JASA RAHARJA JATIM JALIN KERJASAMA DENGAN EMPAT RS DI SURABAYA

 

KABARPROGRESIF.COM : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur menjalin kerjasama dengan empat Rumah Sakit (RS) di Surabaya yakni RS. Muji Rahayu, RS Islam Ahmad Yani, RS Wijaya dan RS Wiyung Sejahtera Surabaya. Kerjasama bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada korban kecelakaan yang terjamin Jasa Raharja pada kesempatan pertama untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan.

Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur, Armanda, di Surabaya, Senin (5/5) mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam rangka penanganan korban laka lantas secara terpadu ini, “Jasa Raharja akan terus memberikan dan meningkatkan upaya pelayanan pada korban laka lantas sehingga akan terkurangi beban penderitaan para korban maupun keluarganya,” ujarnya.

Pemberian santunan kepada korban ini, katanya, merupakan bagian dari tugas pokok Jasa Raharja adalah sebagai pelaksana UU 33 dan 34 yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas jalan maupun yang disebabkan oleh alat angkutan penumpang umum sesuai dengan UU 33 dan 34.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada korban kecelakaan Jasa Raharja juga mengadakan penerbitan surat jaminan biaya perawatan dari Jasa Raharja ke Rumah Sakit sehingga korban dan keluarganya merasa tenang karena mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja sesuai dengan UU No.33 dan 34 Tahun 1964.

Senada dikatakan Kepala Humas Jasa Raharja Jatim, Totok Ery Sukamto bahwa pihaknya saat ini terus berusaha memberikan kemudahan untuk pembayaran santunan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan. Salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan melalui Mobil Unit Pelayanan Jasa Raharja.

“Jadi mobil ini tugasnya mendatangi korban kecelakaan atau ahli warisnya untuk membantu menyelesaikan masalah administrasi yang mungkin timbul sehingga pembayaran santunan bisa dilakukan secepat mungkin,” katanya.

Totok menuturkan, rata-rata pembayaran santunan kepada korban kecelakaan dan ahli warisnya dilakukan dalam 4 hari, lebih cepat dari ketentuan pemerintah, selama 6 hari kerja. Sedangkan nilai santunan yang diberikan kepada korban dan ahli waris saat ini masih tetap yakni untuk korban meninggal dunia sebanyak Rp 25 juta, untuk korban luka diberikan biaya perawatan sebesar maksimal Rp 10 juta, untuk korban cacat tetap maksimal Rp 25 juta dan santunan biaya penguburan sebesar Rp 2 juta.

Sementara itu, mewakili  empat Rumah Sakit yang menandatangani MoU, Samsul Arifin mengatakan, kerjasama ini sangat baik dan Rumah Sakit yang ada di Surabaya berupaya meningkatkan pelayanan dengan membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan pada pasien. (arf)

Read More

Camat Tambaksari Mengaku Tak Ketahui Adanya Prona

KABAR PROGRESIF.COM : Camat Tambaksari, Ahmad Zaini dikonfirmasi mengaku tak mengetahui adanya kegiatan prona sertifikat yang terjadi di kelurahan dukuh setro.

Ia mengetahui program nasional milik BPN ini setelah pihak BPN memberi tahukan bila pengajuan sertifikat warga di kelurahan dukuh setro tak semuanya tak semuanya rampung.

" Ya taunya ada surat BPN, sertifikat warga belum jadi semuanya."akunya.

Mendapat surat itu Zaini sempat kaget, ia menambahkan, saat itu, pihaknya mengklarifikasi ke lurah dukuh setro, Joko Sutrisno. Namun sayangnya jawaban yang diterima tidak sesuai harapan.

" Awalnya Joko gak mengaku. " ucapnya.

Bahkan saat ini, kata Zaini, pihaknya juga menerima perintah dari Inspektorat Surabaya terkait dugaan Pungli prona.

Seperti diberitakan dugaan Pungli prona ini diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada ratusan warganya.

warga merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh lurah yakni sekitar Rp. 1.500.000 per pemohon.
Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar. (arf)

Read More

Lima Perampok Ditembak Mati Saat Hendak Beraksi di Citraland

KABARPROGRESIF.COM : Berkat kejelian aparat mengamati CCTV komplotan perampok yang beraksi di Villa Bukit Regency bisa diketahui dan ditembak mati.

Lima pelaku terdiri dari Suyono (40), Warga Bekasi, Danu Tala Simanungkalit (32) warga Jalan H Umar RT 03/02 kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Jakarta Barat, dan Riski Hutahuruk (44) warga Jalan Bangun Rahayu RT 01/03 Ds. Neglasari Kec Katibun Kab Lampung Selatan.

Dua lainnya adalah, Jonnry Marbun (30) warga Kampung Rawa Aren RT 03/12 kel. Aren Jaya Bekasi Timur dan Romulus Nainggolan (34) warga Jalan Narogon Megah 8 blok E/34/10 RT 02/21 kel. Pengasinan kec. Rawa Lumbu Bekasi.

Dalam lidik petugas mendapatkan informasi kalau sebelum beraksi pelaku sempat belanja di supermall PTC, disana wajah dan mobil xenia silver nopol A 1145 FF sarana aksi pelaku terekam terekam cctv.

"Dari rekaman wajah itu petugas menunjukan kepada korban, ternyata dibenarkan kalau mereka lah perampoknya," terang  Kasat Reskrim Polrestabes AKBP Farman didampingi Kanit Resmob AKP Agung Pribadi, Jumat (2/5/2014).

Hingga akhirnya petugas mendapatkan kabar, bahwa pelaku ini hendak beraksi lagi di Surabaya dengan sasaran rumah mewah. Ketika Anggota melakukan patroli, mengetathui mobil pelaku melintas. Waktu diikuti ternayata pelaku malah melajukan mobilnya sampai dilakukan pengejaran di daerah Citraland.

Saat diberi tembakan peringatan untuk menghentikan kendaraannya dengan menembakan ke arah cendela sopir dan seketika langsung menghentikan mobilnya dan berhamburan keluar dari mobil.

"Ternyata mereka keluar dari mobil sambil membawa sabit dan langsung diayunkan untuk menyerang anggota, karena mengancam maka pelaku ditembakan pada kelima dada pelaku," jelasnya.

Waktu dilakukan pengelendahan dimobilnya, petugas mendapatkan barang bukti berupa, 2 buah linggis, 1 buah kubut, tali rafia, lakban hitam, 5 buah sabit, 5 stel sarung tangan, uang Yuan, uang ringgit Malaysia, 1 cincin kawin, 1 cincin bertuliskan nama korban, tang potong yang dibeli dari supermall, uang tunai 8.700.000 diduga hasil kejahatan, 3 buah ATM BRI milik tersangka, bukti transfer uang. (Iko)

Read More

Pemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

 Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi  Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-mPemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya

Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

 Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi  Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-masing.(*/arf)

Read More

Temui Warga Gunung Anyar, Walikota Prioritaskan Tangani Banjir

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menutup mata terhadap situasi yang dialami warga Kota Pahlawan. Sebaliknya, Pemkot Surabaya memberikan respon cepat terhadap keluhan warga terkait kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Jumat (23/5) kemarin, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini turun langsung ke Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar. Walikota menepati janjinya untuk meninjau lokasi yang oleh warga setempat dikeluhkan sering terjadi banjir karena sungai tidak lagi berfungsi mengalirkan air seperti dulu. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan perwakilan warga Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar ketika datang ke Balai Kota Surabaya, Rabu (21/5) dan walikota mengatakan akan mengecek ke lokasi agar tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Ketika tiba di kelurahan Rungkut, walikota yang datang bersama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, Kepala Bakesbang Linmas, Soemarno dan Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser, langsung disambut antusias oleh warga. Walikota Risma dengan menaiki sepeda motor, langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga. Di lokasi, walikota turun  melihat saluran air lantas mendengarkan aspirasi warga yang menunjukkan peta rencana pembangunan perumahan oleh pengembang di kawasan tersebut, sembari memberikan arahan dan masukan.

Permintaan warga bervariasi. Ada yang menginginkan fungsi saluran air termasuk sungai, dikembalikan seperti semula karena selama ini sudah dialihfungsikan. Ada juga warga yang menginginkan adanya pelebaran sungai. Termasuk juga aspirasi agar pagar di atas bibir sungai yang  dibangun pengembang segera dibongkar.

“Kami ingin sungai bisa menampung air hujan seperti dulu. Intinya warga berharap kawasan Gunung Anyar tidak lagi kebanjiran,” ujar warga.

Mendengar keluhan itu, walikota menegaskan akan segera mempelajari berkasnya. Menurut walikota, kalau ijin-ijin yang baru, kalau untuk saluran air harus tetap berfungsi sebagai saluran air. Dan itu pastii ada hitungannya. “Kalau ijin baru begitu. Cuma kita juga evaluasi karena ijinnya juga lama. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa, karena kita juga ndak tahu proses ruislagnya seperti apa dan penggantiannya seperti apa,” ujar walikota.

Sembari mempelajari berkas, walikota menegaskan akan langsung melakukan action seperti tuntutan warga semisal dengan membuat sudetan saluran air. Menurut walikota, yang mendesak untuk dilakukan adalah menjamin warga Kelurahan Gunung Anyar tidak lagi mengalami kebanjiran. “Prioritasnya supaya warga ndak kebanjiran, yang penting itu dulu,” sambung walikota.

Sebelumnya, ketika menemui perwakilan warga Gunung Anyar yang menyampaikan aspirasinya di Balai Kota, walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menegaskan siap membantu  menyelesaikan persoalan yang dialami warga. Ketika itu, walikota mengatakan akan mengecek ke lapangan agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walikota juga menyebut Pemkot Surabaya akan membangun pompa air untuk mengurangi banjir di sana.

Respon cepat yang dilakukan walikota membuat warga senang. Mereka optimistis bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan mereka, akan segera teratasi. “Terima kasih bu Risma. Kami tunggu ya,” ujar warga.(*/arf)

Read More

Bila Terbukti, Inspektorat Ancam Tindak Lurah Dukuh Setro

KABAR PROGRESIF.COM : Kasus dugaan Pungli yang dilakukan Joko Sutrisno, Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam kasus Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikat tanah, mendapat sorotan dari Inspektorat Pemkot Surabaya bahkan 'polisi' pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Surabaya ini mengancam akan menindak tegas bila hal tersebut terbukti benar.

“Ya sesuai peraturan kami tanya dulu keterangan dari Camat setempat yang merupakan atasan Lurah. Dari situ kami akan melakukan proses lebih lanjut,” kata Plt Inspektorat Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin.

Ditambahkan Yayuk, yang juga menjabat sebagai asisten I bidang pemerintahan, akan segera berkoordinasi dengan Camat Tambaksari untuk mengetahui dugaan Pungli yang dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno.

“Pokoknya begini mas, saya sudah memerintahkan Camat Tambaksari, Ahmad Zaini, untuk mengecak kebenaran laporan itu. Kalau memang terbukti ada Pungli kepada warga saat mengurus sertifikat tanah, pasti akan kami proses. Tapi sampai sekarang laporan itu belum ada dan kami masih menunggunya,” terangnya.
Seperti diberitakan dugaan Pungli prona ini diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada ratusan warganya.

warga merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh lurah yakni sekitar Rp. 1.500.000 per pemohon.
Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar. (arf)

Read More

Dua Korupsi di Jatim Diekspose di Kejagung

KABARPROGRESIF.COM : Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur diekspose di Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi diperoleh menyebutkan, kasus yang diekspose terutama kasus yang penanganannya cukup alot.


Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengakui itu ketika ditanya perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemkot ke Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya dan korupsi penjualan aset milik PT Garam.


"Orang-orang Pidsus Kejati lagi di Kejagung ekspose perkara tersebut (KONI dan PT Garam)," katanya dikonfirmasi Minggu  (20/4/2014). "Belum tahu pasti perkara mana saja yang diekspose di Jampidsus," tambah Kasipenkum asal Manado itu.


Informasi diperoleh menyebutkan, salah satu kasus korupsi yang diekspose di Kejati adalah dugaan korupsi hibah di KONI Surabaya. Kasus ini diekspose untuk menentukan siapa tersangka kasus ini. Padahal, sejak awal Maret lalu Kejati telah menaikkan level pengusutan kasus ini ke penyidikan.


Kepala Kejati Jatim Arminsyah dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Febry Adriansyah pernah menjanjikan tersangka kasus KONI akan ditetapkan pada 28 Maret lalu. Namun, hingga kini tak satu pun tersangka ditetapkan. "Belum, belum ada tersangkanya," kata Arminsyah pekan lalu.


Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Mohammad Rohmadi sebelumnya menuturkan, penetapan tersangka belum dilakukan karena pihak KONI berjanji menyerahkan bukti transfer dana penggunaan hibah untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur korupsi. "Ada sebagian bukti transfer sudah diberikan ke tim," tandasnya.


Rohmadi menjelaskan, pada 2012 KONI Surabaya menerima kucuran dana hibah dari pemkot sebesar Rp 6,5 miliar. Temuan penyidik, ada selisih dana Rp 1,9 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain di KONI, penyidik juga mendalami dana hibah dari pemkot tahun 2011-2012 ke lembaga lainnya. (komang)

Read More

Mirip Ruang Makan, Smoking Area Tandes Tak Diminati Perokok Aktif

KABAR PROGRESIF.COM : Perokok aktif ternyata tak mau memanfaatkan smoking area yang disediakan Kecamatan Tandes.

Entah kenapa para perokok enggan mampir ke tempat itu padahal pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 69 juta agar asap dari rokok tak terhisap oleh orang yang tidak merokok.

Malah sebaliknya tempat tersebut condong digunakan berleha-leha bagi kaum hawa (lihat foto). Bahkan tempat itu juga dijadikan lalu lalangnya bagi para pelajar, baik laki-laki atau perempuan yang memang lagi tugas praktek di Kecamatan Tandes.

Juga tak jarang, ruangan tersebut digunakan untuk makan pasalnya meja dan kursinya tak seperti ruang smoking area pada umumnya. Bisa dikata-kan tempat itu mubazir (*/arf)

Read More

Setelah Terjunkan Tim Kini Jadi Target Produk Hukum Kejari Tanjung Perak

KABAR PROGRESIF.COM : Dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) yang digelontorkan untuk membangun smoking area di Kecamatan Tandes ternyata membawa sial.

Pembangunan ruangan bagi perokok aktif itu, kini mendapat sorotan dari Ke-jaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Diduga Pembangunan smoking area yang letaknya persis disamping Kantor Kecamatan Tandes tersebut sarat dengan penyimpangan.

Alhasil, tiga orang dari Kejari Tanjung Perak pun mendatangi lokasi tersebut. Sayangnya hingga saat ini masih terkesan adem ayem. Menurut hitungan hingga saat ini sudah satu bulan lebih saat ketiga jaksa tersebut ‘menyerbu’ Kecamatan Tandes.

Jaksa bidang  Pidsus Kejari Perak, Ferdi Ferdinan mengklaim, bila pihaknya telah memiliki bukti yang kuat  atas penyimpangan pembangunan smoking area tersebut."Karena itu, kasus ini jadi produk hukum Kami dan akan segera kami  lakukan lit ke tingkat penyelidikan dulu lalu ke penyidikan,"ungkap  Ferdi saat ditemui di ruang kerjanya. Jum'at (4/4).

Ferdi juga berambisi, tak hanya di Tandes, namun bidikannya juga dialamatkan ke kantor Kecamatan lain, tentunya yang berada di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak. Tapi Ferdi enggan menyebutkan kecamatan mana saja yang sudah dilaku-kan sample untuk produk hukumnya. "Yang jelas bukan cuma di Tandes saja,"ujarnya.

Seperti diketahui, aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area di Kantor Kecamatan Tandes itu mulai di sorot pada awal Januari 2013 lalu. Kejaksaan menilai pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dananya tidak sesuai dengan anggaran, bila dibanding dari ukuran bangunan itu yakni 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area tersebut terkesan asal-asalan, tempat duduk bagi perokok berupa kursi kayu yang biasa digunakan di meja makan hal serupa juga terlihat pada mejanya. Parahnya lagi alat hisap asapnya terlalu minim. Nah, bila diasumsikan, penyerapan dana pembangunannya hanya menghabiskan dana  berkisar Rp. 40 jutaan.

Selain Kejari Tanjung Perak, Kejari Surabaya juga dikabarkan telah menelaah kasus serupa di wilayah kerjanya.  Selasa (4/3/2014) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.   

Hal itu dibenarkan  Dedi Agus Oktavianto, Jaksa yang bertugas dibagian Intelijen Kejari Surabaya, "Iya, kita sudah terjunkan tim,"ujar Dedi.

Sayangnya, Dedi belum menentukan sikap apakah kasus ini akan dijadikan produk hukumnya, seperti yang dilakukan sejawatnya."Kalau masalah itu kita masih perlu mendalaminya. Saat ini kami masih melakukan pul data dan pul baket," akunya.

Perlu diketahui, dari informasi yang diterima dua kejaksaan ini, dari 31 Kantor Kecamatan, 3 Kantor Kecamatan yang tidak menerima kucuruan DBHCT tersebut lantaran dalam proses renovasi total. 3 Kantor Kecamatan itu yakni Sawahan, Bulak dan Kenjeran. (Komang)

Read More

Warga Sesalkan Biaya Prona Dukuh Setro Rp. 1,5 Juta

KABAR PROGRESIF.COM : Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya ternyata menimbulkan gejolak di masyarakat.

Informasi yang diterima Kabar Progresif.Com, masyarakat yang melakukan pengurusan sertifikat tanah secara massal tersebut mengaku diharuskan membayar dana sebesar Rp. 1,5 Juta.    "Kami mencurigai ada permainan yang dilakukan, biaya-nya sangat mahal, kami dipungut biaya Rp. 1,5 Juta untuk satu sertifikat ," ungkap seorang warga pada Lurah di wilayah Kecamatan Tambaksari yang disaksikan Kabar Progresif.Com

Ia menegaskan yang mengurus serti-fikat prona di wilayah Dukuh Setro terdapat ratusan Kepala Keluarga (KK). “ Ada sekitar 300 surat tanah pak. “ katanya lirih.

Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar.

Sementara Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno, saat dikonfirmasi ke hp-nya pe-rihal kebenaran pemohon prona yang ditarik biaya sebesar Rp. 1,5 juta, tak diangkat meski terdengar nada dering, di sms-pun juga tak dibalas. Selang satu jam lebih, Joko pun membalas namun bukan sebuah jawaban tapi pertanyaan seolah Ia tak membaca sms yang ditujukan kepadanya. ” Sorry mas bro kait buka, eneng opo mas...” kata Joko dalam balasannya.

Saat ditanya ulang, Joko membalasnya dengan singkat.” Gak mass.” ujarnya. (*/arf)

Read More

Walikota Ajak Semua Pihak Kedepankan Kejujuran dalam Menghadapi Unas

KABAR PROGRESIF.COM : Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengajak semua stake holder di dunia pendidikan di Surabaya untuk mengedepankan pentingnya kejujuran dalam menghadapi Ujian Nasional (Unas) yang akan dimulai pekan depan.

Ajakan walikota ini untuk merespon masih adanya kepala sekolah, guru dan siswa-siswi yang menganggap Unas sebagai momok menakutkan. Mereka merasa terbebani untuk sukses karena menganggap ukuran sukses adalah Unas. Ironisnya, terkadang ada yang menghalalkan segala cara demi meraih keberhasilan.

“Saya harap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Unas nanti. Saya tidak mau ada yang pakai cara-cara tidak benar. Masa depan anak-anak ini tidak tergantung hanya melalui Unas saja. Kalau terbiasa cari jalan pintas untuk sukses dengan cara menyontek, nanti mereka bisa kena masalah pada fase kehidupan mereka berikutnya,” tegas Walikota Risma ketika memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerja walikota, Senin (7/4).

Walikota Risma menjelaskan, pihaknya tidak pernah menargetkan pelajar di Surabaya harus mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan pelajar dari kota/kabupaten lain di Jawa Timur. Menurut walikota, prestasi seorang Kasek tidak hanya diukur dari pencapaian di Unas. Tetapi bagaimana para Kasek bisa menjadikan siswa-siswi di Surabaya bisa sukses di segala bidang demi menghadapi tantangan masa depan di mana mereka akan bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia.  

“Saya tidak pernah menargetkan harus dapat nilai tertinggi. Karena kalau begitu, khawatirnya justru akan melakukan apa saja. Saya hanya ingin anak-anak Surabaya memiliki komitmen untuk berjuang,” sambung walikota.

Namun, walikota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini meyakini, angka kelulusan Unas di Surabaya bisa mencapai 100 persen alias semua siswa-siswi peserta Unas lulus. Keyakinan walikota dipicu oleh persiapan yang matang. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, siswa-siswi di Surabaya lebih siap menghadapi Unas tahun ini.

Ini karena pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk melatih kesiapan siswa-siswi. Diantaranya melalui pelaksanaan try out mandiri dari para guru di sekolah masing-masing,  penambahan jam belajar khusus untuk persiapan Unas, bimbingan belajar bersama per wilayah, doa bersama persiapan Unas, serta koordinasi dengan wali murid bersama-sama memotivasi siswa dalam persiapan Unas.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya juga telah melakukan berbagai upaya seperti mempersiapkan try out online mulai SD, SMP, SMA, SMK, mengumpulkan semua guru mata pelajaran Unas guna memotivasi guru untuk menanamkan percaya diri  siswa, sosialisasi ke semua lembaga penyelenggara Unas, hingga penandatanganan pakta integritas Unas pada Minggu (6/4/2014) yang dilakukan dihadapan Menteri Pendidikan, M.Nuh.

Pemkot Surabaya, sambung walikota, juga sudah memetakan sekolah mana yang kemampuan siswa-siswi nya dinilai kurang berdasarkan nilai di rapor online. Untuk menggenjot kemampuan siswa-siswa tersebut, Dispendik telah memberikan klinik khusus sejak enam bulan lalu. 

“Tahun ini kita punya try out online. Untuk yang kelas III, setiap hari ada ulangan. Kita punya bank soal yang memiliki pola-pola soal seperti Unas. Karena itu, saya yakin persiapan anak-anak Surabaya jauh lebih siap dibanding tahun lalu,” sambung walikota.

Dalam kesempatan itu, walikota juga mengingatkan siswa-siswi peserta Unas, untuk tidak mudah percaya dengan adanya pesan selebaran ataupun short message service (SMS) yang berisi bocoran jawaban soal. Menurut walikota, selebaran maupun SMS berisi jawaban itu sama sekali tidak benar. Ini karena kerahasiaan naskah soal Unas sangat terjamin. Menurut walikota, pihaknya bersama jajaran Polrestabes melakukan pengamanan naskah Unas secara maksimal. Naskah Unas itu dikunci dengan tiga kunci yang dibawa oleh pihak yang berbeda dari kepolisian, dan Dispendik. Walikota Risma juga menjamin tidak akan ada insiden soal tertukar seperti pelaksanaan Unas tahun lalu.

“Tidak mungkin kunci jawaban bocor. Anak-anak ini sudah siap, sudah cukup belajar dan latihan mengerjakan soal. Intinya anak-anak harus percaya diri dan tidak percaya adanya bocoran soal,” sambung walikota terbaik dunia versi citymayors.com ini.

Fenomena beredarnya jawaban soal, memang marak terjadi jelang pelaksanaan Unas. Apalagi, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Rumor bocoran jawaban soal itu bisa beredar lewat SMS ataupun BlackBerry Messenger (BBM). Padahal, jelas walikota, banyak siswa-siswi yang kondisi psikologisnya labil. Sehingga jika tidak diberikan pengarahan dengan benar, bisa saja siswa-siswi percaya begitu saja dengan bocoran jawaban itu.(*/arf)

Read More

Jelang Pileg Besok Wali Kota Sidak Persiapan TPS

 

KABAR PROGRESIF.COM : Menjelang Pemilu Legeslatif (pileg) yang akan dilaksanakan besok, Rabu (9/4). Wali Kota Surabaya bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) melakukan sidak kesiapan di 6 Kecamatan. Sidak ini dilakukan untuk melihat kesiapan TPS-TPS supaya pileg besok pagi berjalan lancar dan aman.

Beberapa TPS yang dikunjungi diantaranya, wilayah Surabaya pusat yakni TPS 2, Jalan Candirejo RT3 RW8, Kec. Genteng, Kel. Genteng; wilayah Surabaya Timur TPS 7,8,9,10,11 di Balai RW5 wilayah Perumahan Wisma Mukti Kec. Sukolilo, Kel. Klampis Ngasem; serta wilayah Surabaya Barat di TPS 7 Balai RW04 Jalan Darmo Indah Barat Kec. Tandes, Kel Tandes.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes pol Setija Junianta, Kapolres Tanjung Perak AKBP Aries Syahbudin, Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo Suwardiono, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariadi, Kepala Satpol PP Irfan Widianto dan Kepala Bakesbanglinmas Soemarno.

Rombongan pertama kali mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RW 8 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Dalam kesempatan tersebut Risma menanyakan kesiapan dan keamanan yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) RW 8.

Risma juga menyinggung adanya bilik suara dan kotak suara berbahan karton. Ketua PPS, Syahri menjelaskan kalau itu dia terima langsung dari KPU. Menurutnya ada 17 kotak suara dan bilik karton yang diterima.

Wali Kota Surabaya yakin pileg besok akan berjalan lancar dan aman. Keyakinan tersebut disampaikan Risma setelah melakukan sidak TPS di Surabaya. Risma juga berharap warga Surabaya turut menyukseskan pileg demi masa depan bangsa ini 5 tahun mendatang. “Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali akan bepengaruh pada masa depan kita sendiri dan bangsa Indonesia kedepan,” ujarnya.

Mengenai kemanan pelaksanaan pileg besok, Bakebangpollinmas mengerahkan kurang lebih 13.000 pasukan dilengkapi seragam lengkap. Kepala Bakesbangpollinmas, Soemarno selain pasukan yang disiagakan di TPS-TPS, pihaknya juga menyiapkan pasukan tambahan yang di siagakan di Kecamatan sebanyak 10 orang.  “Pasukan tembahan ini difungsikan untuk mengantisipasi terjadi kekacauan di TPS. Tapi, saya berharap pileg besok bisa berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (*/arf)

Read More