Tim Audit KBS Paparkan Hasil Pengamatan di Hadapan Walikota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Hasil audit Kebun Binatang Surabaya (KBS) akhirnya dipaparkan di hadapan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Bertempat di balai kota, Selasa (7/1), sebanyak 12 akademisi dari tim kajian Universitas Airlangga (Unair) secara bergantian menyampaikan temuan mereka.

Para auditor ‘membedah’ KBS dan mengamati dari berbagai aspek, diantaranya hukum, keuangan, aset, manajemen, keselamatan, standar operasional, dan lain sebagainya. Ganjar C Premananto selaku salah satu anggota tim kajian kelembagaan manajemen, menyoroti adanya konflik berkepanjangan di internal KBS. Menurut Ganjar, situasi itu disebabkan karena beberapa pegawai masuk dengan sistem yang berbeda-beda. Sistem berbeda itulah yang kemudian menyebabkan terjadi nya pengkotak-kotakan pengurus KBS. Sehingga, atmosfer kerja menjadi kurang kondusif.

"Ini (konflik internal) yang harus diselesaikan terlebih dulu melalui metodologi mengumpulkan mereka-mereka yang pernah menjabat," tegas Ganjar.

Dikatakan Ganjar, tidak kondusifnya lingkungan kerja di KBS yang disebabkan pengkotakan karyawan itu juga memengaruhi kebijakan yang muncul tidak sesuai standar dan terkesan subyektif. "Kebijakan yang diambil semisal penempatan orang pada posisi tertentu, lebih kepada suka atau tidak suka (like and dislike)," sambung Ganjar.

Sementara Widi Hidayat yang menyoroti evaluasi dan kajian atas laporan posisi keungan (akuntansi), menyebut belum ada penerapan akuntansi yang baik di KBS dari sisi aset dan beban. Menurutnya, pihak Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS perlu memperjelas status aset di KBS, untuk membedakan mana aset yang dimiliki KBS atau perkumpulan. "Aset harus dicatat dan dilanjutkan sehingga ketika pergantian pengurus, akan tetap berlanjut, tidak terputus. Memang yang harus segera diselesaikan adalah masalah hukumnya," jelas Widi.

Menurut Widi, KBS sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan. Namun, penataan akuntansi harus dilakukan. Dia menambahkan, untuk saat ini, yang bisa dilakukan oleh PDTS KBS adalah memposisikan neraca awal dengan melihat apakah itu hutang, modal ataukah aset.
"Unsur pendapatan dan beban harus diperhatikan, biar sehat," sambung dia.

Sementara Walikota Tri Rismaharini yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan beranggapan bahwa saat ini yang terpenting adalah melakukan identifikasi aset. Sebab, lanjut dia, pemkot tidak ingin memasuki ranah yang bukan wilayahnya. Artinya, pembangunan KBS hendaknya tidak bersinggungan dengan aset yang dimiliki pihak lain.

Setelah diperoleh kejelasan, kata walikota, barulah ditempuh langkah selanjutnya. “Bagaimana mungkin kita menyelesaikan secara hukum kalau tidak punya catatan sejarah yang jelas. Oleh karenanya, diperlukan identifikasi terlebih dahulu,” terang Risma, sapaan Tri Rismaharini.

Pada kesempatan itu, Risma juga mengungkapkan, jika terus deadlock dan belum ada jalan keluar maka pemkot kemungkinan akan membangun kandang baru di lahan KBS yang kosong, tanpa harus mengutak-atik kandang lama. “Sekarang yang penting kesejahteraan hewan dulu. Sebab, kandang yang sekarang ini sudah tidak layak. Kita tidak mungkin terus menunggu seperti ini,” tegasnya. (*/arf)

Read More

Sukarwo Diminta Bantu KPK Cari Koruptor di Jatim

KABARPROGRESIF.COM : Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap koruptor di Jatim mendapat dukungan dari masyarakat di Jatim. Massa yang tergabung dalam Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin, (6/1/2014). Massa meminta Gubernur Soekarwo membantu KPK mencari koruptor di wilayahnya.

"Kami harap gubernur segera membuktikan janjinya dengan memberikan data-data kepada KPK untuk mencari siapa koruptor yang dimaksud," ujar Koordinator Aksi, Fadli, di sela-sela orasinya.

Dalam aksinya, pihaknya mengajak masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Untuk itu, terkait pernyataan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu, pihaknya berharap segera ada tim penyidik yang membongkar kasusnya.

Pertengahan Desember 2013, Ketua KPK Abraham Samad dalam sebuah forum seminar di Jakarta, menyebut ada korupsi kelas wahid di Jatim dan pihaknya akan membongkarnya.

Abraham mengatakan, koruptor besar itu sulit ditembus dan KPK masih susah menemukan bukti karena modus kejahatan yang sangat canggih dan tak meninggalkan jejak.

Menurut Fadli, ada tiga hal yang menjadi tuntutan Pagar Jati, yaitu menjaga stabilitas politik dan keamanan, memelihara pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan mendorong pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

"Maka dari itu, kami mendesak pemerintah untuk memberi prioritas agar tetap kondusif, tidak mengumbar isu yang meresahkan masyarakat, khususnya di Jawa Timur," kata dia.

Selain orasi, massa juga membentangkan berbagai poster bertuliskan nada dukungan terhadap KPK untuk segera mengungkapnya di antaranya "Koruptor Ditunggu Malaikat di Alam Neraka, Jangan Jual Ladang Minyak Sumenep ke Investor Asing, Tahun 2014 Jawa Timur Harus Bersih dari Koruptor serta beberapa poster lainnya.

Aksi tersebut berjalan damai. Ratusan aparat keamanan dari Polsek Genteng dan Polrestabes Surabaya menjaganya. Arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo sempat tersendat karena pengendara melambatkan lajunya menyaksikan unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung upaya KPK membongkar kasus korupsi di wilayahnya sebagai bentuk sikap tegas pemerintah provinsi.

"Saya sangat mendukung dan akan membantu mencarikan data jika KPK akan membongkar korupsi di Jatim. Ini membuktikan Pemprov tidak menutup-nutupi kasus, apalagi tentang korupsi," katanya.

Soekarwo menilai, apa yang disampaikan Abraham Samad bukan asal menyatakan pendapat. Pihaknya yakin KPK memiliki data cukup, sehingga berani menyampaikan komentar itu di muka umum.

"Saya yakin KPK pasti sudah mempelajari datanya. Jika masih kurang, kami siap memberi data pendukung. Kami siap memberikan data model apa saja sebagai kepada KPK, asalkan koruptor dari Jatim itu dapat ditangkap," kata dia. (*/arf)

Read More

Peringati HUT Ke-51, Kowal Tingkatkan Semangat Kebersamaan

KABARPROGRESIF.COM : Tanggal 05 Januari 2014, Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) genap berusia  51 tahun. Puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Kowal dilaksanakan dengan upacara parade dan defile di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Senin (06/01). Bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum dengan Komandan Upacara Letkol Laut (S/W) Dra. Anita Luswati dari Puspenerbal, Juanda Surabaya.

Pasukan upacara terdiri dari empat Batalyon Gabungan Kowal, Kowad, Wara, Polwan, PNS Wanita, siswi Sekesal Kobangdikal, siswi SMA Hangtuah 1 serta siswi Pramuka Saka Bahari. Puncak acara peringatan HUT Kowal tahun 2014 dimeriahkan dengan demontrasi bela diri karate, demo ketangkasan senjata kolone senapan, senam poco-poco, pagelaran campur sari dan tarian tradisional.

Dalam amanatnya yang dibacakan  Pangarmatim, Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun, pada hakikatnya merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, anugerah dan bimbingan oleh-Nya selama ini, sekaligus sebagai momentum untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi dalam menilai sejauh mana pengabdian dan kinerja Korps Wanita Angkatan Laut menjalankan peran, tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut, lanjut Kasal, pada awalnya diarahkan untuk mewadahi wanita Indonesia di bidang kemiliteran, serta mengisi jabatan dalam organisasi TNI Angkatan laut guna memenuhi tuntutan tugas organisasi sejalan dengan emansipasi wanita Indonesia. Dalam perjalanan dan pengabdiannya sebagai prajurit wanita TNI Angkatan laut hingga mencapai 51 tahun, Kowal telah membuktikan kiprahnya baik dalam melaksanakan tugas di staf maupun di lapangan dengan baik, kata Kasal.

Diusia lebih dari setengah abad, kiprah Kowal telah menorehkan berbagai prestasi dalam kancah penugasan TNI AL, bahkan ikut serta dalam penugasan internasional, diantaranya turut serta menjaga perdamaian dunia melalui Kontingen Garuda. Suatu kehormatan bagi Kowal dipercaya untuk bergabung dengan pasukan multi nasional di berbagai negara yang sedang dilanda konlik, seperti bergabung dalam United Nation Interim Force In Lebanon (UNIFIL) di Lebanon kemudian Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) di Kongo, Afrika.

Dengan motto “Pengabdian dan Kehormatan Adalah Jiwaku”, Kowal telah mampu menunjukkan kualitas pengabdiannya secara profesional dan membanggakan. Hal itu terbukti dengan diberikannya kepercayaan oleh pimpinan TNI AL kepada beberapa prajurit Kowal untuk menyandang pangkat Perwira Tinggi bintang dua yakni Laksamana Muda TNI Chirstina Rantetana, S.K.M., M.Ph. Selain itu beberapa prajurit Kowal juga dipercaya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Angkatan laut (Lanal) tipe “B”.

Selaras dengan prestasi nasional maupun internasional yang telah berhasil ditorehkan oleh prajurit Kowal maka dalam peringatan hari jadinya yang ke-51, Kowal menugusung tema “Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Tingkatkan Kualitas Pembinaan Personel Kowal Guna Meningkatkan Profesionalisme Prajurit Berkelas Dunia”. Melalui tema tersebut diharapkan  dapat memupuk semangat pengabdian Kowal kepada bangsa dan negara dalam rangka menuju TNI Angkatan Laut kelas dunia atau World Class Navy.

Sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut hari jadinya ini, Kowal telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain bhakti sosial berupa pengobatan dan pemberian paket sembako gratis kepada warga yang bermukim di kampung nelayan Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya, serta donor darah bekerja sama dengan PMI Surabaya. Selain itu juga dilaksanakan  berbagai perlombaan antara lain lomba menembak kategori senjata laras pendek jenis Pistol untuk Perwira, menembak dengan senjata laras panjang untuk Bintara. Selanjutnya digelar pertandingan bola voli antar Kowal se-Kotama TNI AL wilayah Surabaya, lomba memasak dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Surabaya. (*/arf)

Read More

Aset PT KAI Raib, Rekanan Jual Belikan 7,5 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bakal mengalami kesulitan dalam penyidikan kasus penyelewengan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), Meski sebelumnya penyidik telah menghitung nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus ini.

Pihak PT Margo Rahayu selaku rekanan PT KAI diam diam telah menjual aset negara ke pengusaha asal Cina sebesar Rp 7,5 miliar. Padahal aset negara berupa lahan tanah di jalan Tidar 171 Surabaya ini disewakan PT KAI ke PT Margo Rahayu.

Meski  setelah dinyatakan masa sewanya telah berakhir, Namun PT Margo Rahayu menolak untuk mengembalikan lahan yang telah dibangunnya menjadi pusat pergudangan dan penginapan.

Menurut Kasi Penyidikan Kejati Jatim, Mohammad Rohmadi membenarkan fakta baru temuan penyidik tersebut. PT Margo Rahayu yang telah menyewa lahan PT KAI , rupanya telah menjual perusahaan ke tangan asing. Meski demikian, penyidik akan terus mengejar pemilik sebelumnya yang menyewa lahan dan diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 2 miliar lebih.“Kami juga baru tahu setelah penyewa gudang diperiksa. Rupanya perusahaan sudah pindah tangan ke orang China,” ungkap Rohmadi.

Diakui Rohmadi, warga asing berkelamin wanita itu sempat diperiksa beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, wanita yang menjabat Direktur Utama tersebut, membeli PT Margo Rahayu senilai Rp 7,5 miliar. Serah terima kepemilikan juga baru berlangsung pada Juli 2013 lalu, atau setelah penyidik mulai mengusut dugaan korupsi penyewaan lahan.“Keterangan sementara kami baru tahu kalau perusahaan telah dijual. Kami akan terus mengejar pemilik sebelumnya,” ujar Rohmadi.

Untuk fokus pemeriksaan selanjutnya, yakni terkait nilai jual perusahaan dan dasar penjualan PT yang tengah bermasalah dengan KAI. Sebab, ada dugaan kesengajaan menjual perusahaan untuk menghilangkan jejak dugaan korupsi. “Secepatnya kita cek lahan dan atas dasar apa perusahaan dijual,” jelasnya.

Saat ini penyidik telah menetapkan tersangka dalam kasus ini , yakni Suradji yang tak lain adalah pengelola lahan. Suradji, diketahui telah mengelola lahan sejak disewa PT Margo Rahayu pada 1990 silam. Namun kendati demikian, penyidik masih belum berencana menetapkan tersangka baru. Pasalnya, masih banyak keterangan dan fakta yang perlu diperoleh dari sejumlah saksi lainnya. “Belum, tersangka sejauh ini masih satu orang,” Kata Rohmadi.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Febrie Adriansyah menjelaskan jika PT Margo Rahayu menyewa lahan negara tersebut sejak 1990an. Namun setelah dinyatakan jatuh tempo pada 2007, perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut menolak untuk mengembalikan. Bahkan di tahun yang sama telah dilayangkan somasi agar lahan itu dikembalikan kepada pemiliknya.

Setelah diselidiki, PT KAI  mengetahui jika di lahan itu telah didirikan penginapan dan pergudangan. Sejak saat itulah penyidik Kejati Jatim mulai mengusut dugaan penyimpangan dan penyelewengan aset tersebut.

Adapun indikasi kerugian keuangan negara, masih kata Febrie, berdasarkan hasil sewa penginapan dan beberapa usaha lain yang dibentukPT Margo Rahayu, PT KAI rupanya tak pernah mendapatkan hasil dari bagi hasil beberapa usaha itu. Bahkan sejak 2007 hingga sekarang,PT KAI tak sedikitpun menerima uang hasil dari sewa lahan."Karena masih dihitung kami belum bisa tetapkan kerugiannya. Yang pasti lebih dari 2 miliar," tegasnya. (Komang)

Read More

PANGLIMA TNI BERI PENGARAHAN UNTUK TNI-POLRI

KABARPROGRESIF.COM : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan pengarahan kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur tadi pagi, Jumat (3/1). Pengarahan tersebut dihadiri oleh para Perwira Menengah ke atas dari seluruh institusi termasuk dari TNI yang melibatkan ketiga angkatan (TNI-AD, TNI-AL dan TNI AU).

Pada awal acara disampaikan sambutan dari Kapolda dan Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Ediwan Prabowo, S.IP sebagai ungkapan selamat datang. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan pengarahan yang dititikberatkan pada hal kepemimpinan. Dengan jelas disampaikan kepada seluruh yang hadir atas apa yang harus dimiliki dan harus dilakukan sebagai seorang pimpinan. Dan, itu pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi. Sehingga, disampaikannya bahwa kepemimpinan yang hebat adalah tumbuh bukan karena menegakkan peraturan yang keras, melainkan menebarkan pikiran dan semangat yang mengilhami pengikutnya.

Dapat dikatakan pula bahwa, dengan berkumpulnya para perwira menengah ke atas dari ketiga angkatan di TNI dan Polri menunjukkan akan semangat untuk terus memupuk kebersamaan dalam menciptakan sinergitas positif dalam setiap kegiatan (*/arf)

Read More

Kejari Datangi Rumah Saksi Korupsi BKM

KABARPROGRESIF.COM : Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus mengungkap dugaan korupsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sawahan. Kasi Pidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo rela blusukan ke Gerbang Permata Pakis untuk menemui para saksi, kemarin.

Nurcahyo beserta tim penyidik dari Kejari Surabaya mendatangi para saksi yang ikut sebagai peserta program dari BKM Sawahan. Para saksi tersebut terpaksa didatangi karena setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir. Saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 17 orang saksi.

Dari 17 orang saksi tersebut, rata-rata mengaku tidak ikut menerima aliran dana pinjaman bergulir di lembaga tersebut. Dimana dana bergulir tersebut berasal dari pusat sebesar Rp 350 juta. Sehingga dapat dipastikan kalau aliran dana tersbeut fiktif.

Seharusnya, dana itu dialirkan ke kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang layak dan membutuhkan. Namun, kenyataannya tidak demikian.”Kami datang ke Pakis dan mereka kami kumpulkan untuk kami klarifikasi satu persatu. Mereka mengaku tidak mendapat aliran dana,” ucap Nurcahyo.

Dari hasil penyidikan sementara, kucuran dana itu berasal dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang pendanaannya dari pusat.

Saat ini pihak Kejari telah menemukan ada dugaan kerugian negara. Untuk dana P2KP, perkiraan kerugian sekitar Rp 300 juta. Sedangkan dana dari PNPM Mandiri, perkiraan kerugian sekitar Rp 500 juta, sehingga totalnya ada Rp 800 juta.”Ini tentu akan kami klarifikasi lagi. Kami tentu juga akan berkordinasi dengan BPKP Jatim untuk mengaudit besar kerugiannya,” terangnya.

Sayangnya, hingga saat ini Nurcahyo masih enggan menyebutkan secara detail siapa calon tersangka lainnya, selain priyanto. ”Nanti saja, pasti akan kami umumkan siapa tersangkanya,” pungkasnya.

Dugaan korupsi ini berawal ketika BKM Gerbang Permata Pakis mendapatkan kucuran dana dari P2KP dan PNPM. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan penyaluran ke rakyat miskin yang berupa pinjaman. Dana PNPM ini dikucurkan oleh Dirjen PU. "Tapi penyaluran tak merata, hanya disalurkan pada KSM tertentu. Tiap KSM menerima secara bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. (*/arf)

Read More

Antisipasi DBD, Pemkot Canangkan PSN

KABARPROGRESIF.COM : Memasuki musim hujan Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Berkaca pada tahun lalu, jumlah penderita Demam Berdarah (DBD) 2.190 kasus. Menurut data Dinas Kesehatan Surabaya, jumlah paling tinggi terjadi di bulan April 2013 sebanyak 526 kasus. Namun, ketika masuk bulan kemarau jumlah kasus menurun, hanyak sebanyak 7 kasus sampai dengan 18 Desember 2013.

Pada tahun 2014, Dinas Kesehatan berupaya  jumlah penderita DBD di Surabaya bisa turun. Untuk di awal tahun ini langkah pertama mengantisipasi dan mencanangkan gerakan PSN.  Jumat (3/1), pada Apel Apel Gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD Tahun 2014, di halaman Kecamatan Tandes. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berpesan kepada camat, lurah, LKMK, kelompok-kelompok dasawisma, ibu-ibu PKK, agar memotivasi warganya.

“Kita harus mengantisipasi, karena DB ini tidak memandang kaya atau miskin, semua bisa kena, jika tidak waspada. Sudah banyak korban yang mestinya tidak perlu karena kita bisa mencegah. Kita bisa memerangi DB,  tinggal kita mau atau tidak. Saya mohon dengan sangat, mari kita stop DB,” pesannya.

Wali Kota perempuan pertama ini juga mengharapkan Kepada  Dinas Kesehatan dan Puskemas, untuk bergerak cepat bila ada keluhan masyarakat terkait ancaman DB.  Jangan sampai  masyarakat mengeluh terhadap  pelayanan Puskemas karena lambat dalam merespon laporan mereka.  “Saya meminta kepada semua jajaran agar segera membawa warga yang terserang DBD ke RS dan melaporkannya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya,  drg. Febria Rachmanita  pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satu yang harus dilakukan yakni 3M Plus, yakni rutin menguras kamar mandi.  Kemudian menutup wadah/penampungan air, mengubur barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng yang bisa menampung air, serta memantau tempat air seperti tempat minuman untuk burung yang bertujuan untuk membasmi jentik nyamuk demam berdarah.       

“Sebenarnya kasus DBD bisa ditekan, makanya kita harus mulai waspada sejak sekarang. Bagaimana caranya, yakni kita harus mengurangi populasi nyamuk dengan PSN dan 3 M. makanya di awal tahun ini kita bisa cegah. Namun, perlu partisipasi masyarakat untuk membantu memantau adanya sarang nyamuk baru di wilayahnya,” himbauya.

Sebenarnya, lanjut Febria, apabila terjadi hujan dengan volume tinggi justru tidak ada jentik nyamu. Dikarenakan, air terus mengalir tidak sampai mengendap di satu tempat. Malah justru curha hujan tidak tentu itulah yang mengakibatkan nyamuk aedes aegypti terus berkambang biak.

“PSN sarana yang paling aman, efektif dan efisien untuk menaggulangngi DBD. Ternyata Nyamuk aege aegypti malah lebih menyukai air bersih yang tidak mengalir untuk berkembang biak. Makanya gerakan PSN fokus pada air yang tidak mengalir.” Terangnya.

Fenomena fogging tidak efektif karena hanya bisa membunuh nyamuk saat itu saja, jentiknya tidak mati, fogging juga berbahaya bagi lingkungan apabila dilakukan berlebihan. Cara fogging memang bisa menolong ketika terjadi kasus.

“Nah, saya beraharap kepada masyarakat, ketika ada kasus DBD segera laporkan, supaya Dinas Kesehatan bisa melakukan fogging untuk membunuh nyamuk yang telah terinfeksi virus. Namun, PSN tetap harus terus dilakukan, karena apabila sering terus menerus di fogging nyamuk akan kebal dan telurnya juga bisa menjadi nyamuk terinfeksi virus,” tukasnya.

Febria mencontohkan di Negara maju telah lebih dulu melakukan PSN. Seperti di Singapura jika ada daerah ditemukan jentik mereka bisa di denda. Karena memeang DBD menjadi musuh bersama. “Harapanya di surabaya warga mau peduli dengan permasalahan DBD,” imbuhnya. (*/arf)

Read More

Kecewa Perwakilannya Tak Ditemui Risma Bonek Mengaku Siap Lengserkan Walikota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Aksi massa yang mengatasnamakan Arek Bonek 27 dibawah pimpinan Andi Peci, mengancam akan melengserkan Tri Rismaharini dari jabatannya sebagai Walikota Surabaya.

Hal itu karena mereka merasa geram setelah perwakilan Arek Bonek 27 tidak terpenuhi keinginannya untuk bertemu Risma dengan hanya ditemui Kabag Strategis Bakesbang Pol Linmas, Ucok Hendrie Perdamaian Simanjuntak.

Aksi massa ini akan mundur untuk sesaat namun mereka mengaku menyiapkan kekuatan lebih besar. “Kami adalah suporter sepakbola, kami bisa tak terkendali,” ancam perwakilan massa, Saputro.
Selain itu, massa bonek 27 ini juga mengancam bakal berbuat anarkis dengan merobek gambar Risma dan merusak taman-taman di Surabaya. “Jangan salahkan kami jika bertindak lebih untuk menurunkan Risma sebagai Walikota Surabaya,” imbuhnya.

Setelah gagal menemui Walikota Surabaya, tepat pukul 16.33 WIB, massa membubarkan diri dan kembali ke Wisma Persebaya di Jl Karanggayam.(*/arf)

Read More

Presiden Tinjau Pelaksanaan JKN di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Surabaya yang dimulai sejak 1 Januari 2014 lalu, mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Sabtu (4/1) siang kemarin, Presiden SBY bersama ibu negara dan beberapa menteri berkunjung ke Puskesmas Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng untuk meninjau langsung pelaksanaan program JKN.

Selama hampir 30 menit, Presiden SBY meninjau loket pelayanan, laboratorium, poliklinik, ruangan lansia dan berbincang dengan beberapa petugas Puskesmas. "Kalian harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati karena itu adalah ibadah. Mari kita dukung dan kita awasi program ini sehingga bisa berjalan baik," tegas Presiden SBY kepada petugas di loket pelayanan.

Setelah berkunjung ke Puskesmas Pucang Sewu, Presiden SBY lantas melanjutkan kunjungan ke RSUD Dr.Soetomo. Presiden mengajak semua dokter dan petugas kesehatan untuk menyukseskan program JKN ini. "Kalaupun di seluruh nusantara masih ada kekurangan, itu masih wajar karena program ini masih baru. Tapi saya lihat transisi ini berjalan baik," urai Presiden SBY.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menyambut kedatangan Presiden SBY, menegaskan bahwa Pemkot masih mendata berapa total warga yang sebelumnya masuk dalam program Jamsostek, Askes dan TNI/Polri, yang dicover JKN ini.

Tetapi, Walikota Risma menyebut, jika ada warga yang sebelumnya belum tercover dan berada di luar program tersebut, akan tetap ditampung oleh Pemkot Surabaya."Asal dia mau yang kelas III, kami layani dulu. Kan ndak bisa ditolak, masak suruh ngurus dulu. Alurnya setelah dilayani, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) nagih ke kami, mereka masuk BPJS tapi berikutnya," jelas walikota Risma.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan pasien di ruang kelas III, walikota sudah melakukan upaya antisipatif. Diantaranya dengan men-down grade kelas ruangan di dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yakni RSUD dr.Soewandhie dan RSUD Bakti Dharma Husada (BDH)."Ruangan VIP di rumah sakit yang milik Pemkot Surabaya, saya down grade jadi kelas I, kelas I turun jadi kelas II dan kelas II jadi kelas III supaya kelas III nya lebih banyak. Jangan sampai kurang," tegas walikota.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku khawatir jika ternyata kelas III akan penuh oleh warga yang tercover oleh program ini. "Kalau kepepet, Puskesmas yang sudah memenuhi syarat, saya akan buka kelas III," imbuh walikota.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Surabaya punya 48 rumah sakit rujukan selain Puskesmas. Untuk prosedur pendaftarannya, calon peserta mendaftar ke kantor BPJS lalu diterbitkan virtual account. Kemudian, peserta melakukan pembayaran via bank dan mendapatkan bukti pembayaran yang bisa diserahkan ke kantor BPJS untuk pencetakan kartu.

Syaratnya, peserta membawa e-KTP asli atau foto copy, Kartu Keluarga (KK) asli atau fotocopy, foto copy surat nikah, foto copy akte lahir/surat keterangan lahir anak, pas photo satu lembar 3x4 dan bagi WNA menunjukkan kartu ijin tinggal sementara/tetap.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait JKN kepada warga beberapa bulan sebelum pergantian tahun 2014. Untuk saat ini, kartu JKN belum jadi karena masih dalam masa transisi yang kemungkinan memakan waktu tiga bulan."Kartu JKN belum terbit, tapi kita terima kartu lama (Jamkesmas biru, Askes, Jamsostek). Kalau kartu JKN nya jadi, kartu diganti," ujarnya.

Selain peserta BPJS, Pemkot juga menampung pasien tak mampu dengan syarat mereka melampirkan keterangan miskin dan KTP Surabaya di mana biayanya ditanggung oleh Pemkot Surabaya."Ada empat peserta, Jamkesmas, Askes, TNI/Polri, Jamsostek, mereka pakai kartu lama Jamkesmas biru sambil menunggu (JKN). Peserta yang tidak masuk dalam BPJS tetap kita layani dan ditanggung Pemkot Surabaya," ujarnya.

Terkait perbedaan JKN dengan program sebelumnya, Febrianita menyebut untuk program JKN ini ada soft were yang bisa langsung online dengan rumah sakit rujukan sehingga datanya siap.(*/arf)

Read More

Bonek Ancam Robek Baliho dan Spanduk Bergambar Walikota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: Aksi massa yang mengatas namakan Arek Bonek 27, melakukan orasi di depan Balai Kota Surabaya, Jumat (3/1/2014), menuntut pertanggungjawaban Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, terkait dualisme Persebaya (Persebaya IPL dan Persebaya ISL).

Aksi longmarch ini diikuti sekitar 3000 bonek dengan dipimpin orator mereka, Andi Peci. Mereka menuntut Risma bersedia menemui massa untuk mendengarkan tuntutan. “Walikota harus menemui kami, jika tidak kami akan bertahan disini selama dua hari,” ancamnya.

Tidak hanya itu, mereka juga mencemooh kepengurusan PSSI saat ini serta membentangkan spanduk yang mencela pula. Selain itu, mereka akan mengancam akan merobek gambar-gambar Risma, entah itu berupa baliho ataupun spanduk.

“Kami tidak akan mengakui Risma sebagai Walikota Surabaya bila tak bisa menyelesaikan masalah dualisme Persebaya ini ini,” seru orator Bonek, Andi Peci dalam orasinya. (*/arf)

Read More

Pemkot Tambah Lokasi Car Free Day di Dua Titik

KABARPROGRESIF.COM : Zona car free day (CFD) atau hari tanpa kendaraan bermotor di Surabaya dipastikan bertambah. Hal itu seiring diberlakukannya CFD di dua titik baru mulai 2014,yakni di Jl. Jemur Andayani dan Jl. Kembang Jepun. Kedua lokasi tersebut melengkapi empat titik CFD yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sepanjang 2014 ini total ada enam ruas jalan yang bakal digunakan untuk CFD.

Agenda CFD yang sudah dilaksanakan sebelumnya antara lain di Jl Raya Darmo, Jl Tunjungan, Jl Kertajaya, serta Jl Jimerto. Jadwal CFD dilaksanakan setiap Minggu mulai pukul 06.00-09.30 WIB untuk CFD Jl Raya Darmo dan pukul 06.00-09.00 WIB untuk CFD Jl Tunjungan. Sedangkan CFD Jl Kertajaya digelar setiap Minggu ke-3 dan ke-4 setiap bulannya, mulai pukul 06.00-09.00 WIB. Khusus untuk CFD Jl Jimerto dilaksanakan tiap Jumat terakhir setiap bulannya, pukul 06.00-15.00 WIB.

Adapun CFD Jl Jemur Andayani yang baru pertama kali dihelat tahun ini memakan ruas jalan sepanjang 980 meter. Waktu pelaksanaannya hanya sebulan sekali yaitu setiap Minggu pertama. Pun demikian halnya dengan CFD Jl Kembang Jepun yang juga dilakukan sebulan sekali. Bedanya, sterilisasi jalan yang dikenal dengan kawasan kya-kya ini dilaksanakan setiap Minggu ke-2 setiap bulan. Keduanya dimulai pukul 06.00-09.00 WIB.

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya, Novi Dirmansah, mengatakan, tujuan utama diberlakukannya CFD adalah untuk menurunkan emisi gas buang di suatu wilayah. Emisi dari gas buang kendaraan bermotor banyak mengandung zat CO2 (karbondioksida) yang berdampak pada pemanasan global.

Novi melanjutkan, berdasar hasil studi yang dilakukan di lokasi-lokasi CFD di Surabaya, diketahui bahwa penerapan hari bebas kendaraan bermotor mampu menurunkan kadar CO2 secara signifikan. Di Jl Tunjungan, CO2 mengalami penurunan 30.464 gram/detik. Di Jl Kertajaya, penelitian dibagi dua, untuk sisi timur penurunan CO2 sebanyak 41.088 gram/detik, sedangkan sisi barat 50.251 gram/detik.

Sementara kadar CO2 di CFD Jl Raya Darmo ruas selatan berkurang 14.634 gram/detik dan 12.437 gram/detik pada ruas utara. “Pengukuran itu dilakukan selama tiga jam saat CFD,” ujar Novi saat jumpa pers di kantor bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (3/1).

Dikatakan Novi, CFD kini tidak semata untuk menurunkan emisi yang dihasilkan kendaraan bermotor, melainkan sudah menjelma menjadi sarana rekreasi masyarakat. Artinya, ada efek samping yang bersifat positif dan bermanfaat. Dalam kegiatan CFD terjadi interaksi sosial antar warga. Di samping itu, CFD juga terbukti mampu mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, seperti bersepeda, senam bersama, jogging, dsb.

Kabid Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan (dishub) Surabaya, Subagio Utomo, menuturkan, mulanya pihak dishub mengalami kesulitan mengarahkan warga yang membawa kendaraan bermotor saat CFD. Tak jarang pula, dia harus menghadapi resistensi sebagian orang yang kurang setuju dengan CFD. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah bisa menyesuaikan dengan agenda CFD. “Itu karena warga sudah merasakan manfaat dari CFD itu sendiri,” paparnya.

Sementara, Kasat Lantas Polres Tanjung Perak, AKP Sumaryadi mengaku siap mengamankan CFD di wilayahnya. Sedikitnya, 30 personel bakal siaga demi kenyamanan dan ketertiban penikmat CFD. “Jumlah tersebut fleksibel, bilamana diperlukan kami akan menambah personel di lapangan,” jelasnya. (*/arf)

Read More

Pemkot Bakal Beri Pelatihan Pekerja Konstruksi

KABARPROGRESIF.COM: Momen pergantian tahun dimanfaatkan Pemkot Surabaya untuk evaluasi diri. Perhatian besar diarahkan pada masalah proyek yang tidak selesai pada 2013. Terkait hal tersebut, pemkot punya kiat khusus agar problem yang sama tidak terulang tahun ini.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan fisik yang tidak kelar sesuai kontrak. Kebanyakan penyebabnya dari sisi kontraktor yang memang tidak bisa mengerjakan proyek tepat waktu. Dengan demikian, rekanan tersebut harus menerima konsekuensi berupa blacklist. Data terbaru menyatakan, jumlah kontraktor yang masuk daftar hitam pemkot sebanyak 42 rekanan. Rinciannya, 27 rekanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) dan 15 rekanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Mereka dipastikan tidak dapat mengikuti lelang pekerjaan pada 2014 dan 2015.

Tidak rampungnya sejumlah proyek itu berdampak pada serapan APBD Kota Surabaya. Kendati demikian, walikota menyatakan angka serapan APBD masih dalam koridor bagus. “Secara keseluruhan, serapan APBD Kota Surabaya sekitar 80 persen. Itu sudah cukup bagus. Daerah lain rata-rata berkisar 60 persen,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini-.

Walikota menyadari peningkatan kualitas para pekerja konstruksi diperlukan guna mendorong tingkat penyelesaian pekerjaan fisik. Untuk itu, pada 2014 pemkot berencana memberikan pelatihan yang mencakup para tukang, mandor hingga manajer proyek. Di sisi lain, sanksi terhadap kontraktor lelet juga akan dipertegas.

Selain peningkatan kualitas jasa konstruksi, sumber daya aparatur Pemkot Surabaya juga bakal disiapkan. Menurut Risma, sejumlah staf terkait akan diberi pelatihan khusus tentang perhitungan detail proyek. Dengan metode itu nantinya setiap pengeluaran terkait pekerjaan bisa diketahui lebih rinci. Pertanggung jawabannya pun akan lebih cepat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pembanguan kota merupakan suatu hal yang krusial. Apalagi mengingat pada 2014 besaran anggaran paket fisik di atas Rp 3 triliun. Jumlah tersebut naik signifikan bila dibanding tahun 2013 yang berkisar Rp 2 triliun. “Oleh karenanya, pengelolaan pembangunan harus dipersiapkan secara matang,” terang walikota yang pernah menjabat kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (bappeko) Surabaya ini.

Walikota berharap, dengan adanya beberapa upaya tersebut, pelaksanaan pembangunan tahun 2014 bisa lebih baik lagi. (*/arf)

Read More