Walikota Semangati PMKS

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memulangkan puluhan orang Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS). Mereka dipulangkan ke daerah asal setelah dinyatakan ‘lulus’ usai menjalani proses pembinaan berupa pelatihan ketrampilan dan pematangan mental di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

Prosesi pemulangan para PMKS dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya, Ir Tri Rismaharini MT di halaman Taman Surya, Selasa (6/5). Ada 50 orang PMKS yang dipulangkan ke daerah asalnya di berbagai kota di Jawa Timur. Ini merupakan bentuk upaya Pemkot Surabaya dalam memanusiakan para PMKS yang selama ini menjadi ‘kumbang’ metropolis.

“Bapak dan ibu dipulangkan untuk menghormati panjenengan sekalian. Ini merupakan penghormatan Pemkot Surabaya kepada panjenengan. Sebab, kondisi dan juga kapasitas kota sangat terbatas,” tegas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan.

Walikota mengatakan, Pemkot rutin memulangkan PMKS. Dan para PMKS yang dipulangkan ke daerah asalnya tersebut tentunya telah dinyatakan sembuh dan sudah siap berinteraksi di masyarakat.

Kepada para PMKS yang kondisinya sudah sehat, walikota menyemangati agar mereka tidak berputus asa dengan kondisi yang mereka alami. Sebab, peluang untuk berhasil akan selalu ada bagi yang mau berusaha. Walikota lantas mencontohkan, di lingkungan Pemkot Surabaya ada seorang cleaning service yang bekerja lebih dari 17 tahun. Karena kerajinannya dalam bekerja, dia kini sudah jadi PNS.

“Jadi, bapak ibu sekalian jangan menyerah kepada nasib. Asal kita mau bekerja dengan tulus, Tuhan akan memberikan kesempatan. Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Panjenengan harus percaya, Gusti Allah pasti memberi jalan,” sambung walikota.

Setelah memberikan sambutan, Walikota Tri Rismaharini ikut mengantar PMKS masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke rumah asal. Ada delapan mobil yang disiapkan Pemkot dengan tujuan berbeda-beda. Mobil 1 untuk tujuan Sidoarjo, Malang dan Blitar. Mobil 2 untuk tujuan Pasuruan, Probolinggi, Situbondo dan Banyuwangi. Lalu mobil 3 untuk tujuan Gresik, Lamongan dan Bojonegoro. Ada tiga mobil untuk tujuan Jombang dan Kediri. Lalu mobil 7 untuk rute Tulungagung, Trenggalek dan Ponorogo. Serta mobil 8 untuk tujuan Mojokerto, Nganjuk dan Ngawi.

Untuk memastikan pemulangan PMKS ini berjalan lancar, para personel tenaga kesejahteraan social kecamatan (TKSK) ikut menyertai prosesi pemulangan mereka hingga ke rumah masing-masing. Pemkot Surabaya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan rencana pemulangan tersebut kepada Dinsos kabupaten atau kota tujuan PMKS. Termasuk juga menyampaikan laporan ke Pemerintah Provinsi Jatim. Nantinya, para PMKS ini akan diserahkan ke kepala kelurahannya masing-masing. Walikota Risma berharap, semua pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, memiliki kepedulian tinggi terhadap para PMKS tersebut.

“Mereka harus dibimbing sampai bisa mandiri. Meskipun mereka gila, tetapi mereka kan juga manusia. Jadi harus dirawat,” sambung walikota.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo mengatakan, pemulangan PMKS kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah kegiatan serupa dilakukan pada awal April lalu. Dari 50 orang PMKS yang dipulangkan, sebanyak sembilan orang adalah psikotik (mengalami gangguan jiwa) yang kini sudah sembuh, lima orang wanita harapan yang akan dibina di badan pelatihan di Kediri, dan mayoritas adalah gelandangan.

Dikatakan Supomo, pihaknya akan terus intens memulangkan PMKS ke daerah asalnya. Ini karena jumlah PMKS di Liponsos Keputih masih melebihi kapasitas, yakni 1204 orang dari kapasitas  normal 500 orang. Tentunya, mereka dipulangkan bila kondisi fisik dan psikisnya sudah siap. Dalam waktu, Dinsos juga berencana memulangkan 17 orang PMKS yang berasal dari luar pulau. Mereka berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan dan Papua.

“Arahan dari Bu wali, segera dipulangkan dalam waktu. Teknis pemulangannya hampir sama, tinggal melihat medan nya saja. Kalau medannya mengharuskan lewat udara yah tidak ada persoalan,” jelas Supomo.

Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Liponsos Keputih, Sri Supadmi menambahkan, para PMKS yang berasal dari luar pulau tersebut sebagian besar merupakan psikotik. Namun, kondisi mereka sudah sehat setelah mendapatkan pembinaan. Selama di Liponsos, mereka dibekali dengan berbagai pelatihan ketrampilan dan mendapat siraman rohani demi pemulihan mental mereka.

“Kalau orangnya (PMKS dari luar pulau) sudah siap, tinggal teknis pemulangannya karena harus kerja sama dengan Pemprov Jatim. Nantinya bisa dinaikkan kapal laut, atau lewat udara,” ujar Sri Supadmi.(*/arf)

Read More

Tim Pemenangan AK-5 Poldakan Ruslan, Juga Gugat Balik Bawaslu Jatim

KABARPROGRESIF.COM : Gerah dengan berbagai tudingan yang kian meresahkan terkait adanya  penggelembungan perolehan suara pada Pileg 9 April 2014 yang terjadi di 20 TPS (tempat pemungutan suara), Tim Pemenangan Adies Kadir 5 (AK-5), melalui kuasa hukumnya Syaiful Ma’arif, SH, bakal mempoldakan M. Ruslan. Dalam keterangannya, apa yang dilakukan Ruslan kepada celeg No.5 DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo dari Partai Golkar ini, telah melampaui batas kewajaran dan telah mencoreng nama baik.

 “Secepatnya kami selaku kuasa hukum Adies Kadir akan menggugat dan melaporkan M. Ruslan ke Polda Jatim terkait tudingan jika hasil suara pencoblosan  jika suara klien kami mengalami penggelembungan. Dan sampai tadi malam, Senin (5/5), tudingan yang dialamatkan kepada Adies Kadir tidak terbukti,” terang Syaiful dan rekan didampingi Lala Sri Darwanto, Ketua Tim Pemenangan AK-5 di kantor Syaiful Ma’arif & Partner di  Jl. Juwingan 105, kemarin.

Tidak hanya M. Ruslan, kuasa hukum Adies Kadir juga akan menggugat keputusan Bawaslu Jatim menyoal rekomendasi rekapitulasi ulang yang diduga kuat bernuansa politis dan pesanan. Berdasar hasil rekapitulasi ulang KPU Surabaya yang dilaksanakan Senin (5/5) di sejumlah kecamatan, ternyata menghasilkan perhitungan yang relatif tidak ada perubahan. Bahkan suara Adies Kadir dikabarkan naik.

Kondisi ini, semakin menguatkan jika tuduhan M Ruslan ke Bawaslu Jatim soal dugaan adanya penggelembungan suara nyata-nyata tidak terbukti. Syaiful juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pendapat hukum (legal opinion) kepada Adies Kadir bahwa yang dilakukan M Ruslan dan Bawaslu Jatim masuk kategori tindak pidana yang layak untuk diperkarakan.

Syaiful menambahkan, pihaknya akan menuntut M Ruslan ke jalur hukum atas tindakan pencemaran nama baik, sekaligus menggugat Bawaslu Jatim yang telah menidak lanjuti laporan M Ruslan yang ternyata tidak terbukti.

“Karena menyangkut pencemaran nama baik, maka untuk M Ruslan akan kami tuntut seperti yang diatur pada Pasal 310 dan 311 soal pencemaran nama baik. Sedangkan untuk Bawaslu akan kami gugat karena menanggapi sekaligus memproses laporan bohong seperti yang telah diatur pada Pasal 421,” tandasnya.

Disinggung kapan laporan akan dilakukan dan dimana, Syaiful mengatakan bahwa kemungkinan besar ke Polda Jatim karena menyangkut TKP di Dapil 1 wilayah Sidoarjo-Surabaya. Tapi juga memungkinkan laporan ini akan dilanjutkan ke Mabes Polri karena menyangkut kredibilitas Adies Kadir sebagi Caleg DPR-RI.

“Secepatnya kami akan rapat marathon sambil menunggu Adies dari Jakarta. Rencananya,  besok kami akan melaporkan kejadian ini ke Polda Jatim. Namun perkara ini sudah menjadi polemik tingkat pusat, kami juga berencana melapor ke Mabes Polri,” pungkasnya.

 Sementara itu, Lala Sri Darwanto, selaku Ketua Tim Pemenangan AK-5 menambahkan, jika yang dilakukan M. Ruslan dianggap telah merusak citra partai. Dan diketahui, Ruslam merupakan Caleg DPRD Jatim dari Dapil III (Lumajang dan Jember) No.8 dari Partai Golkar.

“Jangganlnya disini, Ruslan ini rupanya juga caleg dari dapil lain yang semestinya juga harus berkonsentrasi dengan dapil pilihannya. Ini kok malah konsentrasio dengan dapil calon lain. Ini kan patut dipertanyakan. Siapa orang di balik Ruslan,” tegas Lala. (arf)

Read More

JASA RAHARJA JATIM JALIN KERJASAMA DENGAN EMPAT RS DI SURABAYA

 

KABARPROGRESIF.COM : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur menjalin kerjasama dengan empat Rumah Sakit (RS) di Surabaya yakni RS. Muji Rahayu, RS Islam Ahmad Yani, RS Wijaya dan RS Wiyung Sejahtera Surabaya. Kerjasama bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada korban kecelakaan yang terjamin Jasa Raharja pada kesempatan pertama untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan.

Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur, Armanda, di Surabaya, Senin (5/5) mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam rangka penanganan korban laka lantas secara terpadu ini, “Jasa Raharja akan terus memberikan dan meningkatkan upaya pelayanan pada korban laka lantas sehingga akan terkurangi beban penderitaan para korban maupun keluarganya,” ujarnya.

Pemberian santunan kepada korban ini, katanya, merupakan bagian dari tugas pokok Jasa Raharja adalah sebagai pelaksana UU 33 dan 34 yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas jalan maupun yang disebabkan oleh alat angkutan penumpang umum sesuai dengan UU 33 dan 34.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada korban kecelakaan Jasa Raharja juga mengadakan penerbitan surat jaminan biaya perawatan dari Jasa Raharja ke Rumah Sakit sehingga korban dan keluarganya merasa tenang karena mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja sesuai dengan UU No.33 dan 34 Tahun 1964.

Senada dikatakan Kepala Humas Jasa Raharja Jatim, Totok Ery Sukamto bahwa pihaknya saat ini terus berusaha memberikan kemudahan untuk pembayaran santunan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan. Salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan melalui Mobil Unit Pelayanan Jasa Raharja.

“Jadi mobil ini tugasnya mendatangi korban kecelakaan atau ahli warisnya untuk membantu menyelesaikan masalah administrasi yang mungkin timbul sehingga pembayaran santunan bisa dilakukan secepat mungkin,” katanya.

Totok menuturkan, rata-rata pembayaran santunan kepada korban kecelakaan dan ahli warisnya dilakukan dalam 4 hari, lebih cepat dari ketentuan pemerintah, selama 6 hari kerja. Sedangkan nilai santunan yang diberikan kepada korban dan ahli waris saat ini masih tetap yakni untuk korban meninggal dunia sebanyak Rp 25 juta, untuk korban luka diberikan biaya perawatan sebesar maksimal Rp 10 juta, untuk korban cacat tetap maksimal Rp 25 juta dan santunan biaya penguburan sebesar Rp 2 juta.

Sementara itu, mewakili  empat Rumah Sakit yang menandatangani MoU, Samsul Arifin mengatakan, kerjasama ini sangat baik dan Rumah Sakit yang ada di Surabaya berupaya meningkatkan pelayanan dengan membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan pada pasien. (arf)

Read More

Camat Tambaksari Mengaku Tak Ketahui Adanya Prona

KABAR PROGRESIF.COM : Camat Tambaksari, Ahmad Zaini dikonfirmasi mengaku tak mengetahui adanya kegiatan prona sertifikat yang terjadi di kelurahan dukuh setro.

Ia mengetahui program nasional milik BPN ini setelah pihak BPN memberi tahukan bila pengajuan sertifikat warga di kelurahan dukuh setro tak semuanya tak semuanya rampung.

" Ya taunya ada surat BPN, sertifikat warga belum jadi semuanya."akunya.

Mendapat surat itu Zaini sempat kaget, ia menambahkan, saat itu, pihaknya mengklarifikasi ke lurah dukuh setro, Joko Sutrisno. Namun sayangnya jawaban yang diterima tidak sesuai harapan.

" Awalnya Joko gak mengaku. " ucapnya.

Bahkan saat ini, kata Zaini, pihaknya juga menerima perintah dari Inspektorat Surabaya terkait dugaan Pungli prona.

Seperti diberitakan dugaan Pungli prona ini diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada ratusan warganya.

warga merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh lurah yakni sekitar Rp. 1.500.000 per pemohon.
Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar. (arf)

Read More

Lima Perampok Ditembak Mati Saat Hendak Beraksi di Citraland

KABARPROGRESIF.COM : Berkat kejelian aparat mengamati CCTV komplotan perampok yang beraksi di Villa Bukit Regency bisa diketahui dan ditembak mati.

Lima pelaku terdiri dari Suyono (40), Warga Bekasi, Danu Tala Simanungkalit (32) warga Jalan H Umar RT 03/02 kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Jakarta Barat, dan Riski Hutahuruk (44) warga Jalan Bangun Rahayu RT 01/03 Ds. Neglasari Kec Katibun Kab Lampung Selatan.

Dua lainnya adalah, Jonnry Marbun (30) warga Kampung Rawa Aren RT 03/12 kel. Aren Jaya Bekasi Timur dan Romulus Nainggolan (34) warga Jalan Narogon Megah 8 blok E/34/10 RT 02/21 kel. Pengasinan kec. Rawa Lumbu Bekasi.

Dalam lidik petugas mendapatkan informasi kalau sebelum beraksi pelaku sempat belanja di supermall PTC, disana wajah dan mobil xenia silver nopol A 1145 FF sarana aksi pelaku terekam terekam cctv.

"Dari rekaman wajah itu petugas menunjukan kepada korban, ternyata dibenarkan kalau mereka lah perampoknya," terang  Kasat Reskrim Polrestabes AKBP Farman didampingi Kanit Resmob AKP Agung Pribadi, Jumat (2/5/2014).

Hingga akhirnya petugas mendapatkan kabar, bahwa pelaku ini hendak beraksi lagi di Surabaya dengan sasaran rumah mewah. Ketika Anggota melakukan patroli, mengetathui mobil pelaku melintas. Waktu diikuti ternayata pelaku malah melajukan mobilnya sampai dilakukan pengejaran di daerah Citraland.

Saat diberi tembakan peringatan untuk menghentikan kendaraannya dengan menembakan ke arah cendela sopir dan seketika langsung menghentikan mobilnya dan berhamburan keluar dari mobil.

"Ternyata mereka keluar dari mobil sambil membawa sabit dan langsung diayunkan untuk menyerang anggota, karena mengancam maka pelaku ditembakan pada kelima dada pelaku," jelasnya.

Waktu dilakukan pengelendahan dimobilnya, petugas mendapatkan barang bukti berupa, 2 buah linggis, 1 buah kubut, tali rafia, lakban hitam, 5 buah sabit, 5 stel sarung tangan, uang Yuan, uang ringgit Malaysia, 1 cincin kawin, 1 cincin bertuliskan nama korban, tang potong yang dibeli dari supermall, uang tunai 8.700.000 diduga hasil kejahatan, 3 buah ATM BRI milik tersangka, bukti transfer uang. (Iko)

Read More

Pemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

 Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi  Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-mPemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya

Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

 Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi  Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-masing.(*/arf)

Read More

Temui Warga Gunung Anyar, Walikota Prioritaskan Tangani Banjir

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menutup mata terhadap situasi yang dialami warga Kota Pahlawan. Sebaliknya, Pemkot Surabaya memberikan respon cepat terhadap keluhan warga terkait kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Jumat (23/5) kemarin, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini turun langsung ke Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar. Walikota menepati janjinya untuk meninjau lokasi yang oleh warga setempat dikeluhkan sering terjadi banjir karena sungai tidak lagi berfungsi mengalirkan air seperti dulu. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan perwakilan warga Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar ketika datang ke Balai Kota Surabaya, Rabu (21/5) dan walikota mengatakan akan mengecek ke lokasi agar tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Ketika tiba di kelurahan Rungkut, walikota yang datang bersama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, Kepala Bakesbang Linmas, Soemarno dan Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser, langsung disambut antusias oleh warga. Walikota Risma dengan menaiki sepeda motor, langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga. Di lokasi, walikota turun  melihat saluran air lantas mendengarkan aspirasi warga yang menunjukkan peta rencana pembangunan perumahan oleh pengembang di kawasan tersebut, sembari memberikan arahan dan masukan.

Permintaan warga bervariasi. Ada yang menginginkan fungsi saluran air termasuk sungai, dikembalikan seperti semula karena selama ini sudah dialihfungsikan. Ada juga warga yang menginginkan adanya pelebaran sungai. Termasuk juga aspirasi agar pagar di atas bibir sungai yang  dibangun pengembang segera dibongkar.

“Kami ingin sungai bisa menampung air hujan seperti dulu. Intinya warga berharap kawasan Gunung Anyar tidak lagi kebanjiran,” ujar warga.

Mendengar keluhan itu, walikota menegaskan akan segera mempelajari berkasnya. Menurut walikota, kalau ijin-ijin yang baru, kalau untuk saluran air harus tetap berfungsi sebagai saluran air. Dan itu pastii ada hitungannya. “Kalau ijin baru begitu. Cuma kita juga evaluasi karena ijinnya juga lama. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa, karena kita juga ndak tahu proses ruislagnya seperti apa dan penggantiannya seperti apa,” ujar walikota.

Sembari mempelajari berkas, walikota menegaskan akan langsung melakukan action seperti tuntutan warga semisal dengan membuat sudetan saluran air. Menurut walikota, yang mendesak untuk dilakukan adalah menjamin warga Kelurahan Gunung Anyar tidak lagi mengalami kebanjiran. “Prioritasnya supaya warga ndak kebanjiran, yang penting itu dulu,” sambung walikota.

Sebelumnya, ketika menemui perwakilan warga Gunung Anyar yang menyampaikan aspirasinya di Balai Kota, walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menegaskan siap membantu  menyelesaikan persoalan yang dialami warga. Ketika itu, walikota mengatakan akan mengecek ke lapangan agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walikota juga menyebut Pemkot Surabaya akan membangun pompa air untuk mengurangi banjir di sana.

Respon cepat yang dilakukan walikota membuat warga senang. Mereka optimistis bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan mereka, akan segera teratasi. “Terima kasih bu Risma. Kami tunggu ya,” ujar warga.(*/arf)

Read More

Bila Terbukti, Inspektorat Ancam Tindak Lurah Dukuh Setro

KABAR PROGRESIF.COM : Kasus dugaan Pungli yang dilakukan Joko Sutrisno, Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam kasus Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikat tanah, mendapat sorotan dari Inspektorat Pemkot Surabaya bahkan 'polisi' pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Surabaya ini mengancam akan menindak tegas bila hal tersebut terbukti benar.

“Ya sesuai peraturan kami tanya dulu keterangan dari Camat setempat yang merupakan atasan Lurah. Dari situ kami akan melakukan proses lebih lanjut,” kata Plt Inspektorat Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin.

Ditambahkan Yayuk, yang juga menjabat sebagai asisten I bidang pemerintahan, akan segera berkoordinasi dengan Camat Tambaksari untuk mengetahui dugaan Pungli yang dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno.

“Pokoknya begini mas, saya sudah memerintahkan Camat Tambaksari, Ahmad Zaini, untuk mengecak kebenaran laporan itu. Kalau memang terbukti ada Pungli kepada warga saat mengurus sertifikat tanah, pasti akan kami proses. Tapi sampai sekarang laporan itu belum ada dan kami masih menunggunya,” terangnya.
Seperti diberitakan dugaan Pungli prona ini diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada ratusan warganya.

warga merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh lurah yakni sekitar Rp. 1.500.000 per pemohon.
Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar. (arf)

Read More

Dua Korupsi di Jatim Diekspose di Kejagung

KABARPROGRESIF.COM : Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur diekspose di Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi diperoleh menyebutkan, kasus yang diekspose terutama kasus yang penanganannya cukup alot.


Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengakui itu ketika ditanya perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemkot ke Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya dan korupsi penjualan aset milik PT Garam.


"Orang-orang Pidsus Kejati lagi di Kejagung ekspose perkara tersebut (KONI dan PT Garam)," katanya dikonfirmasi Minggu  (20/4/2014). "Belum tahu pasti perkara mana saja yang diekspose di Jampidsus," tambah Kasipenkum asal Manado itu.


Informasi diperoleh menyebutkan, salah satu kasus korupsi yang diekspose di Kejati adalah dugaan korupsi hibah di KONI Surabaya. Kasus ini diekspose untuk menentukan siapa tersangka kasus ini. Padahal, sejak awal Maret lalu Kejati telah menaikkan level pengusutan kasus ini ke penyidikan.


Kepala Kejati Jatim Arminsyah dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Febry Adriansyah pernah menjanjikan tersangka kasus KONI akan ditetapkan pada 28 Maret lalu. Namun, hingga kini tak satu pun tersangka ditetapkan. "Belum, belum ada tersangkanya," kata Arminsyah pekan lalu.


Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Mohammad Rohmadi sebelumnya menuturkan, penetapan tersangka belum dilakukan karena pihak KONI berjanji menyerahkan bukti transfer dana penggunaan hibah untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur korupsi. "Ada sebagian bukti transfer sudah diberikan ke tim," tandasnya.


Rohmadi menjelaskan, pada 2012 KONI Surabaya menerima kucuran dana hibah dari pemkot sebesar Rp 6,5 miliar. Temuan penyidik, ada selisih dana Rp 1,9 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain di KONI, penyidik juga mendalami dana hibah dari pemkot tahun 2011-2012 ke lembaga lainnya. (komang)

Read More

Mirip Ruang Makan, Smoking Area Tandes Tak Diminati Perokok Aktif

KABAR PROGRESIF.COM : Perokok aktif ternyata tak mau memanfaatkan smoking area yang disediakan Kecamatan Tandes.

Entah kenapa para perokok enggan mampir ke tempat itu padahal pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 69 juta agar asap dari rokok tak terhisap oleh orang yang tidak merokok.

Malah sebaliknya tempat tersebut condong digunakan berleha-leha bagi kaum hawa (lihat foto). Bahkan tempat itu juga dijadikan lalu lalangnya bagi para pelajar, baik laki-laki atau perempuan yang memang lagi tugas praktek di Kecamatan Tandes.

Juga tak jarang, ruangan tersebut digunakan untuk makan pasalnya meja dan kursinya tak seperti ruang smoking area pada umumnya. Bisa dikata-kan tempat itu mubazir (*/arf)

Read More

Setelah Terjunkan Tim Kini Jadi Target Produk Hukum Kejari Tanjung Perak

KABAR PROGRESIF.COM : Dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) yang digelontorkan untuk membangun smoking area di Kecamatan Tandes ternyata membawa sial.

Pembangunan ruangan bagi perokok aktif itu, kini mendapat sorotan dari Ke-jaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Diduga Pembangunan smoking area yang letaknya persis disamping Kantor Kecamatan Tandes tersebut sarat dengan penyimpangan.

Alhasil, tiga orang dari Kejari Tanjung Perak pun mendatangi lokasi tersebut. Sayangnya hingga saat ini masih terkesan adem ayem. Menurut hitungan hingga saat ini sudah satu bulan lebih saat ketiga jaksa tersebut ‘menyerbu’ Kecamatan Tandes.

Jaksa bidang  Pidsus Kejari Perak, Ferdi Ferdinan mengklaim, bila pihaknya telah memiliki bukti yang kuat  atas penyimpangan pembangunan smoking area tersebut."Karena itu, kasus ini jadi produk hukum Kami dan akan segera kami  lakukan lit ke tingkat penyelidikan dulu lalu ke penyidikan,"ungkap  Ferdi saat ditemui di ruang kerjanya. Jum'at (4/4).

Ferdi juga berambisi, tak hanya di Tandes, namun bidikannya juga dialamatkan ke kantor Kecamatan lain, tentunya yang berada di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak. Tapi Ferdi enggan menyebutkan kecamatan mana saja yang sudah dilaku-kan sample untuk produk hukumnya. "Yang jelas bukan cuma di Tandes saja,"ujarnya.

Seperti diketahui, aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area di Kantor Kecamatan Tandes itu mulai di sorot pada awal Januari 2013 lalu. Kejaksaan menilai pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dananya tidak sesuai dengan anggaran, bila dibanding dari ukuran bangunan itu yakni 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area tersebut terkesan asal-asalan, tempat duduk bagi perokok berupa kursi kayu yang biasa digunakan di meja makan hal serupa juga terlihat pada mejanya. Parahnya lagi alat hisap asapnya terlalu minim. Nah, bila diasumsikan, penyerapan dana pembangunannya hanya menghabiskan dana  berkisar Rp. 40 jutaan.

Selain Kejari Tanjung Perak, Kejari Surabaya juga dikabarkan telah menelaah kasus serupa di wilayah kerjanya.  Selasa (4/3/2014) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.   

Hal itu dibenarkan  Dedi Agus Oktavianto, Jaksa yang bertugas dibagian Intelijen Kejari Surabaya, "Iya, kita sudah terjunkan tim,"ujar Dedi.

Sayangnya, Dedi belum menentukan sikap apakah kasus ini akan dijadikan produk hukumnya, seperti yang dilakukan sejawatnya."Kalau masalah itu kita masih perlu mendalaminya. Saat ini kami masih melakukan pul data dan pul baket," akunya.

Perlu diketahui, dari informasi yang diterima dua kejaksaan ini, dari 31 Kantor Kecamatan, 3 Kantor Kecamatan yang tidak menerima kucuruan DBHCT tersebut lantaran dalam proses renovasi total. 3 Kantor Kecamatan itu yakni Sawahan, Bulak dan Kenjeran. (Komang)

Read More

Warga Sesalkan Biaya Prona Dukuh Setro Rp. 1,5 Juta

KABAR PROGRESIF.COM : Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya ternyata menimbulkan gejolak di masyarakat.

Informasi yang diterima Kabar Progresif.Com, masyarakat yang melakukan pengurusan sertifikat tanah secara massal tersebut mengaku diharuskan membayar dana sebesar Rp. 1,5 Juta.    "Kami mencurigai ada permainan yang dilakukan, biaya-nya sangat mahal, kami dipungut biaya Rp. 1,5 Juta untuk satu sertifikat ," ungkap seorang warga pada Lurah di wilayah Kecamatan Tambaksari yang disaksikan Kabar Progresif.Com

Ia menegaskan yang mengurus serti-fikat prona di wilayah Dukuh Setro terdapat ratusan Kepala Keluarga (KK). “ Ada sekitar 300 surat tanah pak. “ katanya lirih.

Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar.

Sementara Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno, saat dikonfirmasi ke hp-nya pe-rihal kebenaran pemohon prona yang ditarik biaya sebesar Rp. 1,5 juta, tak diangkat meski terdengar nada dering, di sms-pun juga tak dibalas. Selang satu jam lebih, Joko pun membalas namun bukan sebuah jawaban tapi pertanyaan seolah Ia tak membaca sms yang ditujukan kepadanya. ” Sorry mas bro kait buka, eneng opo mas...” kata Joko dalam balasannya.

Saat ditanya ulang, Joko membalasnya dengan singkat.” Gak mass.” ujarnya. (*/arf)

Read More