Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, Senin 14 April 2025.

Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Dalam penggeledahan itu, 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga. 

“Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” tandas LaNyalla, Senin 14 April 2025 sore.

LaNyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan. 

Ia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. 

Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut. 

“Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” pungkas LaNyalla penuh tanda tanya? 

Read More

Wawali Armuji Lepas Tangan Terkait Penahanan Ijazah Mantan Karyawan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa persoalan penahanan ijazah yang dialami sejumlah mantan karyawan UD Sentosa bukan lagi menjadi ranahnya. 

Hal itu disampaikan menyusul pengakuan bahwa perusahaan tersebut dikelola oleh pihak keluarga Bu Diana.

"Urusan-urusan dengan mantan karyawan yang ijazahnya disimpan atau ditahan, itu sudah di luar saya. Karena itu ranahnya beda," kata Armuji di rumah dinasnya, Senin 14 April 2025.

Menurutnya, tanggung jawab terhadap persoalan tersebut sepenuhnya berada pada pihak pengelola perusahaan. 

Ia juga mengingatkan agar pemilik atau pengelola tidak lepas tangan saat ada panggilan dari Dinas Tenaga Kerja.

"Saya ngomong juga, kalau ada panggilan dari Disnaker, kamu ya datang. Jangan bilang salah alamat, bukan perusahaan saya. Kamu yang mengelola, masa nggak tahu itu punyanya siapa?" ujarnya.

Armuji menyebut bahwa Bu Diana telah mengakui UD Sentosa merupakan milik keluarganya. 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa posisinya sebagai wakil wali kota tidak berkaitan langsung dengan kasus ketenagakerjaan tersebut.

"Urusan saya sebagai Wakil Wali Kota dengan pihak sana sudah beres. Tapi kalau masih ada urusan dengan mantan karyawan, apalagi soal ijazah yang ditahan, itu sudah bukan wewenang saya lagi," tegasnya.

Sebelumnya, mantan karyawan UD Sentosa sempat melaporkan kasus penahanan ijazah ke pihak berwenang. 

Armuji menyatakan tidak akan melanjutkan rencana laporan balik karena pelapor sudah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Read More

Didampingi Pemkot Surabaya, Eks Karyawan Resmi Lapor Polisi soal Dugaan Penahanan Ijazah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan mengawal dugaan kasus penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan di Surabaya. 

Hari ini pekerja yang ijazahnya ditahan resmi melapor ke polisi dengan didampingi Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini mendapat perintah dari Wali Kota Eri Cahyadi untuk mendampingi pekerja asal Pare, Kabupaten Kediri, yang bekerja di Surabaya tersebut.

"Kami kemarin diperintah Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk mengantarkan dan mendampingi langsung karyawan tersebut melaporkan kasus dugaan penahanan ijazah. Hari ini kami antar langsung ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak," kata Zaini, Senin 14 April 2025.

Perusahaan tersebut berada di kawasan Margomulyo. Zaini memastikan bahwa polisi sudah meminta keterangan pekerja tersebut.

"Ini masih proses tanya jawab dengan kepolisian. Masih belum tahu berapa lama digali keterangan awalnya oleh kepolisian," imbuhnya.

Diketahui, kegaduhan ini berawal saat Wakil Wali Kota Armuji sidak ke perusahaan tersebut. 

Sebelumnya Armuji mendapat laporan dari pekerja tersebut bahwa ijazahnya telah ditahan meski dirinya sudah resign.

Wali Kota Eri langsung memastikan bahwa pihaknya melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung pengembangan iklim investasi. 

Dia juga menginstruksikan Kedisperinaker untuk mendampingi korban melapor ke polisi. 

"Siapa yang salah harus bertanggung jawab," tegasnya.

Read More

KPK Geledah Rumah Nyalla Mattalitti Terkait Keterlibatan Dalam Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ke salah satu rumah AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Namun sayangnya, dalam penggeledan tersebut, lembaga antirasuah itu tak menemukan  barang bukti satupun.

Perwakilan keluarga AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Rohmad Amrulloh menyatakan bahwa KPK tidak membawa barang bukti apapun, usai menggeledah dua rumah milik Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kawasan Jalan Wisma Permai Barat, Surabaya, Jawa Timur.

"Tidak ditemukan dan tidak ada (bukti). KPK tidak membawa apapun dari dua rumah itu," kata Rohmad, Senin 14 April 2025.

Rohmat menyebut, berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan selama dua jam, tidak ditemukan barang bukti maupun uang yang berhubungan dengan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas), di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022 yang disidik KPK.

Ia menyebutkan dua lokasi yang digeledah adalah rumah bernomor LL 39 dan V 635, yang kedua rumah tersebut menyambung jadi satu, dimana prosesnya berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB.

Dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh asisten rumah tangga serta petugas keamanan, karena pihak ada kuasa hukum untuk mendampingi langsung.

"Semua dicatat dalam dua berita acara, masing-masing untuk rumah LL 39 dan rumah belakang (V 635). Dari keduanya menyatakan tidak ada barang yang dibawa terkait kasus tersebut," terangnya.

Rohmad juga memastikan bahwa pihak keluarga bersikap kooperatif terhadap proses hukum, terlebih tim KPK datang dengan surat tugas resmi dan bekerja sesuai prosedur.

"KPK sudah datang dengan surat tugas dan kami izinkan masuk. Tidak ada penghalangan," ucapnya.

Terkait hubungan La Nyalla dengan tersangka dalam kasus tersebut, Rohmad menegaskan tidak ada keterkaitan apapun dan hal tersebut juga tidak tercantum dalam berita acara yang dibuat KPK.

Selain itu, pada saat penggeledahan berlangsung, La Nyalla tidak berada di kediaman, karena sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI.

Usai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, sekitar puluhan anggota Pemuda Pancasila juga tampak berada di rumah milik La Nyalla. 

Bahkan beberapa diantaranya mengaku jika cuma bersilahturahmi ke rumah tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan jika ada penggeledahan yang dilakukan di Surabaya sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Read More

Wali Kota Eri Tegaskan Pelayanan Dispendukcapil Surabaya Harus Transparan dan Bebas Pungli

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, beserta jajarannya di Kantor Dispendukcapil, Mal Pelayanan Publik Siola Lantai 3, Senin 14 April 2025.

Dalam arahannya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan bahwa pelayanan publik di Kota Pahlawan harus mengedepankan transparansi dan bebas dari pungutan liar (pungli).

“Saya minta pelayanan jelas dan gamblang, jangan dilempar-lempar. Kalau ada yang mengurus izin, harus langsung jelas, ini ditolak atau diterima sesuai dengan ketentuan," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menyoroti beberapa permasalahan pelayanan publik yang masih ditemukan di lapangan, antara lain penolakan perizinan yang tidak transparan, penggunaan barcode yang kurang efektif, dan kecenderungan untuk melimpahkan masalah ke pengadilan.

Ia mencontohkan kasus pengajuan akta perkawinan yang ditolak karena perbedaan nama di Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan dari Gereja, yang mengharuskan pemohon ke pengadilan untuk mendapatkan keabsahan.

"Saya harap tidak semua dilempar ke pengadilan, karena bisa dilakukan verifikasi ke penerbitnya. Kalau yang mengeluarkan Gereja, bisa tanya ke sana dengan melampirkan foto, benar atau tidak ini orangnya, kecuali yang mencatatkan tidak tahu, perlu ke pengadilan. Jangan pernah ada yang mempersulit sama sekali, sebab kalau itu terjadi, masalah berbelit-belit dalam pengurusannya," tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta Dispendukcapil untuk menjelaskan Prosedur Tetap (Protap) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas kepada masyarakat jika terjadi perbedaan data.

"Setelah itu, harus bisa memberikan solusi konkret kepada masyarakat, kecuali jika aturan yang berlaku tidak memungkinkan," tambahnya.

Terkait dugaan adanya pungli, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melakukan pungutan liar atau mempersulit pelayanan.

"Saya pastikan itu tidak terjadi lagi, pasti akan saya pecat, karena pelayanan publik harus utama,” tandasnya.

Setelah rapat koordinasi, ia akan melakukan monitoring terkait catatan-catatan pelayanan yang diberikan. 

"Kamis, saya akan ke sini lagi untuk mengecek terkait apa yang kita bahas hari ini," katanya.

Dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ia berharap pelayanan publik yang diberikan dapat semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Read More

Wali Kota Eri Minta Maaf ke Masyarakat Surabaya Atas Sikap Armuji yang Tak Pantas Saat Sidak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Pahlawan atas sikap Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji.

Permohonan maaf tersebut lantaran Qawali Armuji berkata tidak pantas saat sidak perusahaan yang diduga menahan ijazah di kawasan Margomulyo pada Rabu 9 April 2025 lalu. 

Dalam video sidak yang diunggah di akun TikTok @Cakj1 itu memperlihatkan dirinya berbicara dengan kata kasar ketika dituduh penipu oleh pemilik perusahaan. 

“Saya juga minta maaf untuk seluruh warga Kota Surabaya. Ada yang mengatakan Wawali ngomong kasar seperti itu. Mengatakan kayak ada kalimat kasar yang tidak pantas. Banyak yang ngomong ke saya, wawali kok enggak pantas. Saya mohon maaf,” kata Wali Kota Eri di mal pelayanan publik Siola, Senin 14 April 2025. 

Menurut Wali Kota Eri kata kasar yang diucapkan Armuji adalah sikap spontan saat dituduh sebagai penipu. 

Namun, meski begitu dia tidak membenarkan kata tidak pantas yang diutarakan oleh Armuji. 

“Ya, ngertio, rek, kalau Pak Armuji itu emosi karena datang panas-panas di situ akhire diilokno (diejek), ya, mungkin akhirnya emosi sehingga keluar kalimat atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan,” jelasnya. 

Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Wali Kota Eri berencana menemukan Armuji dengan pemilik perusahaan. 

“Saya akan telepon Bu Diana (pemilik perusahaan) bilang akan ditemukan dengan Pak Armuji. Mudah-mudahan dengan kebesaran hati mereka bisa berdamai,” ujarnya. 

Sebelumnya, konten Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sidak ke perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya meski sudah resign ramai diperbincangkan masyarakat. 

Wali Kota Eri meminta maaf atas perkataan yang dilontarkan Armuji saat sidak di Margomulyo.

Pasalnya, saat sidak Armuji dituduh penipu oleh pemilik perusahaan. Tuduhan itu lantas membuat geram Armuji sehingga melontarkan kata-kata kasar.

Read More

Kasus Dugaan Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Siap Dampingi Karyawan Lapor ke Polisi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan akan mendampingi proses hukum dalam kasus dugaan penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di Kota Pahlawan.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung pengembangan iklim investasi.

Wali Kota Eri menjelaskan kasus ini bermula dari pengakuan seorang pekerja asal Pare, Kediri, yang mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan tempat ia bekerja di Surabaya. 

Namun, pihak perusahaan membantah memiliki hubungan kerja dengan yang bersangkutan.

“Saya sudah telepon semua pihak. Pemiliknya ngomong ini bukan pegawai saya, yang pegawai ngomong saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Bahkan memiliki tanda bukti untuk penerimaan ijazah dipegang oleh perusahaan ini,” jelas Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025.

 

Maka dari sisi hukum, lanjutnya pagi ini Pemkot Surabaya akan mengantarkan sendiri karyawan tersebut ke Polrestabes untuk membuat laporan. 

“Saya akan meminta dan mengajak si pegawai yang ijazahnya ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah nanti pukul 10.00 WIB dikawal oleh Kepala Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota) Surabaya untuk membuatkan laporan ke Polrestabes,” tegasnya.

“Siapa yang salah, harus bertanggung jawab,” imbuhnya

Ia juga memastikan, Pemkot Surabaya akan memberikan pendampingan hukum melalui kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

“Pemerintah kota wajib hukumnya masuk ke ranah hukum dan mendampingi. Kita sudah kerja sama dengan lembaga hukum Peradi. Kita dampingi si pemilik ijazah ini untuk laporan dan kita akan dampingi terus,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga mengimbau pekerja lain yang mengalami kasus serupa untuk segera melapor agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

“Kalau ada korban lainnya dari perusahaan, monggo sampaikan, wabil khusus warga Surabaya. Ini saja yang bukan warga Surabaya saya belani, apalagi yang warga Surabaya. Karena penyelesaian masalah di Surabaya ini harus berdasarkan hukum dan kemanusiaan,” tandasnya.

Terkait kewenangan pengawasan ketenagakerjaan, Wali Kota Eri menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Karena di Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 di dalam lampiran, kami (pemerintah kota) tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Tapi kami tidak lepas tangan. Kami melakukan mediasi, bisa kami lakukan,” jelasnya.

Eri juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi. 

“Ayo kita lindungi hak pekerja, kita juga iklim investasi. Tegakkan hukum, dan perkuat prinsip kemanusiaan. Kita jaga Surabaya bareng-bareng, guyub, tetapi yang salah harus ditindak,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Surabaya Eri Gandeng Polisi dan TNI Perangi Curanmor, Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang semakin meresahkan masyarakat. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kepolisian dan TNI untuk merumuskan langkah-langkah antisipasi yang lebih efektif.

Koordinasi tersebut melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelius Tanasale, dan Komandan Kodim (Dandim) Surabaya Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono. 

"Saya bersama Pak Kapolda Jatim, Pak Kapolres Surabaya, dan Pak Dandim telah membahas tentang antisipasi curanmor, karena curanmor merupakan isu krusial bagi keamanan kota. Beberapa hal penting telah kami bahas dalam pertemuan tersebut," kata Wali Kota Eri, Senin 14 April 2025

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan Surabaya dengan daerah tetangga seperti Gresik, Sidoarjo, dan Madura. 

"InsyaAllah, penjagaan di perbatasan akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan," sebutnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya telah memasang banyak kamera pengawas (CCTV), namun pelaku curanmor dinilai semakin tidak takut dan bahkan terlihat tenang meskipun mengetahui keberadaan CCTV.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Eri mengimbau setiap kampung di Kota Pahlawan mempertimbangkan untuk memasang portal dan mengaktifkan pos kamling. 

Sebab, aksi curanmor tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi juga pada siang hari.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres tentang hal ini, berarti semua kampung di portal saja. Ketika sudah dikasih portal, setiap RW bisa menganggarkan dana untuk petugas penjaga portal," jelasnya.

Sebab, ia juga menyoroti data penangkapan komplotan pencuri yang cukup banyak, namun tidak membuat pelaku jera. 

Wali Kota Eri menduga salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi Surabaya yang relatif sejahtera, sehingga banyak warga memiliki kendaraan bermotor. 

"Saya minta warga Surabaya lebih waspada. Maka kemarin saya sampaikan Pak Kapolres kalau semua kampung ditutup pakai portal. Nanti tinggal saya koordinasikan dengan RT/RW bagaimana menjaganya," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh warga Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak ceroboh dalam menjaga kendaraan bermotornya. 

"Saya meminta tolong kepada warga Surabaya untuk lebih waspada. Pencuri atau maling sekarang lebih berani dan lebih pintar. Dahulu, motor dengan kunci ganda mungkin aman, namun kini meskipun terkunci, kendaraan tetap rawan dicuri karena kemampuan pelaku yang semakin canggih," tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Wali Kota menyarankan agar warga tidak memarkir kendaraannya di luar rumah. 

"Masukkan saja di dalam rumah. Kalau pencuri semakin pandai dan berani, maka kita juga harus semakin waspada," katanya.

Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras kepolisian dalam menjaga keamanan Kota Pahlawan. 

Meski begitu, seluruh elemen masyarakat harus memperketat penjagaan demi keamanan bersama.

"Pak Kapolres beserta jajarannya telah bekerja keras melindungi keamanan Surabaya. Sebagai bagian dari masyarakat, saya mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut menjaga keamanan lingkungan masing-masing dan menjaga barang pribadi kita," pungkasnya.

Read More

UPPKA Wonokromo 2025 Diluncurkan, Pemkot Surabaya Berikan Pelatihan dan Pendampingan Berkualitas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya bersinergi dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mengadakan Inkubasi Wirausaha Mandiri dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kecamatan Wonokromo. 

Pelatihan dan pendampingan intensif ini dibuka langsung oleh Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) Surabaya, Sabtu 12 April 2025.

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa program ini merupakan upaya berkelanjutan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga akseptor KB. 

Pelatihan dan pendampingan seperti ini sudah yang ke-9 kalinya digelar bersama dengan para dosen dari UPN Veteran Jawa Timur yang tergabung dalam Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jawa Timur.

“Saya pastikan bimbingan dan pelatihan dari tim UPN ini sangat berkualitas. Insya Allah berhasil seperti sebelumnya. Ini adalah wujud nyata dari upaya kita meningkatkan ekonomi keluarga akseptor,” kata Ida dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam pelatihan dan pendampingan yang akan digelar mulai April-Agustus 2025 itu, para pesertanya rata-rata ibu-ibu. 

Mereka akan dibantu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 

“Jadi, bagi yang sudah punya usaha, kita bantu meningkatkan skala usaha. Yang belum, kita bantu merintis. Kami dampingi sampai pemasarannya, kita damping dari awal hingga akhir. Saya mohon komitmen Anda semua untuk ikut penuh kegiatan ini, karena semua sudah kami fasilitasi,” tegasnya.

Camat Wonokromo, Maria Agustin Yuristina, yang turut hadir dalam pembukaan itu menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu menjadi titik balik bagi pelaku usaha perempuan di wilayahnya. 

Bahkan, ia juga meminta warganya itu untuk serius dan tidak boleh absen dalam mengikuti pelatihan.

“Semoga teman-teman UPN bisa sabar dalam membimbing ibu-ibu akseptor ini. Harapannya pelatihan ini bisa memberikan manfaat nyata agar usaha kami bisa meningkat dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jawa Timur, Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha H., ME, memastikan bahwa Pusat Riset Ekonomi, Sosial dan Humaniora UPN Veteran Jatim terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM di Surabaya. 

Makanya, rangkaian pelatihan dan pendampingan ini sudah dilaksanakan 9 tahun berturut-turut dengan kecamatan yang bergilir. 

Kali ini, ia bersama tim dosen dari berbagai fakultas di UPN berkomitmen membantu UMKM Surabaya naik kelas, makanya tema pada UPPKA Wonokromo tahun 2025 ini adalah Inovation and Scale Up.

“Kita hadir di Kecamatan Wonokromo dengan semangat meningkatkan skala UMKM. Banyak ibu-ibu peserta yang sudah memiliki usaha, sehingga tugas kami adalah membantu meningkatkan skala usaha mereka agar penghasilannya meningkat dan bisa masuk ke platform digital seperti Epeken,” jelasnya.

Oleh karena itu, tujuan pelatihan ini untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha bagi ibu-ibu akseptor KB dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Targetnya nanti para UMKM ini pendapatannya Rp 4 juta per bulan setelah mengikuti pelatihan,” tegasnya.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga sebagai ruang belajar bersama antara akademisi dan masyarakat. 

Makanya, nanti bukan hanya pembinaan satu arah.

“Saya sudah 35 tahun jadi guru pun terus belajar, dan justru dari ibu-ibu inilah kami belajar tantangan nyata di lapangan. Contohnya, kalau ada salah satu UMKM mengalami masalah, maka tugas kami memberikan pelatihan yang tepat, mencarikan jalan keluarnya supaya usahanya lebih meningkat,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang mencakup manajemen usaha, laporan keuangan, pengemasan dan pelabelan, legalitas, serta pemasaran online. 

Proses pelatihan dirancang dalam 14 kali pertemuan, termasuk gelar produk sebagai bentuk pameran hasil pembinaan. 

“Jadi, nanti terakhir kita akan melakukan gelar produk untuk menunjukkan hasil nyata pelatihan ini. Semoga ini menjadi awal UMKM Wonokromo naik kelas hingga tembus global,” katanya.

Pada pembukaan itu, hadir pula Luluk Ainiyah, pemilik UMKM Cibuyam yang merupakan peserta UPPKA sebelumnya. 

Saat itu, ia menyampaikan testimoni menyentuh dari hasil pelatihan sebelumnya.

“Kami ini ibu-ibu beruntung. Pelatihan ini sangat berpengaruh bagi usaha kami. Banyak hal baru yang bisa kami terapkan, mulai dari cara produksi sampai pemasaran. Kami didampingi dari awal hingga akhir, bahkan hingga saat ini yang sudah tembus pasar global,” pungkasnya. 

Read More

Arif Fathoni Tegaskan Pembangunan RS Surabaya Selatan Penting untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menanggapi kritik yang disampaikan anggota pansus Pansus LKPJ DPRD Surabaya yang menyarankan penundaan pembangunan RS Surabaya Selatan. 

Menurutnya, proyek pembangunan rumah sakit di wilayah selatan justru sangat dibutuhkan demi mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh warga kota.

“Selama ini, warga di Surabaya Selatan masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran rumah sakit di wilayah ini sangat penting agar layanan tidak hanya terkonsentrasi di tengah kota atau wilayah barat saja,” kata Arif Fathoni,  Minggu 13 April 2025.

Politisi Partai Golkar ini menilai, pembangunan rumah sakit di seluruh penjuru kota mulai dari utara, timur, selatan, dan barat adalah bentuk keadilan sosial. 

Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota.

“Kalau RS sudah ada di wilayah timur, pusat dan barat, maka selatan dan utara juga harus mendapat bagian. Ini soal hak warga Surabaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata,” ujarnya.

Fathoni juga menyinggung bahwa rencana pembangunan RS Surabaya Selatan merupakan salah satu janji kampanye yang merupakan visi misi pembangunan Wali Kota Eri Cahyadi. 

Ia menilai, visi misi tersebut tidak boleh diabaikan, mengingat harapan masyarakat yang begitu besar terhadap peningkatan layanan publik.

“Pembangunan rumah sakit ini adalah bagian dari komitmen Wali Kota kepada masyarakat. Ini bukan hanya janji politik, tapi wujud tanggung jawab dalam menciptakan Surabaya yang lebih sehat dan sejahtera,” imbuhnya.

Menanggapi soal belum adanya visibility study dan RTRW, Fathoni menilai kendala itu bersifat administratif dan bisa segera diselesaikan jika ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. 

Ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak terlalu berhati-hati hingga melupakan kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau setiap program selalu ditunda dengan alasan teknis, maka kapan masyarakat akan merasakan manfaatnya? Kita harus bergerak cepat dan tepat. Jadi oenundaan bukan sebuah solusi saat ini” tegasnya.

Menyinggung soal, rencana penggunaan lapangan olahraga sebagai tempat RS Surabaya Selatan, Fathoni meminta pemkot melalui camat dan lurah untuk membuka ruang diskusi dengan masyarakat guna mencari solusi alternatif yang baik.

Iapun menegaskan telah mengusulkan kepada pemkot untuk bisa memberikan bantuan pembangunan lapangan olahraga di setiap perkampungan yang dikelola oleh LPMK sehingga nantinya, masyarakat bisa melakukan pengelolaan mandiri melalui hasil penyewaan lapangan yang yrlah dikelola oleh LPMK.

"Sehingga masyarakat mendapatkan yang terbaik dan komprehensif. Mulai dari kesehatan hingga sarana olahraga. Jadi semboyan Mens sana in corpore sano bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sorotan tajam datang dari Aning Rahmawati, yang menyampaikan pandangannya mengenai arah prioritas pembangunan rumah sakit, terutama perbandingan antara RSUD BDH dan rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan.

Menurut Aning, kinerja RSUD BDH menunjukkan tren positif. Pendapatan rumah sakit tersebut mencapai Rp174 miliar, sementara pengeluarannya hanya Rp167 miliar. 

Tren keuangan ini dinilai sehat dan menjanjikan, terutama bila dikaitkan dengan rencana pengembangan rumah sakit yang akan memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi.

“Dengan visibility study yang sudah ada, dalam lima tahun dana Rp500 miliar akan kembali. Ini investasi yang jelas, dibandingkan dengan RS Surabaya Selatan yang sampai sekarang belum jelas prosesnya karena masih menunggu pengesahan RTRW,” tegas Aning.

Ia menilai, dana pembangunan sebesar Rp305 miliar yang semula direncanakan untuk RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH, yang secara hitung-hitungan sudah terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.

Rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dinilai masih belum matang. Aning mengungkapkan bahwa visibility study untuk proyek tersebut belum tersedia dan status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar legal pembangunan masih menunggu pengesahan pada 22 April 2025.

“Kalau kita bicara efektifitas waktu, sepertinya tidak mungkin pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dilakukan tahun ini. Jadi kenapa tidak difokuskan saja ke RS yang sudah jelas pengembaliannya, seperti BDH?” pungkasnya.

Read More

Surabaya Kriya Galeri Sediakan Hampers Dengan Harga Terjangkau

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya Kriya Galeri (SKG) terus memfasilitasi UMKM lokal dalam penyediaan hampers Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025. 

Setiap tahun, SKG secara rutin menyediakan berbagai pilihan hampers, tidak hanya untuk Lebaran, tetapi juga untuk perayaan Natal. 

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari oleh-oleh khas Surabaya, baik untuk diberikan kepada kerabat, kolega, maupun keluarga yang berada di luar kota. 

"Tahun ini, kami melihat peningkatan jumlah UMKM yang memproduksi hampers versi mereka sendiri. Kami sangat senang dapat memfasilitasi mereka," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati, Rabu (2/4).

Produk hampers yang ditawarkan sangat beragam, dengan pilihan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. 

Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah UMKM yang bergabung setiap tahunnya. 

SKG juga memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk memesan hampers sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka.

"Pelanggan dapat menyampaikan keinginan mereka, dan kami akan menyesuaikan dengan pesanan dan anggaran yang tersedia. Bahkan dengan anggaran mulai dari Rp100.000, kami dapat menyediakan hampers yang menarik," jelasnya.

SKG menargetkan peningkatan jumlah pesanan hampers tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tahun lalu, sebagian besar pesanan berasal dari hotel, perusahaan swasta, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya, yang memesan dalam jumlah besar.

"Kami juga melihat peningkatan minat dari pegawai dan pengunjung individu yang tertarik dan memesan hampers," pungkasnya. 

Read More

Permudah Layanan Kesehatan, Dinkes Surabaya Siapkan Aplikasi Surya Sehat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus berinovasi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah penerapan aplikasi Surya Sehat untuk mempermudah akses layanan melalui platform digital.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan bahwa aplikasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan. 

Selain itu, Surya Sehat juga dirancang untuk menyediakan informasi, edukasi, serta meningkatkan deteksi dini masalah kesehatan secara digital.

"Tujuan dari Surya Sehat adalah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Secara khusus, aplikasi ini akan mempermudah komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat," ujar Nanik Sukristina, Rabu (2/4).

Menurut Nanik, salah satu manfaat utama Surya Sehat adalah mengurangi kunjungan langsung ke Puskesmas dengan menyediakan alternatif layanan berbasis digital. 

Hal ini dinilai penting, terutama dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di Balai RW yang tersebar di seluruh Surabaya.

"Ada sekitar 1.360 Balai RW di Surabaya, dan kami menyadari keterbatasan tenaga kesehatan yang harus berbagi tugas dengan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu. Surya Sehat diharapkan menjadi solusi untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di tingkat Balai RW," jelasnya.

Nanik menegaskan bahwa aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. 

Dengan demikian, risiko penularan penyakit bisa ditekan dan produktivitas masyarakat tetap terjaga.

"Dengan Surya Sehat, kami berharap masyarakat lebih mudah menjangkau layanan kesehatan di Balai RW. Aplikasi ini juga dapat membantu menekan penyebaran penyakit," ujar dia.

Sebagai solusi bagi warga yang tidak dapat berobat langsung ke Balai RW, aplikasi Surya Sehat juga menyediakan layanan komunikasi digital dengan dokter yang bertugas. 

"Jika masyarakat tidak bisa datang langsung ke Balai RW, mereka bisa memanfaatkan layanan konsultasi digital melalui aplikasi ini," kata Nanik.

Menurut Nanik, saat ini tenaga kesehatan di Balai RW masih menjalankan layanan berbasis janji temu dengan Ketua RW setempat. 

Dalam skema yang berjalan saat ini, Balai RW dikunjungi dua kali dalam seminggu dengan jam operasional yang telah ditentukan. 

"Ke depan, kami akan memastikan setiap Balai RW dikunjungi dua kali seminggu oleh petugas kesehatan dengan jadwal yang lebih tertata," ungkapnya.

Nanik menambahkan bahwa pihaknya menargetkan Surya Sehat dapat segera diluncurkan setelah Lebaran 2025. 

Hal ini sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

"Sesuai janji kami kepada Bapak Wali Kota Eri Cahyadi, setelah Lebaran insyaallah aplikasi ini bisa kami luncurkan dan langsung diterapkan untuk masyarakat," pungkasnya.

Read More