Kamis, 02 Januari 2025


Timika - KABARPROGRESIF.COM Setelah setahun menjabat sebagai Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz -2024, Kombes Bayu Suseno mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis sebagai Kabidhumas Polda Kalimantan Barat.

Promosi ini diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2777/XII/KEP./2024, tertanggal 29 Desember 2024.

Penunjukan ini sekaligus menjadi momen kembalinya Kombes Bayu Suseno ke Kalimantan Barat, wilayah yang sudah tidak asing baginya.

Sebelumnya, ia pernah mengemban sejumlah tugas penting di Polda Kalbar, seperti menjabat sebagai Kabag Binops Ditreskrimsus selama 4 bulan pada tahun 2021, Danyon Brimob Singkawang selama 4 bulan, dan Kapolres Bengkayang selama satu tahun. 

Pada Juli 2023, ia dimutasi ke Divisi Humas Mabes Polri sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kasatgas Humas dalam Operasi Damai Cartenz-2024 di Papua.

Ketika dimintai tanggapan mengenai promosi ini, Kombes Bayu menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Tugas dan tanggung jawab ini tentunya akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Kombes Bayu.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama menjabat sebagai Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024 di Papua.

Menurutnya, keberhasilan timnya dalam menjaga komunikasi publik yang efektif selama Operasi Damai Cartenz-2024 di Papua tidak lepas dari kerja sama yang solid antara semua pihak.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) menjelang akhir 2024. 

Salah satunya, dua pejabat utama (PJU) dan empat Kapolres di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan ada dua direktur, Wadansat Brimob, Kabagbinkar Biro SDM, Kapolresta Palangka Raya, dan tiga Kapolres jajaran berganti. 

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram nomor: ST/2776/XII/Kep/2024.

"Dirintelkam Kombes Febriyanto Wachidin dimutasi sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Dalops Stamaops Polri. Penggantinya adalah AKBP Adyansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirintelkan Polda Metro Jaya," kata Erlan dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.

Selanjutnya, Dirpolairud Kombes Handono Subiakto dipercaya sebagai Dirpolairud Polda Kepri. 

Penggantinya yaitu Kombes Dony Eka Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda NTT.

Lalu, Kapolresta Palangka Raya juga berganti dari Kombes Boy Herlambang, kepada AKBP Dedy Supriadi. Dedy sebelumnya merupakan Wakapolres Metro Jakarta Selatan.

"Kombes Boy Herlambang mendapatkan amanah sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Sahli Kapolri," beber Erlan.

Kemudian, Kapolres Kapuas juga berganti dari AKBP Gede Pasek Muliad Nyana, kepada AKBP Gede Eka Yudharma. Gede sebelumnya merupakan Kapolres Barito Utara.

Selanjutnya AKBP Gede Pasek dipercaya sebagai Wadirbinmas Polda Metro Jaya. Sedangkan, jabatan Kapolres Barito Utara dijabat oleh AKBP Singgih Febiyanto, yang sebelumnya sebagai Kasubbagpampersbaket Bagbinpam Ropaminal Divpropam Polri.

"AKBP Viddy Damasela, Kapolres Barito Timur dimutasi sebagai Wadansat Brimob Polda Kalteng. Sebagai penggantinya AKBP Eddy Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalteng," ungkap Erlan.

Kabagbinkar Biro SDM Polda Kalteng AKBP Doni Hadi Santoso juga dimutasi. Dia mendapatkan amanah sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III Polda Kalteng. 

Terakhir, Wadansat Brimob AKBP Dieno Hendro Widodo dipercaya sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Sultra.

"Mutasi ini adalah hal yang biasa, untuk pembinaan karier personel Polri dan penyegaran kesatuan," jelas Erlan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik, Prof Hermawan Sulistyo, berharap Polri dapat melihat tantangan jauh di masa depan. 

Ia mengatakan hal itu akan membuat optimisme di institusi tetap terpelihara.

Hermawan mengatakan salah satu cara memelihara optimisme ialah dengan menatap ke depan.

“Saya berharap polisi tetap memelihara napas optimisme ini, caranya seperti apa? Melihat jauh ke depan kalau kita lihat jangka pendek, frustrasi. Lihatlah jauh ke depan apa yang terjadi pada tahun 2045,” ujar Hermawan dalam Rilis Akhir Tahun 2024 Polri, Selasa (31/12/24).

“Apakah polisi masih ada, mungkin nggak ada kok, tapi dengan napas optimis, optimisnya apa polisinya diganti mesin,” sambung Hermawan.

Ia mengatakan teknologi terus berkembang sehingga Polri harus siap memanfaatkan dan mengantisipasi dampak kemajuan teknologi.

“Sekarang ini bukan syarat teoritis, sudah dilakukan, kita keluar dari rumah naik mobil macet, mobilnya ke udara jalan, nggak kena macet. Apakah Korlantas kita siap dengan yang seperti itu?” ujar Hermawan.

Ia mencontohkan polisi di Dubai. Hermawan mengatakan polisi di Dubai telah memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menangani laporan.

“Sekarang orang lapor ke polisi di Dubai itu sudah dengan robot melapornya ke robot, ditangani AI, diatasi, jadi pekerjaannya Pak Kabareskrim selesai setengahnya. Urusannya tinggal ngurusi anggotanya yang nakal-nakal gitu karena sisanya diselesaikan oleh AI,” ujar Hermawan.

“Jadi saya mau bilang adik-adik yang akan yang sekarang masuk Akpol itu nanti pada 2045 merekalah para Kapolres, lulus untuk Sespim siap untuk jadi Kapolres, yang akan dihadapi jauh sangat berbeda,” tutup Hermawan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan.

“KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.

Tessa mengatakan, tidak ada pihak yang dispesialkan di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Aduan bisa dilakukan ke tiga instansi penegak hukum.

“Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,” ucap Tessa.

OCCRP merupakan lembaga luar negeri yang kerap memberikan penilaian kepada tokoh dunia. 

Hasil kerja instansi itu menuai sorotan karena dinilai tidak berdasarkan data ilmiah.

Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar (KKPG), Ahmad Yani Panjaitan, mengecam publikasi OCCRP itu. Sebab, sangat tendensius.

"Karena berupaya mendiskreditkan dan mengkambinghitamkan Presiden Jokowi," kata Ahmad Yani di Jakarta, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2024.

Menurut dia, hal tersebut merupakan fitnah dan propaganda. Karena, tak ada bukti yang membeberkan Jokowi terlibat korupsi selama memimpin.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah menyelenggarakan rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas di tahun 2024.

Ia menjelaskan terdapat dua jalur bagi kelompok tersebut, yakni SIPSS dan bintara.

“Alhamdulillah pada tahun ini, Polri juga berhasil merealisasikan kebijakan inklusif melalui rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu. Ada 2 orang yang bisa direkrut melalui Jalur SIPSS dan 16 orang Jalur Bintara,” terang ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

“Semoga rekan-rekan kelompok disabilitas dapat menjadi Bhayangkara profesional dan bisa bergabung dan mengabdi di institusi Polri,” tambah Kapolri.

Ia memaparkan secara keseluruhan, Polri telah merekrut 24.523 orang pada 2024. Rinciannya, 22.942 Polki dan 1.581 Polwan pada level perwira, bintara, dan tamtama.

Proses perekrutan menyesuaikan kebutuhan organisasi, jumlah penyusutan, serta perkiraan tantangan tugas yang dihadapi.

Adapun rincian rekrutmen Polri pada tahun 2024 yaitu Akpol 325 orang, SIPSS 200 orang, Bintara 20.840 orang, dan Tamtama 3.158 orang.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung Program Presiden RI Prabowo Subianto terkait swasembada pangan dan makan bergizi gratis, Polri akan melakukan rekrutmen jalur bintara untuk kompetensi khusus pertanian, gizi, perikanan, peternakan, dan kesehatan masyarakat. 

Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dan kami akan membuka ruang perekrutan yang sama untuk jalur SIPSS,” ujar Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad menanggapi publikasi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam nominasi salah satu pemimpin terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Abraham menjelaskan bahwa KPK harus segera menanggapi berbagai desakan masyarakat yang meminta lembaga antirasuah itu untuk segera memeriksa Jokowi dan keluarganya.

“Harusnya KPK merespons dengan cepat,” kata Samad, dalam keterangannya pada Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut Abraham, jika KPK abai dan tak memberi perhatian pada hal tersebut, maka tanggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah ‘orang-orang’ Jokowi memang benar adanya.

“Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Jokowi menanggapi nominasi yang disematkan kepada dirinya sebagai salah satu tokoh dunia terkorup oleh OCCRP. 

Ia pun meminta pihak yang mengeklaim pernyataan tersebut untuk membuktikannya.

“Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Korupsi apa?” jelas Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

Jokowi menganggap nominasi tersebut bagian dari fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Sebab menurutnya, saat ini banyak fitnah yang datang untuk menjatuhkannya. 

“Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?” katanya.

Diketahui, Jokowi telah masuk dalam nominasi salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan evaluasi di institusi Polri. 

Ia meminta maaf jika belum memenuhi harapan masyarakat.

“Tentunya berbagai capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas nama Pimpinan Polri serta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat dan mohon kami terus dikoreksi dan dievaluasi,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Ia berharap dukungan serta pengawasan dari masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah daerah hingga aktivis agar komitmen tersebut selalu jadi pegangan Polri. 

Harapannya, Polri ke depan bisa melaksanakan tugas menjadi pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, Kapolri turut mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. 

Ia mengajak di tahun yang baru untuk mewujudkan Indonesia kuat, terhormat dan sejahtera.

“Semoga kasih setia Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk senantiasa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita sambut tahun 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru, guna mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, terhormat dan sejahtera,” ujar Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polisi memastikan penuntasan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. 

Hal ini merespons masih banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas oleh Polri sepanjang 2024.

"Insyaallah secepatnya, akan kita rampungkan dan lengkapi berkas perkaranya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis, 2 Januari 2025.

Ade juga menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.

Menurutnya, koordinasi efektif terus dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk pemenuhan petunjuk P-19 dari JPU. P-19 adalah pengembalian berkas perkara oleh jaksa untuk dilengkapi penyidik Polri.

Ade mengatakan koordinasi juga dilakukan dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK wilayah DKI Jakarta pada Senin, 23 Desember 2024. 

Koordinasi itu berlangsung di lantai 6 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Di mana pada prinsipnya KPK mendukung secara optimal upaya-upaya penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri dan mendorong percepatan penyelesaian berkas perkara untuk memberikan kepastian hukum," ungkap Ade Safri.

Ade menuturkan pada kesempatan tersebut, penyidik juga menyampaikan perkemb sidik yang telah dilakukan hingga saat ini. Termasuk upaya pemenuhan petunjuk P-19 oleh tim penyidik.

"Juga disampaikan bahwa tidak ada kendala maupun hambatan dalam penyidikan yang dilakukan serta dalam pemenuhan petunjuk P-19," terang mantan Kapolresta Surakarta itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya mengungkap 1.280 kasus korupsi sepanjang 2024 dengan jumlah tersangka yang ditangkap 830 orang. 

Namun, dari ribuan kasus itu masih ada 849 perkara korupsi yang belum tuntas.

"Sepanjang tahun 2024 kami berhasil mengungkap 1.280 perkara korupsi dengan penyelesaian perkara sebanyak 431 perkara atau 33,7?n mengamankan sebanyak 830 tersangka," kata Kapolri dalam paparan rilis akhir tahun (RAT) dikutip Rabu, 1 Januari 2025.

Salah satu kasus yang masih ditangani polisi ialah kasus suap mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Kasus yang ditangani Polda Metro Jaya ini mangkrak setahun lebih.

Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan SYL pada Kamis, 23 November 2023. 

Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan hukuman penjara seumur hidup.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun ini dalam ‘Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Sepanjang 2024, Polri berhasil mengungkap 325.150 kasus di Indonesia sepanjang 2024. 

Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

“Kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan (CT) pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara,” ujar Kapolri.

Kapolri menyebut pengungkapan ini berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%.

Adapun dari ratusan ribu kasus yang sudah berhasil dituntaskan dengan upaya terakhir, atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. 

Dengan harapan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restorative justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Kapolri juga mengatakan, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara, soal kabar adanya dokumen yang dititipkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Dokumen Hasto dititipkan kepada Pengamat Militer Connie Rakahundini Bakrie di Rusia.

“Kita tunggu, karena sebetulnya begini. Keterangan maupun juga apapun itu, nanti kita sama-sama saling lihat,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

KPK sejatinya tidak mengetahui apa dokumen yang dikabarkan ada di Rusia itu. Di sisi lain, berkas penetapan tersangka terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku, baru bisa dibuka dalam persidangan.

“Di persidangan kita tunggu. Apa yang kita temui, penyidik temui, apa yang penyidik peroleh, kemudian apa yang ini nanti akan semuanya diperhadapkan, disandingkan nanti di persidangan, seperti apa,” ucap Asep.

Connie mengaku dititipi dokumen penting milik Hasto di Jakarta. Penitipan dilakukan, sebelum Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

"Enggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba direbut handphone atau buku catatan PDIP atau apa pun, saya cuma kasih tahu aja, sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan di Rusia," jelas Connie dalam unggahannya.

Connie menyebut dirinya diberikan dokumen saat pulang ke Indonesia. Saat ini, dokumen itu berada di Rusia.

"Sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia," lanjutnya.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Connie menyebut Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pengguna Super Apps Polri Presisi meningkat signifikan.

“Jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 126% dari 2.170.033 pada 2023 menjadi 4.907.207 pengguna di tahun 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri pun memaparkan beberapa fungsi Super Apps ini, seperti membuat SIM Online, SKCK Online hingga Dumas Presisi.

“Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk ETLE, SIM Online, SKCK Online, dan Dumas Presisi. Secara keseluruhan, terdapat 2.007.323 layanan yang telah dimanfaatkan, dengan layanan SKCK mendominasi sebanyak 1.948.712 permohonan,” tutur Kapolri.

Ia juga mengungkap aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi) juga mencatat capain positif. Jumlah pengguna aplikasi naik 5%.

“Aplikasi SINAR juga mencatat pencapaian positif pada layanan perpanjangan SIM A dan C yang meningkat 14.030 pengguna atau naik 5%, dari 280.446 permohonan di 2023 menjadi 294.476 di 2024,” ujar Kapolri.

Kapolri pun menegaskan bahwa transformasi digital merupakan komitmen Polri. Semata-mata agar pelayanan publik cepat dan transparan.

“Transformasi digital ini menunjukkan komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat era digital, di mana Super Apps Polri Presisi merupakan wujud komitmen Polri untuk untuk mewujudkan pelayanan Polri dalam satu genggaman,” ujar Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa sejumlah saksi, sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pemanggilan terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menyeret Harun Masiku. 

“Jadi kita dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti, sehingga pada akhirnya kita minta keterangan. Jadi itu juga menjawab pertanyaan mengapa kalau meriksa tersangka suka belakangan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan pengumpulan keterangan sebelum memanggil Hasto, bisa dari pemeriksaan saksi maupun penggeledahan. KPK menjamin tetap memberikan hak hukum Sekjen PDIP itu.

“Jadi ketika misalkan mengelak walaupun memang kalau tersangka itu diperbolehkan dipersilakan, berbohong itu silakan, hak ingkar betul,” ucap Asep.

Sikap Hasto bakal dianalisis penyidik dalam pemberkasan perkara. KPK tak masalah jika Hasto membantah tudingan.

“Walaupun ya kalau mengelak ya silakan saja. Jadi kita pada tahap sedang mengumpulkan dokumen-dokumen maupun keterangan dari saksi-saksi dan juga dari bukti-bukti yang lain, bukti elektronik dan lainnya,” ujar Asep.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2), Rustika Herlambang, membeberkan sentimen-sentimen positif yang diraih Polri dari berbagai platform.

Ia mengatakan tidak adanya polarisasi pasca pemilu dan pilkada menjadi salah satu sentimen positif untuk Kepolisian.

“Mendapatkan sentimen positif adalah pengamanan agenda nasional. Pemilu pilkada yang terkendali, dengan terkendali pelepasan pilot Susi Air. Kemudian tidak ada muncul polarisasi pasca pemilu atau pilkada menjadi atensi terbesar juga mendapatkan sentimen positif,” ujar Direktur Rustika, Selasa (31/12/24).

Direktur Rustika mengatakan pemberantasan tindak kejahatan pun mendapatkan atensi dari netizen atau masyarakat di media sosial. Terutama, mengenai narkoba, judi online dan pinjaman online.

“Jadi utang itu adalah salah satu isu terbesar bagi masyarakat, terutama di TikTok 90% isu terkait hutang itu adanya di TikTok artinya itu adalah salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat,” ujar Direktur Rustika.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini terdapat lima platform yang memberikan sentimen terhadap Polri. 

Dia mengatakan salah satu engagement terbesar Polri berasal dari TikTok.

“Kalau kita baca kebetulan saya juga membuat satu data. Jadi selama satu tahun terakhir, dari lima platform ada 2,1 juta postingan di media sosial dengan engage.ent sebesar 53.531.000 dari 430.255 akun,” jelas Direktur Rustika.

“Di sini kita liat bahwa engagement terbesar terkait sama Polri itu berasal dari akun TikTok, akun TikTok memberikan sentimen negatif kepada Polri sebesar 11%, sementara itu akun Instagram merupakan akun terbesar kedua yang merespons positif terhadap Polri, dan di akun ini hanya menyisakan sebesar 8% sentimen negatif,” lanjut Direktur Rustika.

Ia mengatakan di platform Instagram, Polri mendapatkan apresiasi. Hal itu lantaran banyaknya anggota Polisi pengguna Instagram.

“Hampir diseluruh Polsek, Polres, anggota Polri menggunakan platform Instagram dan mereka mendapatkan atensi luar biasa paling besar di media sosial, dan di media sosial Instagram itu Polri mendapatkan apresiasi paling besar terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada, dan penyelenggaraan lebaran,” ujar Direktur Rustika.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kolaborasi TNI dan Polri dalam keberhasilan menyelamatkan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kapolri mengatakan operasi penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua.

Mulanya, Polri melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. 

Ia menerangkan Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.

“Selaras dengan upaya tersebut, Polri telah melakukan pendekatan soft approach melalui penyelenggaraan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 dengan menjadikan Binmas Noken sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial inklusif bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan “To win The Hearts and Mind The People of Papua,” jelas Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

“Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas KKB dan KKP, kami juga menyelenggarakan beberapa Operasi, mulai dari Operasi Damai Cartenz yang melakukan tindakan hard approach guna menanggulangi aksi gangguan KKB, KKP maupun jaringannya yang didukung giat intelijen dan kehumasan. Operasi Paro yang bertugas melakukan penyelamatan sandera pilot Susi Air a.n. Kapten Philips Mark Marhtens dan penindakan terhadap kelompok Egianus Kogoya,” sambung Kapolri.

Ia mengatakan pada 21 September 2024, Polri bersama TNI berhasil membebaskan pilot Susi Air.

Kapolri menekankan Polri, TNI dan BIN beserta stakeholder terkait akan terus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB. 

Jenderal Sigit berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.

“Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Kapolri.

“Dan ini menjadi bagian teguh bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI,” imbuh Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan rasuah penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), di Bank Indonesia (BI). 

Pemilihan yayasan untuk mengeksekusi CSR diulik penyidik.

“Apakah nanti yayasan tersebut direkom, misalkan saya menerima nih, saya bilang ada yayasan, saya tidak ada di sananya di yayasan itu, tapi yayasan itu misalkan mengurusi yatim dan lain-lain,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025.

Asep mengatakan penyaluran CSR melalui yayasan, harus berdasarkan aturan yang berlaku. 

Sehingga, cara penunjukkan yayasan diulik, untuk mengungkap ada tidaknya kongkalikong untuk keuntungan pribadi.

“Saya merekom, udah kalau mau CSR, kasihkan ke yayasan A misalkan ya, dia dapat CSR. Nah ada pula, misalkan saya punya yayasan nih, saya sendiri punya yayasan, udah ke yayasan C saja,” ucap Asep.

Asep enggan memerinci yayasan yang ditunjuk BI untuk menyalurkan dana CSR yang diduga dikorupsi. KPK tengah mencari pihak-pihak yang terafiliasi lembaga yang dipilih.

“Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ujar Asep.

Kasus ini sudah di tahap penyidikan. Namun, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum menjurus kepada pihak tertentu.

KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengambil dokumen dan barang elektronik. Sejumlah pihak yang terkait segera dipanggil untuk dimintai keterangan.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), perlu membuktikan bahwa dirinya tak terbukti sebagai salah satu pemimpin negara yang korupsi.

Nama Jokowi sebelumnya masuk daftar pemimpin paling korup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Tentunya bagi Pak Jokowi sendiri, tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru Pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” ucap Ray, Kamis, 2 Januari 2025.

“Tentu saja, hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Ray, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar.

Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik. 

Hal tersebut senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai PSI yang diketuai oleh anak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan.

“Lagi pula, Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat,” ujarnya.

Ray mengemukakan seharusnya Jokowi sendiri yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah. 

Hal ini untuk memberi teladan bagi mantan pejabat agar dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

Ray juga menyebut rilis OCCRP jadi momen uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR sangat patut diperhatikan oleh KPK.

“Tentu saja, bukan sekadar diperhatikan, tapi juga dianalisis sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi,” paparnya.

“KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya. Karena, sekecil apa pun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya,” tutur Ray.

Ray berpendapat jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap, dan lainnya hanya dari lawan politik yang berkuasa.

“Terlihat gagah di depan Hasto Kristianto, tapi melempem menghadapi kasus-kasus besar, dengan kerugian negara yang sangat besar dan pelaku yang memiliki pengaruh besar. Kita akan lihat seberapa besar nyali KPK di hari-hari depan,” ucap Ray.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan, berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran pada 2024 mencapai 90,4%.

“Alhamdulillah keberhasilan pengamanan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerja sama investasi, seperti salah satunya mudik lebaran 2024 yang menghasilkan perputaran uang sebesar Rp. 369,8 triliun, bahkan berdasarkan survei Indikator 90,4% masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2024,” ungkap Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12/24).

Kapolri menuturkan, Polri telah menyelenggarakan 220 operasi kepolisian sepanjang tahun ini. 

Operasi kepolisian tersebut terdiri dari 8 operasi terpusat dan 212 operasi kewilayahan.

Selain itu, keberhasilan pengamanan agenda internasional lainnya diperkirakan menghasilkan kerja sama investasi lebih dari Rp 200 triliun.

“Keberhasilan dalam berbagai agenda nasional dan internasional juga telah berdampak pada realisasi investasi yang terus meningkat semenjak tahun 2020. Pada Januari sampai September 2024, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1,261 triliun atau meningkat 1,78% di atas target RPJMN,” terang Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. 

KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu.

“KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2024.

Budi mengatakan penegasan itu dinilai penting. Sebab, KPK telah mengusut beberapa kasus rasuah terkait sektor itu, dalam dua bulan terakhir.

Pertama yakni, pencarian dana untuk kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah cara. Pertama, dengan membuat program Paku Integritas dan Hajar Serangan Fajar.

KPK juga sudah menggencarkan pencegahan korupsi yang difokuskan kepada politikus lama. Itu, kata Budi, dengan cara mengejar pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), khususnya untuk pejabat baru dilantik.

Pengisian LHKPN juga dibikin ketat oleh KPK. 

Pemantauan bukan cuma dilakukan oleh instansi, tapi, bisa juga dilakukan oleh masyarakat.

“Sehingga apabila masyarakat menemukan adanya anomali atas pelaporan dimaksud, dapat menyampaikan atau melaporkannya pada KPK sebagai bahan pengayaan,” ucap Budi.

Upaya pencegahan korupsi ini bakal terus digencarkan selama 2025. KPK tidak mau sektor politik yang penting untuk demokrasi di Indonesia menjadi ladang korupsi.

“Dengan berbagai program yang telah dijalankan, KPK berharap dapat menciptakan iklim politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya mencegah korupsi sejak dini,” tutur Budi.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan pesan dan harapannya untuk warga Kota Pahlawan di tahun baru 2025. 

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tahun baru ini sebagai momen introspeksi diri.

"Karena dengan tahun baru ini, secara otomatis bertambah usia kita, bertambah umur kita. Maka dengan bertambahnya usia dan umur kita, kita harus semakin bijak, harus bisa semakin menjaga kota ini dan harus bisa menjaga keluarga kita," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1).

Menurutnya, pergantian tahun bukan hanya ajang perayaan, melainkan waktu untuk mengingat kekurangan di masa lalu dan memperbaikinya di masa depan.

"Ketika ada tahun baru, ini bukan semakin senang, tapi perayaan ini adalah untuk mengingat masa lalu, apa kekurangan kita yang kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Saya berharap (masyarakat) punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025," ujarnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri juga mengungkap sejumlah target prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di tahun 2025. 

Sejumlah target itu akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. "Banyak hal yang ingin kami kerjakan di tahun 2025," ungkapnya.

Salah satu proyek utama yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya di tahun 2025 adalah melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). 

Pun demikian, dengan rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan utara serta underpass Bundaran Taman Pelangi.

"Bagaimana dengan Jalan Lingkar Barat bisa berjalan, rumah sakit bisa terbangun, setelah itu titik-titik lainnya seperti underpass juga bisa terbangun," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama Pemkot Surabaya. 

Karenanya, ia berharap di tahun 2025 ini pemkot bisa memberikan pelayanan publik yang semakin baik untuk masyarakat Surabaya.

"Karena hadirnya kami (pemerintah kota) adalah sebagai tempat ibadah untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya melalui pelayanan publik," tuturnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri berharap tahun 2025 dapat menjadi momen untuk mewujudkan Surabaya lebih baik. 

Baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun kualitas hidup warganya. 

"Sehingga Surabaya ini bisa menjadi kota yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap pemberantasan korupsi semakin agresif pada 2025. 

Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi.

"Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansti penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, yang mana ini juga menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyampaikan upaya pemberantasan tak hanya fokus pada pemidanaan. 

Tetapi, harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Dan paradigmanya juga harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negaranya,” ungkap dia.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor. 

Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara.

"Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum sesuai kejahatannya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2024. Korps Adhyaksa dinilai berhasil mengungkap kasus kakap.

"Banyak sekali kasus kakap yang berhasil terbongkar, mulai dari megakorupsi timah, kasus suap putusan Ronald Tannur, dan lain sebagainya. Namun di tahun 2025 ini, saya turut meminta Kejagung untuk bisa lebih memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negaranya. Karena sebenarnya itu yang paling penting,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan kinerja selama 2024. Korps Adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp1,69 triliun. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap data penindakan tersangka terorisme yang dilakukan sejak 2023 hingga saat ini. 

Dalam penanggulangan terorisme, Polri selalu mengedepankan Preventive Strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan,” jelas Kapolri dalam paparan capaian kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Jenderal Sigit menerangkan, terorisme dan radikalisme merupakan permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara. Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan dampak terorisme menengah (Medium impacted) dengan peringkat 31 dari 163 Negara.

Ditegaskan Kapolri, pihaknya terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach. 

Selain itu, Polri juga terus meningkatkan upaya deradikalisasi sehingga para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 Napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, 18 termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 Eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri menerangkan, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 Kementerian/ Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri,” ujar Kapolri.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap, terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Mas. 

Penyidik mendalami hasil survei dengan memeriksa satu saksi, beberapa waktu lalu.

“Saksi didalami terkait produk hasil laporan survei investigasi dan design alur pelayaran pelabuhan Samarinda,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.

Tessa memerinci inisial saksi itu yakni MR. Saksi itu merupakan Direktur Utama PT Aria Graha.

“PT Aria Graha adalah konsultan yang mengerjakannya,” ucap Tessa.

KPK belum menahan tersangka dalam perkara ini. Keterangan mendetail soal kasus baru dibuka dalam penahanan dan persidangan.

Kasus suap Kepala KSOP Tanjung Mas ini masuk dalam perkara dugaan rasuah terkait pengerjaan paket pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia. Perkaranya sudah di tahap penyidikan.

Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 2017 di sejumlah pelabuhan. Pelabuhan yang diduga terjadi permainan kotor yakni Tanjung Mas, Samarinda, Banoa, dan Pulang Pisau.

KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus baru ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Membuka tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menyelesaikan permasalahan banjir disejumlah titik khususnya yang terjadi di Kali Perbatasan. 

Langkah-langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Hendra Ahyadi di Ruang Kerja Wali Kota pada Kamis (2/1).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pihak BBWS Brantas melakukan diskusi terbuka terkait bagaimana merawat dan menjaga sempadan sungai untuk meminimalisir adanya banjir. 

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beberapa kawasan di Kota Surabaya mengalami genangan dan banjir akibat aliran air di Kali Perbatasan tersumbat enceng gondok hingga tingginya sedimentasi sungai.

"Tadi berdiskusi menyampaikan terkait masalah ini (perawatan sungai). Surabaya itu hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah, hal ini sudah disampaikan BBWS ke pemerintah pusat sehingga nanti akan ada perbaikan sungai. Sambil menunggu itu, kemarin kami sudah lakukan pengerukan dan pembersihan enceng gondok," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, kondisi sungai di Kota Pahlawan sedang tidak baik-baik saja. 

Oleh karena itu, ketika menerima aliran sungai dari daerah lain seperti Kediri, Jombang dan Mojokerto, Kali Jagir Wonokromo sudah tidak bisa menampung sehingga airnya dan meluap ke beberapa ruas jalan. 

"Meskipun BBWS sudah mengatur dan mengalihkan sebagian jalur, ternyata Kali Jagir tetap tidak bisa menampung sampai akhirnya meluap. Bayangkan kalau semua jalur dibuka, Surabaya ini akan tenggelam. Untuk itu, kami sengaja membuat box culvert yang ukurannya besar untuk menampung air ketika hujan tapi masih belum bisa masuk ke sungai besar, jadi akan tertampung sementara di dalam box culvert," terangnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah jangka pendek hingga jangka panjang untuk penanganan banjir akibat meluapnya sungai. 

Untuk penyelesaian jangka pendek akan dilakukan pemetaan wilayah mana yang menjadi prioritas penanganan. 

Selain itu, pembangunan box culvert yang saling terhubung dan berdekatan dengan sungai akan semakin digencarkan. 

"Jadi dari kampung masuk ke saluran tersier lalu ke primer, kemudian masuk ke sungai besar dan lanjut ke laut. Itu yang dikoneksikan satu sama lain untuk jangka pendek," jelasnya.

Kemudian, Wali Kota Eri melanjutkan mengenai penyelesaian jangka panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam hal mengembalikan fungsi sungai. 

Sebab, selama ini banyak sungai yang tertutup akibat berahlih fungsi akibat adanya bangunan liar di sempadan sungai.

"Harapannya fungsi sungai bisa kembali normal, maka bisa mengalirkan air menuju laut dengan lancar. Karena, ada sungai yang awalnya lebar 30 meter menjadi satu meter. Ini yang harus diperbaiki," imbuhnya.

Langkah jangka panjang lainnya, ungkap Wali Kota Eri adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait untuk melakukan perbaikan dan perawatan sungai di wilayahnya masing-masing. 

"Tadi saya sampaikan kepada beliaunya (BBWS Brantas) kita ini Indonesia, Surabaya bukan negara sendiri. Jadi apabila Kali Perbatasan ada masalah silahkan kontak kami, kami punya alat dan bisa membantu. Sehingga pekerjaan bisa dibagi dan dikerjakan bersama-sama," harapnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi menyampaikan bahwa aliran Sungai Brantas yang dimulai dari Malang memang berakhir di Kota Surabaya. 

Alur perjalanan aliran airnya dari Kabupaten Malang, Bendungan Sutami kemudian terus mengalir ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Mojokerto Jombang dan Surabaya sebagai hilir.

Oleh karena itu, Hendra menyebut, kolaborasi penanganan bersama Pemkot Surabaya sebagai ujung mengalirnya air sangat diperlukan. 

"Kewenangan semua sebenarnya ada di pemerintah pusat, karena memang Daerah Aliran Sungai (DAS) pemerintah pusat. Kami sebagai UPT dibawah kementrian PU diberikan mandat mengelola. Kalau diserahkan ke kami semua itu juga cukup berat, sehingga kolaborasi dengan pemda terutama Surabaya sebagai ujung tempat mengalirnya air sangat strategis. Di sini kami berdiskusi mencari solusi sehingga masalah-masalah seperti enceng gondok dan lainnya bisa teratasi," papar Hendra.

Hendra menerangkan, selama ini pembersihan enceng gondok sudah dilakukan berkala tetapi kecepatan pertumbuhannya tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan. 

Sehingga, beberapa wilayah belum bisa tersentuh dan menimbulkan penumpukan enceng gondok.

Sementara, untuk penertiban bangunan liar juga sudah dilakukan upaya melalui jalur hukum. 

"Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan sertifikat, dari fungsinya yang menganggu sempadan sungai. Nanti akan kami tindaklanjuti untuk memberikan edukasi atau pemahaman bahwa tidak boleh ada bangunan di sana," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi pengambat normalisasi sungai khususnya di wilayah hilir. 

Salah satu faktor utamanya adalah pendanaan sehingga kolaborasi dibutuhkan untuk menangani hal tersebut.

"Kami sampaikan ke Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Kami tadi mohon bantuannya untuk melakukan perbaikan bersama-sama," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Prita Laura menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. 

Barang dan jasa tersebut sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ia membeberkan barang dan jasa yang kena PPN 12 persen antara lain kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 miliar. 

Kemudian, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan jet pribadi, senjata api, helikopter, kapal pesiar, serta mobil mewah. 

"Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11 persen seperti semula," jelas Prita dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025. 

Ia memastikan kebijakan PPN 12 persen tak berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. 

Sebab, barang dan jasa yang sebelumnya ditetapkan PPN 11 persen, tetap sama.

"Sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak," ungkap dia.

Prita juga memastikan belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak terpengaruh kenaikan PPN 12 persen. Hal ini dinilai sebagai kado tahun baru dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada," kata Prita.

Prita menyebut kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan displin. 

Sehingga, ia pastikan keuangan negara selalu terjaga.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap kinerja Satgas BLBI selama satu tahun terakhir. 

Diketahui, Satgas BLBI memiliki target penanganan hak tagih mencapai Rp110,45 T.

Jenderal Sigit mengungkapkan, sampai dengan saat ini sudah terdapat aset senilai Rp39,35 T atau 35,63% dari total target Kemenkeu yang berhasil dikembalikan ke negara.

“Secara khusus pada tahun 2024, total nilai aset yang berhasil dikembalikan sebesar Rp4,16 T atau 3,7% dari total kerugian negara,” jelas Kapolri dalam paparan kinerja Polri tahun 2024 di Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/24).

Diketahui, Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 31 Oktober 2024, Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor/debitur BLBI sebesar Rp 39,32 triliun dari target keseluruhan Rp 110,45 triliun.

“Dukungan untuk Satgas BLBI yang telah menghasilkan beberapa output termasuk PNBP, sita, penyerahan dari barang jaminan, penguasaan properti, PSPP, hibah dan seterusnya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/24).

Wakil Menteri Suahasil memerinci jenis aset yang telah disita oleh Satgas BLBI. Dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara, Satgas BLBI telah mengumpulkan Rp 1,89 triliun.

Selain itu, aset yang disita dalam bentuk barang, baik barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya mencapai 18,52 triliun.

Kemudian, Satgas BLBI juga berhasil menguasai aset properti mencapai Rp 9,21 triliun. Ada juga dalam bentuk PSP dan hibah sebesar Rp 5,93 triliun, serta dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai senilai Rp 3,77 triliun.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan untuk melanjutkan beberapa program prioritas yang menjadi pekerjaan rumah (PR) di tahun 2025. 

Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan tempat wisata, hingga penanganan banjir yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa beberapa program prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya tahun 2021-2026. 

Salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan.

"Seperti diversi Gunungsari, Jalan Raya Wiyung yang tembus sampai Menganti, dan membangun rumah sakit, itu PR besar kita. Sehingga saya berharap, masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah," kata Wali Kota Eri, Kamis (2/1).

Selain infrastruktur jalan, Wali Kota Eri juga mengungkap rencana pengembangan tempat wisata pada tahun 2025. 

Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Surabaya sebagai destinasi wisata. 

Juga sekaligus untuk menggerakkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Salah satu contohnya adalah Pesona Laser Air Mancur Jembatan Suroboyo, yang bertujuan menggerakkan UMKM. Pada tahun 2025, insyaallah Taman Harmoni juga akan dikembangkan, sehingga banyak tempat wisata baru yang akan dihadirkan,” ungkapnya. 

Tak hanya itu, penanganan banjir juga turut menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Surabaya di tahun 2025. 

Wali Kota Eri mengakui tantangan besar dalam menghadapi curah hujan tinggi, terutama jika terjadi bersamaan di wilayah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya.

“Ketika Kali Jagir dan Kali Surabaya meluap, kita tidak bisa berbuat banyak karena dua sungai besar ini menuju ke laut. Itu yang menjadi PR kita,” tuturnya. 

Sebagai langkah mitigasi, ia menyatakan bahwa di tahun 2025, Pemkot Surabaya akan membangun lebih banyak box culvert. 

“Harapannya, ketika air laut pasang dan dua sungai besar tidak mampu menampung air, box culvert masih bisa membantu,” jelasnya. 

Selain itu, Wali Kota Eri juga menyoroti banjir di wilayah PT SIER, Tenggilis Mejoyo hingga Rungkut yang terjadi pada beberapa waktu lalu. 

Masalah tersebut disebabkan aliran sungai yang menuju Kali Perbatasan tidak optimal akibat sedimentasi dan banyaknya eceng gondok.

Untuk itu, Wali Kota Eri mengambil langkah tegas dengan membersihkan wilayah sungai yang berada di luar kewenangan Pemkot Surabaya.

“Saya memutuskan untuk membersihkan sungai di wilayah UINSA II, meskipun itu masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Karena ketika dampaknya sudah dirasakan warga Surabaya, saya tidak bisa berdiam diri,” ungkap dia.

Untuk menyelesaikan masalah banjir di wilayah perbatasan, Wali Kota Eri mengaku akan bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. 

Pertemuan ini bertujuan menyusun strategi bersama dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, BBWS Brantas, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Karena penyelesaian banjir yang ada di titik-titik perbatasan, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi harus bersinergi dengan Sidoarjo, BBWS Brantas maupun Provinsi Jatim," pungkasnya.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Karena, OCCRP telah menominasikan Jokowi sebagai tokoh korup tanpa bukti.

"Itu adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomopr 12 Tahun 2005," kata akademisi dan praktisi hukum dari Universitas Trisakti Albert Aries, dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

Menurut dia, perbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, juga menghina kedaulatan bangsa Indonesia. 

Sebab, tudingan itu tak hanya dialamatkan ke Jokowi, namun pemerintah Indonesia.

"Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi,” kata Albert.

Di sisi lain, dia melihat OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI. 

Bahkan, hal itu sama sekali tidak pernah diusulkan DPR,

"Apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945," terang Albert Aries.

Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Kemudian, kembali pada asas hukum internasional 'Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur'.

"Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum," tegas Albert.



Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pembebasan pilot Susi air Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tak lepas dari kinerja Polri. 

Namun, dibalik itu ada peran TNI yang juga ikut terlibat.

Hal itu diungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Kapten Philip dibebaskan pada 21 September 2024 lalu.

“Syukur alhamdulillah pada tanggal 21 September 2024, Polri bersama dengan TNI dan segenap elemen masyarakat telah berhasil membebaskan sandera dengan tetap memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua,” ujarnya.

Kapolri menegaskan kolaborasi Polri, TNI dan BIN terus terjalin dalam upaya memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat Papua dari KKB. “Polri bersama dengan TNI, BIN, Pemda dan seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas kamtibmas dapat betul-betul terjaga,” ujar Jenderal Sigit.

Dijelaskan Kapolri, pihaknya telah melakukan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) Cartenz 2024 di Papua. Operasi Rasaka Cartenz sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, operasi itu dilakukan untuk membangun komunikasi bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan ‘To win The Hearts and Mind The People of Papua’.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, menyebut bahwa perayaan malam pergantian tahun di Jawa Timur berjalan aman dan kondusif.

Hal itu disampaikan oleh Pangdam dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (31/12) malam usai mengikuti vicon yang berlangsung di Graha Wonokoyo, Surabaya.

Menurut Pangdam, kerjasama antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berhasil menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama perayaan tahun baru. 

“Alhamdulillah, perayaan malam pergantian tahun di seluruh wilayah Jawa Timur berlangsung kondusif. Ini berkat sinergi semua pihak, termasuk dukungan penuh dari masyarakat,” ujar Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, Kamis (2/1).

Pangdam mengungkapkan, personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga keamanan di berbagai titik strategis, seperti tempat wisata, alun-alun kota, dan pusat keramaian. 

Di Surabaya, Malang, dan kota-kota besar lainnya, aparat terlihat berjaga di lokasi-lokasi yang menjadi pusat perayaan.

“Kami telah memetakan lokasi-lokasi rawan dan memastikan kehadiran aparat di sana. Langkah ini terbukti efektif dalam mencegah potensi gangguan keamanan,” tambah Pangdam.

“Ini menunjukkan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat,” pungkas Mayjen TNI Rudy.


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman minta jaksa penuntut umum (JPU) untuk banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Helena Lim, salah satu terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun. 

Banding diperlukan agar majelis hakim tingkat tinggi merampas harta Helena yang sudah disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung.

"Saya minta JPU dari Kejaksaan Agung untuk melakukan banding dan tetap meminta itu dirampas, uang harta, apapun yang disita dari Helena Lim, karena itu untuk menutup kerugian dari korupsi kasus timah," ujar Boyamin, Rabu, 1 Januari 2025.

Boyamin mengatakan Helena terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang dalam kasus timah. 

Sehingga, harta Helena yang sudah disita selama proses penyidikan layak untuk disita.

"Minimal Rp27 triliun yang menyangkut kerugian keuangan negara, dari mana itu kemudian akan diperoleh penggantinya? Ya dari harta-hartanya yang diduga melakukan korupsi, karena itu dikenakan pencucian uang," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkap, total kerugian kasus timah sebesar Rp300.003.263.938.131,14. 

Dari angka itu, Rp2,284 triliun berasal dari kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tigak sesuai ketentuan.

Lalu, ada pula kerugian keuangan negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal sebesar Rp26,648 triliun. 

Sementara, kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal yang dihitung oleh ahli lingkungan hidup mencapai Rp271,069 triliun. 

Harli merinci, kerugian lingkungan itu bersumber dari kerugian ekologi yang jumlahnya Rp183,703 triliun. 

Berikutnya, kerugian negara akibat kerusakan lingkungan juga berasal dari kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,479 triliun serta pemulihan lingkugnan yang jumlahnya mencapai Rp11,887 triliun.



Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses menghadirkan sejumlah hiburan seni dan pesta kembang api, di tiga lokasi perayaan malam pergantian tahun 2024/2025. 

Tiga lokasi perayaan itu, antara lain Balai Kota Surabaya, Kota Lama Zona Eropa, dan Jembatan Suroboyo ramai dipadati warga. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya perayaan malam pergantian tahun di tiga lokasi, masyarakat diharapkan bisa menikmati hiburan dan kembang api yang sudah disajikan. 

Harapannya warga tidak melakukan konvoi kendaraan berkeliling kota menggunakan brong.

“Untuk menghindari kecelakaan di jalan, warga bisa duduk sambil menikmati hiburan karena di akhir nanti ada kembang api. Sehingga nanti pulangnya lancar ke rumah masing-masing, aman, dan selamat,” kata Wali Kota Eri, Selasa (31/12).

Ia melanjutkan, di setiap kecamatan, terdapat gelaran acara perayaan malam pergantian tahun. 

Bahkan, sejumlah pusat perbelanjaan juga mengadakan hiburan dan kembang api.

“Tujuan kita, warga tidak muter-muter di jalan, jada ada tempat menikmati malam tahun baru. Contoh ada di Kampung Jepang Tandes. Lalu seperti Pakuwon yang ada di barat juga mengadakan acara. Maka orang terfokus di sana, jadi tidak muter di jalan,” imbuhnya.

Wali Kota Eri membeberkan, meski sempat mengumumkan tak ada perayaan malam pergantian tahun, namun Pemkot Surabaya mendapat sejumlah bantuan sehingga bisa menggandakan hiburan bagi warga.

“Di Kota Lama itu bukan kita (pemkot), ternyata Lantamal membantu. Kalau di sini (Balai Kota) juga sama dengan tahun-tahun kemarin, ada tempat berkumpulnya keluarga dengan makan-makanan UMKM,” bebernya.

Selain menggelar perayaan malam pergantian tahun, Pemkot Surabaya juga bersinergi dengan Polrestabes Surabaya dengan melakukan penyekatan, seperti di Jalan Tunjungan, Taman Bungkul, dan beberapa lokasi lainnya.

“Saya berharap kepada warga Surabaya bisa merayakan tahun baru ini secara bijak, karena dengan secara otomatis bertambah usia. Semakin bisa menjaga, saya berharap punya semangat baru untuk menghadapi tahun 2025,” pungkasnya.

Rabu, 01 Januari 2025


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Prabowo Subianto menjelaskan menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen merupakan amanah dan perintah undang-undang (UU). 

Dalam aturan tersebut secara jelas PPN 12 persen diterapkan pada 2025. 

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 1 Januari 2024. 

RI 1 menjelaskan dalam UU HPP telah memerintahkan pemerintah untuk menaikan tarif PPN secara bertahap. 

Pemerintah mulai menaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022. 

"Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025," jelasnya.

Kepala Negara menyebut bahwa kenaikan tarif PPN secara bertahap diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. 

Sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Prabowo menekankan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 

Sehingga, ia tegaskan bahwa PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa kategori mewah. 

"Setiap kebijakan perpajakkan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," ujar dia.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive