Siloam Hospitals Group Borong 5 Penghargaan Bergengsi di Healthcare Asia Awards 2025

Buktikan Rumah Sakit di Indonesia Mampu Pimpin Inovasi dan Berikan Layanan Kesehatan Berkualitas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Siloam Hospitals Group kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan memborong lima penghargaan bergengsi dalam ajang Healthcare Asia Awards 2025 jumlah penghargaan terbanyak yang diraih oleh rumah sakit Indonesia tahun ini. 

Prestasi ini menjadi cerminan komitmen Siloam dalam menghadirkan layanan kesehatan berkelas dunia melalui inovasi teknologi, keunggulan klinis, dan pendekatan yang berpusat pada pasien. 

Mulai dari terobosan dalam layanan kanker dan transplantasi ginjal, digitalisasi layanan rawat jalan, hingga pengembangan wisata medis dan inisiatif penanganan stroke akut di berbagai kota, Siloam membuktikan bahwa rumah sakit Indonesia mampu bersaing dan memberikan layanan berkualitas tinggi tanpa harus berobat ke luar negeri.

Kelima penghargaan yang diraih mencerminkan keberhasilan Siloam dalam berbagai aspek layanan kesehatan:

• Specialty Hospital of The Year - Indonesia

Diberikan kepada MRCCC Siloam Hospitals atas kiprahnya dalam merevolusi layanan kanker di Indonesia melalui teknologi mutakhir dan pendekatan multidisiplin. Dengan menggabungkan teknologi canggih PET dan SPECT scanner, brachytherapy, cyclotron, serta kemampuan transplantasi sumsum tulang dan prosedur kompleks lainnya, pendekatan tim multidisiplin yang kuat, dan inisiatif yang berpusat pada pasien, MRCCC terus menetapkan standar baru dalam layanan onkologi dan menegaskan posisinya sebagai pelopor perawatan kanker komprehensif di Indonesia. 

Komitmen terhadap mutu layanan tercermin melalui model tim multidisiplin (MDT) yang mengintegrasikan onkologi medis, bedah onkologi, onkologi radiasi, radiologi, patologi, kedokteran nuklir, serta berbagai spesialisasi terkait untuk memastikan pendekatan perawatan yang menyeluruh dan berpusat pada pasien.

• Tertiary Hospital of the Year - Indonesia

Diberikan kepada Siloam Hospitals ASRI atas keberhasilannya menjadi pusat unggulan transplantasi ginjal di Indonesia, yang merupakan bagian dari layanan utama di Comprehensive Urology and Nephrology Center. 

Hingga Januari 2025, rumah sakit ini telah melakukan lebih dari 415 transplantasi ginjal, dengan tingkat kelangsungan hidup pasien mencapai 97% dalam satu tahun dan 91,7% dalam lima tahun, serta kelangsunganh idup ginjal sebesar 98,3% dan 93,8% - melebihi standar global. 

Keberhasilan ini didukung oleh tim berpengalaman yang terdiri dari 10 urolog dengan subspesialisasi di bidang seperti endourologi, uro-onkologi, urologi anak, andrologi, serta urologi fungsional dan neuro-urologi wanita. 

Pendekatan ini memungkinkan pemberian layanan yang komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan praktik terbaik global.

• Medical Tourism Hospital of the Year - Indonesia

Diberikan kepada BIMC Nusa Dua, salah satu destinasi unggulan wisata medis di Indonesia yang dikenal luas akan layanan bedah plastik berkualitas tinggi. 

Dalam kurun waktu tiga tahun, prosedur bedah plastik di rumah sakit ini mengalami pertumbuhan delapan kali lipat, dari 77 tindakan pada 2021 menjadi 627 pada 2024. 

Sebagai rumah sakit pertama di Indonesia yang meraih akreditasi dari Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) pada 2014, BIMC Nusa Dua menjunjung tinggi keselamatan, etika, dan kualitas perawatan. 

Dilengkapi dengan sistem steril dan pengendalian infeksi mutakhir, pemantauan pascaoperasi 24 jam, serta ruang bedah modern dengan teknologi aliran udara laminar, rumah sakit ini memastikan pengalaman bedah yang aman dan nyaman.

Untuk wisatawan medis, BIMC Nusa Dua juga menyediakan paket terpadu yang menggabungkan layanan bedah plastik dengan liburan tropis, lengkap dengan akomodasi, program pemulihan, dan layanan concierge untuk kenyamanan menyeluruh.

• Service Delivery Innovation Initiative of the Year - Indonesia

Diberikan sebagai pengakuan atas transformasi layanan rawat jalan melalui Outpatient Digital Express Lane, yang sejak 2023 telah menghemat waktu tunggu pasien lebih dari 144.000 jam. 

Sistem ini menawarkan digitalisasi menyeluruh dari awal kunjungan hingga pengiriman obat ke rumah dan telah digunakan oleh lebih dari 1,7 juta pasien. Inisiatif ini juga berhasil mengurangi waktu proses registrasi rata-rata sebesar 5,1 menit per pasien, menjadikannya salah satu inovasi digital paling berdampak dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pasien di seluruh jaringan rumah sakit Siloam.

• Clinical Service Initiative of the Year - Indonesia

Diberikan atas inisiatif pengembangan Stroke-Ready Hospitals sebagai bagian dari peran Siloam Hospitals yang berada di garda terdepan dalam layanan stroke akut di Indonesia. 

Dari total jaringan 41 rumah sakit Siloam di 30 kota, sebanyak 25 unit telah dilengkapi penuh sebagai rumah sakit siap tanggap stroke. Sejak 2023, lebih dari 3.000 pasien stroke telah mendapatkan perawatan, dengan tingkat trombolisis meningkat lebih dari 10%. 

Inisiatif ini diperkuat dengan pelatihan rutin, simulasi emergensi, dan kolaborasi global yang telah diakui oleh World Stroke Organization, serta sistem perawatan terpadu yang mencakup ambulans, IGD, perawatan intensif, rehabilitasi, dan dukungan pasca- rawat untuk memastikan pemulihan optimal bagi pasien.



”Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam menyatukan keunggulan teknologi, kolaborasi lintas disiplin, dan pendekatan yang berpusat pada pasien untuk terus meningkatkan mutu layanan,” ujar Caroline Riady, CEO Siloam Hospitals Group. 

“Kami percaya bahwa, integrasi digital, perbaikan keberlanjutan serta fokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien adalah kunci dalam membangun sistem layanan kesehatan yang unggul dan berkelanjutan.”

Siloam Hospitals Group akan terus mendorong inovasi strategis dan memperluas jangkauan layanan sebagai bagian dari komitmen terhadap keunggulan operasional dan pelayanan. 

Melalui kolaborasi dengan mitra global, investasi pada teknologi medis mutakhir, dan pengembangan tenaga medis profesional, Siloam memperkuat langkahnya untuk memimpin masa depan layanan kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan di Asia.

Kuntadi Resmi Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Gantikan Mia Amiati yang Pensiun

Jakarta - KABARPROGRESIF COM Tongkat kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengalami perubahan. 

Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, yang telah memasuki masa pensiun digantikan oleh Kuntadi SH, MH.

Pergantian tersebut tercatat dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor : PRIN -23/A/JA/04/2025.

Dalam surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 130 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebelum menempati posisi sebagai Kepala Kejati Jawa Timur, Kuntadi merupakan Kepala Kejati Lampung, Sumatera Selatan.

Dia menggantikan Mia Amiati yang telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi dan profesionalisme yang luar biasa.

Usai dilantik pada 2 Maret 2022 lalu oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dr. Mia Amiati memimpin Kejati Jawa Timur dengan visi dan misi yang kuat, serta telah memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan hukum di Jawa Timur.

Sejumlah prestasi dan inovasi pun telah ditorehkan dan dibuat oleh satu-satunya wanita yang pernah memimpin Kejati Jatim ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mia Amiati akan menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri usai pensiun dari Kepala Kejati Jatim.

Sementara pelantikan resmi terhadap Kuntadi selaku Kepala Kejati Jatim akan dilakukan pada 23 April 2025 oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

KPK Geledah KONI Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Sejak 2017

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur di Surabaya, Selasa 15 April 2025.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah mulai tahun 2017 hingga 2022.

Penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuh itu berlangsung selama lebih dari enam jam, dari mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Sementara Ketua KONI Jatim, M. Nabil tak menampik bila kantornya di obok-obok KPK.

Menurutnya kedatangan KPK tersebut untuk memeriksa sejumlah dokumen dan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait penggunaan dana hibah sejak tahun 2017 hingga 2022.

“Sebagian besar dokumen yang diperiksa berasal dari periode sebelum saya menjabat pada 2022,” kata Nabil.

Dokumen yang disita meliputi Surat Keputusan (SK) penggunaan dana, SK pengangkatan pengurus, serta dokumen permohonan dana hibah, termasuk untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 yang diajukan pada 2020.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan seperti ruang bendahara dan ruang penyimpanan dokumen. 

KPK juga memeriksa perangkat elektronik seperti telepon seluler dan flashdisk untuk memverifikasi data digital dengan dokumen fisik.

“Proses berlangsung tertib dan kami kooperatif. KPK juga sangat akomodatif,” tambahnya.

Sejumlah staf, termasuk bendahara dan staf administrasi, turut dimintai keterangan guna mencocokkan informasi dalam dokumen dengan penjelasan dari pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan KPK belum memberikan keterangan resmi. 

Namun, penggeledahan ini menandai adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana hibah KONI Jatim. 

Pihak KONI menyatakan siap bekerja sama penuh dalam proses penyelidikan.

Kadisperinaker Surabaya Akui Diperintah Wali Kota Eri Kawal Kasus Penahanan Ijazah Hingga Tuntas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Kadisperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini menyebut bahwa dirinya diperintah langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi untuk mengawal sampai tuntas laporan karyawan bernama Nila tersebut kepada polisi.

Zaini mengatakan, instruksi Wali Kota Eri kepada dirinya sangat jelas. 

Intinya, Eri ingin Surabaya tidak gaduh, tetapi masalah harus menemukan solusi sampai tuntas alias tidak mengambang.

Nila, kata Zaini, merasa sebagai pegawai perusahaan tersebut. 

Dia juga mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan. 

"Tetapi perusahaan ketika saya konfirmasi, tidak mengakui Nila sebagai pegawainya. Lalu perusahaan tidak merasa menyimpan, membawa, atau bahkan menahan ijazah Nila," kata Zaini.

Selanjutnya, Zaini menyerahkan proses penyelidikan kepada polisi. Dia yakin kasus ini akan tuntas secara terang benderang.

"Benar akan terlihat benar, siapa yang salah harus bertanggung jawab. Pak Wali juga berpesan soal investasi di Surabaya agar terus tumbuh, dan harus tetap melindungi pekerja, agar pekerja aman nyaman sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Zaini.

"Sehingga pekerja dan pengusaha bisa melakukan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Kami akan kawal sampai tuntas sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi," pungkasnya.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mengawal sampai tuntas dugaan penahanan ijazah karyawan oleh salah satu perusahaan di Kota Pahlawan. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) telah mengawal korban untuk melapor ke polisi.

"Sejak siang kemarin Senin, 14 April 2025, sesuai hasil koordinasi saya dengan para pihak, saya meminta Kepala Disperinaker Pak Achmad Zaini mengantarkan dan mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," tegas Wali Kota Eri, Selasa 15 April 2024.

Wali Kota Eri mengatakan, karyawan bernama Nila itu telah dimintai keterangan oleh penyidik dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak hingga malam hari. 

Pemkot Surabaya juga siap memberi keterangan kepada polisi jika memang dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan. Pihaknya berharap polemik penahanan ijazah ini segera klir.

Ia menambahkan, laporan yang dibuat Nila itu untuk memberikan kepastian hukum. 

“Sehingga kasusnya segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," tambahnya.

Wali Kota Eri berharap dugaan kasus penahanan ijazah ini menjadi yang terakhir di Surabaya. 

Sehingga tidak ditemukan masalah serupa ke depannya.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," imbuhnya.

Wali Kota Eri memastikan pihaknya melindungi hak-hak pekerja. 

Meski karyawan yang bersangkutan tidak berasal dari Surabaya, Pemkot Surabaya tetap berusaha memberikan pendampingan kepada karyawan untuk melapor ke polisi. 

Hal ini sekaligus juga untuk mendukung pengembangan iklim investasi di Surabaya, dan tetap mengutamakan perlindungan hak pekerja.

Atasi Perlintasan Sebidang di Surabaya, Pemkot Segera Bangun Overpass dan Underpass di Dua Titik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkoordinasi dengan PT KAI Daop 8 Surabaya untuk mengurangi adanya perlintasan kereta api sebidang. 

Rencananya, pemkot bersama KAI Daop 8 akan membuat dua opsi untuk mengurangi perlintasan kereta api sebidang di Surabaya, yakni menggunakan overpass (flyover) atau underpass. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dua titik yang akan dibangun overpass atau underpass itu diantaranya di Jalan Jemursari dekat Taman Pelangi dan Jalan Margorejo. Untuk di Jalan Jemursari, 

ia menyebutkan, akan dibangun overpass, sedangkan di Jalan Margorejo menggunakan underpass. 

“Sudah saya sampaikan ke Pak Kadaop, insyaallah kita akan membangun yang di Taman Pelangi (Jemursari) juga membangun yang di Margorejo. Nah, ini yang di Taman Pelangi mungkin overpass dan beberapa titik lainnya, seperti di Margorejo underpass,” kata Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025.

Wali Kota Eri mengungkapkan, telah merinci satu persatu titik mana saja yang membutuhkan overpass atau underpass di Surabaya. 

“Nah, kalau itu mudah, bisa dibangun underpass, kalau agak sulit maka pembangunannya kita menggunakan overpass. Akan tetapi biayanya yang penting bisa kita cover, tapi kalau terlalu mahal ya kita pakai overpass kita koordinasi terus dengan Pak Kadaop,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, perlintasan sebidang masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan kereta api. 

Sebab, hal itu terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari PT KAI maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. 

Selain keterbatasan SDM, juga adanya kelalaian pengendara kendaraan bermotor. 

“Karena kalau sudah ada sebidang gini, ya nggak mungkin Dishub bisa menjaga semuanya, KAI menjaga semuanya. Yang terpenting, di masa sekarang ini kami berusaha untuk menyelesaikan perlintasan sebidang ini,” sebutnya. 

Wali Kota Eri menjelaskan, masih ada sekitar puluhan perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Surabaya. 

Maka dari itu pembangunan overpass dan underpass di perlintasan sebidang membutuhkan waktu bertahap.

Ia menambahkan, jika pembangunan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) sudah berjalan, maka diharapkan sudah tidak ada lagi perlintasan sebidang yang dilalui kereta api. 

“Kita membangunnya secara bertahap, mana saja yang menjadi prioritas untuk dibangun di tahun 2026, kalau yang 2025 pasti yang dua tempat itu. Karena ini kan sebenarnya untuk keselamatan warga Surabaya sendiri,” pungkasnya.

Cegah Perjudian Burung Merpati, Satpol PP Surabaya Tertibkan Bekupon di Petemon

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengambil tindakan tegas dengan menertibkan sejumlah bekupon atau rumah burung merpati di wilayah Petemon, Selasa 15 April 2025. 

Langkah ini diambil menyusul keresahan warga terhadap bangunan-bangunan tersebut menjadi ajang perjudian burung merpati.

Penertiban ini melibatkan personel gabungan dari Satpol PP Kota Surabaya, Satpol PP Kecamatan Sawahan, Gayungan, Wonokromo, serta Wonocolo. 

Mereka bergerak untuk membongkar bekupon-bekupon yang berlokasi di Jalan Petemon Surabaya.

Kasie Trantibum Kecamatan Sawahan, Indra Gunawan, mengungkapkan bahwa penertiban ini merupakan respons atas banyaknya keluhan warga yang merasa terganggu dan resah dengan keberadaan bekupon, serta disinyalir kuat menjadi tempat praktik perjudian burung merpati. 

“Penindakan ini kami lakukan, karena kami mendapat banyak keluhan dari warga. Karena dengan adanya bekupon ini, sangat meresahkan warga, khususnya warga Petemon, terutama karena aktivitas perjudian yang terjadi di sana,” kata Indra.

Sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP Surabaya bersama perangkat wilayah telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada pemilik bekupon. 

Langkah ini sebagai upaya persuasif sebelum tindakan tegas diambil.

"Setelah surat peringatan dilayangkan, monitoring juga dilakukan untuk memastikan apakah pemilik bekupon mengindahkan peringatan tersebut,” ujar dia.

Para petugas berhasil menertibkan enam bekupon. Sebelumnya, terdata ada 26 bekupon di wilayah ini, namun sebagian besar telah diturunkan sendiri oleh pemiliknya.

“Penertiban berjalan lancar dan kondusif tanpa adanya perlawanan dari pihak manapun,” ungkapnya.

Indra berharap, dengan penertiban ini, aktivitas perjudian burung merpati yang meresahkan warga Petemon dapat dihentikan. 

“Kami berharap tidak ada bekupon yang naik lagi, sehingga ketentraman dan ketertiban warga terjamin. Terutama, tidak ada lagi praktik perjudian yang membuat resah dan mengganggu lingkungan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, kini warga dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir, keluar masuk dengan leluasa, dan anak-anak pun tak lagi takut berangkat mengaji, seiring lingkungan yang telah aman dari aktivitas negatif.

"Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan menindak tegas jika ada bekupon baru yang didirikan. Patroli tiga pilar akan rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas yang melanggar ketertiban,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Perintahkan Kadisperinaker Surabaya Dampingi Lapor Polisi: Agar Kasus Ijazah Tuntas Tak Mengambang

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mengawal sampai tuntas dugaan penahanan ijazah karyawan oleh salah satu perusahaan di Kota Pahlawan. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) telah mengawal korban untuk melapor ke polisi.

"Sejak siang kemarin (Senin, 14 April 2025), sesuai hasil koordinasi saya dengan para pihak, saya meminta Kepala Disperinaker Pak Achmad Zaini mengantarkan dan mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," tegas Wali Kota Eri, Selasa 15 April 2024.

Wali Kota Eri mengatakan, karyawan bernama Nila itu telah dimintai keterangan oleh penyidik dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak hingga malam hari. 

Pemkot Surabaya juga siap memberi keterangan kepada polisi jika memang dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan. 

Pihaknya berharap polemik penahanan ijazah ini segera klir.

Ia menambahkan, laporan yang dibuat Nila itu untuk memberikan kepastian hukum. 

“Sehingga kasusnya segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," tambahnya.

Wali Kota Eri berharap dugaan kasus penahanan ijazah ini menjadi yang terakhir di Surabaya. Sehingga tidak ditemukan masalah serupa ke depannya.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," imbuhnya.

Wali Kota Eri memastikan pihaknya melindungi hak-hak pekerja. 

Meski karyawan yang bersangkutan tidak berasal dari Surabaya, Pemkot Surabaya tetap berusaha memberikan pendampingan kepada karyawan untuk melapor ke polisi. 

Hal ini sekaligus juga untuk mendukung pengembangan iklim investasi di Surabaya, dan tetap mengutamakan perlindungan hak pekerja.

Pemkot Surabaya Tindak 18 Jukir Liar di 16 Titik Toko Modern

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melakukan penindakan terhadap juru parkir (jukir) liar, Senin 14 April 2025.

Kali ini, pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menyasar jukir liar yang biasa mangkal di area toko modern. 

Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh mengatakan, penindakan jukir liar kali ini dilakukan di 16 titik toko modern. 

Penindakan ini dilakukan setelah menerima adanya aduan dari masyarakat soal parkir liar yang marak terjadi di toko modern. 

“Penindakan ini sebagai tindak lanjut pengaduan atau keluhan masyarakat yang diterima melalui beberapa kanal aduan, baik melalui media sosial (medsos), aplikasi Wargaku, Cal Center (CC) 112, hingga media elektronik maupun cetak,” kata Jeane.

Dalam penindakan kali ini, Pemkot Surabaya menggerakkan tim gabungan yang terdiri dari Garnisun Tetap (Gartap) III Surabaya, Satlantas Polrestabes Surabaya, Sat Samapta Polrestabes Surabaya, Satpol PP Surabaya, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya. 

Jeane menyebutkan, pelaksanaan penertiban dan pengamanan kali ini dibagi menjadi dua regu di dua wilayah sekaligus. 

Dari 16 toko modern tersebut, lanjut Jeane, tim gabungan berhasil mengamankan 18 orang jukir liar. 

Tidak hanya itu, dalam penindakan ini tim gabungan juga menyita sebanyak 18 KTP dan 3 rompi jukir yang masa aktifnya telah kadaluarsa. 

Dalam penindakan ini, para jukir yang terjaring terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2018 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perparkiran. 

“Nah, penindakan terhadap 18 jukir tersebut selanjutnya kita bawa ke Mako Polrestabes Surabaya untuk diambil keterangan, kemudian disidangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mereka diamankan karena kan toko modern itu sudah membayar pajak parkir, akan tetapi di lokasi itu ada jukirnya,” ujar Jeane. 

Jeane mengungkapkan, dari sekitar 600 toko modern yang terdaftar di pajak parkir, sedikitnya hanya ada 60 toko modern yang terdapat jukir resmi tepi jalan umum (TJU). 

Selain toko modern, tim gabungan juga menindak jukir liar di tempat lain apabila ditemukan saat patroli berlangsung. 

“Nah, yang tidak ada jukirnya ini, mereka (jukir liar) menarik di lokasi (toko modern) yang sudah membayar pajak parkir. Itu kan sudah jelas, di depan toko modern itu kan sudah tertulis parkir gratis, tapi yang terjadi ketika kita temui bahkan di medsos, selalu ada keluhan jukir liar, makannya ini kita tertibkan,” ungkapnya. 

Jeane memastikan, penertiban jukir liar ini akan berlanjut ke titik-titik area toko modern lainnya. 

Dirinya juga menegaskan, para jukir liar tersebut tidak seharusnya menarik tarif parkir di toko modern yang sudah membayar pajak parkir. 

“Tadi juga kita tertibkan, di dua titik toko modern masing-masing terdapat dua orang jukir. Karena memang mereka tidak seharusnya memarkir di halaman toko modern tersebut, karena sudah membayar pajak parkir. Nah, salah satunya adalah jukir liar yang berada di toko modern di Jalan Basuki Rahmat,” pungkasnya.

Menuju STBM Paripurna, Wali Kota Eri Paparkan Strategi ODF Surabaya Lampaui Target

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada tim verifikator secara daring, di Ruang Sidang Walikota, Senin 14 April 2025. 

Dalam paparannya, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Kota Pahlawan telah mencapai 100 persen Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

Capaian STBM di Surabaya, Pilar ke-1 Stop Buang Air Besar Sembarangan mencapai 100 persen, Pilar ke-2 Cuci Tangan Pakai Sabun mencapai 95 persen, Pilar ke-3 Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga mencapai 99 persen, Pilar ke-4 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga mencapai 88 persen, dan Pilar ke-5 Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga mencapai 80,24 persen.

“Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan pendampingan kepada warga melalui KSH dan dasawisma yang ada di setiap RT,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan komitmen dan strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memenuhi 5 Pilar STBM melalui berbagai langkah strategis. Il

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan Surabaya yang sehat dan sejahtera.

"Dengan percepatan SDM, memantapkan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur, maka pemenuhan STBM 5 Pilar bisa terpenuhi di Kota Surabaya. Selain itu, tugas kami adalah menaikkan peran serta masyarakat," ujarnya.

Meski begitu, Wali Kota Eri menyadari tantangan urbanisasi di Surabaya yang membawa banyak pendatang. 

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot menggerakkan masyarakat melalui Kader Sirabaya Hebat  KSH dan dasawisma di setiap RT untuk melakukan pendampingan dan mengedukasi warga tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

"Kami juga melakukan pendataan 5 Pilar STBM di tingkat kecamatan sehingga disparitas antar kecamatan dan kelurahan dalam persoalan sanitasi bisa berkurang. Bagaimanapun, kalau kota ingin sejahtera maka kesehatan harus didahulukan," tegasnya.

Dalam hal ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal, Wali Kota Eri mengungkapkan adanya sinergi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 

"Kami memberikan sistem investasi yang baik dan memberikan ketenangan kepada investor agar bekerjasama," katanya.

Pemkot Surabaya memiliki target untuk merubah perilaku masyarakat di seluruh RW, yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Ini bukan untuk menuju penghargaan, tapi bagaimana Surabaya menjadi kota yang sehat dan mewujudkan 5 Pilar STBM dengan kesadaran yang dimiliki masyarakat," imbuhnya.

Untuk optimalisasi monitoring dan inovasi, Pemkot Surabaya memanfaatkan Aplikasi Sayang Warga untuk pembaruan data secara real-time, mengadakan lomba Kampung Surabaya Hebat, dan mendorong inovasi melalui Lomba Inovboyo.

Wali Kota Eri juga menyoroti upaya Pemkot Surabaya dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif, meningkatkan kebutuhan dan akses sanitasi. 

Kebijakan dan peraturan terkait STBM pun terus diperkuat, salah satunya melalui Perwali Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 

"Kebijakan dan peraturan ini adalah untuk melanjutkan dan saling menguatkan," jelasnya.

Dukungan pembiayaan menjadi prioritas Pemkot Surabaya, dengan alokasi anggaran sejak tahun 2022 hingga 2025. 

Dari sisi kelembagaan, Pemkot Surabaya memiliki Tim Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Sanitasi Perkotaan, dengan Wali Kota Eri sebagai pengarah. 

Tim ini berperan dalam meningkatkan SDM dan memberikan pendampingan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan terkait. 

"Setiap pengawas atau masyarakat di tingkat RT, KSH harus kita latih terkait STBM. Itu menjadi pengontrol, karena ini bukan sekadar meraih penghargaan tapi ini adalah tanggung jawab pemerintah," katanya.

Berbagai program pengembangan kapasitas, promosi, dan kampanye perubahan perilaku juga terus digalakkan, termasuk pelatihan PHBS dan pengawasan kualitas air minum untuk sanitasi Puskesmas.

Wali Kota Eri menyampaikan berbagai inovasi di bidang sanitasi dan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Surabaya, antara lain 40 Kampung Zero Waste, Suroboyo Bus, 16 Eco Pesantren, Kampung Pengurangan Kantong Plastik, 10 Eco Kampus, pengelolaan sampah organik menjadi kompos di 6 pasar, pengelolaan sampah di 9 TPS 3R, 655 Bank Sampah, 26 Rumah Kompos, Budidaya Maggot dan Black Soldier Fly.

“Surabaya juga memiliki TPA Benowo Landfill Gas, penyediaan biopori, pembuatan Eco Enzim dari limbah kulit buah, serta daur ulang sampah menjadi baju, tas, dan kerajinan,” imbuhnya.

Dalam hal teknologi sanitasi aman, Pemkot Surabaya memiliki Aplikasi Senja untuk layanan sedot limbah dan Aplikasi Replica untuk memantau penyedotan tinja. 

Selain itu, dikembangkan pula Sistem Aplikasi Maintenance IPAL (Simipal) untuk pemeliharaan IPAL aset Pemkot. 

Data menunjukkan peningkatan layanan penyedotan tinja dari tahun ke tahun.

Inovasi septic tank Modis Baya juga dikembangkan untuk rumah panggung di wilayah pantai dan sungai. 

Pemkot Surabaya juga aktif dalam jejaring pasar sanitasi, termasuk regulasi bebas kantong plastik, program padat karya sanitasi, kolaborasi dengan ITS mendirikan perusahaan air minum kemasan HE2O, dan pembangunan jamban sehat oleh kelompok masyarakat.

“Untuk penyediaan sarana sanitasi dan air yang berkelanjutan, PDAM Surabaya terus berinovasi dengan pemasangan master meter, platform pelayanan pelanggan multi-channel, peluncuran 1000 smart water meter, dan Customer Information System (CIS). Implementasi komponen Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga menjadi perhatian di berbagai fasilitas publik dan perkantoran,” tututrnya.

Berbagai upaya ini telah membuahkan hasil, dengan deklarasi 100 persen Open Defecation Free (ODF) pada Maret 2023, serta penghargaan Terbaik I Nasional STBM kategori Pertama dan Kota Sehat Nasional Swastisaba Wistara ke-3 di tahun yang sama. 

Pada tahun 2024, Surabaya kembali meraih Terbaik I Nasional STBM Award Kategori Pertama dan akreditasi Kota Sehat WHO SEARO.

“Dengan berbagai strategi dan inovasi yang terus dikembangkan, Wali Kota Eri Cahyadi optimis Surabaya dapat terus meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi STBM sekaligus Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, drg Sulvy Dwi Anggraini, menyampaikan bahwa capaian STBM di Surabaya sangat luar biasa dan sudah mencapai lebih 70 persen untuk semua pilar. 

Ia berharap upaya yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dapat terus berlanjut dan meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat.

“Verifikasi lapangan akan dilakukan pada tanggal 15 April 2025 dengan mengambil sampel masing-masing 2 kelurahan dari 10 kecamatan. Hasil verifikasi akan dibahas dalam rapat pleno pada tanggal 16 April 2025 untuk menentukan apakah Surabaya layak mendapatkan predikat Paripurna untuk 5 Pilar STBM,” pungkasnya.

Ajeng Wira Wati Dukung Pembangunan Rumah Sakit Baru di Surabaya Selatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati menegaskan pentingnya pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan. 

Langkah ini bukan hanya untuk pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh kota, tetapi juga merupakan bagian dari janji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama kampanye yang ingin memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh warga Surabaya.

“Pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan sangat penting. Ini bukan hanya soal pemerataan fasilitas, tetapi juga bagian dari janji Walikota Eri Cahyadi untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya. Kami ingin memastikan setiap warga, terutama yang tinggal di wilayah selatan, tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan perawatan medis,” kata Ajeng, Selasa 15 April 2025.

Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandrarini (RSUD EC), yang telah beroperasi sejak 2024 di Surabaya Timur diharapkan bertahap memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut. 

Namun, dengan populasi yang terus berkembang dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin meningkat di wilayah selatan, Ajeng menegaskan perlunya rumah sakit baru yang dapat melayani lebih banyak warga dengan lebih efektif. 

APBD 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp305 miliar untuk RS Surabaya Selatan, dengan Feasibility Study (FS) yang telah diselesaikan untuk memastikan kelayakan proyek tersebut.

Selain RS Surabaya selatan Ajeng juga menyoroti pentingnya renovasi Rumah Sakit Surabaya Utara yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp220 miliar pada tahun 2026. 

Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama adalah pada pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan,  tepatnya di kawasan Karangpilang. 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini, juga menyebutkan bahwa saat ini, Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit Soewandhie tercatat mencapai 85,93 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit di Surabaya sudah mulai kelebihan kapasitas. 

“Kami harus hati-hati dengan BOR yang terlalu besar, karena bisa mempengaruhi kualitas pelayanan. Kami ingin angka BOR di bawah 80 persen untuk memastikan rumah sakit bisa melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ajeng mengungkapkan bahwa BPJS UHC (Universal Health Coverage) telah menganggarkan Rp438 miliar untuk memastikan warga Surabaya dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. 

RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (RSUD BDH), yang memiliki cakupan BPJS UHC sebesar 98 persen, masih menjadi penyedia layanan BPJS terbanyak di kota ini.

Untuk memastikan efektivitas layanan di RSUD EC pada tahun 2025, Ajeng menekankan pentingnya pemenuhan alat kesehatan (alkes) dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. 

“Kami berharap RS EC di Surabaya Timur dapat beroperasi dengan optimal, sementara rumah sakit baru di Surabaya Selatan dapat segera terwujud untuk memberikan layanan yang lebih merata bagi seluruh warga Surabaya,” ujar Ajeng.

Pada hari Senin, 21 April 2025 pekan depan, sambung Ajeng, Komisi D bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas 23 puskesmas yang telah menyediakan layanan rawat inap dengan BOR 70-80 persen. 

Dengan anggaran UHC mencapai Rp36 miliar per bulan, Ajeng berharap agar tidak ada warga Surabaya yang ditolak saat membutuhkan perawatan medis.

“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Surabaya mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dengan BOR rate di bawah 80 persen. Warga Surabaya tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pengobatan, dan Surabaya siap menjadi tujuan Medical Tourism,” pungkasnya.