Dishub Berikan Pembinaan Kepada Awak Angkutan Umum

KABARPROGRESIF.COM : Perkembangan pembangunan Kota Surabaya saat ini semakin pesat, sehingga perlu dilengkapi dan ditunjang dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, dengan beralihnya pengguna jasa angkutan umum ke sepeda motor atau mobil pribadi yang berakibat timbulnya kemacetan lalu lintas dan perubahan tingkat sosial ekonomi masyarakat Surabaya, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum agar masyarakat tertarik kembali menggunakan angkutan umum.

Untuk mewujudkanm hal itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pembinaan awak kendaraan umum, Selasa (20/5), di Gedung Wanita Jalan Kalibokor. Tujuannya adalah memberikan wawasan kepada seluruh awak angkutan umum untuk tertib dalam berlalu lintas. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kali ini, Dishub Kota Surabaya memberikan pembinaan kepada 145 awak angkutan umum.

Dalam hubungan inilah, kegiatan pembinaan ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan angkutan umum di jalan agar para awak kendaraan umum memahami dan mengerti tugas dan kewajibannya serta dapat pula meningkatkan usahanya dibidang angkutan umum.

Menurut Kepala Dishub Kota Surabaya, Eddi mengatakan seluruh awak kendaraan umum diupayakan untuk mendapatkan pembekalaan tentang tata cara berlalu lintas, menegendarai kendaraan, serta tata cara dalam keselamatan untuk pribadi dan orang lain.

Eddi juga berharap setelah kegiatan ini berlangsung dapat menjadi tauladan untuk teman-teman lainnya dan lebih peduli terhadap keselamatan lalu lintas di jalan. “Harapan saya, seluruh masyarakat Surabaya termasuk para pengemudi ini nantinya untuk mengerti bagaimana caranya berlalu lintas yang baik, yang tidak membahayakan semua pihak.” kata Eddi.

Dalam kesempatan itu pula, Eddi berharap seluruh masyarakat Surabaya dan pengemudi angkutan umum untuk mengerti bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik. Sehingga, tidak membahayakan semua pihak dan juga tercapainya target nasional zero accident di Surabaya.

Terkait rencana pembangunan angkutan massal di Surabaya, Eddi mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan angkutan umum. “Kita akan terus tingkatkan pelayanan angkutan umum. Kita juga akan ciptakan pelayanan angkutan umum yang murah, aman, dan terjangkau. Sehingga, masyarakat Surabaya mau naik angkutan massal,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini yakni agar angkutan umum di Kota Surabaya dapat menjadi angkutan umum yang dapat diandalkan, cepat, murah dan aman. Sehingga, dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat di kota yang kita cintai ini dan permasalahan transportasi di Kota Surabaya dapat diatasi.

Wisnu berharap agar kedepannya para awak kendaraan umum mendapatkan jaminan dari Pemkot untuk mendapatkan penghasilan tetap tanpa harus kejar setoran. Dirinya berharap awak teladan yang berprestasi di tingkat nasional bisa mendapatkan perhatian lebih dari Pemkot Surabaya.

“Kita akan usahakan para awak angkutan umum ini bisa mendapatkan penghasilan perbulan. Tahun lalu, Surabaya meraih juara 3 pada lomba awak angkutan umum teladan tingkat nasional. Mudah-mudahan di tahun ini prestasinya bisa ditingkatkan,” ujarnya. (*/arf)

Read More

Dua Kota di Malaysia Kagumi Taman Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Berbagai penghargaan yang diterima Kota Surabaya mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi Negara tetangga Malaysia. Selasa (20/5), Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menerima tamu 2 kota dari Malaysia. Yakni Kota Batu Pahat dan Johor Bahru.

Dalam kunjungannya, kedua kota ini ingin belajar mengenai pengelolaan lingkungan yang dilakukan Kota Surabaya. Tak perlu diragukan lagi, prestasi Surabaya dibidang lingkungan memang sudah diakui dunia. Selain itu, kedua kota tersebut juga kagum terhadap pembangunan Taman di kota pahlawan.

Ketua Delegasi Majlis Perbandaran Batu Pahat, Norashikin Binti Mohd Yasin mengaku sangat senang melihat sendiri Taman Bungkul yang mendapatkan pengharagaan dari PBB sebagai Taman terbaik. Menurutnya fasilitas yang ada di Taman Bungkul sudah mengakomodir kebutuhan setiap eleman masyarakat.

“Kunjungan saya ke Surabaya tidak lain untuk mengetahui Taman-taman di Kota Surabaya. Ibu Risma telah membangun Taman di Surabaya dengan baik. Sehingga, Kota Surabaya sekarang berubah menjadi kota yang bersih, hijau, dan nyaman,” ungkapnya.

Senada juga disampaikan Datuk Bandar Johor Bahru, Tuan Haji Abdul Rahman bin Muhamed Dewam mengatakan berkat kepemimpinan Ibu Risma Surabaya berubah menjadi Kota yang diakui dunia. Beberapa penghargaan Internasional telah diraih. Belum lagi, Wali Kota Surabaya, juga dinobatkan sebagai Wali Kota terbaik dunia.

“10 tahun lalu, saya pernah berkunjung ke Surabaya, namun kondisinya tidak seperti ini. Memang saya mendengar perkembangan dan prestasi Surabaya dari media. Ketika hari ini saya berkunjung langsung ke Surabaya, ternyata perubahannnya sangat luar biasa. Saya harap, apa yang kita terima hari ini bisa diaplikasikan di Johor Bahru,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan awal mula dibangunnya Taman, dirinya ingin menghapus kesenjangan sosial warga kota Surabaya. Saat itu, masih banyak masyarakat Surabaya yang kekurangan, untuk menghapus itu salah satunya dengan membangun taman. “Saya beranggapan taman merupakan tempat berkumpulnya warga. Disana ada yang kaya, miskin, tua, muda dan sebagainya. Pasti di Taman lah mereka akan bersosilisasi,” pungkasnya. 

Hampir di setiap kawasan di Surabaya dibangun taman. Taman yang dibangun pun memiliki tema berbeda-beda. Risma mencontohkan taman paliatif, yang dibangun dan didekasikan bagi masyarakat yang menderita kanker. Ada juga taman persahabatan, taman kunang-kunang, taman prestasi, taman buah, dan masih banyak lainnya.

Risma juga menjelaskan di bulan Oktober dan November pohon-pohon di pinggir jalan kota Surabaya mulai berbunga. “Bapak ibu kalau mau melihat pohon-pohon berbunga seperti di Jepang bisa berkunjung ke Surabaya di bulan Oktober dan November,” ajaknya. (*/arf)

Read More

Ngoplos Miras Berkelas, Bos CAFE EMMA Diadili

Kasus Ngendon Hampir Setahun

KABARPROGRESIF.COM : Lie Andy Wibowo (58), pemilik Cafe EMMA tinggal di Jalan Embong Malang No 38 A Surabaya didudukan dikursi pesakitan PN Surabaya, Selasa (20/5) kemarin, atas dugaan pengoplosan minuman keras (miras) bermerk.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Efendi SH dari Kejari Surabaya, terdakwa bos Cafe EMMA ini dijerat pasal berlapis.

"Melanggar pasal 204 KUHP dan pasal 205 ayat (1) KUHP,"kata Hasan.

Sementara dalam persidangan yang digelar selasa (20/5) kemarin beragendakan pemeriksaan terdakwa. Majelis hakim yang diketuai Ekowati terlihat geram dengan keterangan yang diberikan terdakwa Lie Andy Wibowo yang terkesan berbelit belit.

"Perbuatan saudara ini bisa membahayakan nyawa dan kesehatan  sesorang lho, jadi berikan keterangan yang sebenarnya,"kata hakim Ekowati.

Kasus ini sendiri sempat 'ngendon' hampir setahun. Sejak Lie Andy Wibowo ditetapkan sebagai tersangka pada bulan September 2013 lalu.

Jaksa Hasan tak menampiknya, Ia beralasan jika kasus ini merupakan kasus warisan dari Jaksa Siti Nurhadiningsing yang pindah dinas ke Kejari Sidoarjo."Ini kasus warisan mas, jaksa awalnya Bu Nur yang pindah ke Kejari Sidoarjo,"kata Hasan usai persidangan.

Perlu diketahui, perkara yang menjerat Bos EMMA Cafe ini berawal dari operasi gabungan yang dilakukan Sat Pol PP Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya, pada sabtu (21/3/2013) sekitar jam 01.00 WIB) di kawasan Jalan Embong Malang.

Saat operasi, petugas menemukan beberapa pitcher miras hasil oplosan yang siap saji. Miras itu dioplos dari berbagai merk berkelas yakni Whiskey, Brandy dan Vodka serta beberapa botol berisi alhkohol murni tanpa dilengkapi ijin dari dinas terkait.

Petugas mengamankan 1 botol minuman mengandung etil alkohol, New Port Biru, 1 botol minuman merk brendy, 1 botol merk whiskey, 1 botol minuman campuran merk Vodka dan Drygin yang dikemas dengan botol Anggur., 2 botol sirup gula, 1 botol sirup melon, 3 botol alkohol,  25 pitcher minuman oplosan, 9 buah gelas sloki, 22 nota penjualan, 1 lembar price list dan 1 buah sloki atau takaran alkohol. (komang)

Read More

Korupsi Dana PNPM, Ketua BKM Paowan Dituntut 2 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : Setelah sempat melarikan diri dan kemudian berhasil di tangkap Tim buru sergap (Buser) Polres Situbondo (Nopember 2013) lalu, akhirnya terdakwa diseret ke Pengadilan Tipikor dan terancam lebih lama menghuni “Hotel” Prodeo alias penjara.

Terdakwa Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Sudarto (56), warga Dusun Krajan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ini, terjerat kasus Korupsi dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) Desa Paowan, tahun 2008-2010, yang merugikan negara senilai Rp 94 juta, akhirnya dituntut 2 tahun penjara, pada Selasa (19/5) .

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bandung Suhermoyo, digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan negeri (Kejari) Situbondo. Dalam sidang tersebut, terdakwa didampingi penasehat hukumnya , Dondin NaryasaAndang.

Dalam surat tuntutannya. Jaksa Asih dan Ida. H yang dibacakan dalam persidangan menyatakan. Terdakwa Sudarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam pasal, 3 jo pasal, 18  UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64  KUHPidana.

Atas perbuatan terdakwa, JPU meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesr Rp 94 juta dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan apabila terakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 3 bulan.

“Meminta kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama Dua tahun,” kata Jaksa Asih dalam tuntutannya.

Usai persidangan, Dondin NaryasaAndang selaku PH terdakwa Darto  akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya. “Kita akan menyampaikan pembelaan dalam sidang berikutnya. Ditunda 2 minggu karena minggu depan hari libur,” kata Dondin.

Untuk diketahui. Kasus ini bermula pada tahun 2008 – 2010 lalu. Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, memperoleh dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM). Dana yang sedianya untuk program pinjaman bergulir atau Unit Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp 94 juta yang dikelola terdakwa selaku ketua PNPM tidak masuk kas PNPM.

Terbongkarnya kasus ini saat dilakukan pergantian pengurus baru PNPM Desa Paowan pada tahun 2010 lalu. Sodarto, selaku ketua PNPM yang lama tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus yang baru terkait dana bantuan PNPM. Kemudian hal ini dilaporkan oleh pengurus baru kepihak Kejaksaan. Setelah dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, diketahui dana pinjaman itu sudah dikembalikan ke kas PNPM oleh peminjam. Namun saat dilakukan pergantian pengurus dana kas PNPM itu masih kosong. (komang)

Read More

Korupsi ADD Mojokerto 118 Juta, Kades Cepokolino Diadili Di Pengadilan Tipikor

Foto 3 : Terdakwa Hayuu Ache dan Achmadi

KABARPROGRESIF.COM : Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kepala Desa  bersama stafnya selaku Kaur Keuangan Desa Cepokolino, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, diadili di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Selasa (19/5)

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Bandung Suhermoyo, digelar diruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri (PN) Suarabaya, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Mojokerto. Kedua terdakwa Achmadi Bin Mokh. Said (Kades) dan Hayyu Ache (Kaur Keuangan Desa) tanpa  didampingi Penasehat Hukum (PH)nya.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Novan dan Jaksa Rahmat dalam persidangan menyatakan bahwa, terdakwa I, Hayyu Ache dan terdakwa II, Achmadi Bin Mokh. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam pasal, pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Jaksa, perbuatan kedua terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp 118.844.350 rupiah, semasa terdakwa I menjabat Kaur Keuangan dan terdakwa II sebagai Kepala Desa. Ketika itu Desa Cepokolino, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto menerima dana ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto.

Jaksa menguraikan, Setelah dana ADD tersebut dicairkan, seharusnya bendahara Desa sekaligus bendahara ADD, memasukkan atau  mencatat dana tersebut ke dalam  Buku Kas Desa. Sehingga, tim pelaksana ADD dapat menggunakan dana tersbut sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat oleh tim pelaksana dana ADD yang diketahui oleh terdakwa selaku Kades dan penanggung jawab ADD sekaligus membuat LPJ.

Namun dalam pelaksanaanya, setelah dana tersbut dicairkan oleh terdakwa I, Hayyu Ache, tidak memberitahukan / melaporkan kepada ketua tim pelaksana ADD, Pitono. Sehingga, Pitono tidak mengetahui apakah dana ADD dan PAK telah dicairkan. Bahkan terdakwa I, tidak mencatatkan uang tersebut ke buku Kas Desa. Melainkan dinikmatinya sendiri atas sepengetahuan terdakwa II.

Usai persidangan. Saat ditemui Progresif terkait terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam persidangan, Jaksa Novan dan Rahmat mengatakan masaih menunggu penunjukkan Ketua Majelis. “Ini Prodeo. Jadi masih menunggu Penunjukkan dari Ketua Majelis. Jadi untuk sidang berikutnya, terdakwa sudah didampingi Penasehat Hukum,” kata Jaksa Novan.

Untuk dikeathui. Kasus ini bermula pada tahun 2011 lalu. Desa Cepokolimo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto,  mendapat dana ADD dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahap I sebesar Rp 29.582.000 dan tahap ke II, sebesar 29.582.000 . sehingga total dana ADD tahun 2011 sebesar 59.164.000

Selain mendapatkan dana ADD tauhun 2011, Desa Cekopolino juga mendapatkan tambahan dana ADD berupa dana PAK tahun 2011 sebesar Rp 7.554.000. Pada tahun 2012, Desa Cekopolino juga mendapat dana ADD tahap I dan II masing-masing Rp 35.402.500, sehingga total dana ADD tahun 2012 sebesar Rp 70.805.000

Dan selanjutnya, terdakwa II, Achmadi Bin Mokh. Said, selaku Kepala Desa Cepokolino sekaligus penanggung jawab ADD menandatangani dan mengajukan permohonan pencairan dana ADD TA 2011 untuk  tahap I sebesar 50% dengan nomor 400/17/416-317.11/2011, tanggal 4 Juli 2011 kepada Bupati melalui Camat Pacet, dengan melampirkan diantaranya, Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I dan ke II sebesar 100%  dan rencana penggunaan dana (RPD) tahap I 50%, yang ditandatangani Pitono selaku Ketua tim Pelaksana ADD  yang diketahui Kades.

Terdakwa juga menandatangani  dan mengajukan permohonan pencairan tahap ke II dana ADD tahun 2011 sebesar 100% dengan nomor : 400/17/416-317.11/2011, tanggal 5 Desember 2011, kepada Bupati melalui Camat Pacet dengan cara pengajuan pencairan dana ADD tahap I tahun 2011.

Tidak hanya itu, terdakwa juga menandatangani dan mengajukan permohonan pencairan dana ADD tambahan TA 2011 nomor : 400/57/416-317.07/2011, tanggal 26 Desember 2011, kepada Bupati melalui Camat Pacet juga dengan cara pengajuan pencairan dana ADD tahap I tahun 2011.

Setelah dana ADD tersebut dicairkan, seharusnya bendahara Desa sekaligus bendahara ADD, memasukkan / mencatat dana tersebut ke dalam  Buku Kas Desa. Sehingga, tim pelaksana ADD dapat menggunakan dana tersbut sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat oleh tim pelaksana dana ADD yang diketahui oleh terdakwa selaku Kades dan penanggung jawab ADD sekaligus membuat LPJ.

Namun dalam pelaksanaanya, setelah dana tersbut dicairkan oleh terdakwa I, I Hayyu Ache, tidak memberitahukan / melaporkan kepada ketua tim pelaksana ADD, Pitono. Sehingga, Pitono tidak mengetahui apakah dana ADD dan PAK telah dicairkan. Bahkan terdakwa I, tidak mencatatkan uang tersebut ke buku Kas Desa. Melainkan dinikmatinya sendiri atas sepengetahuan terdakwa II.

Sehingga ada beberapa kegiatan dalam rencana penggunaan dana (RPD) ADD TA 2011 tahap I dan ke II yang tidak dilaksanakan, dan penggunaan dananya dialihkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan  RPD TA 2011 tahap I yang tidak dilaksanakan diantaranya, Pembangunan Prasarana Sosial, Pembangunan Prasarana Kesehatan, Biaya penunjang pemberadayaan anak (TK TPQ), Operasional LPM,  Biaya penunjang pemberadayaan Linmas atau Hansip dan Biaya pembangunan pisik.

Kegiatan  RPD TA 2011 tahap II yang tidak dilaksanakan diantaranya, biaya operasional BPD, Pembangunan Prasarana Sosial, Pembangunan Prasarana Kesehatan, Biaya penunjang pemberadayaan Linmas atau Hansip, operasional LPM, Biaya penunjang pemberadayaan anak (TK TPQ) dan pembangunan fisik.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sebesar Rp 118.844.350 rupiah, sebagaimana hasil audit BPKP Jawa Timur No : SR-2225/PW13/5/2013, tanggal 31 Oktober 2013

Kedua Terdakwa ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. (komang)

Read More

KOLONEL MARINIR PURWADI JABAT KEPALA STAF PASMAR-1

KABARPROGRESIF.COM : Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso melantik Kolonel Marinir Purwadi sebagai Kepala Staf Pasmar-1 dalam upacara serah terima jabatan Kepala Staf Pasmar-1 di ruang rapat Markas Komando Pasmar-1 Gedangan, Sidoarjo, Senin (19/05/2014).

Mantan Asisten Operasi Komandan Korps Marinir itu dilantik sebagai Kepala Staf Pasmar-1 menggantikan Kolonel Marinir Bambang Suryo Aji yang akan menempati jabatan baru sebagai Wakil Komandan Lantamal VI Makassar.

Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 mengatakan serah terima jabatan merupakan wujud dari tuntutan dinamika organisasi yang memiliki makna penting bagi kesinambungan kepemimpinan dalam melaksanakan pembinaan personel dijajaran Pasmar-1 sesuai dengan peran, tugas dan fungsi yang diembannya. Selain itu, serah terima jabatan merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan serta kesempatan yang diberikan pimpinan Korps Marinir kepada perwira terpilih untuk mengembangkan kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan konsepsional dalam membina dan membangun Korps Marinir, dengan harapan dapat tercipta suasana baru di lingkungan organisasi yang akan memberikan peningkatan serta penyegaran sehingga akan muncul ide dan pemikiran yang segar, inovatif serta antisipatif agar roda organisasi dapat berjalan pada kondisi yang lebih baik dalam menyongsong tugas-tugas yang semakin besar dan kompleks.

Jabatan Kepala Staf Pasmar-1, lanjutnya, pada prinsipnya merupakan pembantu dan penasehat utama Komandan Pasmar-1 dalam mengkoordinasikan, membina dan mengoptimalkan unsur-unsur pembantu pimpinan serta unsur pelaksana pembinaan sehingga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendinamisir kegiatan sekaligus mewujudkan terpenuhinya azas efisiensi dan efektifitas serta terpeliharanya tertib administrasi dan tertib hukum guna memacu kinerja dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan anggaran Pasmar-1.

“Bagi Kepala Staf Pasmar-1 dibutuhkan kepekaan dan kejelian dalam menangkap fenomena serta aspirasi yang berkembang, untuk dianalisis dan kemudian dapat diformulasikan sebagai saran kepada Komandan Pasmar-1 dalam penindaklanjutan secara progresif dan antisipatif, sehinga mampu menangkap dan menjabarkan esensi dan arahan kebijakan pimpinan secara komprehensif, holistik dan integral,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Brigjen TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso atas nama pribadi dan Komandan Pasmar-1 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Marinir Bambang Suryo Aji atas segala usaha dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kepala Staf Pasmar-1 serta selamat bertugas ditempat yang baru sebagai Wadan Lantamal VI Makassar, kepada Kolonel Marinir Purwadi, Komandan Pasmar-1 mengucapkan selamat datang di Pasmar-1 dan selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Staf Pasmar-1.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, Komandan Menart-1 Mar Kolonel Marinir M. Nadir, Komandan Menbanpur-1 Marinir Letkol Mar Iwan Hermawan, Komandan Menkav-1 Mar Letkol Mar Herkulanus Herry Sintarto, Para Komandan Satlak dan perwira dijajaran Pasmar-1.(*/arf)

Read More

BNNP JATIM PENYULUHAN DI KODAM V/BRAWIJAYA

KABARPROGRESIF.COM : Tidak hanya warga masyarakat sipil yang menjadi target peredaran Narkoba, saat ini kalangan militer juga menjadi sasaran empuk bandar dalam memasarkan barang haram ini, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jatim melakukan sosialisasi bahaya Narkoba kepada prajurit Kodam V/Brawijaya.

Sosialisasi penyuluhan bahaya Narkoba oleh BNNP Jatim dibuka oleh Staf ahli Kodam V/Brawijaya Kolonel Arh J. Payung yang dilaksanakan pada hari Senin (19/5) di Aula Kodam V/Brawijaya.

Dalam sambutan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko yang di bacakan oleh Kolonel Arh J. Payung menyampaikan tentang pengertian, jenis, bahaya, dan dampak negatif Narkoba. Dalam sambutan tersebut diharapkan prajurit TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya harus bisa membentengi diri dari pengaruh penggunaan Narkoba dengan cara meningkatkan kepercayaan diri.

Dengan sikap percaya diri kita akan dapat memecahkan masalah, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain dan meningkatkan hubungan antar sesama. Sehingga tidak akan lari ke Narkoba ketika menghadapi berbagai masalah. Dan kita akan terhindar dari perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun satuan.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba dihadiri oleh Brigjen Pol Drs. Iwan A. Ibrahim Kepala BNNP Jatim dan Moch. Arifin, M.Ag sebagai narasumber dari BNNP Jatim.

Sementara prajurit Kodam V/Brawijaya yang hadir terlihat antusias menyimak penyuluhan yang dilakukan  BNNP  Jatim. Diharapkan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dapat disebarluaskan ke seluruh elemen masyarakat termasuk di kalangan keluarga prajurit Kodam V/Brawijaya.

Sosialisasi dan penyuluhan Narkoba ini diakhiri dengan tes urine prajurit Kodam V/Brawijaya.(*/arf)

Read More

Korupsi Dana Hibah 180 Juta , Mantan Kades Sooka Pacitan Segera Diadili

KABARPROGRESIF.COM : Kebijakan pejabat penyelengara negara dalam penggunaan dana APBD/APBN harus berpijak pada aturan dan perundang-udangan yang berlau. Bila tidak, maka nasibnya akan dijerat degan Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Seperti nasib mantan Kepala Desa (Kades)  Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yang diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi dana hibah APBD Propinsi Jawa Jimur yang merugikan negara sebesar Rp 180 juta pada tahun 2010 lalu.

Aris Rahmanto (44), mantan Kades ini tidak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa menjabat sebagai Kades, setelah Kejaksaan negeri (Kejari) Pacitan melimpahkan kasus perkaranya ke Pengadilan Tikor.

Hal itu diungkapkan Panmud Tipikor, Siti Karijatun saat ditemui  KABARPROGRESIF.COM diruang kerjanya, Senin (18/5). “Ada Tiga perkara yang baru dilimpahkan. Semuanya dari daerah. Satu dari Pacitan dan Dua dari Pamekasan. Baru kemarin dilimpahkan, jadi kalau jadwalnya masih menunggu penetapan Ketua,” ujar Siti.

Kasus ini bermula pada tahun 2010 lalu. Saat itu Pemprop Jatim merealisasikan belanja hibah APBD Tahun Anggaran (TA) 2010, Biro keuangan Sekdaprop. Jatim mengalokasikan dana pada pos belanja untuk menunjang stablitas daerah dengan kode rekening 5.1.4.05.011 kepada 7 Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 1.150.000.000, berdasarkan keputusan Gubernur Jatim No. 188/483/KPTS/013/2010, tanggal 5 Oktober 2010 tentang lembaga penerima hibah yang dibebankan pada belanja hibah untuk penunjng stablitas daerah yang diverivikasi Biro Administrasi Pembangunan Sekdaprop. Jatim tahap XIII TA 2010.

Sebelum merealisasi dana belanja hibah tersebut, pada sekitar Juli 2010, Taufik, selaku Kasubag TU bagian pembangunan Program di Biro Administrasi Pembangunan Sekdaprop. Jatim, memberitahukan kepada terdakwa Aris, Kades sekaligus Koordintor lapangan di Kab. Pacitan tentang adanya dana belanja hibah dari APBD Prov. Jatim tersebut berikut persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan pengurusnya.

Kemudian Pokmas mengajukan proposal tentang usulan kegiatan/pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua Pokmas dengan mengetahui Kades dan ditujukan kepaada Gubernur Jatim.

Terdakwa Aris menyampaikan informasi tersebut kepada Suhardi, selaku Kades Gondang dan Sugito, (Kades Mujing). Dalam kesempatan tersebut, terdakwa juga menyampaikan jika setelah dilakukan pencairan dana bantuan hibah dari Gubernur, terdakwa akan melakukan pemotongan untuk diberikan kepada orang (pegawai) Pemprov. Namun saat itu terdakwa tidak menyebutkan nama dan besar dana yang akan dipotong oleh terdakwa.

Dari informasi yang dismpaikan terdakwa, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Pokmas dimasing-masing Desa yaitu, Pokmas Hargosari, Desa Gondang, Kec. Nawangan dengan ketua Pokmas, Tiling Kustono. Setelah terbentuk Pokmas Hargosari, Suhardi bersama Tiling Kustono dan Sutrisno (Bendahara Pokmas Hargosari) menyusun proposal usulan lokasi program rabat jalan poros Desa Gondang, dengan anggaran sebesar Rp 200 juta. proposal tersebut ditandatangani ketua Pokmas dan Kades Gondang.

Untuk Desa Mujing, Kec. Nawangan dibentuk Pokmas Margo Rahayu,  dengan ketua, Sarif. Kemudian Sugito bersama Sarif dan Mukaroh (Bendahara Pokmas Margo Rahayu) menyusun proposal usulan lokasi program rabat jalan poros Desa Mujing, dengan anggaran sebesar Rp 200 juta. proposal tersebut ditandatangani ketua Pokmas dan Kades Mujing.

Proposal dari kedua Desa tersebut kemudian disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekdaprop Jatim oleh terdakwa Aris Rahmanto bersama ketua Pokmas masing-masing. Proposal tersebut diverifikasi awal 0% yang menyangkut kebenaran proposal, keberadaan lokasi, kegiatan dan keberadaan Pokmas oleh Taufik selaku Kasubag TU bagian pembangunan Program di Biro Administrasi Pembangunan Sekdaprop Jatim. kemudian dilakukan survey kelokasi rencana pembangunan rabat jalan di wilayah Desa Piton, oleh Tinton Hariyadi, Staf bagian pengembangan program. Dari hasil verifikasi dan survey tersebut, dituangkan dalam berita acara verifikasi pengajuan bantuan dan berita acara peninjauan lokasi bantuan sosial penunjang program pembangunan pada tanggal 2-3 Oktber 2010

Setelah proposal tersebut disetujui gubernur Jatim berdasarkan SK Gubernur Jarim No. 188/483/KPTS/013/2010, tnggal 5 Oktober 2010. Dengan mengucurkan dana bantuan hibah untuk masing-masing Desa sebesar Rp 200 juta. Kemudian, terdakwa Aris Rahmanto menghubungi Kades Mujing dan Kades Gondang dan menyampaikan agar ketua Pokmas membuka rekening di Bank Jatim Pacitan atas nama Pokmas masing-masing sebagai kelengkapan persyaratan pencairan dana.

Dalam naskah perjanjian hiba daerah (NPHD) yang ditandatangani ketua Pokmas Hargosari menyatakan bahwa, pihak kesatu Kepala Biro AP yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jatim, memberikan hibah daerah kepada pihka kedua Tiling Kustono yang bertindak untuk dan atas nama Pokmas Hargosari berupa uang sebesar Rp 200 juta, yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan beanja daerah Prov. Jatim TA 2010 dengan dua tahap masing-masing Rp 100 juta. dan untuk pencairan taha ke dua setelah pelaksanaan konstruksi mencapai 30% dengan bukti laporan pertanggungjawaban dan dilengkapi dengan buikti-bukti penggunaan dan hibah.

Dalam pelaksanaannya, ternyata rincian penggunaan dana hibah, kwitansi dan nota yang dilanpirkan dalam LPJ Pokmas Hargosari dan Pokmas Margo Rahayu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pembelanjaan yang ada. Melainkan hanya disesuaikan dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang terdapat di proposal. Sehingga terdapat penyimpangan sebesar Rp 180 juta.

Sehingga perbuatan terdakwa Aris Rahmanto bersama-sama dengan saksi Suhardi (Kades Gondang), Tiling Kustono, Sutrisno, Sugito (Kades Mujing), Sarif dan Mukaror bertentangan dengan ketentuan Prespres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal (5) pasal (6) huruf (a, f, g dan h). PP RI No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal, 61 ayat (1). Permendagri No 13/2006 tentang pedoaman pengelolaan keuangan daerah pasal, 4 ayat (1 dan 2) dan pasal, 132 ayat (1). Peraturan Gubernur Jatim No. 29/2010 tanggal 12 April 2010 tentang pedoman teknis pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Prov. Jatim pasal, 12 ayat (1,2,5 dan 6).

Atas perbuatan terdakwa Aris Rahmanto bersama-sama dengan saksi Suhardi (Kades Gondang), Tiling Kustono, Sutrisno, Sugito (Kades Mujing), Sarif dan Mukaror, diancam pidana dalam pasal, 2 ayat (1) dan pasal 3  jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal, 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. (Komang))

Read More

Danrem 081/DSJ resmikan Gedung baru Panti Asuhan Putra-putra ABRI

KABARPROGRESIF.COM : Madiun, Komandan Korem 081/DSJ  Kolonel Inf Widodo Iryansyah, S. Sos. MM di dampingi Kasrem 081/DSJ, Kasi Log, Kasi Pers  Rem 081/DSJ dan para Donatur meresmikan gedung baru Panti Asuhan Putra-putra ABRI yang berada di Jln. Kemiri Kotan Madiun, peresmian gedung baru ini diharapkan mampu memberi pelayanan terbaik bagi anak-anak panti untuk belajar dan melatih diri, sebab dipanti selain ada tambahan gedung baru juga disediakan tempat untuk belajar tentang budidaya ikan lele dan nila, penangkaran burung perkutut serta jalak yang ada dihalaman belakang panti asuhan.Sabtu(17/05).

Dalam sambutannya Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf Widodo Iryansyah, S.Sos. MM. memanjatkan puja dan puji syukur atas karunia Allah SWT atas berdirinya Gedung baru Panti Asuhan Putra-putra ABRI dan ucapan penghargaan kepada para donator dan para dermawan. harapan Komandan Korem 081/DSJ agar gedung panti ini membawa sebesar-besarnya maanfaat bagi anak-anak panti. Seperti kita pahami bersama bahwa, yayasan panti asuhan pada hakekatnya memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat bersilaturami. Sebagai tempat ibadah, yayasan panti asuhan digunakan untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan, karena disinilah orang bisa menyalurkan amalnya serta niatnya untuk membantu sesama yang dapat dilaksanakan secara damai dan sejuk. Dengan demikian, yayasan panti asuhan bukan hanya sekedar bangunan fisik yang bersifat duniawi, tetapi merupakan perwujudan apiritual bagi umat manusia, sehingga harus ditempatkan sesuai peran dan fungsinya secara selaras dan proposional, serta senantiasa kita jaga kesuciannya. Selanjutnya sebagai tempat bersilahturahmi maka yayasan panti asuhan menjadi wahana yang sangat tepat untuk memperkokoh persaudaraan dan meningkatkan intensitas komunikasi antar sesama umat manusia. Oleh karenanya, mari kita makmurkan tempat ini, dalam rangka mempererat hubungan silahturahmi dan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam peresmian ini Komandan Korem 081/DSJ juga berpesan kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Putra-putra ABRI agar para asuhannya di asup dengan asupan gizi yang bagus yang memenuhi kecukupan 4 sehat 5 sempurna. Dimana gizi sangatlah penting bagi perkembangan para anak-anak panti asuhan sebagai  generasi  penerus bangsa.  Panti Asuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yang memberikan makan dan minum setiap hari serta membiayai pendidikan mereka, akan tetapi sangat berperan penting yakni sebagai pelayan alternatif yang menggantikan fungsi keluarga yang kehilangan peranannya, agar fungsi keluarga tersebut dapat dilanjutkan dan diusahakan, sehingga gangguan keluarga tersebut dapat diatasi semaksimal mungkin dan anak akan merasa hidup dalam lingkungan keluarga sendiri.

Prosesi peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf Widodo Iryansyah, S.Sos. MM. serta pemotongan pita oleh Bpk. Danang sebagai donator serta pemotongan tumpeng oleh Komandan Korem 081/DSJ yang diberikan kepada salah satu anak panti asuhan Supriyatin Klas II SMK Antariksa dilanjutkan dengan syukuran.(Penrem081). (*/arf)

Read More

Tolak Penutupan Dolly, Warga Tantang Walikota

KABARPROGRESIF.COM : Setelah menyatakan siap menghadang penutupan lokalisasi Dolly, Wakil Walikota Surabaya Wisnhu Sakti Buana dipanggil Walikota Tri Rismharini. Setelah menjelaskan kepada walikota, Whisnu mendapat mandat untuk melakukan mediasi kepada warga Dolly dan Jarak. Semalam (16/5), pertemuan wawali dengan warga digelar di Balai RW XI Kelurahan Putat Jaya (Lokalisasi Jarak), sekitar pukul 19.40 Wib. Meski begitu, warga tetap menolak penutupan Dolly pada 19 Juni mendatang.

Warga menilai penutupan Dolly oleh Pemkot bukan solusi yang tepat. "Warga tetap akan melawan dengan rencana Pemkot, karena ini aspirasi yang disampaikan dan diinginkan warga," ujar Teguh, Ketua RT 01 RW 11 Kelurahan Putat Jaya.

Kalau lokalisasi ditutup, lanjutnya, roda perekonomian warga akan terhenti. "Kalau di wilayah lain lokalisasi bisa ditutup, itu karena jumlah PSK-nya sudah berkurang dan lebih sedikit dibanding warganya. Dengan kondisi itu, maka mereka tutup sendiri, bukan ditutup Walikota, itu tidak benar," kata Teguh.

Heri, tokoh warga Dolly mengatakan, kalau Walikota ingin menutup Dolly, harusnya Walikota turun langsung menemui warga di Dolly. "Walikota jangan tebang pilih dalam menertibkan lokalisasi, tapi harus tegas, kalau mau menertibkan lokalisasi, Walikota harus menertibkan dulu lokalisasi yang terselubung di beberapa hotel di Surabaya," tandas Heri.

Selain itu, warga juga meneriakkan akan terus melakukan perlawanan jika Pemkot tetap bersih keras melakukan penutupan. Bahkan, hingga pertumpahan darah terjadi, semua warga siap melakukannya. Warga mengklaim telah didukung oleh seluruh elemen buruh dan mahasiswa yang ada di Jawa Timur. "Kami juga akan terus mengontrol pelatihan-pelatihan 'abal abal' yang dilakukan Pemkot. Karena yang kami dengar, uang yang sudah dikeluarkan Kementrian Sosial untuk pelatihan di sini bernilai miliaran rupiah. Jangan sangka kami tinggal diam. Kami sudah melaporkannya ke KPK atas anggaran tersebut," ungkap salah satu anggota FKL (Forum Komunikasi Lokalisasi).

Melihat respon warga Dolly, Whisnu Sakti bisa memaklumi. "Beberapa hari lalu saya mengeluarkan statement bahwa saya akan menentang penutupan. Ini saya lakukan karena saya sudah nggak kuat atas jeritan masyarakat lokalisasi yang ternyata sama sekali belum pernah ditampung secara langsung," ungkapnya.

Tak hanya itu, wawali juga menceritakan sebenarnya tangungjawab Pemkot adalah warga Kota Surabaya yang terkena dampak penutupan. Dirinya mengungkapkan fakta mengejutkan. Yakni, ternyata Pemkot selama ini belum secara resmi bertemu dengan warga. "Kemarin langsung saya sampaikan ke Bu Wali bahwa prosesnya ini sangat arogan. Dan sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa prosesnya yang tolak, bukan penutupannya," tambah Wawali.

Wawali juga bercerita jika ternyata Asisten IV yang selama ini diberikan tanggungjawab oleh Walikota untuk mendata warga terdampak atas penutupan sama sekali belum bertatap muka dengan warga. Bahkan saat dipanggil Walikota, asisten IV hanya menyebut ada 350 warga terdampak. Itu pun data yang didapat dari data yang disetor oleh Lurah dan RT RT nya. "Itu kan jumlah yang mustahil. Padahal dari pendataan awal yang saya terima, ada 1500 KK terdampak dari 5 RW. Dan setelah Bu Wali memberikan mandat kepada saya untuk melalukan mediasi di lima titik nantinya. Semua elemen harus hadir secara lengkap. Selain itu, Saya akan memperjuangkan agar Pemkot bisa memberikan jaminan penghasilan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan penghasilannya sekarang," papar Wawali.

Selain Wawali, dalam mediasi semalam, hadir pula Ketua FKL (Forum Komunikasi Lokalisasi) RW XI, Joko, Camat Sawahan, Muslim, Kadisnaker Kota Surabaya, Dwi Purnomo yang juga mantan Camat Sawahan serta Ketua RW XI, Sutohari. Bahkan semua warga RW XI yang terdiri dari warga biasa, pemilik wisma, mucikari bahkan PSK juga memadati balai RW. (*/arf)

Read More

Bakal lakukan pertukaran Kadet, Lantamal V siap terima kunjungan kapal latih China

 

KABARPROGRESIF.COM : Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya, Laksamana Pertama Sumadi, S.Sos, didampingi Asisten Operasi Kolonel Laut (P) Retarto Setyo Warsongko dan Asisten Intelijen Kolonel Laut (T) Widyanto Pudyo Purnomo, menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Republik Rakyat China (RRC) untuk Indonesia, Kolonel Ludali, di Mako Lantamal V, Jumat (16/5/2014) .

Kolonel Ludali menyampaikan maksud kedatangan Athan China di Mako Lantamal V itu terkait rencana kedatangan Kapal latih Zhengho yang membawa taruna Akademi Angkatan Laut China dan akan berada di Surabaya selama beberapa hari.
Komandan kapal latih Zhengho akan melaksanakan Courtesey Call (CC) Komandan Lantamal V sedangkan ABK dan Taruna akan melaksanakan kunjungan ke Akademi Angkatan Laut (AAL Bumimoro Surabaya), olah raga bersama dan pertukaran Kadet serta Open Ship/Coctail Party.

Komandan Lantamal V menyambut baik rencana kedatangan Kapal latih Zhengho kali ini dan berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antara TNI AL dengan Angkatan Laut Republik Rakyat China yang sudah berlangsung baik sejak lama. “Lantamal V siap memberi dukungan penuh terhadap Kapal latih Zhengho dan para personelnya selama melaksanakan kunjungan di Surabaya,” tegas Laksamana Pertama Sumardi.(*/arf)

Read More

Laskar Merah Putih Minta Pemkot Surabaya Tutup Karaoke Qube

KABARPROGRESIF.COM : Wakil Ketua Umum Laskar Merah Putih, Osama Cholid meminta Pemkot Surabaya tidak tebang pilih dalam menutup tempat maksiat dan hiburan malam. Utamanya yang tidak berijin dan juga diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

Seperti salah satu tempat hiburan yang perlu ditertibkan adalah Karaoke Qube di Embong Malang.

Karena tempat hiburan malam itu menurut Cholid Osama perlu mendapatkan atensi tegas dari Pemkot."Mestinya Pemkot segera menutup tempat itu. Karena diduga kuat tidak berijin dan dijadikan tempat untuk transaksi narkoba," tegas Cholid kepada wartawan, Kamis (15/5/2014)

Selain itu Cholid juga mempertanyakan kenapa hingga saat ini Pemkot terkesan membiarkan tempat itu beroperasi. Padahal untuk sisi lain, tempat-tempat hiburan yang bermasalah langsung disikat. "Kalau karaoke Qube ini terkesan didiamkan saja. padahal banyak kesalahan, jadi jangan tebang pilih, kalau memang untuk menertipkan, ya ditertibkan semua," tandasnya.

Masih menurut Cholid, pihaknya juga mempertanyakan sikap tegas Walikota Tri Rismaharini yang ngotot menutup Dolly ditutup, namun untuk tempat-tempat hiburan kecil yang melanggar Perda sama seklai tidak diberikan sanksi. "Harusnya Bu Risma juga bersikap sama terhadap Qube. Yakni menertibkan dan kalau perlu menutup bila memang tempat itu tidak memiliki ijin," ungkapnya.

Ditanya apa langkah yang akan dilakukan bila Pemkot ternyata tidak merespon aspirasi Laskar Merah Putih, Cholid menegaskan pihaknya tidak segan-segan untuk turun ke jalan agar aspirasinya direspon.

"Kami hanya menginginkan keadilan. Kalau yang namanya maksiat ya semua tempat maksiat harus ditertibkan. Kalau melanggar ijin, maka semua yang melanggar juga harus ditertibkan," terangnya.

Ditambahkan pihaknya akan terus mengoreksi kebijakan pemkot dan kepolisian. "Kita berikan waktu untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Banyak tempat maksiat lainnya yang tetap dibiarkan buka serta beroperasi. Silakan orang atau pihak yang tersakiti atau diperlakukan tidak adil bergabung bersama kami," tandasnya. [*/arf]

Read More