MAYOR MARINIR ERNESTA ARDEND BRAHMANA JABAT DANYONMARHANLAN VI MAKASSAR

KABARPROGRESIF.COM : Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso memimpin serah terima jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makassar, di lapangan apel Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jumat (11/07/2014).

Jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makassar diserahterimakan dari pejabat lama Letkol Marinir Andi Sultan Alimuddin kepada pejabat baru Mayor Marinir Ernesta Ardend Brahmana yang sebelumnya menjabat sebagai Paspers Brigif-2 Mar, sedangkan Letkol Marinir Andi Sultan Alimuddin akan menempati jabatan baru sebagai Danden 3 Grup C Paspampres.

Dalam amanatnya Komandan Pasmar-1 mengatakan, serah terima jabatan dilingkungan TNI AL/Korps Marinir merupakan suatu proses rotasi alami dan akan terus dilaksanakan, ini merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi guna memberikan kesempatan sekaligus peluang bagi Perwira terpilih untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kinerjanya yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan, sehingga akan muncul pemikiran baru, daya kreatifitas dan langkah yang efektif serta efisien dalam mengatasi segala kendala yang ada di Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makassar.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makasar, lanjutnya, merupakan Satuan pelaksana Pasmar-1 yang bertugas membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan Pangkalan Utama Angkatan Laut di wilayah Lantamal VI Makassar, pembinaan Satuan Yonmarhanlan VI Makassar merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Lantamal VI Makassar. Kondisi tersebut harus dicermati dan dipahami oleh seorang Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI, sehingga  dalam pembinaan Satuannya dengan memanfaatkan kearifan lokal harus pandai berkomunikasi, baik dengan Pasmar-1, Lantamal VI Makassar, maupun satuan TNI/Polri serta masyarakat setempat sehingga mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan yang dapat mendukung tugas Yonmarhanlan di wilayah Lantamal VI Makassar.

Diakhir amanatnya Komandan Pasmar-1 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Marinir Andi Sultan Alimuddin atas segala usaha dan pengabdian saudara selama menjabat Danyonmarhanlan VI Makassar, serta kepada Mayor Marinir Ernesta Ardend Brahmana, Komandan Pasmar-1 mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas sebagai Danyonmarhanlan VI Makassar yang baru.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, para Asisten Pasmar-1, para Dankolak/Satlak Pasmar-1, serta para pejabat teras dijajaran Pasmar-1. (*/arf)

Read More

Peduli Palestina, Relawan Jokowi-JK di Surabaya Bakar Bendera Israel

KABARPROGRESIF.COM : Aksi keprihatinan juga ditunjukkan pendukung Jokowi-JK terhadap agresi Israel di Gaza Palestina. Puluhan Relawan Jokowi-JK Jawa Timur ini selain menggelar orasi, mereka juga membakar bendera Israel.

"Agresi ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian. Tidak hanya perempuan dan laki-laki saja, tapi anak-anak ikut menjadi korban," kata Abdul Ghoni koordinator lapangan di sela-sela aksinya di depan Posko Relawan Jokowi-JK Jawa Timur, Jalan Gayungsari, Surabaya, Jumat (11/7/2014).

Dalam aksinya, mereka menggelar orasi yang mengutuk agresi militer Israek ke Gaza Palestina, yang menyebabkan korban jiwa baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak.

Massa juga mengenakan ikat kepala yang bertuliskan 'Save Gaza'. Selain itu, juga digelar teatrikal yang melibatkan anak-anak. Teratrikal tersebut menggambarkan suasana duka banyaknya korban perang.

Abdul Ghoni berharap, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, mampu bersikap tegas dan mengutuk agresi militer zionis Israel ke Palestina.

"Saya yakin Pak Jokowi bersikap proaktif melalui diplomasi untuk mengakhiri agresi," tuturnya sambil menyerukan, masyarakat seluruh Indonesia juga turut mendukung kemerdekaan Palestina. Karena Palestina memiliki catatan hubungan baik dengan Indonesia sebelum Indonesia merdeka.

"Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 bawah, Kemerdekaan adalah hak segala bangsa," tandasnya. (*/arf)

Read More

45 Mortir Aktif Ditemukan di Gudang Penimbunan Besi Tua

KABARPROGRESIF.COM : Sebanyak 45 mortir aktif ditemukan di sebuah gudang penimbunan besi tua di Jalan Benteng Miring 3, Semampir. Puluhan bahan peledak tersebut langsung dievakuasi oleh tim Jihandak.

"Iya, ada penemuan 45 buah mortir di Semampir," kata Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar kepada wartawan, Sabtu (12/7/2014).

Sayangnya Lily belum mengetahui dengan detil adanya penemuan tersebut. Menurut Ruslan, warga sekitar, Puluhan mortir aktif tersebut ditemukan oleh salah satu pekerja gudang besi tua tersebut. Takut ada apa-apa, pekerja itu lalu melapor ke rekan-rekannya yang lain yang meneruskannya ke polisi.

"Barang (mortir) itu sebenarnya datang dari Timika, Papua dan hendak dikirim ke pabrik peleburan besi, tetapi ditolak. Karena itu masih teronggok di gudang ini," ujar Ruslan.

Sayangnya pria 37 tahun itu tak tahu siapa pemilik gudang tersebut. Mortir itu sendiri cukup panjang dan besar dengan panjang sekitar 30 cm dan berdiameter 10 cm. Meski sudah kusam, namun mortir tersebut terbilang masih utuh.(arf)

Read More

Rumah Warga Tandes Roboh, Akibat Pengerjaan Box Culvert, Belum terima Ganti Rugi

KABARPROGRESIF.COM : Warga yang rumahnya ambruk akibat pengerjaan proyek box culvert mengaku sudah didatangi pihak kontraktor. Namun belum ada pembicaraan serius tentang ganti rugi.

"Tadi pagi sudah didatangi pihak kontraktor," kata Yunus, salah satu putra pemilik rumah yang ambruk, Sudarti, kepada detikcom, Jumat (11/7/2014).

Yunus menambahkan, pihak kontraktor sendiri berjanji akan memberikan ganti rugi. Tetapi pembicaraan ke arah itu belum ada karena belum semua korban rumah ambruk bisa ditemui.

Ali, salah satu putra pemilik rumah lain yang ambruk, Marsiadi, mengaku belum bertemu dengan pihak kontraktor. Pasalnya, dia dan keluarganya mengungsi sehingga tidak bisa bertemu dengan pihak kontraktor.

Yang pasti, baik Yunus dan Ali, tetap meminta ganti rugi atas kerusakan yang dideritanya. Untuk nominal ganti rugi, mereka belum mengetahuinya karena harus dihitung dulu. "Yang pasti kami minta ganti rugi," tandas Ali.(*/arf)

Read More

Isi Kekosongan Jabatan, Pemkot Mutasi Pejabat

KABARPROGRESIF.COM : Supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya melakukan mutasi pejabat struktural, Jumat (11/7), di Graha Sawunggaling. Mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat lama sudah pensiun.

Ada 3 pejabat struktural yang menempati posisi baru. Diantaranya Sigit Sugarhosono dari Kepala Dinas Pertanian dimutasi melaksanakan tugas sebagai Inspektur. Posisi Kepala Dinas Pertanian digantikan Joestamadji sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menggantikan Joestamadji, Yusron Sumartono.

Sebanyak 147 pejabat struktural lainnya juga turut dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Surabaya tampak hadir. Hadir juga seluruh Kepala SKPD dan Camat.

Dalam sambutannya, Tri Rismaharini menyampaikan mutasi ini dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong. Hilangkan prasangka buruk dalam diri kita masing-masing. Karena, apa yang menurut kita baik, belum tentu dimata tuhan baik.

“Kita sebagai manusia punya keterbatasan pikiran dan nalar, yang penuh kekurangan dan kelemahan. Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Karena masyarakat sudah menunggu untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Selamat bertugas, yakinlah kalau kalian terpilih akan bermanfaat dan mengabdi kepada masyarakat,” pesannya.

Risma juga menambahkan dalam melakukan mutasi tidak ada nepotisme. Semua dilakukan secara professional melihat kinerja dan prestasi. Sebab, Kota Surabaya membutuhkan orang-orang yang mau menciptakan lingkungan kerja positif. Sehingga, mampu bersaing di dunia internasional.

“Kota Surabaya tidak hanya dikenal di Asia, sekarang Surabaya dikenal di Eropa. Sekali lagi saya mengajak saudara sekalin untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bedanya pejabat dan direktur adalah pejabat lebih punya tanggung jawab tinggi atas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan direktur hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan,” pungkasnya. (*/arf)

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Bazar Ramadan

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar kegiatan Bazar Ramadan selama bulan puasa tahun ini. Pelaksanaan Bazar Ramadan yang akan digelar di beberapa kawasan di Kota Surabaya ini bakal dimulai di Sentra Ikan Bulak (SIB), Kecamatan Bulak, Jumat (11/7) sore.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, untuk Ramadan tahun ini, kegiatan Bazar Ramadan akan digelar di 10 lokasi yang tersebar di berbagai kawasan di Surabaya. Menurutnya, setelah digelar di SIB, Bazar Ramadan akan digelar di lapangan futsal kenjeran, terminal Keputih Sukolilo, Sentra PKL Rusun Penjaringan Sari Rungkut, lapangan UPTD Dinas Pendidikan Mulyorejo, Sentra PKL Karah Jambangan, lapangan voli RW 4 Sukomanunggal, halaman gedung Pandan Sari, Griya Benowo Indah Pakal, dan SMPN 11 Kecamatan Semampir. Masing-masing lokasi akan digelar selama tiga hari.

“Intinya, melalui Bazar Ramadan ini, Pemkot memberikan kesempatan kepada pelaku UKM dan IKM  untuk memasarkan produk-produk mereka,” tegas Widodo Suryantoro.

Selain memasarkan produk UKM, Widodo menyebut pelaksanaan Bazar Ramadan juga memiliki peran penting dalam ikut me-stabilkan harga kebutuhan pokok dengan menyediakan komiditi yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Apalagi, seperti sudah menjadi siklus tahunan, ketika menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok seperti beras, gula dan telur, yang ikut terkerek naik. Situasi itu jelas tidak berpihak kepada masyarakat berekonomi lemah.

“Ada lima komoditi yang diintervensi oleh Pemkot. Yakni beras, gula, telur, minyak goring dan tepung Harapannya, masyarakat kecil dengan daya beli rendah, bisa terbantu dengan kegiatan Bazar Ramadan ini,” jelas Widodo.

Mantan Kepala Bagian Perekonomian Kota Surabaya ini menjelaskan, harga komoditi yang dijual di Bazar Ramadan, jauh lebih murah dari harga di pasaran. Ini karena Disperdagin Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak distributor. Dia mencontohkan, untuk harga gula, dipasaran umumnya di jual Rp 12.500 hingga Rp 13 ribu per kilogram, sementara di Bazar Ramadan dijual dengan harga Rp 9 ribu. Lalu untuk harga telor, di pasaran dijual dengan harga Rp 18.500 hingga Rp 19 ribu per kilogram, sedangkan di Bazar Ramadan dijual dengan harga Rp 16 ribu per kilogram.

“Interval harganya kan lumayan jauh. Karena kita menggandeng distributor, kalau di pasar kan harga eceran,” jelas Widodo.

Agar kegiatan Bazar Ramadan selama bulan puasa Ramadan tahun ini bisa tepat sasaran dalam artian benar-benar bisa dimanfaatkan oleh warga Surabaya yang memang membutuhkan, Disperdagin Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Harapannya, pihak kecamatan dan kelurahan bisa melakukan sosialisasi ke warga sehingga masyarakat yang masih memiliki daya beli rendah, bisa ikut menikmati  kegiatan tahunan ini.

Penentuan 10 lokasi sebagai tempat digelarnya Bazar Ramadan tersebut juga tidak sembarangan. Dalam hal ini, Disperdagin Kota Surabaya bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) untuk menentukan lokasi agar kegiatan ini bisa menyentuh sasaran.

“Kita penentuannya berdasarkan data skala wilayah yang diberikan Bapemas. Dari skala wilayah tersebut bisa diketahui, wilayah mana yang masyarakatnya benar-benar membutuhkan kegiatan Bazar Ramadan ini,” sambung Widodo.(*/arf)

Read More

Rebutan Tanah, Dua oknum TNI Terlibat Duel

KABARPROGRESIF.COM : Dua anggota TNI terlibat duel sengit di  Jl. Randu No. 20, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Surabaya, tepat nya di depan Puskesmas Sidotopo Wetan, Kamis (10/07/2014) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kedua oknum TNI tersebut adalah itu Sertu H dari anggota Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) dan Lettu SP dari Kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD).

Baca juga: Penyanyi dangdut disergap polisi saat sedang asyik nyabu dan Pemalsu surat tanah cuma dijadikan saksi

Informasi yang dihimpun lensaindonesia.com, perkelahian tersebut terjadi secara tiba-tiba. Saat itu, SP  terlihat sedang berdiri di tempat kejadian. Lantas H yang datang dan langsung menyerang menggunakan pisau, sehingga membuat SP mengalami luka di lengan kanannya.

Namun warga yang melihat kejadian tidak berani melerai karena mengetahui bahwa mereka oknum TNI, akhirnya warga memilih melapor ke Polsek Kenjeran.

Polisi yang mengetahui kejadian tersebut, langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan keduanya. SP langsung dibawa ke rumah sakit.

Menurut warga sekitar yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan, H dikenal sebagai tuan tanah dan sering menyerobot milik orang lain.

Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Lily Djafar saat dikonfirmasi, membenarkan telah mengamankan oknum TNI yang melakukan penganiayaan.

“Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, sementara seorang lainnya kami amankan,” kata Lily.

Menurut Lily pihaknya telah menyerahkan kasus ini, termasuk orang yang terlibat ke Garnisun Tetap (Gartap) III, karena keduanya merupakan anggota aktif (*/arf)

Read More

Pemkot Rekrut Warga Sekitar Lokalisasi

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyadari bahwa penutupan lokalisasi tidak hanya soal mengakhiri geliat bisnis prostitusi, tetapi juga ikut mencarikan solusi, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokalisasi yang terimbas dampak penutupan.  Upaya mencarikan solusi kepada warga terdampak itulah yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya pascadeklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni lalu.

Sudah ada puluhan warga terdampak yang diterima bekerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Beberapa dari mereka kini bekerja sebagai tenaga keamanan dan juga driver.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Dedy Sosialisto mengatakan, berdasar data dinsos, sudah ada 38 orang warga terdampak  yang kini dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di lingkup Pemkot Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Bakesbangpol Linmas) dan 14 orang lainnya di Dinsos. Beberapa dari mereka mulai masuk kerja pada awal Mei atau bahkan sebelum deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak.

“Sebenarnya ada 50 orang yang masuk data kami, tetapi baru jumlah itu yang masuk. Ada yang dari Dolly, Jarak, juga dari Krembangan dan Benowo. Sementara yang lainnya mungkin masih wait and see. Mungkin masih merasa tidak enak sama temannya karena kan masih ada yang pro-kontra menyikapi pengalihfungsian lokalisasi ini,” terangnya.

Dijelaskan Dedy, program alih fungsi dan wisma itu sudah menjadi pemikiran pemkot jauh sebelum penutupan. Menurutnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sudah menginstruksikan kepada masing-masing SKPD bahwa dalam hal penutupan lokalisasi, selain sasaran pokoknya para pekerja seks komersial (PSK), juga terkait masyarakat yang rentan dan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung. Menyikapi instruksi tersebut, dinsos selaku ujung tombak d lapangan, lantas melakukan sosialisasi dan beberapa kegiatan, serta verifikasi data para PSK, mucikari dan keluarga rentan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

Dedy mencontohkan tenaga Linmas yang bekerja di wilayah lokalisasi. Ada Linmas sampingan dan pokok. Adapun yang terkena dampak langsung adalah Linmas pokok. “Apabila lokalisasi ditutup, tentunya mereka tidak akan memiliki pekerjaan. Mereka inilah yang kemudian kita rekrut. Selain di Linmas, Pemkot juga menerima banyak permohonan untuk beralih profesi pada pekerjaan yang lebih baik. Seperti di Dinsos, ada yang menjadi sopir juga tenaga keamanan,” sambung Dedy.

Menurut Dedy, pihaknya mendapatkan informasi ada sekitar 600 masyarakat terdampak. Namun, pihaknya cukup kesulitan melakukan assessment. Padahal, jauh hari sebelumnya, Dinsos sudah mendapatkan tembusan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya untuk menyampaikan surat ke lurah dan camat barangkali ada warga di sekitar lokalisasi yang ingin mendapatkan pelatihan. Namun, dari Dinsos tidak bisa langsung tembus ke masyarakat.

“Itu yang membuat rencana kami kurang optimal. Barangkali dengan momen ini, bisa dilakukan sosialisasi kepada warga terdampak yang selama ini belum tertarik sehingga kami di SKPD bisa melaksanakan program yang kita siapkan,” ujarnya kepada para wartawan.

Salah satu warga terdampak yang kini bekerja di Pemkot Surabaya, Totok Basuki Rahmat, mengaku senang bisa beralih profesi. Menurut warga Krembangan yang lahir di daerah lokalisasi Dupak Bangunsari, pasca-penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, dirinya diterima bekerja sebagai tenaga outsourching di Dinsos Sosial Kota Surabaya dan ditempatkan di UPTD Keputih.

“Saya berterima kasih kepada Pemkot Surabaya karena dengan adanya penutupan lokalisasi, sangat banyak manfaat yang bisa dipetik. Di wilayah saya, di Dupak Bangunsari, adanya penutupan membuat kawasan Dupak berubah jadi lebih baik. Ekonomi warga juga semakin meningkat tanpa ada kegiatan lokalisasi,” tegas Totok.

Warga terdampak lainnya, M.Gufron mengatakan, dengan bekerja di Pemkot Surabaya, dirinya merasa mendapatkan pemasukan lebih dari yang dia dapatkan sewaktu bekerja di lingkungan lokalisasi. Dia menyebut, selama sebulan, dirinya rata-rata mendapatkan pemasukan Rp 750 ribu per bulan. Sementara bekerja di Linmas Kota Surabaya, dirinya mendapatkan gaji sesuai Upah Minimun Regional (UMR) yakni sebesar Rp 2,2 juta. “Bedanya jauh. Kalau dulu (di lokalisasi), dapat honor tidak menentu. Kalau malam Minggu kita bisa dapat banyak, tapi kalau hari biasa ya sepi. Kalau di Pemkot cukup untuk menghidupi anak dan istri,” ujar warga Kelurahan Putat Jaya ini.

Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, yang menjadi prioritas bagi Pemkot adalah merekrut warga terdampak yang menjadi tulang punggung keluarga. Perekrutan itu sudah dilakukan sebelum pengalihfungsian lokalisasi.

“Kami prioritaskan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Pemkot sudah merekrut warga terdampak dalam jumlah cukup siginfikan yang sudah diserap masuk dalam beberapa SKPD seperti Bakesbang Linmas, Bapemas KB, Dinkes dan DKP lewat jalur outsorching. Selain Pemkot,  juga ada pihak swasta yang juga siap merekrut warga di sana. Ini yang jarang dipublikasikan. Makanya, kami informasikan progress yang dilakukan Pemkot supaya tidak ada kesan kok Pemkot tidak melakukan apa-apa,” jelas Fikser.(*/arf)

Read More

Kejari Perak Abaikan Kasus Korupsi Smoking Area

KABARPROGRESIF.COM : Penyelidikan kasus dugaan pembangunan smoking area di 28 Kantor Kecamatan di Surabaya semakin tak ada kejelasan. Kasipidsus Kejari Tanjung Perak, Bayu Setyo Pratomo melalui Jaksa Penyidik Pidsus Ferdi Ferdian mengaku masih memfokuskan diri untuk penyidikan dua kasus korupsi lainnya.

Dua kasus korupsi itu yakni, dugaan Korupsi Disnaker Kota Surabaya dan Penyimpangan Proyek Kali Beringin.”kita fokuskan dua kasus itu dulu,”terang Ferdi.

Saat ditanya, langkah apa saja yang sudah dilakukan pihaknya dalam mengungkap dugaan korupsi pada proyek pembangunan smoking area  yang dananya dikucurkan dari dana bagi hasil cukai Pemprop Jatim Tahun 2013 senilai miliaran rupiah. Pria berpangkat ajun jaksa ini mengaku masih sebatas penyelidikan saja.”masih penyelidikan mas, karena harus bertul-betul dikaji dengan teliti, karena unsure kerugian negaranya sangat besar,”ujarnya.

Sementara, Penyelidikan dugaan Korupsi Smoking Area di wilayah hukum Kejari Surabaya juga terlihat landai, terlebih saat ini, Kasipidus Kejari Surabaya telah bergeser tugas di Kejati Papua. Dari keterangan yang dihimpun ke tim intel, pihaknya telah melimpahkan kasus ini ke Pidsus.  Andry Winarto selaku tim pidsus mengaku masih mendalami penemuan data dan keterangan yang dilimpahkan tim intel. “masih kita dalami,”singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, ‘Mandeg’ nya proses penyidikan ini diduga lantaran dua Korps Adhyaksa ini saling ‘intip’,  siapa yang akan lebih dahulu  menaikan status perkara ini menjadi penyidikan?.  Pasalnya dari 28 Kantor Kecamatan yang terindikasi Korupsi pembangunan smoking area ini, 10 Kantor Kecamatan masuk dalam wilayah  hukum Kejari Tanjung Perak, Sedangkan 18 Kantor Kecamatan lainnya wilayah hukum Kejari Surabaya.

Seperti diketahui, Aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area ini,   pertama kali terungkap di Kantor Kecamatan Tandes pada awal Januari 2013 lalu. Kejari Perak  menilai, pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dana nya tidak sesuai dengan anggaran yang ada bila dibanding dari ukuran bangunan yang hanya 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area terebut minim fasilitas, ruangan  tidak terlihat fasilitas elektronik, seperti Televisi maupun AC. Dalam ruangan itu hanya ada kursi santai dan alat hisap udara atau hexos. Bila diasumsikan, penyerapan dana pembangunannya hanya menghabiskan dana  berkisar 40 jutaan.

Hal serupa juga dilakukan Kejari Surabaya , pada Selasa (4/3/2014) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Proyek pembangunan smoking area itu, di danai dari  bagi hasil cukai tembakau yang  dikucurukan langsung oleh Kementerian Keuangan RI melalui Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota di daerah masing-masing. Setiap provinsi/ kabupaten/ kota se- Indonesia memperoleh dana kucuran dana bagi hasil cukai rokok setiap tahunnya. Hanya saja besaran perolehan dananya tidak rata, tergantung dari keberadaan pabrik rokok
yang ada di masing-masing daerah.

Untuk seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK 07/ 2013, digerojok dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprov Jatim sendiri memperoleh kucuran Rp 305.073.519.347.

Sedangkan khusus untuk Pemkot Surabaya sebesar Rp 31.196.892.354. Konon untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang turun ke 28 Kecamatan se- Surabaya di tahun 2013 merupakan dana yang dicairkan melalui Pemkot Surabaya. Total nilainya mencapai Rp 51 miliar.

Masing-masing kecamatan minimal memperoleh sekitar Rp 79 jutaan. Oleh masing-masing kecamatan dipergunakan untuk membangun ruangan khusus merokok. (Komang)

Read More

9 Tahun Kemplang Pajak, Bos PT Indu Manis Diadili

KABARPROGRESIF.COM : Lantaran mengemplang pajak hasil industrinya selama 9 tahun , sejak 2005 hingga 2014, Direktur PT Indu Manis di Kawasan Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Tjoa Gunawan (51), warga Sukomanunggal, Surabaya duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djuwariyah menjelaskan, Tjoa tak hanya menghindari pajak atau tidak melaporkan hasil kegiatan industrinya yang bergerak di bidang ekspor pembekuan udang tersebut, Tjoa diketahui menggunakan software bajakan dengan sengaja pada perangkat komputernya dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial.

" Terdakwa dijerat pasal pasal 24 ayat (1) jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984, tentang perindustrian," ujar Djuwariyah.

Tak hanya itu, terdakwa juga dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian jo Pasal 31 Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

"Dan atau Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, karena menggunakan software bajakan dalam perangkat komputernya," terang Djuwariyah.

Dia menambahkan, perusahaan yang dipimpin Tjoa Gunawan ini, sudah beroperasi sejak tahun 2005 hingga 2014 dan belum pernah sekalipun melaporkan hasil kegiatan industrinya kepada pemerintah secara berkala. "Karena itulah, ada potensi negara dirugikan," ujarnya.

Dengan modus seperti itu (tidak melaporkan hasil produksinya), lanjut Yusep, penghitungan pajak perusahaan menjadi tidak termonitor.

"Sehingga kewajiban pajak perusahaan juga tidak terpenuhi. Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut juga menggunakan komputer yang di dalamnya berisi program yang diduga bajakan," tandas dia. (Komang)

Read More

Nyabu, Sekel Moro Krembangan Divonis 4 tahun

KABARPROGRESIF.COM : Gara-gara nyabu, Sekretaris Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Abdul Rachman (54), dijatuhi hukuman selama empat tahun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 3C yang tinggal di jalan Dapuan Baru ini dianggap terbukti bersalah melanggar UU Narkotika. ”Terdakwa terbukti menyimpan dan memeiliki narkotika golongan I,” tegas ketua majelis hakim Fathurrahman.

Terdakwa diringkus Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak lantaran kedapatan menyimpan alat hisap sabu-sabu di sebuah dus kecil, di kantor Kelurahan Morokrembangan. Penangkapan ini , berawal dari informasi di Kelurahan Morokrembangan sering digunakan untuk menghisap sabu-sabu, Saat kami grebek dikantornya kami temukan kotak kecil yang berisi seperangkat alat hisap sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Rachman mengakui jika mengonsumsi sabu-sabu.

Rahman sering menghisap sabu-sabu bersama keponakannya bernama Ruslan yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Rochman mengatakan, dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk sehingga dituntut untuk kerja lembur. Untuk menambah tenaga dan agar tidak ngantuk saat lembur dirinya menghisap sabu-sabu. ”Menjelang Pemilu pekerjaan saya sangat padat, dan sering lembur hingga malam, hanya untuk untuk menambah stamina dalam bekerja lembur,” kata Rachman yang kemarin mengajukan rehabilitasi tapi ditolak oleh hakim.

Namun Rachman membantah jika dirinya menghisap sabu-sabu di dalam kantor Kelurahan. “ Saya tidak pernah memakai di dalam kantor, tapi di luar kantor. Biasanya saya di memakai di belakang atau di samping kantor,” kata Rachman.(komang)

  

Read More

Penyelidikan Korupsi Smoking Area Semakin Tak Jelas

Dua Kejaksaan Saling ‘Intip’

KABARPROGRESIF.COM : Dugaan korupsi pada pembangunan smoking area di Surabaya yang telah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Surabaya pada awal April 2014 lalu terkesan tak serius untuk melanjutkan kasus yang merugikan uang negara  berlanjut ke meja hijau.

Padahal bagi internal di dua Kejari ini, yang tak terlibat langsung menangani kasus tersebut, mengatakan bahwa kasus smoking area ini sangatlah mudah pembuktian dari segi yuridisnya.

“ Analisanya cukup tinggal membandingkan harga dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi alat penghisapnya bisa lihat di mbah google.” saran sumber lantas tertawa.

Mandegnya proses penyidikan ini diduga lantaran dua Korps Adhyaksa ini saling ‘intip’ siapa yang akan menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan?

Pasalnya temuan penyelidikan saat ini yang sasarannya hanya di 28 Kantor Kecamatan yang terindikasi Korupsi pembangunan smoking area ini, 10 Kantor Kecamatan masuk dalam wilayah hukum Kejari Tanjung Perak, Sedangkan 18 Kantor Ke-camatan lainnya wilayah hukum Kejari Surabaya.

‘Kejari Perak Naik atau tidak,”ucap Jaksa Dedi Agus Oktavianto dari Kejari Surabaya saat dikonfirmasi.

Menurut Jaksa yang bertugas di bagian Intel ini menyatakan, saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke bagian pidana khusus (pidsus). Ia mengaku, hanya sebatas melakukan pengumpulan data dan keterangan (puldata dan pulbaket) saja.

”Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, tugas kita hanya puldata dan pulbaket dan perkara ini sudah kita serahkan ke Pidus untuk ditindak lanjuti, silahkan kroscek ke Pak Andy Winanta selaku Ketua Tim,”Kata Jaksa Dedi.

Setali tiga uang, Jaksa Andry Winanta juga menyampaikan keterangan yang sa-ma, Jaksa yang bertugas dibagian Pidsus ini  juga mengaku baru melakukan puldata dan pulbaket,

”Belum, kita baru sebatas puldata dan pulbaket saja,”ujar Andry

Sementara, Jaksa Ferdi Ferdinan dari Kejari Tanjung Perak juga melontarkan ka-limat yang sama. Namun untuk kasus ini, Pihaknya juga bakal menelisik keterlibatan sejumlah pejabat di Pemprov Jatim yang terlibat langsung dalam pencairan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut.

”Yang kita akan telusuri alur pencairan dana itu, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ada penyimpangan,”ujar Ferdi.

 Aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area ini, pertama kali terungkap di Kantor Kecamatan Tandes pada awal Januari 2013 lalu. Kejari Perak  menilai, pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dana nya tidak sesuai dengan anggaran yang ada bila dibanding dari ukuran bangu-nan yang hanya 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area terebut minim fasilitas, ruangan tidak terli-hat adanya fasilitas yang layak pada umum-nya. Dalam ruangan itu hanya berupa kursi santai dari kayu yang sering dipergunakan orang untuk ruang makan, alat peng-hisap asap rokok atau hexos, ki-pas angin dan blower. Bila di-asumsikan, penyerapan dana pembangunannya diperkirakan hanya menghabiskan sekitar Rp. 40 jutaan.
Hal serupa juga dilakukan Kejari Surabaya , pada Selasa (4/3) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Informasinya, Kejari Surabaya juga ‘menyisir’ ke kecamatan lainnya yakni di Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Simikerto.

Perlu diketahui, Dana bagi hasil cukai tembakau ini dikucurkan langsung oleh Kementerian Keuangan RI melalui Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota di daerah masing-masing.

Setiap provinsi/ kabupaten/ kota se- Indonesia memperoleh dana kucuran dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) setiap tahunnya. Hanya saja besaran perolehan dananya tidak rata, tergantung dari keberadaan pabrik rokok yang ada di masing-masing daerah.

Untuk seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK07/ 2013, digerojok DBHCT sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprov Jatim sendiri memperoleh kucuran sebesar Rp 305.073.519.347.

Sedangkan khusus untuk Pemkot Surabaya sebesar Rp 31.196.892.354. Ko-non untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang turun ke 28 Kecamatan se- Surabaya di tahun 2013 merupakan dana yang di-cairkan melalui Pemkot Surabaya. Total nilainya mencapai Rp 51 miliar.

Masing-masing kecamatan minimal memperoleh sekitar Rp 69 jutaan. Oleh kecamatan dipergunakan untuk memba-ngun ruangan khusus merokok. (komang)

Read More