Wali Kota Eri yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial dalam membangun Surabaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, menegaskan bahwa pemkot telah menyiapkan laman khusus sebagai wadah pelaporan aksi sosial guna memastikan transparansi dan akuntabilitas publik.

"Pemerintah kota telah menyediakan situs resmi untuk laporan aksi sosial. Jadi, masyarakat bisa melaporkan aksi sosial mereka melalui laman https://spb.surabaya.go.id/aksisosial," ujar Fikser, Kamis (20/2).

Fikser menjelaskan bahwa aksi sosial ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun instansi atau melalui posko yang telah disediakan di halaman Balai Kota Surabaya. 

Berbagai bentuk kegiatan sosial dapat diinisiasi, mulai dari penanaman pohon hingga penyaluran bantuan sembako bagi anak-anak yatim piatu. 

"Bentuk aksi sosialnya beragam, bisa dengan menanam pohon hingga menyalurkan bantuan sembako bagi anak-anak yatim piatu," tuturnya.

Ia mencontohkan bahwa instansi atau organisasi yang sebelumnya ingin mengirim karangan bunga sebagai ucapan selamat kepada Wali Kota Surabaya dapat mengalihkan dana tersebut untuk santunan anak yatim di lingkungan sekitar kantor mereka. 

"Ini sebagaimana arahan Pak Wali Kota Eri Cahyadi agar jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat," kata Fikser.

Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi juga telah mengimbau masyarakat dan instansi agar tidak mengirimkan karangan bunga ke kantor pemerintah kota. 

Sebagai gantinya, masyarakat dapat menyalurkan bantuan sosial atau menggelar kegiatan penghijauan di lingkungan masing-masing.

"Misalnya ada organisasi yang ingin mengirim karangan bunga, lebih baik diganti dengan santunan yatim di wilayah sekitar kantor organisasi tersebut. Itu jauh lebih bermanfaat," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak perlu dikumpulkan di kantor Pemkot Surabaya, melainkan langsung disalurkan kepada yang membutuhkan atau ditanam di lokasi yang telah ditentukan.

"Baik itu santunan anak yatim, sembako, maupun tanaman juga tidak perlu dikumpulkan di kantor Pemkot Surabaya. Langsung disalurkan atau ditanam di lingkungan sekitar pihak yang semula ingin mengirim karangan bunga," jelasnya.

Ia menekankan bahwa menjadi wali kota adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, ia berharap pelantikannya dapat menjadi momentum berbagi kebahagiaan kepada seluruh warga Surabaya.

"Ingat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, yang mungkin lebih membutuhkan. Dan yang tidak kalah penting, saya mohon doanya untuk Surabaya agar semakin maju, warganya guyub rukun, dijauhkan dari segala marabahaya dan perpecahan," pesannya.

Selain itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. 

Ia optimistis Surabaya akan semakin berkembang di masa kepemimpinannya. 

"InsyaAllah semua program-program yang telah dicanangkan akan berjalan baik dan membawa Surabaya terus maju berkelanjutan, aamiin," pungkasnya.

Read More

Wamendagri Puji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kumpulkan Kepala Bappeda se-Indonesia di forum APEKSI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wamendagri RI, Bima Arya Sugiarto berterima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi karena telah mengumpulkan Kepala Bappeda se-Indonesia dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, (18/2).

Menurutnya, adanya pertemuan ini bisa menyelaraskan pemikiran terkait adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 

“Nah, sekarang kita tabung dulu lah kisi-kisinya apa, supaya teman-teman di kementerian bisa mendapat bocoran di daerah seperti apa. Terima kasih kepada Ketua APEKSI, Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) sudah memfasilitasi ini mengumpulkan teman-temen Bappeda, karena mereka ini yang tahu teknisnya, regulasinya tahu, mana yang masih diperlukan dan perlu diefisiensikan,” kata Wamendagri Bima Arya, Rabu (19/2).

Nantinya, lanjut Bima Arya, permasalahan yang ada di masing-masing daerah itu juga akan dibahas saat retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025. 

“Jadi (pertemuan) ini kita padatkan, paling tidak ini penting menjadi pembekalan dan sinkronisasi, sekaligus untuk membangun kemistri,” pungkasnya.

Read More

Eri Cahyadi Dilantik, Harap Karangan Bunga Diganti Santunan Yatim atau Aksi Penghijauan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Eri Cahyadi segera dilantik menjadi Wali Kota Surabaya di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada 20 Februari 2025.

Setelah dilantik nanti, Eri berharap kepada seluruh pihak agar tak perlu repot-repot mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat ke kantor Pemkot Surabaya. 

Eri ingin di momen pelantikannya nanti seluruh masyarakat Surabaya bisa merasakan manfaatnya.

"Tak perlu mengirim karangan bunga. Semua masyarakat yang ingin mengucapkan selamat bisa membagikan bantuan sembako bagi yang membutuhkan atau menyantuni anak-anak yatim piatu. Misalnya mau ada organisasi mengirim karangan bunga, diganti dengan santunan yatim di wilayah sekitar kantor organisasi tersebut. Itu jauh lebih bermanfaat," kata Eri Cahyadi, Rabu (19/2/2025).

Selain santunan anak yatim maupun membagikan sembako ke warga yang membutuhkan, aksi nyata lainnya adalah dengan menanam satu tanaman di lingkungan sekitar atau tempat yang memungkinkan. 

”Baik itu santunan anak yatim, sembako, maupun tanaman juga tidak perlu dikumpulkan di kantor Pemkot Surabaya. Langsung disalurkan atau ditanam di lingkungan sekitar pihak yang semula ingin mengirim karangan bunga,” jelas Eri yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Menurut Eri, hal tersebut lebih bernilai dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Baginya, menjadi wali kota Surabaya adalah amanah dari masyarakat. 

Oleh sebab itu, Eri berharap ketika Presiden Prabowo melantiknya, seluruh warga Kota Pahlawan bisa merasakan kebahagiaan yang sama.

"Ingat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, yang mungkin lebih membutuhkan. Dan yang tidak kalah penting, saya mohon doanya untuk Surabaya agar semakin maju, warganya guyub rukun, dijauhkan dari segala marabahaya dan perpecahan," tambahnya.

Sebagai bentuk suka cita, masyarakat bisa berswafoto dan membagikan momen berbagi santunan anak yatim, berbagi sembako, maupun menanam pohon di media sosial. 

Warga bisa menautkan di akun Instagram @ericahyadi_.

"InsyaAllah nanti saya re-post, mungkin tidak bisa semuanya, yang penting saya ingin 20 Februari besok menjadi perayaan bagi seluruh warga Surabaya sekaligus membuktikan bahwa kita semua bisa bergandengan untuk saling menguatkan menghadapi tantangan ke depan," ucap Eri.

Eri berterima kasih kepada masyarakat Surabaya yang telah memberikan kepercayaan. Dia optimistis, Surabaya akan semakin hebat.

"Insyaallah semua program-program yang telah dicanangkan akan berjalan baik dan membawa Surabaya terus maju berkelanjutan, Aamiin," pungkasnya.

Read More

Terbitkan SE Efisiensi Anggaran, Wali Kota Eri Minta PD Kurangi Belanja Bersifat Seremonial

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

SE yang ditandatangani pada 14 Februari 2025 ini ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta APBD TA 2025.

Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja pemerintah.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap Kepala PD dan camat wajib melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran secara sistematis dan terukur. 

Setidaknya terdapat 10 poin utama yang diinstruksikannya dalam SE tersebut.

"Melakukan reviu lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing," ujar Wali Kota Eri dalam poin pertama SE, Rabu (19/2).

Pada poin kedua, Wali Kota Eri menginstruksikan seluruh Kepala PD melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah. 

Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Pun demikian pada poin ketiga, ia juga meminta Kepala PD untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion (FGD). 

"Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen," imbuh Wali Kota Eri dalam poin keempat.

Kemudian pada poin kelima, Wali Kota Eri meminta Kepala PD untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium. 

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

"Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur," tambah Wali Kota Eri dalam poin keenam.

Selanjutnya di poin ketujuh, ia meminta Kepala PD memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran sebelumnya.

"Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga," kata Wali Kota Eri pada poin kedelapan.

Sementara pada poin kesembilan, Wali Kota Eri meminta Kepala PD dan camat untuk menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana diatur dalam kebijakan efisiensi ini.

"Menyampaikan hasil reviu dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor satu sampai sembilan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) maksimal Rabu, 19 Februari 2025," tutupnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Pasang Narasi Huruf Braille di Koleksi Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan untuk Standar Aksesibilitas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen penuh dalam meningkatkan akses inklusivitas terhadap fasilitas umum. 

Salah satunya adalah melakukan pemasangan narasi dengan huruf braille pada koleksi Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan Surabaya. 

Pemasangan tersebut bertujuan mempermudah pengunjung disabilitas tunanetra dalam mengakses informasi di museum.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma’munah mengatakan, pemasangan narasi berhuruf braille merupakan salah satu komitmen Pemkot Surabaya terhadap kesetaraan dan keberagaman. 

Selain itu, tujuan pemasangan huruf braille juga untuk mematuhi standar aksesibilitas untuk sebuah museum.

“Penambahan fasilitas berupa pemasangan narasi huruf braille diharapkan bisa mendukung Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan sebagai destinasi yang ramah bagi semua kalangan termasuk disabilitas, serta dapat memposisikan museum sebagai institusi progresif, inklusif dan berempati,” kata Saidah, Rabu (19/2).

Dalam proses pemasangannya, Pemkot Surabaya turut melibatkan akademisi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). 

Pemasangan huruf braille ini dilakukan secara bertahap, sementara dipasang pada koleksi tertentu di Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan Surabaya. 

Tak hanya itu saja, huruf braille turut dipasang pada fasilitas umum, seperti keterangan arah pintu, hingga toilette.

“Pemasangan narasi huruf braille akan dilakukan secara bertahap terhadap koleksi museum yang lain. Termasuk koleksi di dalam vitrin atau benda bersejarah yang tersimpan di kotak kaca juga bertahap,” jelasnya.

Nantinya, pengunjung disabilitas yang berkeliling di area Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan Surabaya akan didampingi oleh guide atau pemandu museum. 

“Guide akan mengarahkan, dan menunjukkan koleksi museum beserta narasi dengan huruf braillenya. Sehingga pengunjung akan lebih mudah mengerti dan memahami,” terangnya.

Saida menuturkan, pemasangan narasi dengan huruf braille baru dilakukan di Museum 10 Nopember dan Tugu Pahlawan Surabaya. 

Ke depan, museum lainnya yang dinaungi oleh Pemkot Surabaya juga akan dipasang narasi dengan huruf braille secara bertahap. 

Tak hanya itu saja, Pemkot Surabaya juga berencana menambah fasilitas, seperti audio guide di area Museum 10 Nopember Surabaya. 

Sebab, sementara ini, koleksi unggulan di Museum 10 Nopember adalah suara pidato Bung Tomo. 

“Aksesibilitas museum akan selalu ditingkatkan, jadi pengunjung tidak perlu khawatir. Ke depan, kami juga berencana membuat replika, hanya koleksi tertentu seperti replika Tugu Pahlawan yang juga akan dipasang narasi huruf braille,” pungkasnya. 

Read More

Standarisasi PUSPAGA RW Secara Menyeluruh, Pemkot Surabaya Gelar Bimtek 'Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial'

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (DKMP) bertempat di Convention Hall, Jalan Arief Rahman Hakim, Selasa (18/2). 

Bimtek tersebut diadakan untuk mendukung Standarisasi PUSPAGA RW dan keberhasilan Child Women Protection Management Program (CWPMP) Tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati mengatakan bahwa kegiatan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para fasilitator PUSPAGA RW dalam memberikan layanan perlindungan anak dan perempuan, serta dapat memberikan dukungan yang efektif kepada kelompok yang rentan terhadap masalah psikologis.

"Saat ini kami memiliki 532 PUSPAGA di balai RW. Untuk itu, kami ingin memberikan tambahan pengetahuan kepada para fasilitator, sehingga mereka bisa melakukan penanganan yang cepat dan tepat kepada masyarakat," terang Ida, Rabu (19/2).

Selain para fasilitator, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain narasumber ahli dari Kemen PPPA dan fasilitator Nasional DKMP, LSM / NGO Pemerhati Perempuan dan Anak, serta peserta yang terdiri dari para Kasi Kesra Kecamatan dan Kelurahan, Satuan Tugas (Satgas) Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) Kecamatan, serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kelurahan sebagai fasilitator PUSPAGA RW. 

"Bimbingan teknis ini merupakan langkah penting dalam menciptakan standar pelayanan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan mental dan emosional anak-anak serta perempuan yang menghadapi trauma dan kekerasan," kata Ida.

Ida menyampaikan, DKMP menjadi salah satu komponen krusial dalam pendekatan perlindungan yang lebih holistic dan integratif. 

Peningkatan kesadaran akan kondisi kesehatan mental, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan, pelecehan, atau trauma emosional melalui program ini diharapkan mampu memperkuat intervensi yang tepat serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada individu yang membutuhkan bantuan.

"Tujuan bimbingan teknis ini adalah terpenuhinya persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebagai Koordinator PUSPAGA RW dan tenaga profesi yang memberikan layanan di sana. Harapannya para fasilitator mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari," jelas Ida.

Menurutnya, kesehatan mental yang baik adalah hak setiap individu. 

Oleh karena itu, dukungan psikososial sangat penting dalam proses pemulihan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak. 

"Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, Ida berharap setiap peserta akan lebih siap dan mampu memberikan dukungan yang lebih berkualitas, serta berkontribusi dalam mewujudkan program perlindungan anak dan perempuan yang lebih baik dan berkelanjutan.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan mental dan psikososial," pungkasnya. 

Untuk diketahui, Bimtek ini mencakup berbagai materi, diantaranya dukungan kesehatan mental dan psikososial, pemberian tugas link dan pemetaan aset, kesehatan mental dan psikososial, keterampilan psikoedukasi, dukungan psikologis awal, pemetaan aset lingkungan sekitar dan memahami karakter komunitas, kode Etik dan studi kasus, dan sosialisasi rencana tindak lanjut yang harus dibuat oleh peserta.  

Disamping itu, para peserta juga diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman, sehingga mereka dapat saling memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. 

Read More

Wali Kota Eri Bahas Efektivitas dan Efisiensi Bekerja hingga Proposal Visi-Misi di Forum Bakti APEKSI

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi menghadiri forum Bakti APEKSI di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa, (18/2). 

Di dalam forum yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama APEKSI tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi membahas soal efektivitas dan efisiensi bekerja hingga proposal visi-misi di hadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia. 

Di forum tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto dan Direktur Eksekutif I APEKSI, Alwis Rustam. 

Sebagai Ketua Dewan APEKSI Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi ingin menyelaraskan pemikiran soal adanya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. 

Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi adanya efisiensi anggaran sudah bukan hal baru bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Karena, ia menyebutkan, efisiensi anggaran sudah dilakukan Eri serta jajarannya di Pemkot Surabaya sejak tahun 2023. 

Di tahun 2023, ia menjelaskan, sudah menerapkan kepada jajarannya untuk turun ke lapangan melakukan pelayanan di Balai RW. 

Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), perizinan, hingga membuka layanan pengaduan di Balai RW. 

“Itu semua dikerjakan di Balai RW, tidak ada satupun yang dikerjakan di kantor. Dan saya semuanya (pelayanan) menggunakan aplikasi dan meminta seluruh RT/RW untuk mempelajari (aplikasi itu) sehingga ketika ada warga yang ingin mengurus adminduk tidak perlu ketemu kami di kantor kelurahan, dan itu terjadi sejak tahun 2023,” kata Wali Kota Eri, Rabu (18/2).. 

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, itu selaras dengan program yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya sejak tahun 2023. 

Karena yang diterapkan saat itu bukan sekadar soal efisiensi anggaran, akan tetapi efektivitas dan efisien dalam bekerja. 

Diterapkannya hal itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya dapat menghemat anggaran sampai dengan Rp300 miliar. 

“Penghematan sampai dengan Rp 300 miliar itu terkait dengan ATK (alat tulis kantor), listrik, air, dan semuanya. Karena kami tidak lagi seperti, misal rapat model pertemuan seperti ini, cukup menggunakan daring, itu sudah kami lakukan,” katanya. 

Wali Kota Surabaya ini mengungkapkan, dampak diterapkannya efektivitas dan efisien dalam bekerja itu, Pemkot Surabaya berhasil menurunkan stunting hingga kemiskinan secara drastis dalam waktu tiga tahun. 

Karena, hasil dari penghematan anggaran tersebut, dialihkan untuk menangani stunting hingga kemiskinan di Surabaya. 

Diketahui, stunting di Surabaya saat itu sebanyak 28,5 persen tertinggi di Jawa Timur, kini turun menjadi 1,6 persen terendah se-Indonesia. 

“Karena apa? Teman-teman itu turun, pegawai negeri tidak boleh di kantor. Kalau di kantor, ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Kemiskinan saya saat itu sekitar 9 persen, hari ini menjadi 3,9 persen dalam tiga tahun, padahal saat itu kena pandemi Covid-19 dua tahun,” ungkapnya.

Tidak hanya bicara soal itu, dalam kesempatan itu, Ia juga membahas soal proposal visi-misi yang akan ia terapkan setelah mengikuti retret kepala daerah mendatang. 

Setelah mengikuti retret, ia meminta kepada masing-masing kepala perangkat daerah (PD) hingga staf di lingkungan Pemkot Surabaya untuk paparan proposal visi-misi. 

“Semua kepala PD, mulai kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, itu paparan proposal terhadap visi-misi saya, sehingga mereka harus tahu output-outcome-nya apa. Dia bekerja di mana saja bisa, tapi output-outcome-nya per hari tercapai atau tidak,” ujarnya.

Adanya proposal visi-misi, maka jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya akan bisa mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Tidak hanya menyelesaikan permasalahan, jajaran Pemkot Surabaya akan lebih tahu data warga miskin, stunting, dan sebagainya. 

Hal ini, menurutnya relevan dengan adanya efektivitas dan efisien dalam bekerja.  

“Maka saya tadi berharap kepada Pak Wamendagri tadi, jadi setiap setahun itu bisa bertemu dua kali membawa masalahnya masing-masing dari semua daerah. Setelah itu kita selesaikan bersama-sama,” pungkasnya. 

Read More

Dua Taman di Surabaya Resmi Bersertifikat SNI Ruang Bermain Ramah Anak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Taman Flora dan Taman Cahaya Kota Surabaya resmi bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 9169 : 2023 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). 

Hal tersebut, sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk terus mengembangkan berbagai fasilitas dan lingkungan ramah anak.

Penetapan ini berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh PT Global Inspeksi Sertifikasi untuk kedua taman tersebut kepada Pemkot Surabaya dalam hal Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH, Myrna Augusta Aditya Dewi mengatakan bahwa dua taman yang mendapatkan sertifikat SNI itu merupakan yang pertama di Indonesia.

"Kota Surabaya termasuk yang pertama kali mendapatkan SNI untuk RBRA se-Indonesia. Awalnya kami mengajukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, lalu dari sana disarankan untuk mendaftarkan SNI," ujar Myrna, Selasa (18/2).

Myrna menjelaskan, pelaksanaan penilaian dilakukan sejak Oktober 2024 dengan terlebih dahulu menyelesaikan tahapan administrasi hingga peninjauan lapangan. 

Dalam hal ini, DLH melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standart SNI taman RBRA.

Adapun kriteria penilaian, di antaranya aspek kenyamanan, keamanan, ruang bermain hingga aspek managemen yang sedang dijalankan. 

Serta, fasilitas taman harus bisa digunakan secara gratis oleh masyarakat.

"Jadi tidak ada sudut tajam pada tempat bermain, tidak boleh ada fasilitas berkarat, area bermain juga harus menggunakan rumput sintesis dan tidak boleh berpasir. Hal lain yang menjadi nilai lebih bagi dua taman tersebut adalah memiliki permainan tradisional," paparnya.

Ia menerangkan, sertifikat SNI RBRA menegaskan bahwa tempat atau ruang bermain di Kota Surabaya dirancang untuk mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman dan terlindungi dari bahaya. 

"Dengan sertifikat ini menegaskan bahwa taman bisa diakses oleh anak-anak dan dianggap tidak berbahaya. Karena sudah aman, apapun fasilitasnya seperti plaza, ruang bermain maupun lapanganya sudah menyesuaikan standar kenyaman dan keamanan dari lembaga sertifikasi," jelasnya.

Sertifikat SNI yang diterima Kota Surabaya kali ini, semakin menegaskan posisi sebagai Kota Layak Anak. 

Sebelumnya, dua taman diatas juga sudah ditetapkan sebagai RBRA tersandar oleh Kemen PPPA.

"Jadi kalau berbicara taman yang dianggap fasilitas diperuntukan untuk anak harus ada pengakuan dan penilaian. Dengan ini Kota Surabaya masuk Kota Layak Anak di fasilitasnya, termasuk taman bermain. Maka dari itu, sertifikat adalah pengakuan apa yang disebut ramah anak, sudah ada kriteria bakunya," ungkap Myrna.

Myrna menambahkan, ke depan pihaknya menargerkan pada setiap tahunya ada penambahan taman yang mendapatkan sertifikasi SNI dan memenuhi kriteria. 

Sehingga, akan semakin banyak fasilitas di Kota Pahlawan yang ramah anak.

"Ini menjadi nilai lebih bagi kami dengan meningkatkan fasilitas lainnya. Standar yang diterapkan akan menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat. Harapannya semakin banyak fasilitas lain memiliki standar tersebut," pungkasnya.

Read More

Dispendik Surabaya Tambah Durasi Berbahasa Inggris Seminggu Dua Kali

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyatakan kebiasaan aktivitas belajar di sekolah dalam Berbahasa Inggris terus berjalan di tingkat SD-SMP. 

Namun imbauan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menambah durasi kemampuan berbahasa asing bagi pelajar di Kota Pahlawan akan dilaksanakan.

“Pak Wali meminta durasinya ditambah sehingga anak-anak semakin berani dan terbiasa saat melakukan conversation (percakapan) dengan Bahasa Inggris dengan sesama teman maupun guru,” kata Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Selasa (18/2).

Ke depan, Yusuf berharap, dengan ditambahnya durasi Berbahasa Inggris yang semula seminggu sekali menjadi dua kali, dapat menambah kosakata para peserta didik.

“Yang bertanggung jawab tidak hanya guru Bahasa Inggris, tetapi guru bidang studi lainnya saling mengisi. Karena pembelajaran bilingual bisa meningkatkan kualitas pendidikan serta kecerdasan linguistik siswa,” pungkasnya. 

Read More

Tak Miliki Izin PBG, Delapan Bangunan Disegel Satpol PP Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP Kota Surabaya melakukan penyegelan terhadap delapan bangunan di wilayah Surabaya Barat, Senin (17/2). 

Penyegelan dilakukan, karena bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). 

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas mengatakan, bangunan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013. 

“Penyegelan ini kami lakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban (bantip) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP), karena bangunan-bangunan ini tidak memiliki IMB atau PBG,” kata Agnis, Selasa (18/2).

Agnis menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan berdasarkan bantib dari DPRKPP Surabaya, Satpol PP Surabaya secara humanis dan persuasif mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik tentang penyegelan. 

“Sebelum melakukan penyegelan, kami telah memanggil pemilik pembangunan, akan tetapi banyak yang tidak hadir, sehingga kami lanjutkan ke proses penyegelan,” jelasnya.

Delapan bangunan di wilayah Surabaya Barat yang ditertibkan oleh Satpol PP Surabaya merupakan konstruksi yang masih dalam proses pembangunan.

“Saat kami lakukan penyegelan, bangunan-bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan, sehingga belum seratus persen berbentuk bangunan jadi. Di dalamnya masih terdapat tukang bangunan yang bekerja, sehingga kami minta para pekerja di sana untuk meninggalkan bangunan tersebut,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Satpol PP Surabaya akan terus berkolaborasi dengan DPRKPP Surabaya guna melakukan penindakan terhadap bangunan yang tak memiliki izin IMB atau PBG. 

“Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas pemberi izin IMB atau PBG, serta melakukan monitoring dan verifikasi data bersama DPRKPP,” tegasnya.

Kepada para pemilik bangunan yang telah disegel, Agnis mengimbau agar segera mengurus IMB atau PBG miliknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan, untuk lebih dahulu mengurus IMB atau PBG sebagai syarat wajib mendirikan bangunan. Harapan kami agar masyarakat taat aturan, penyegelan yang kami lakukan ini juga sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Dorong Integrasi Pembayaran Transportasi Publik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong peningkatan integrasi sistem pembayaran layanan transportasi publik di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur supaya lebih optimal.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan di Surabaya, Rabu, menyebutkan yang terbaru adalah adanya integrasi antara tarif Wira-Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Transsemanggi Suroboyo pada rute tertentu.

"Setiap upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik adalah kabar gembira bagi kita semua karena transportasi publik sudah seharusnya menjadi salah satu arus utama pembangunan kota," ucapnya.

Eri mencontohkan integrasi tarif Wira-Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus dengan Transsemanggi Suroboyo pada rute yang menghubungkan antara kampus Universitas Surabaya (Unesa) di kawasan Lidah Wetan, Universitas Airlangga, ITS, hingga wilayah Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo.

Rute yang menghubungkan kawasan timur dan barat Surabaya itu merupakan salah satu koridor utama transportasi publik Kota Pahlawan.

Dengan integrasi ini, kata dia, masyarakat cukup melakukan pembayaran nontunai dengan tarif terintegrasi melalui e-Toll atau aplikasi GoBis. 

Dengan demikian, bisa lebih mudah dan murah dalam melakukan perjalanan. Pasalnya, bukan hanya rutenya yang terintegrasi seperti yang selama ini berjalan, melainkan juga sistem pembayarannya.

Tahap demi tahap peningkatan kualitas layanan ini, menurut dia, bisa menjadi trigger untuk meningkatkan volume pengguna transportasi publik di Surabaya.

"Akan tetapi, yang perlu diingat adalah dinas perhubungan juga harus terus memastikan tidak ada kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna," kata dia.

Dikatakan pula bahwa setahap langkah maju dalam transportasi publik ini terus ditingkatkan karena masih ada rute yang tarifnya belum terintegrasi.

Selain integrasi sistem pembayaran, Eri juga mendorong agar dinas perhubungan terus melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengakselerasi pengembangan transportasi publik di Surabaya.

Salah satu yang paling utama, kata dia, adalah penambahan armada dan rute untuk menjangkau makin banyak wilayah dengan berbagai skema pendanaan yang memungkinkan sehingga masyarakat lebih memilih bermobilitas dengan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Meski Surabaya pada masa depan bisa menjadi kota berkonsep 15-minutes city yang mengandalkan mobilitas aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda karena semua tempat penting bisa dijangkau dalam 15 menit.

Dia berpendapat bahwa keberadaan transportasi publik tetap harus menjadi perhatian utama sejak saat ini untuk menopang mobilitas warga demi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, terutama untuk keperluan jarak jauh.

Ditegaskan bahwa konsep 15-minutes city harus dipadukan dengan integrasi transportasi publik, jalur sepeda, dan ketersediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman, memikirkan skema first mile dan last mile yang terukur.

"Dengan demikian, semuanya saling mendukung untuk menciptakan mobilitas warga secara efektif dan ramah lingkungan," pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Minta Satpol PP Maksimalkan Patroli Lingkungan

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah setempat untuk memaksimalkan patroli lingkungan menyusul maraknya kejadian pencurian kendaraan bermotor, khususnya menjelang Bulan Suci Ramadhan.

Anggota DPRD Kota Surabaya Tubagus Lukman Amin di Kota Surabaya, Rabu mengatakan saat ini kinerja kepolisian mulai dari polda, polres dan polsek sudah cukup baik.

"Oleh karena itu, ini langkah yang saya harus ditembus oleh pemerintah kota. Untuk itu Satpol PP juga bisa turut membantu, turut berpartisipasi mengadakan operasi keliling, utamanya ini menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," katanya.

Ia mengatakan, patroli lingkungan tersebut perlu dilakukan mengingat saat ini merupakan kondisi rawan peningkatan peristiwa pencurian kendaraan bermotor, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

"Setiap menjelang puasa, menjelang Lebaran apalagi itu pasti banyak sekali terjadi pencurian kendaraan bermotor," katanya.

Ia mengatakan, persoalan pencurian kendaraan bermotor ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak saja kepolisian tetapi juga perlu peran aktif Satpol PP dengan membantu operasi keliling.

Ia mengatakan terkait keberadaan kamera pengawas (CCTV) dirinya mengatakan jika saat ini tindak kejahatan ini cenderung mengabaikan keberadaan kamera pengintai tersebut.

"Mereka semakin nekat semakin berani tidak hanya menggambar saja tetapi begitu ada kesempatan langsung disikat. Nah, ini adalah modus baru. Saya saya pikir ini sudah yang lalu-lalu biasanya mereka harus mengamati dulu, menggambar dulu. Kemudian sekarang ini enggak. Banyak sekali kejahatan-kejahatan dilakukan begitu melihat ada kesempatan," katanya.

Pihaknya juga mengimbau warga-warga yang ada di kampung, di RT/RW juga turut aktif berpartisipasi melaksanakan ronda tiap malam.

"Kemudian juga mendorong kepada yang tadi PP bisa turut berpartisipasi aktif. Setidaknya ada peran serta dari Pemkot Kota Surabaya untuk menjaga lingkungan di masing-masing kampung agar aman, tetap nyaman dan menekan semaksimal mungkin tindak pidana curanmor," pungkasnya.

Read More

Wakil Ketua DPRD Buka Layanan Pengaduan Masyarakat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni membuka layanan pengaduan masyarakat sebagai upaya mendukung perubahan lingkungan yang cepat serta menuntut kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi warga.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan melalui berbagai upaya yang memudahkan masyarakat mengakses layanan Pemkot Surabaya,” ujar Arif Fathoni, di Kota Surabaya, Senin.

Dalam rangka masa reses yang berlangsung pada 10-17 Februari 2025, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya mengambil langkah konkret dengan membuka layanan dengan hotline dengan nomor 08113444334 berbasis WhatsApp yang ditempel diseluruh sudut kampung semisal balai RW, pos informasi warga.

Stiker ini berisi nomor telepon yang bisa dihubungi warga untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka yang direspon dengan memberikan update atas kerja politik yang diperjuangkan.

“Kami ingin memastikan setiap anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya dapat mendengar dan mengakselerasikan kehendak rakyat agar masuk dalam rencana pembangunan kota,” katanya.

Sebagai partai pendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji, Golkar berkomitmen untuk memastikan birokrasi yang melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

“Birokrasi melayani adalah keniscayaan di era yang dinamis seperti saat ini,” katanya.

Melalui inisiatif ini, Fraksi Golkar ingin lebih dekat dengan masyarakat, sehingga aspirasi terkait penerangan jalan umum, perbaikan jalan berlubang, dan kebutuhan lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

"Kami ingin hadir di tengah masyarakat, hingga ke jantung rakyat, agar mereka lebih mudah menyalurkan aspirasinya,” pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Minta Pengelola Apartemen Taat Bayar Pajak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta para pengelola apartemen yang ada di kota setempat untuk taat membayar pajak sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di Kota Surabaya, Minggu mengatakan pihaknya bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apartemen yang menunggak pajak.

"Langkah ini dilakukan untuk mengurai permasalahan yang menyebabkan tunggakan serta memastikan pengembang memenuhi kewajibannya, terutama dalam memberikan kepastian hukum kepada para penghuni," katanya, Senin (10/2).

Ia mengemukakan, dalam sidak di apartemen Puncak Bukit Golf dirinya mengajak Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Tubagus Lukman Amin, anggota Komisi C DPD Kota Surabaya Achmad Nurdjayanto serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya.

"Kami telah mendengar berbagai keluhan baik dari sisi pengembang maupun penghuni apartemen terkait tagihan pajak yang belum terbayarkan. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara komprehensif agar penghuni yang telah membeli unit mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan mereka," katanya.

Ia mengatakan, seluruh penghuni apartemen yang sudah membeli unit harus segera mendapatkan kepastian hukum dalam bentuk sertifikat strata title.

"Kami akan berusaha keras mendorong pengembang untuk segera memecah sertifikat induk ke strata title agar kewajiban pajaknya beralih dari pengembang ke penghuni," ujar Fathoni.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan pengembang dalam menyelesaikan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen yang dapat dikutip oleh pemkot jika transaksi jual beli telah melalui akta jual beli.

Terkait dengan kendala pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), DPRD kata Toni, juga akan mendorong Pemkot Surabaya untuk memberikan kemudahan bagi pengembang yang ingin mengurus SLF dengan baik.

"Dasar pertelaan itu gedung harus memiliki sertifikat layak fungsi. Jika itu dipenuhi, maka hunian vertikal di Surabaya bisa dikelola oleh penghuni melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), sesuai perintah undang-undang," katanya.

Fathoni berharap dalam waktu dekat seluruh problematika ini bisa diselesaikan sehingga para pemilik unit apartemen mendapatkan kepastian hukum atas dokumen yuridis kepemilikan mereka.

"Dengan demikian, tidak hanya kepatuhan pajak yang meningkat, tetapi juga kenyamanan dan kepastian hukum bagi penghuni apartemen di Surabaya," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya terdapat tunggakan PBB dari apartemen Puncak Bukit Golf sebesar Rp5.013.828.588 dengan rincian untuk ketetapan 2025 sebesar Rp2.804.327.138 dan tunggakan pokok sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp2.209.501.450.

Pengelola apartemen Puncak Bukit Golf, Nety mengatakan pihaknya bersedia melakukan kewajiban asalkan ada suport dari Pemkot. 

Dia menyebut bahwa ada miskomunikasi yang terjadi dan berharap bisa difasilitasi.

"Jadi kita juga, Pak, PBB kita juga pengumuman. Kita juga dorong orang bayar. Kita bukan enggak mau. Saya sekali lagi mohon tolong dimediasi supaya tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat juga. Seolah-olah ada yang tidak beres di grup puncak," katanya saat pertemuan dengan DPRD dan Pemkot Surabaya.

Read More

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Surabaya Selaraskan Program MBG

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelaraskan program makan bergizi gratis (MBG) agar program tersebut senantiasa berjalan lancar.

"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pada seluruh sekolah agar mengalokasikan anggaran daerah khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Terkait anggaran dan pelaksanaannya, dilakukan langsung oleh pemerintah pusat," katanya, Sabtu (8/2).

Menanggapi hal itu pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyesuaikan langkah agar selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir, pemkot telah menata anggaran demi mensukseskan MBG. 

Anggaran yang rencananya bakal dikhususkan dari APBD Kota Surabaya untuk program tersebut sejumlah Rp1,1 triliun.

“Tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN. Pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi di beberapa kementerian, anggaran itu dimasukkan dalam program MBG tahun ini," ujar Bahtiyar.

Terkait pemkot yang sudah terlanjur menggeser pos-pos tertentu untuk menyisihkan anggaran MBG dari APBD, Bahtiyar menyarankan agar rencana alokasi dana itu diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sekolah. 

Baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya.

Terlebih, Prabowo mengimbau langsung agar pelaksanaan MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. 

Sebab hal itu menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Prabowo juga memberi atensi pada fasilitas toilet di sekolah-sekolah agar senantiasa bersih dan nyaman.

“Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa pemda atau pemkot hanya melakukan pendataan saja. Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG,” tutur Bahtiyar.

Total dana alokasi khusus MBG dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp1,1 triliun. Dana tersebut merupakan hasil pergeseran dari beberapa sektor. 

Rencananya, anggaran MBG itu untuk mendanai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memanfaatkan UMKM setempat untuk memesan makanan. 

Sehingga, terjadi perputaran ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, adanya instruksi presiden untuk sentralisasi dana dan pelaksanaan MBG oleh BGN membuat dana Rp1,1 triliun tersebut harus dialokasikan ke sektor lain. 

Bahtiyar menyebut, dana itu bisa dialihkan ke program pembangunan Kota Pahlawan yang lebih mendesak.

“Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir,” ujar Bahtiyar.

Ia mengatakan, perlu adanya penambahan vendor penyedia makanan program MBG. Saat ini, tercatat dua vendor mitra BGN di Rungkut dan Wonocolo. 

Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG.

“Akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, ke depan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Read More