Di Momen Peringatan Hari Otoda XXV, Wali Kota Eri Cahyadi Terus Berikan Pelayanan Terbaik untuk Warganya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXV Tahun 2021, secara virtual dari lobby balai kota, Senin (26/4).

Peringatan Hari Otoda XXV Tahun 2021 tersebut, mengusung tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong-royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju.

Menurut Wali Kota Eri Cahyadi beberapa poin penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. 

Diantaranya yakni, terkait strategi dan inovasi pemerintah daerah (pemda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kedua, diharapkan adanya reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Tujuannya supaya lebih efektif dan efisien, sehingga dampak itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Wali Kota Eri usai acara.

Eri Cahyadi menjelaskan, sebenarnya di Kota Pahlawan reformasi birokrasi tersebut terus berkembang dan dimaksimalkan. 

Dia juga menceritakan, beberapa waktu lalu, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu telah mengeluarkan terobosan terbaru. 

Terobosan itu berupa pelayanan administrasi kepedudukan yang terintergrasi. 

Dari program yang bersinergi dengan Pengadilan Negeri (PN) itu, setidaknya ada 18 pelayanan yang dapat terselesaikan cukup di tingkat kelurahan atau kecamatan.

“Salah satunya ketika akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran. Itu hanya perlu sekali sidang. Kalau dulu memang dibutuhkan beberapa kali sidang di PN, sehingga ini lebih efektif dan efisien untuk warga,” ungkapnya.

Di momen itu, Eri Cahyadi memastikan terus berupaya semaksmial mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. 

Bahkan, dia mengungkapkan akan terus menciptakan terobosan lainnya demi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup warga. 

“Sehingga apa yang disampaikan bapak Mendagri bisa kita wujudkan. Intinya, semua yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri, Kepala Daerah serta seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu. 

Menurutnya, selain pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, partisipasi dari masyarakat pun juga dinilai tinggi.

"Tentunya juga melalui kepatuhan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan tidak berpotensi menimbulkan konflik," kata Wapres RI K.H. Ma'ruf Amin.

Di momen itu, Ma'ruf Amin juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk turut mensukseskan program nasional yakni vaksinasi Covid-19. 

“Sekali lagi saya berharap pemda untuk selalu berinovasi meningkatkan pelayanan publik dan penegakan prokes serta mensukseskan vaksinasi COVID-19," pungkasnya.

Read More

Meski Pandemi, Pemkot Surabaya Garap Dua Bozem dengan Swakelola

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meskipun masih masa pandemi Covid-19 dan banyak anggaran yang direfocusing, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap mengerjakan beberapa proyek yang bisa digarap secara swakelola atau digarap sendiri tanpa melalui lelang seperti biasanya. 

Salah satu yang terus dilanjutkan pengerjaannya adalah pembangunan dua bozem, yaitu Bozem Tubanan dan Bozem Telaga Manukan.

“Akibat refocusing anggaran, memang ada beberapa proyek yang harus ditunda. Namun, proyek yang bisa dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan sendiri oleh Satgas PU, maka kami lanjutkan, termasuk yang kami lanjutkan adalah dua bozem, yaitu di Tubanan dan Telaga Manukan,” kata Erna Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati, Selasa (27/4).

Menurut Erna, dua pembangunan bozem ini merupakan tindaklanjut sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di awal-awal menjabat Wali Kota Surabaya. 

Kala itu, ia mencoba menelusuri beberapa saluran yang menyebabkan genangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dan sekitarnya.

“Ternyata saat itu ada tanah luas yang bisa dijadikan bozem, sehingga Pak Wali Kota langsung meminta kami untuk membuat bozem di dua tempat yang berbeda. Kalau dua bozem ini sudah jadi, maka airnya tidak akan bersatu lagi di depan Imigrasi, sehingga genangan di wilayah Imigrasi itu bisa diantisipasi,” tegasnya.

Ia memastikan, pembangunan dua bozem itu terus dilakukan pengerukan oleh Satgas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Rencananya, Bozem Tubanan itu luasnya 3 hektar dan Bozem Telaga Manukan luasnya sekitar 1 hektar. 

“Kalau kedalamannya semuanya hampir sama, yaitu 3 meter kubik, karena khawatir kalau terlalu dalam, khawatir ada apa-apa,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah membangun bozem sebanyak 72, sehingga kalau ditambah dua bozem lagi pada tahun ini, berarti total bozem di Surabaya menjadi 74 bozem. Volume masing-masing bozem itu berbeda-beda, tergantung ketersediaan lahan. 

“Kalau yang 72 bozem itu total luasannya mencapai 147,5 hektar dengan total volume mencapai 6.164.889 meter kubik,” tegasnya.

Erna mengaku saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya bozem untuk menampung air pada saat hujan deras. 

Makanya, semakin banyak warga mengusulkan dan meminta supaya daerahnya dibangun bozem. 

Padahal, dulu banyak warga yang menolak pembangunan bozem itu karena berbagai alasan, termasuk alasan pembebasan tanah.

“Kalau sekarang sudah banyak yang sadar fungsi bozem. Malah sekarang ada warga yang meminta untuk dibuatkan jembatan dan gazebo di tengah-tengah bozem itu, sehingga bisa dijadikan tempat untuk memancing,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa pembangunan bozem di berbagai titik di Kota Surabaya ini untuk mengantisipasi terjadinya global warming yang sudah mulai dirasakan di belahan dunia, mulai dari banjir dimana-mana hingga bencana kekeringan. 

“Namun, yang paling utama memang untuk antisipasi banjir, karena ini sangat membantu untuk menampung air,” pungkasnya.

Read More

Dilengkapi Fitur Perizinan, Total Pengaduan Masuk Melalui Aplikasi WargaKu Mencapai 2.369

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terus mengembangkan sub layanan di dalam aplikasi WargaKu. 

Selain pengaduan, kini di dalam platform tersebut juga dilengkapi sub aplikasi perizinan. 

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.369 total pengaduan yang masuk melalui aplikasi tersebut.

Pada prinsipnya aplikasi WargaKu merupakan sebuah dashboard besar. Nah, di dalam dashboard tersebut berisi dengan sub-sub aplikasi atau fitur menu layanan untuk masyarakat.

"Seperti keluhan itu subdomain (fitur) dari aplikasi WargaKu, itu tentang pengaduan. Nah, sekarang kita tambah tentang perizinan, kependudukan dan layanan kesehatan," kata Kepala Dinkominfo Kota Surabaya, M Fikser saat ditemui di kantornya, Selasa (27/4).

Bahkan, kata Fikser, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana menambah beberapa sub baru di dalam aplikasi WargaKu. 

Fitur atau sub yang sedang disiapkan saat ini berupa layanan pendidikan, informasi terkait MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) hingga Kampung Tangguh. 

"Jadi masih kami siapkan itu masih proses. Seperti Kampung Tangguh, MBR, terus layanan informasi lain," jelasnya.

Menurut Fikser, dengan tersedianya beberapa sub aplikasi, masyarakat tak perlu repot membuka komputer jika ingin mengakses layanan lain di pemkot. 

Sebab, dengan melalui aplikasi WargaKu, masyarakat juga bisa mengajukan perizinan yang sudah terkoneksi ke dalam laman website Surabaya Single Window (SSW).

"Jadi orang ingin mengajukan perizinan, dia cukup menggunakan aplikasi WargaKu. Begitu dia mengajukan perizinan ternyata prosesnya lama, dia juga bisa melaporkan keluhannya itu ke layanan pengaduan," terangnya.

Tak hanya fitur layanan perizinan yang telah terkoneksi dengan laman website SSW. Namun, kata Fikser, fitur kependudukan juga telah terkoneksi dengan laman di layanan Klampid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

"Kemudian fitur kesehatan, itu juga terkoneksi dengan laman E-health. Jadi dia mau mendaftar untuk mendapat layanan ke rumah sakit atau puskesmas juga bisa melalui aplikasi WargaKu," paparnya.

Data Dinkominfo Surabaya mencatat, sejak dirilis pada Senin (22/3) hingga Selasa (27/4) pukul 13.00 WIB, sebanyak 2.369 total pengaduan yang telah masuk melalui aplikasi WargaKu. 

Dari total pengaduan tersebut, 2.171 di antaranya sudah selesai ditindaklanjut dan ditutup instansi. Sedangkan 198 sisanya, dalam beberapa kategori status pengaduan. 

Dengan rincian, pengaduan baru belum ditanggapi hingga pukul 13.00 WIB ada 14, sudah ditanggapi dan sedang ditindaklanjuti 125 dan sebanyak 59 pengaduan sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh instansi.

Sementara itu, dari ribuan pengaduan yang diterima pemkot, ada 10 topik tertinggi yang terakumulasi di Dinkominfo Surabaya. 

Yakni, terkait bantuan sosial (bansos), lowongan pekerjaan, jalan rusak atau berlubang, MBR, KTP elektronik, bantuan UMKM, vaksinasi, PJU padam, BPJS PBI dan layanan PDAM.

Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini menyatakan, bahwa pengembangan aplikasi WargaKu ini berawal dari inovasi yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Melalui aplikasi WargaKu, wali kota ingin melibatkan masyarakat dalam masalah pembangunan kota. 

"Sebab, Pemkot Surabaya tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun kota. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat," kata Fikser.

Hingga saat ini, Fikser menyebut, tak hanya ribuan pengaduan yang telah diterima Pemkot Surabaya melalui aplikasi WargaKu. Bahkan, warga yang telah memiliki akun di aplikasi ini jumlahnya mencapai 7.200 pendaftar.

"Saat ini kita juga sedang siapkan aplikasi namanya Layani WargaKu. Nah, ini khusus untuk aparat atau petugas. Isinya nanti untuk memantau terkait MBR, wilayah banjir, hingga PKL (Pedagang Kaki Lima). Ini yang sedang kita kerjakan," pungkasnya.

Read More

Baku Tembak dengan Satgas Nemangkawi, 5 KKB Dikabarkan Tewas

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Kontak tembak terjadi antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan Satuan Tugas Nemangkawi, di sebuah desa di Ilaga, Papua, Selasa (27/4/2021).

Dalam baku tembak tersebut, 5 KKB dikabarkan tewas. Informasi yang diperoleh Okezone, baku tembak terjadi saat Satgas Nemangkawi melakukan operasi rutin mengejar KKB di desa tersebut.

Sementara itu, pihak TNI masih mencari informasi peristiwa baku tembak tersebut. Kapendam Cendrawasih Letnan Kolonel Arm Reza Nur Patria menyatakan, pihaknya sedang melakukan pengecekan dan pengumpulan informasi di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4/2021).

Read More

Kontak Tembak dengan KKB, 1 Brimob Gugur, 2 Anggota Terluka

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Seorang anggota Brimob gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Mauberi, Kabupaten Puncak, Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, proses evakuasi saat ini sedang berlangsung.

"Memang benar dalam kontak tembak Selasa, satu anggota Brimob yakni Bharada Komang meninggal, sedang dua lainnya terluka," kata Mathius Fakhiri, Selasa (27/4).

Fakhiri mengatakan baku tembak antara aparat keamanan TNI-Polri dengan KKB terjadi sekitar pukul 11.30 WIT, namun saat ini pengejaran masih berlangsung.

"Belum bisa dipastikan itu dari kelompok mana, karena anggota masih melakukan pengejaran dan sebagian melaksanakan evakuasi korban," ujar Fakhiri.

Dua anggota yang terluka yakni Bripka Muhammad Saifudin anggota Polres Mimika dan Ipda Anton anggota Brimob. 

Read More

Mini Market Buka Terlalu Pagi, Dewan: Bisa Matikan Pasar Tradisional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jam buka mini market yang terlalu pagi disorot Komisi A DPRD Surabaya. Imam Syafi'i anggota Komisi A mengatakan, dimasa pandemi banyak mini market yang memanfaatkan kesempatan. 

”Sejak Pandemi Covid-19, mereka buka jam 5 pagi. Bahkan ada yang jam 4 Subuh sudah buka," terangnya.

Menurut Imam Syafi'i tindakan ini melanggar Perda Nomor 8 tahun 2014. Didalam Perda disebutkan aturan tentang jam operasional toko swalayan. 

Yaitu Senin sampai Jumat buka jam 08.00 dan tutup pada jam 21.00.

Untuk sabtu dan minggu buka jam 08.00 sampai 23.00. Sedangkan untuk hari besar keagamaan dan libur nasional  toko bisa buka jam 09.00 sampai jam 24.00.

Imam kembali mengatakan, kalau mereka dibiarkan buka subuh, bisa mematikan pasar tradisional. Karena saat itulah orang-orang biasa pergi ke pasar. 

"Perda ini sudah mengatur bagaimana pasar rakyat dan UMKM itu tumbuh seiring dengan pertumbuhan toko swalayan," ungkapnya.

Imam menjelaskan dasar dari Perda jam operasional mulai 08.00, adalah untuk memberi kesempatan masyarakat pergi ke pasar tradisional. 

Baru setelah itu berbelanja ke mini market atau toko swalayan.

”Kalau seperti ini, apa fungsi peraturan itu kok malah mematikan. Apalagi saat ini masa-masa pandemi Covid-19, pasar-pasar rakyat susah,” ungkapnya.

Politisi Partai NasDem ini menghimbau hal ini Dinas perdagangan dan Satpol PP Kota Surabaya tidak diam atas pelanggaran ijin yang sudah dilakukan secara masif ini.

”Kalau betul-betul ingin melindungi pasar rakyat, ya minimarket harus ditertibkan,” tegasnya.

Imam menegaskan kalau kondisi ini terus terjadi, dirinya akan mengusulkan supaya Komisi memanggil para stake holder. 

"Kalau memang diperlukan, kami akan mengusulkan pencabutan ijin karena terus menerus melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Read More

Meski Pandemi, Pemkot Surabaya Garap Dua Bozem dengan Swakelola

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meskipun masih masa pandemi Covid-19 dan banyak anggaran yang direfocusing, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap mengerjakan beberapa proyek yang bisa digarap secara swakelola atau digarap sendiri tanpa melalui lelang seperti biasanya. 

Salah satu yang terus dilanjutkan pengerjaannya adalah pembangunan dua bozem, yaitu Bozem Tubanan dan Bozem Telaga Manukan.

“Akibat refocusing anggaran, memang ada beberapa proyek yang harus ditunda. Namun, proyek yang bisa dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan sendiri oleh Satgas PU, maka kami lanjutkan, termasuk yang kami lanjutkan adalah dua bozem, yaitu di Tubanan dan Telaga Manukan,” kata Erna Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati, Selasa (27/4).

Menurut Erna, dua pembangunan bozem ini merupakan tindaklanjut sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di awal-awal menjabat Wali Kota Surabaya. 

Kala itu, ia mencoba menelusuri beberapa saluran yang menyebabkan genangan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dan sekitarnya.

“Ternyata saat itu ada tanah luas yang bisa dijadikan bozem, sehingga Pak Wali Kota langsung meminta kami untuk membuat bozem di dua tempat yang berbeda. Kalau dua bozem ini sudah jadi, maka airnya tidak akan bersatu lagi di depan Imigrasi, sehingga genangan di wilayah Imigrasi itu bisa diantisipasi,” tegasnya.

Ia memastikan, pembangunan dua bozem itu terus dilakukan pengerukan oleh Satgas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Rencananya, Bozem Tubanan itu luasnya 3 hektar dan Bozem Telaga Manukan luasnya sekitar 1 hektar. 

“Kalau kedalamannya semuanya hampir sama, yaitu 3 meter kubik, karena khawatir kalau terlalu dalam, khawatir ada apa-apa,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah membangun bozem sebanyak 72, sehingga kalau ditambah dua bozem lagi pada tahun ini, berarti total bozem di Surabaya menjadi 74 bozem. Volume masing-masing bozem itu berbeda-beda, tergantung ketersediaan lahan. 

“Kalau yang 72 bozem itu total luasannya mencapai 147,5 hektar dengan total volume mencapai 6.164.889 meter kubik,” tegasnya.

Erna mengaku saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya bozem untuk menampung air pada saat hujan deras. 

Makanya, semakin banyak warga mengusulkan dan meminta supaya daerahnya dibangun bozem. 

Padahal, dulu banyak warga yang menolak pembangunan bozem itu karena berbagai alasan, termasuk alasan pembebasan tanah.

“Kalau sekarang sudah banyak yang sadar fungsi bozem. Malah sekarang ada warga yang meminta untuk dibuatkan jembatan dan gazebo di tengah-tengah bozem itu, sehingga bisa dijadikan tempat untuk memancing,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa pembangunan bozem di berbagai titik di Kota Surabaya ini untuk mengantisipasi terjadinya global warming yang sudah mulai dirasakan di belahan dunia, mulai dari banjir dimana-mana hingga bencana kekeringan. 

“Namun, yang paling utama memang untuk antisipasi banjir, karena ini sangat membantu untuk menampung air,” pungkasnya.

Read More

Shalat Gaib Untuk 53 Awak KRI Nanggala di Kodim Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Empati bermunculan dari seluruh pihak atas tenggelamnya KRI Nanggala 402, pada Rabu pekan lalu.

Selain dari masyarakat, kesedihan juga dialami oleh seluruh pasukan TNI melalui yang diungkapkan dengan adanya gelaran shalat Gaib di setiap Satuan TNI-AD, salah satunya di Makodim 0812/Lamongan, Selasa, 27 April 2021 pagi.

“Atas nama Keluarga Besar Kodim Lamongan, kami mengungkapkan keprihatian sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan, apa yang kita lakukan sekarang bisa memberikan yang terbaik bagi para korban KRI Nanggala,” ungkap Letkol Sidik Wiyono.

Selain shalat Gaib, Dandim menjelaskan jika pihaknya juga menggelar adanya pembacaan surat Yasin yang diikuti oleh para personel Kodim Lamongan.

“Kami juga berharap proses evakuasi yang sedang berlangsung, bisa segera diselesaikan,” pungkasnya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Bharada I Komang Tewas Ditembak KKB Selasa Siang, Helikopter Evakuasi Sempat Ditembaki

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Seorang anggota Brimob, Bharada I Komang tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Ilaga, Kabupaten Puncak, Selasa (27/4/2021) siang.

Dari informasi yang dihimpun, selain Bharada I Komang, ada dua anggota kepolisian lainnya yang menjadi korban dalam kontak tembak.

Berdasarkan data dua korban lain yakni Ipda Naton Tonapa dan Bripka Moh Syaifudin yang mengalami luka.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri ketika di konfirmasi awak media dari Jayapura, Selasa (27/4/4/2021) sore, membenarkan kejadian itu.

"Iya benar ada kontak tembak, satu anggota kami gugur dari Brimob," katanya.

Saat ini, kata Kapolda, ketiga korban sudah dievakuasi ke Mimika menggunakan Helikopter dari Ilaga.

"Dua korban luka, dan jenazah sudah dievakuasi, sempat Helikopter yang mau evakuasi di tembaki KKB," ujarnya.

Hingga kini, tambah Kapolda, aparat gabungan masih kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Makki, Distrik Ilaga Timur, sejak pukul 08.00 WIT.

Kepala BIN Papua Ditembak KKB

Sebelumnya, Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu (25/4/2021), sekitar 15.50 WIT.

Ia terlibat dalam tembak-menembak saat dihadang KKB.

Penghadangan ini terjadi ketika iring-iringan Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri tengah melakukan perjalanan menuju Kampung Dambet.

Di tengah perjalanan, tiba-tiba KKB melakukan penghadangan dan kontak tembak keduanya tak terelakan.

Kabinda yang terlibat dalam aksi tembak-menembak pun gugur.

Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono mengatakan, pelaku diduga anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

"Dari laporan yang saya terima pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telenggen," katanya.

Setelah peristiwa tersebut, jenazah Kabinda Papua dibawa ke Puskesmas Beoga.

Read More

Jumlah Penduduk Tembus 3 Juta, KPU Surabaya Sebut Anggota DPRD dan Dapil Bertambah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pesta demokrasi yang lazim disebut Pemilihan Umum (pemilu) terdekat di Kota Surabaya akan dilaksanakan pada tahun 2024, setelah Pemilihan kepala daerah selesai digelar Desember 2020 lalu.

Sepertinya di tahun 2024, ada kemungkinan perubahan jumlah keterwakilan legislator di Kota Pahlawan berubah. Jika saat ini jumlah wakil rakyat yang mengantor di Jalan Yos Sudarso sebanyak 50 orang, di tahun 2024 jumlahnya berpeluang bertambah menjadi 55 orang.

Hal ini menilik keputusan KPU RI no 18/PP.02-KPT/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dalam pemilu. 

Dalam keputusan KPU ini menyebutkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa, jumlah anggota DPRD-nya bisa berjumlah 55 orang.

Peluang perubahan keterwakilan legislator ini telah disampaikan KPU Surabaya kepada pimpinan DPRD Surabaya. 

Secara khusus, beberapa komisioner KPU Surabaya mendatangi DPRD Surabaya, Selasa (27/4/2021).

“Kami sampaikan tentang adanya potensi penambahan jumlah anggota DPRD di Surabaya dari 50 orang menjadi 55 orang,” ungkap Subairi, komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.

Ia menyebut, hal ini juga telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017. Intinya menyebutkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih dari 3 juta jiwa, jumlah anggota DPRD-nya bisa diisi 55 orang.

Subairi mengatakan dalam pemilu 2019 jumlah penduduk Surabaya masih di bawah 3 juta jiwa. 

Namun di tahun 2024 mendatang, potensi jumlah penduduk mencapai 3 juta jiwa sangat mungkin terlampaui.

“Sebab posisi sekarang, jumlah penduduk Surabaya sudah mencapai 2,9 juta jiwa. Di tahun 2024 kemungkinan sudah tembus di angka 3 juta,” terangnya.

Sebagai konsekwensi atas penambahan jumlah legislator ini, jumlah daerah pemilihan (dapil) juga memungkinkan bertambah. 

Menurut Subairi, jika pemilu bakal memilih 55 anggota DPRD, dapil di Surabaya akan ditambah.

“Kalau tetap lima dapil berat. Kemungkinan bertambah menjadi enam dapil,” tambahnya.

Ia menyebut, kini KPU Surabaya sedang mengkaji perubahan jumlah dapil itu. KPU akan mengundang beberapa pihak yang berkompeten sebelum memutuskan perubahan jumlah dapil ini.

Sementara itu Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Turcham menambahkan jika legislator di Surabaya memilih 55 orang, maka akan menjadi daerah pertama di Jatim yang memiliki jumlah legislator sebanyak itu. 

Namun jika dibandingkan global se-Indonesia, Surabaya bakal menyusul Kabupaten Bandung.

“Sekarang ini di Bandung sudah 55 anggota DPRD dan ada 7 dapil,” ujarnya.

Read More

Kejari Titip 5 Tersangka Narkoba 50 Kg yang Diancam Hukuman Mati ke Polrestabes Medan

KABARPROGRESIF.COM; (Medan) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menitipkan lima tersangka kasus kepemilikan sabu 50 kilogram ke Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan. 

Kelima tersangka merupakan pelimpahan tahap II dari Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada Kejari Medan.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian mengatakan, identitas kelima tersangka berinisial FF, SYD, DHU, AFS dan HD.

"Untuk satu tersangka lagi yakni KR, saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Tanjung Gusta Medan dalam kasus narkotika," ujar Sumanggar, Senin (26/4/2021).

Dia menjelaskan, perkara ini berawal dari informasi perihal adanya peredaran narkotika yang dikendalikan KR dari dalam Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan. KR memerintahkan kelima tersangka untuk membawa dan mengantarkan sabu tersebut kepada para pemesan.

Namun, tim Mabes Polri berhasil mengamankan kelima tersangka di kawasan Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan pada Desember 2020.

"Keenam tersangka melanggar Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 (1) subsidair Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati," kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai.

Read More

Polisi Komentar Negatif soal Tenggelamnya KRI Nanggala, Kabareskrim: Diproses Pidana

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kabareskrim Komjen Agus Andriyanto memastikan bakal memproses secara pidana personel Polsek Kalasan Aipda Fajar yang diduga berkomentar negatif terkait insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402.

Menurut Agus, Aipda Fajar telah diamankan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hingga saat ini, pelaku tengah menjalani pemeriksaan.

"Proses pidana sedang dijalankan," kata Agus, Senin (26/4/2021).

Tak hanya itu, Agus mengatakan, Aipda Fajar juga akan diproses melalui sidang Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP).

"Nanti juga bakal dilanjutkan dengan kode etiknya," tutur Agus.

Sebelumnya diberitakan Aipda Fajar personel kepolisian dari Polsek Kalasan ditangkap usai berkomentar negatif soal tragedi tenggelamnya kapal Nanggala-402 di perairan utara Bali.

Penangkapan itu dibenarkan oleh Kabid Humas DI Yogyakarta Kombes Yuliyanto. Dia menyebut Aipda Fajar telah diamankan sejak Minggu (25/4/2021).

"Anggota sudah diamankan sejak semalam," kata Kombes Yulianto saat dikonfirmasi, Senin (26/4/2021).

Yulianto menuturkan Aipda Fajar tengah dalam pemeriksaan Propam Polda DIY untuk dapat mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut.

"Sekarang sedang dalam pemeriksaan Propam Polda DIY," tutur dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kabareskrim Pastikan Oknum Komentar Negatif Tragedi Nanggala-402 Diproses Pidana.

Read More