Menhut Serahkan SK Izin LK KBS ke Walikota

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kini bisa semakin optimal dalam pengelolaan KBS. Ini setelah izin lembaga konservasi (LK) yang sudah lama dinantikan, akhirnya turun. Kebun binatang yang menjadi salah satu ikon Surabaya ini telah mengantongi surat izin sebagai lembaga konservasi dari Kementerian Kehutanan.

Surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 677/Menhut-II/2014 tentang pemberian izin sebagai lembaga konservasi untuk kebun binatang kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS Surabaya di Jawa Timur tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Senin (18/8) pagi.

Menhut tiba di KBS tepat pukul 08.00 WIB dengan didampingi beberapa pejabat dari Kementrian Kehutanan. Seremoni serah terima SK izin LK yang berlangsung secara sederhana tersebut juga dihadiri Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Ratna Ahcjuningrum, Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Ketua DPRD Surabaya, Mochamad Machmud serta jajaran SKPD Pemkot Surabaya.

Menteri Kehutanan dalam sambutannya mengatakan, beberapa waktu lalu, dirinya menerima surat dari PDTS KBS yang intinya menanyakan kembali tentang izin LK KBS. Demi mengetahui surat tersebut,  Menhut lantas menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Hutan dan Konsrvasi Alam (PHKA) Kemenhut untuk segera menyelesaikan SK izin LK tersebut.

“Itu (surat) menunjukkan kegigihan ibu walikota untuk memperjuangkan ini (izin LK). Makanya, saya perintahkan Ditjen PHKA bahwa tanggal 18 (Agustus) harus sudah jadi karena saya mau bawa ke Surabaya. Saya memang bertekad agar tidak punya hutang dengan ibu wali terkait KBS ini,” tegas Menhut Zulkifli Hasan.

Menteri Kehutanan mengapresiasi upaya-upaya dari Pemkot Surabaya dalam membuat kondisi KBS yang menurutnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menyebut sudah ada perbaikan dalam penataan kandang, makanan satwa dan juga manajemen pengelolaan. “Saya yakin, ibu wali memiliiki komitmen tinggi untuk terus melestarikan KBS,” sambung Menhut.

Setelah diberikannya izin LK, menteri asal Lampung Selatan ini berharap pengelolaan KBS akan semakin baik. Dia mengajak semua pihak untuk menatap ke depan dan tidak lagi mengungkit yang sudah berlalu. Ini karena pengelolaan satwa sekarang sudah harus berdasarkan kaidah animal welfare (prinsip kesejahteraan satwa). Apalagi, isu terkait satwa kini sudah menjadi isu sensitif dunia internasional. Menhut mencontohkan, bila ada satu saja satwa yang mati di KBS, itu bisa menjadi pembicaraan media-media internasional.

“Sekarang perhatian dunia pada pengelolaan satwa sangat luar biasa sehingga pengelolaan satwa tidak boleh seperti dulu. Pengelolaan satwa harus seperti di alam meski tempatnya terbatas. Itu yang dinamakan kesejahteraan satwa,” jelas Menhut.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang sudah berada di lokasi sejak pukul 07.00 pagi, menyampaikan terima kasih kepada Kementrian Kehutanan atas diberikannya ijin LK. Walikota menegaskan akan menjagah amanah yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Saya atas nama warga Surabaya dan Pemkot Surabaya menyampaikan terima kasih karena sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk mengelola KBS sebagai salah satu ikon Surabaya. Kami akan jaga amanah ini. Kami akan berupaya menjadikan KBS sebagai kebanggaan kita bersama,” ujar walikota. 

Walikota berkeinginan menjadikan KBS kembali seperti dahulu sebagai kebanggaan warga Surabaya dan juga salah satu ikon Kota Surabaya. Untuk mewujudkan hal itu, dalam waktu dekat, walikota yang sudha meraih banyak penghargaan level nasional dan internasional ini menyiapkan adanya tambahan ruang kandang bagi satwa.  “Kami juga mengoptimalkan water treatment bagi satwa. Intinya, dengan izin LK KBS ini, kita siap untuk menjalankan rencana-rencana perbaikan dan pengelolaan KBS agar KBS bisa lebih baik lagi," sambung walikota.

Setelah seremoni penyerahan izin LK, Menhut bersama walikota kemudian meninjau  beberapa kandang satwa di KBS. Salah satunya sangkar burung Jalak Bali. Burung eksotis asli Pulau Bali yang sempat dinyatakan hampir punah ini telah berhasil ditangkarkan di KBS.(*/arf)

Read More

HUT RI KOREM 084/BJ ADAKAN LOMBA KEBERSIHAN

KABARPROGRESIF.COM : Dalam Rangka meningkatkan kepedulian kepada Guru, Pengurus dan siswa terhadap sekolahnya, pada hari Senin kemarin Komandan Korem 084/Bhaskara jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SH. Melaksanakan peninjauan dan penilaian langsung lomba kebersihan antar Sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Kartika Jaya Korem 084/BJ.

Lomba kebersihan ini diikuti oleh Seluruh SMA, SMP dan SD Yayasan Kartika Jaya antara lain SMA IV-3, SMP IV-10, SMP IV-2, SD IV-8 dan SD IV- 9. Dengan kriteria penilaian antara lain mengenai kebersihan, kerapian dan keindahan sekolah. Lomba kebersihan ini dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 69 tahun 2014. Sebagai juara pertama SMP IV-11 disusul peringkat ke dua dari SD IV-9 dan sebagai juara ke tiga dari SMP IV-10.

Di hadapan para guru, pengurus dan siswa Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SE. Berpesan bahwa setelah kegiatan lomba ini selesai, kepada para guru dan siswa agar lebih meningkatkan lagi rasa kepedulian dan kebersihan terhadap lingkungan sekolahan masing-masing. Serta kepada seluruh pengurus yayasan, agar lebih meningkatkan pengawasan dan adakan evaluasi secara periodik ke sekolah-sekolah yang ada di dalam wilayah binaannya. Kedepan diharapkan kualitas dari sekolah ini bisa lebih maju dan lebih berprestasi, sehingga membanggakan dan menghasilkan siswa-siswi yang berpotensi.

Turut mendampingi kegiatan ini, Kasi Intel Korem Letkol Inf Ismanto, Dan Kima Kapten Inf Sukamto, Perwira Penerangan Letda Chb (K) Sri WaluyoJati dan Pelda   Dina R.(Arf)                  

Read More

Lurah Simo Mulyo Baru Embat Uang Warga Rp 10 Juta

KABARPROGRESIF.COM : SUNGGUH benar-benar edan dan ke-terlaluan. Apa yang dilakukan Lurah Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya ini. Perbuatan Lurah yang satu ini tak patut dijadikan suri tauladan teru-tama bagi warganya sendiri. Bayangkan Lurah Simo Mulyo Baru, Rahadian Satria Nanda telah berani memperdayai warga-nya.

    Sikap Rahadian ini mencerminkan bila Rahadian tak pantas menjadi ‘bapak’ di Simo Mulyo Baru. Rahadian telah ‘meng-kencingi’ wilayahnya sendiri
    Berbekal jabatan yang disandangnya, warga pun dapat dibuainya. Warga pun mengira bila Rahadian dengan jabatan yang disandangnya ini memiliki jaringan yang cukup luas.

    Alih-alih dapat menguruskan sertifikat tanah dengan mudah, ternyata Rahadian ini dapat menghipnotis Sukadi, warga ja-lan Simo Tambaan Sekolahan Surabaya.

    Jurus jitu yang dilancarkan Rahadian ini ternyata cukup ampuh. Alhasil uang se-besar Rp. 10 juta yang ada di kantong Su-kadi berpindah tangan ke Rahadian.

    Namun sayangnya, modus yang dila-kukan Rahadian ini terbilang sangat kasar. Ini terbukti dari cara Rahadian yang sangat sembrono.

    Setelah mengambil alih uang sebesar Rp. 10 juta dari Sukadi, dengan mudah, Rahadian juga memberikan tanda jadi be-rupa sebuah bukti kwitansi parahnya lagi bukti itu juga ditandatanganinya.

    Akibatnya cara Rahadian dengan memberikan tanda bukti tersebut ternyata berbuntut panjang. Ini lantaran sudah dua tahun telah ber-lalu sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal Surabaya, 25 Juli 2012, Sertifikat yang di-janjikan Rahadian belum juga kelar. Su-kadi pun merasa sewot. Sukadi juga men-cak-mencak bila Rahadian telah meni-punya. Sukadi lantas mempermasalahkan Rahadian.
   
    Menurut sumber yang mengetahui per-sis terjadinya transaksi pembayaran biaya sertifikat tanah antara  Sukadi dan Lurah mengatakan, bahwa saat itu dirinya telah mengingatkan Rahadian namun hal terse-but tak digubrisnya. " Pernah saya  mene-gur Lurah ini untuk segera mengembali-kan namun Lurahnya menjawab  nanti sa-ja uangnya," ungkapnya.

    Perbuatan Rahadian Satria Nanda ini bisa dikatakan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana penipuan yang da-pat dikenakan pasal  berlapis 378  tentang penipuan dan 372 KUHP tentang pe-ngelapan. Pada pasal 378 ancaman pida-nanya paling lama 4 (empat) Tahun pen-jara sedangkan untuk pasal 372 ancaman juga 4 Tahun penjara ditambah denda Rp. 900 ribu. (*/arf)

Read More

Soal Tower Liar di Tanah Merah, DCKTR dan Diskominfo Saling Lempar Tanggung Jawab

KABARPROGRESIF.COM : MESKI jelas-jelas bila ada tower liar di jalan Tanah Merah Sayur, Surabaya, na-mun pihak pemkot Surabaya tak ada me-lakukan aksi alias mandul.

    Hal ini menimbulkan kecurigaan bila instansi terkait yang menaungi masalah perizinan tower yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) serta Dinas ko-munikasi dan Informatika (Diskominfo) ada main.

    Antiek Sugiarti, Kadis Kominfo Suraba-ya menampik bila pihaknya ada main dengan pemilik tower . “ Diskominfo hanya sebatas mengeluarkan ijin rekom Cell Plan apakah tower tersebut masuk didalam Zona atau tidak kita yang tahu, dan pihak kami tidak pernah mengeluarkan ijin . Ijin  operasional  bisa keluar ketika ijin IMB-nya sudah ada,” katanya.

    Ditambahkannya, dalam hal tower, Diskominfo telah mengeluarkan ijin Cell Plan 450 untuk Tahun 2012-2013, sedang-kan untuk Tahun 2014 ijin rekom sudah di-keluarkan 100 lebih,” jelasnya.

    Aksi penyelamatan diri, tak hanya dila-kukan Diskominfo, namun pihak DCKTR, ini terlihat aksi saling tuding yang dilakukan kedua instansi itu.

    Kasi Pengendalian Bangunan DCKTR Ali Murtadlo, mengaku, bila pihaknya telah melakukan aksi dengan memanggil pemi-lik tower yang diketahui milik PT Protelindo yang berkantor di Jakarta. “ Kita sudah me-manggil pemilik tower,  PT Protelindo  yang berkantor di jalan MH Thamrin no 1 Mena-ra BCA lantai 55 Jakarta, tapi yang bersang-kutan tidak datang.” akunya.

    Bahkan kata Ali, pemilik tower tersebut tak memiliki etika yang baik, pasalnya  PT  Protelindo mengutus seseorang yang tak paham akan masalah perizinan pendirian tower. Parahnya lagi, orang suruhan terse-but tak membawa berkas secuil pun.”  Ma-lahan yang datang dari pihak biro jasa yang mengaku orang suruhan PT Protelindo, saat kita tanyakan soal surat kuasa, dia (BJ) tidak dapat menunjukan surat kuasa sama sekali dan saya anggap pihak PT Protelindo tidak  pernah hadir pada pang-gilan tersebut,” ungkap.

    Ali juga menyayangkan sikap Antiek Bu-diardi, Kadis Kominfo Surabaya, yang me-nyatakan bila perijinan tower harus dida-hului dari Diskominfo bukan DCKTR. se-bab tugas Diskominfo dalam masalah to-wer sangat kompleks sehingga dibutuhkan tenaga yang sangat agresif untuk selalu turun kelapangan melakukan pemantauan apalagi sudah apa laporan dari masyarakat "Sebenarnya untuk masalah tower adalah kewenangan Diskominfo dan bagaimana tindakan Diskominfo selaku pengawasan tower karena perijinan operasional mereka yang mengeluarkan sesuai dengan Perda nomer 5 tahun tahun 2013 tentang Penye-lenggaraan Menara Telekomunikasi Ber-sama dan Diskominfo berhak menghen-tikan ijin operasional tower, dengan cara melakukan penyegelan, sedangkan kita hanya sebatas ijin bangunannya saja," urai Ali Murtadlo.

    Memang pelanggaran Tower yang di-lakukan PT Protelindo di jalan Tanah Me-rah Sayur sangat keterlaluan. Tower yang telah berdiri tersebut tak mengantongi ijin secuil pin dari Pemkot Surabaya mulai dari Ijin Mendirikan Bangunan  (IMB) dari  DCKTR, atau  Rekom Ijin Cell Plan dari Diskominfo.

    Aksi nekad yang dilakukan PT Protelin-do yang telah menyalahi dan menentang aturan yang ada padahal Pemkot Surabaya melalui Diskominfo akan memberikan ke-mudahan ijin Cell Plan bagi menara existing yang sudah terlanjur lama berdiri sebe-lum keluarnya Perda Nomer 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Teleko-munikasi Bersama dengan syarat harus memenuhi semua prosedur yang telah di tentukan. (*/arf)

Read More

Keterlibatan P2T dan PU Bina Marga dan Pematusan Akan Diungkap

KABARPROGRESIF.COM : PEMERIKSAAN BAP lanjutan kasus korupsi proyek pembangunan MERR IIC Gunung Anyar yang sedianya akan di lakukan pada kamis (24/6) batal dilakukan.

    Salah satu alasan batalnya pemerik-saan lanjutan yang dilakukan penyidik Pid-sus Kejari Surabaya ini bukan beralasan. Puasa adalah salah satu alasan yang dipa-kai, terlebih lagi sudah mendekati liburan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh  kurang 5 hari lagi.

"Kita jadwalkan lagi setelah leba-ran," kata Andry winanta selaku ketua tim penyidik perkara ini diruang kerjannya.. 

Sementara, pembatalan pemeriksaan BAP lanjutan ini sudah diketahui H Arifin Syaibu selaku pengacara tersangka Joko Waluyo,satu hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

 "Iya, ditunda setelah lebaran," kata Mantan Kejari Kediri ini.

    Dikatakan Arifin, dirinya mengaku mem-berikan support kepada kliennya untuk me-ngungkap dan membeberkan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Arifin tak ingin, korupsi berjamaah ini hanya di tanggung oleh 3 tersangka saja.

    "Dan Pak Joko sudah siap untuk me-ngungkapkan keterlibatan sejumlah pihak pada pemeriksaan lanjutan,"kata Arifin.

    Diungkapkan dia, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dinilai ikut serta dalam hilang-nya uang negara ini. Mantan Sekkota Pem-kot Surabaya, Sukamto Hadi adalah Ketua P2T, sedangkan wakilnya yakni Asisten Pe-merintahan dan Sekretarisnya adalah Ke-pala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Surabaya.
    "Tiga orang itu juga ikut  berperan, "ungkapnya.

    Selain P2T, nampaknya klien Arifin juga akan menggigit sejumlah pihak Dinas PU Cipta Karya Pemkot Surabaya. Pasalnya Bagian Teknis verifikasi pemebasan lahan MERR II C adalah dinas tersebut.              "Bagaimana mungkin tim verifikasi tidak terlibat. Salah satu contoh yang di mark up Umpama harga  tanah per meter  100 ribu tapi dibuat menjadi 120 ribu,"urainya.

    Meski nyanyian itu akan dikuman-dangkan kliennya pada pemeriksaan lan-jutan mendatang , Arifin berharap, nantinya pihak penyidik juga harus berani mengam-bil sikap.

    "Kita berharap tidak ada tebang pilih untuk mengungkapnya, khususnya penyi-dik kasus ini," ujarnya. (Komang)

Read More

Kasus Japung Bambang DH Susah Di Hentikan

KABARPROGRESIF.COM : KASUS dugaan korupsi jasa pungut (japung) yang menjerat Bambang DH sebagai tersangka sulit untuk dihentikan (SP3).

Kendati empat kali berkas mantan Wali Kota Surabaya itu terpingpong antara Polda-Kejati Jatim, namun pintu untuk me-neruskan kasus tersebut hingga ke penga-dilan masih terbuka lebar.

Sumber di Kejati Jatim yang enggan dipublikasikan menjelaskan, setidaknya dua alasan kasus ini bisa terus lanjut. Pertama, penyidik masih memiliki banyak ke-sempatan untuk memenuhi petunjuk jaksa.
 Kedua, jika penyidik sudah merasa maksimal, maka penyempurnaan berkas tersebut bisa diserahkan langsung ke pi-hak kejaksaan.

”Untuk dilakukan pemeriksaan tam-bahan. Jadi istilahnya P21 dilewati, lang-sung ke P22,” kata sumber tersebut.        

Dengan begitu, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa kasus Bambang akan berna-sib sama dengan kasus Dispendukcapil yang akhirnya di-SP3 setelah berkas kasus tersebut dipingpong diharapkan tidak te-rulang.


Polda sendiri menegaskan untuk tidak menyerah setelah berkas Bambang di-kembalikan jaksa Kejati keempat kalinya beberapa waktu lalu. Polda berjanji tidak akan menghentikan kasus tersebut. Ini klop dengan apa yang disampaikan Dandeni, Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Jatim.

”Kami siap dan terbuka untuk berkoor-dinasi terus dengan penyidik,” katanya, Senin (4/8).

Dandeni menjelaskan, pihaknya sebe-narnya ingin kasus ini segera naik ke pe-ngadilan. Namun, kejaksaan juga tidak ingin ’mati konyol’ menyidangkan perkara yang berkasnya dipaksakan lengkap.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan meme-rintahkan jaksa peneliti agar secara intens melakukan diskusi dengan penyidik Polda yang menangani kasus Bambang.

“Usai Lebaran saya minta jaksa peneliti dari Kejati dan penyidik Polda Jatim untuk berdiskusi secara estafet,” ujarnya.

Kasus dana japung Rp 720 juta bergulir sejak beberapa tahun lalu. Bambang DH adalah orang kelima yang terjerat kasus ini. Empat orang sudah pernah mence-capi status terpidana dan merasakan pe-ngabnya penjara. Mereka adalah mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf dan tiga mantan pejabat pemkot, Asisten II Muklas Udin, Sekkota Sukamto Hadi dan Kabag Keuangan Purwito. Keem-patnya kini sudah bebas.

Keseriusan Polda dan Kejati Jatim ini untuk menuntaskan kasus Japung Bam-bang DH, diduga lantaran ada ketakutan atas ‘ancaman’ dari I Wayan Titip. LSM AMAK.

Wayan menilai Polda Jatim tak serius mengusut kasus japung yang mengarah ke Bambang DH. Bahkan Wayan memberi warning ke-pada Kapolda dan Kajati Jatim. Sikap I Wa-yan ini merupakan bentuk peringatan bagi kedua Kepala Institusi penegak hukum ter-besar di Jatim jika mempermainkan nasib seseorang.

    I Wayan Titib juga tak akan ragu bakal menggugat lewat praperadilan jika kasus dugaan korupsi jasa pungut (Japung) de-ngan tersangka Bambang D H dihentikan. Pasalnya hingga kini penyidik belum juga selesai menuntaskan P19 yang diberikan jaksa. Hal ini mengindikasikan bila ke-mungkinan kasus ini akan tidak berlanjut.

    "Kita akan praperadilan Kapolda dan Kajati jika kasus ini dihentikan,"ujarnya.
    Menurut Pakar hukum Unversitas Air-langga (Unair) Surabaya tersebut, Kapolda dan Kajati harus mundur dari jabatannya jika sampai menghentikan perkara ini. Ber-kas perkara Bambang DH sendiri sudah dua kali dikembalikan dari Kejati Jatim ke penyidik Polda Jatim. Dan hingga saat ini, penyidik masih berupaya melengkapi ber-kas sebagaimana petunjuk jaksa.

    "Dan jika sampai kasus ini di-SP3, ma-ka saya tegaskan kembali akan mempra-peradilankan Kapolda dan Kajati Jatim," tegasnya.

    Wayan datang ke Polda Jatim bersama LSM Amak untuk menemui penyidik Pidkor Polda Jatim. Tujuannya, menanyakan per-kembangan penanganan kasus Bambang DH yang tak kunjung tuntas.
    Sebagaimana diatur dalam undang-undang, masyarakat berhak tanya tentang perkembangan penyidikan. Dan polisi wa-jib menjelaskan perkembangan, serta kendala-kendalanya jika tak kunjung tun-tas padahal menurutnya, kasus ini sebe-narnya sangat simpel.

    Dalam kasus ini, empat tersangka lain sudah incraht serta menjalani hukuman atas kasus Japung senilai Rp 720 juta ini. keempat tersangka yakni mantan Kabag Keungan Purwiro, mantan Sekkota Su-kamto Hadi, mantan Asisten II Sekkota Mukhlas Udin, serta mantan ketua DPDR Surabaya Musyafak Rouf. Namun, hanya Bam-bang DH yang tak kunjung tuntas penyidikannya.

    "Ini simpel, tapi sepertinya sengaja di-buat sulit. Dari mana Sekkota, Kabag Keu-angan dan sebagainya itu bisa mencair-kan anggaran tanpa persetujuan Walikota. Tapi kenapa, pelaku utamanya kok malah sulit dijerat," tandasnya.

    Terkait status Bambang DH yang sudah lolos menjadi anggota DPRD Jatim, Wayan menyatakan bahwa itu dua hal berbeda. Politik dan hukum, yang tidak boleh dicam-puradukkan. Kasus ini harus jalan terus.
    "Kalau tidak mampu, Kapolda dan Ka-jati sebaiknya mundur saja," imbuhnya.

    Mengenai bolak-baliknya berkas per-kara dari polisi ke kejaksaan dan sebalik-nya, dirasa juga aneh. Penyidik dua instan-si itu sudah bertemu dan duduk bersama untuk membahasnya, serta telah menemui kata sepakat. Kalau tetap saja tak kunjung sempurna berkasnya, dia meyakini ada sesuatu di balik penanganannya. (Komang)

Read More

Penyelidikan Korupsi Smoking Area Masih 'Abu Abu'

KABARPROGRESIF.COM : MESKI telah diselidiki sejak awal bulan Januari 2014 lalu, namun hingga saat ini Kejari Tanjung Perak dan Kejari Surabaya masih setengah hati dan terkesan 'Abu Abu'  dalam mengungkap kasus pembangunan proyek smoking area di 22 Kantor Keca-matan di Surabaya.

    Padahal kasus tersebut sangat mudah pembuktiannya untuk menyeret para pe-ngemplang uang negara itu di teralis besi penjara.

    Lambatnya pengungkapan kasus ini, semakin menimbulkan kecurigaan, yang besar, apakah memang sudah ada upaya deal-deal namun belum sepakat dengan nilainya, ataukah memang kurangnya ‘kemampuan’ dalam mengungkap kasus korupsi atau juga adanya rasa ketakutan menjadi tumbal seperti dalam kasus Merr II C.

    Namun hal tersebut cepat-cepat di-bantah keras oleh Kajari Tanjung Perak, Tatang Agus V, SH. Menurut Tatang, jika kasus yang telah dibidik oleh bawahannya ini sudah masuk di mejanya, Namun ia buru-buru meralat bila kasus smoking area di Kecamatan Tandes telah masuk ke ranah penyelidikan.

    "Bukan penyelidikan, kami baru seba-tas mengumpulkan keterangan dan data saja,"pungkas Tatang dalam acara prese relase di Kejati Jatim beberapa waktu lalu.

    Sementara, Kajari Surabaya, Tomo Si-tepu, SH juga tidak mengetahui jika korps-nya telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi berjamaah ini.

    "Saya akan tanyakan dulu dengan bi-dang Pidsus,"ujar Tomo kepada sejumlah awak media beberapa waktu lalu di Kejati Jatim.

    Seperti diketahui, Aroma dugaan ko-rupsi pembangunan smoking area ini, pertama kali terungkap di Kantor Kecama-tan Tandes pada awal Januari 2014 lalu.

    Saat itu  tim dari Kejari Tanjung Perak yang berjumlah tiga orang yang dikoman-dani oleh Ferdi menyerbu Kecamatan Tandes untuk melihat langsung bangunan smoking area tersebut.

    Ferdi menilai, pembangunan ruang perokok itu seolah-olah dibangun dengan cara asal asalan dan  tidak sesuai dengan penyerapan dana yang ada dibanding dari ukuran bangunan yang hanya 2 X 3 meter persegi.

    Selain itu, dalam ruangan smoking area tersebut minim fasilitas, ruangan tidak disertai fasilitas yang menunjang. Dalam ruangan itu, hanya terlihat kursi yang biasa-nya dipergunakan di ruang makan dan alat hisap udara atau hexos yang sangat mini. Bila diasumsikan, penyerapan dana pem-bangunannya tak lebih dari 40 juta rupiah saja.

    Sementara, hal serupa juga dilakukan Kejari Surabaya, Pada Selasa (4/3/2014) lalu, tim Intelijen Kejari Surabaya juga me-lakukan pengamatan di dua kantor Keca-matan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Dukuh Pakis.

    Sayangnya saat di Kecamatan Sambi-kerep, tim yang berjumlah tiga orang itu kecele, pasalnya tak satu pun pejabat maupun pegawai Kecamatan Sambikerep terlihat batang hidungnya, sehingga tim Kejari Surabaya memutuskan merubah ha-luan ke Kecamatan Dukuh Pakis.

    Saat di Kecamatan Dukuh Pakis, tim di temui Sair, Camat Dukuh Pakis saat itu serta Sekcam Nanang. Dari sidak di dua Kecamatan tersebut tim mengakui masih ada kesimpulan terjadi kejanggalan pada pembangunan smoking area itu.

    Proyek pembangunan smoking area ini, di danai dari bagi hasil cukai tembakau yang dikucurkan langsung oleh Kementrian Keuangan RI melalui Pemerintah Propinsi ataupun Pemerintah Kota didaerah ma-sing-masing.

    Setiap Propinsi/kabupaten/kota se Indonesia memperoleh kucuran dana bagi ha-sil cukai rokok setiap tahunnya.  Hanya saja besaran perolehan dananya tidak rata, ter-gantung dari keberadaan pabrik rokok yang ada di masing masing daerah.

    Untuk seluruh kanupaten/kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK 07/2013 digerojok dana bagi hasil cukai tem-bakau sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprop Jatim sendiri menperoleh kucuran Rp 305.-073.519.347.

    Sedangkan khusus untuk Pemkot Su-rabaya sebesar Rp 31.196.892.354. Konon untuk dana bagi hasil tembakau yang turun di 28 Kecamatan se-Surabaya ditahun 2013 merupakan dana yang dicairkan melalui Pemkot Surabaya. Total nilainya mencapai Rp 51 miliar.

    Masing-masing Kantor Kecamatan memperoleh sekitar Rp 79 jutaan. Oleh ma-sing-masing Kecamatan dipakai untuk membangun ruangan khusus merokok. (komang)

Read More

M. Syahrir Bisa Dipidanakan

KABARPROGRESIF.COM : KASUS makelar jabatan yang dila-kukan M. Syahrir, mantan Lurah Kalianak ini ternyata memantik banyak reaksi dari kalangan pengacara.

    Rata-rata para lawyer itu menilai bila perbuatan M. Syahrir ini murni kategori pidana. Bahkan para lawyer ini bersiap mendampingi korban yang merasa dite-lantarkan padahal korban telah menge-luarkan biaya yang tidak sedikit.

    “ Kita siap saja dimintai kuasa oleh korban. Ini jelas pidana murni. ” jelas Su-geng.

    Ditambahkannya, kasus ini memang kecil namun terbilang unik. Sebab bila didalami, perkara ini akan ‘bersayap’ dan dapat melebar kemana-mana. Apalagi hingga saat ini kasus makelar jabatan belum pernah tersentuh hukum.

    Kalau memang gak bisa melobi, biar saya saja. Kasian si korban itu.” ujarnya.

    Hal yang sama juga dikatakan Ed-win. Pengacara muda ini menilai, bila perkara makelar jabatan jarang tersen-tuh hukum. Ini lantaran pihak korban enggan melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian. Lain halnya dengan makelar pekerjaan yang sering di jumpai di pengadilan.

    “Tergantung si korban. Kalau dia (korban) oke. Kita bisa perkarakan.”. ujarnya.

    Sementara, M. Taswin, Asisten II, hingga saat ini belum dapat dikonfirma-si. Dihubungi maupun di SMS, Hpnya selalu mail box. Bahkan saat ditemui di kantornya, staf yang berjaga di luar rua-ngan M. Taswin selalu mengatakan bila M. Taswin keluar ruangan.

    Dugaan keterlibatan M. Taswin ini cukup beralasan pasalnya, M. Taswin punya pengaruh untuk melakukan mu-tasi sebab M. Taswin merupakan Baper-jakat.

    Seperti diberitakan, saat itu M. Syah-rir yang masih menjabat sebagai Lurah Kalianak (sekarang Lurah Panjang Ji-wo) menawarkan posisi sebagai Lurah kepada salah satu sekretaris kelurahan (sekel) di wilayah Surabaya Barat.

    M. syahrir menilai bila sekel perem-puan ini sudah layak memimpin suatu wilayah. pasalnya sekel ini di klaim oleh M. Syahrir telah senior.

    Pucuk di cinta ulam pun tiba. Tawa-ran M. Syahrir ini disambat gembira. Namun untuk melanggeng ke ‘kursi empuk’ tidaklah gratis. Harus ada embel-embel.

    Syarat yang ditawarkan M. Syahrir kepada sekel perempuan ini ternyata tak ribet. selain berkas administrasi ada juga dana administrasi yang baginya tidak terlalu menguras banyak tabungan hanya Rp 2 juta. Namun dana tersebut bukan sebuah uang muka.

    Korban pun menyanggupinya apala-gi saat penyetoran dilakukan di depan ruangan M. Taswin. Itu pun usai M. Syahrir menemui M. Taswin. (*/arf)

Read More

Terjaring Razia Satpol PP Surabaya, Ratusan Warga Pendatang Ikuti Sidang Yustisi Kependudukan

KABARPROGRESIF.COM : Ratusan warga pendatang yang tinggal di kawasan Surabaya Pusat dan tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem), terjaring operasi yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Surabaya), Kamis (14/8). Mereka kemudian mengikuti sidang yustisi kependudukan yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (14/8) siang.

Warga pendatang yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan pekerja ini hanya bisa menjawab “belum tahu” ketika Hakim Ketua, Anne Rusiana SH dari Pengadilan Negeri Surabaya, mencecar mereka dengan pertanyaan “bapak dan ibu sudah tahu apa kesalahannya sehingga disidang di sini”. Ada satu dua warga yang sempat ngeyel dengan mengatakan dirinya memiliki KTP tetapi mengapa tetap terjaring razia. Ada pula yang mengatakan belum tahu adanya aturan yang mewajibkan warga pendatang yang tinggal di Surabaya minimal tiga bulan harus memiliki Kipem.

“Ibu memang punya KTP, tapi itu KTP dari daerah asal ibu. Orang luar Surabaya kalau tinggal di Surabaya harus punya Kipem,” ujar Anne Rusiana.

Hakim ketua lantas menyampaikan sanksi bagi pelaku tindak pidana ringan tersebut. Sanksinya bisa denda dengan besaran bervariasi  tergantung pertimbangakan hakim, atau sanksi kurungan tiga hari. Warga yang terjaring razia yustisi itupun hanya bisa terdiam ketika mendengarkan hakim ketua menyampaikan petuah. Setelah mengikuti sidang, warga pendatang itupun langsung membayar denda di meja pembayaran denda.

“Jadilah warga negara yang baik. Jangan berkilah tidak tahu atau belum ada sosialisasi karena aturan ini kan sudah lama. Apalagi, ngurus Kipem di Surabaya nggak repot,” kata hakim ketua.

Abdul Hamid (48 tahun, warga pendatang asal Madura yang terjaring razia yustisi di kawasan setren kali Pasar Keputran, Kecamatan Tegalsari, mengaku memilih membayar denda Rp 50 ribu. Dia menyatakan belum mengetahui adanya aturan yang mengharuskan warga pendatang seperti dirinya memiliki Kipem. “Saya ndak punya Kipem. Dan saya ndak tahu kalau harus ngurus Kipem. Besok saya akan mengurusnya,” ujarnya.

Sementara Erna Damayanti (20 tahun), perempuan muda asal Nganjuk yang mengaku sudah bekerja selama satu tahun di Surabaya, juga lebih memilih membayar denda Rp 50 ribu. “Saya tidak pernah dibilangin sama bapak kost saya kalau ada aturan harus memiliki Kipem,” katanya. 

Kepala Seksi Program Satpol PP Kota Surabaya, Bagus Supriyadi mengatakan, operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya merupakan bagian dari upaya pengendalian penduduk di Kota Surabaya sekaligus penegakan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyeleggaraan administrasi kependudukan.  Dikatakan Bagus, di kawasan Surabaya Pusat, operasi yustisi dilakukan di Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Genteng.

“Dari hasil operasi yustisi, di kecamatan Genteng terjaring 54 orang dan di Tegalsari lebih dari 100 orang,” ujar Bagus.

Bagus mengatakan, operasi yustisi ini nantinya bakal digelar merata di seluruh kawasan di Surabaya selama bulan Agustus ini.  Pekan lalu, Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan operasi yustisi di kawasan Surabaya Selatan. Hasilnya, sebanyak 199 orang pendatang terjaring razia karena tidak memiliki KTP Surabaya ataupun Kipem dan sudah disidangkan.  “Ini nanti akan kita gelar di semua kecamatan. Minggu depan kemungkinan di Surabaya Utara. Dibandingkan tahun lalu, kemungkinan akan ada kenaikan jumlah warga yang terjaring karena razia tahun ini digelar secara lebih sistematis dan terjadwal,” ungkap Bagus.

Terkait pengurusan Kipem, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menegaskan bahwa kepengurusannya tidak ribet. Menurut Suharto, pemohon hanya perlu menyertakan keterangan surat pindah dari daerah asal, foto kopi KTP serta jaminan tempat tinggal yang diketahui RT/RW. Pemohon juga melampirkan surat keterangan atau pernyataan bekerja atau studi plus foto 3x3 sebanyak dua lembar.

“Pencetakan Kipem nanti di kecamatan. Kipem ini berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengurusannya gratis kecuali terlambat 30 hari (terhitung dari masa habis berlakunya Kipem) akan dikenakan denda,” tegas mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.(*/arf)

Read More

Kunker Danrem 084/BJ ke Kodim Se-Madura

KABARPROGRESIF.COM : Kedatangan Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SE. Bersama Staf Jajaran Korem 084/Bhaskara Jaya di Wiliyah Teritorial Kodim se-Madura selama 2 hari antara lain di Kodim 0827/Sumenep, 0826/Pamekasan dan 0828/Sampang. Kegiatan tersebut dalam rangka kunjungan kerja resmi ke Kodim-Kodim untuk melihat langsung program kerja yang tengah dilaksanakan, permasalahan yang berkembang di daerah berikut kemungkinan adanya kendala yang dihadapi.

Di setiap kunjungannya ini, Kol Arh Nisan Setiadi, SE. Menyampaikan agar Kodim-Kodim se-Madura di Wilayahnya dapat melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing guna mendukung tugas Korem 084/BJ, Kodam V/Brawijaya Khususnya TNI-AD. Dalam kunjunganya Danrem beserta Staf di sambut oleh para Komandan Kodim beserta Staf.

Disamping itu Danrem 084/BJ dan Staf juga menyempatkan bersilaturrahim tatap muka dengan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) setempat dalam rangka menjalin hubungan kerja yang selama ini sudah bejalan untuk lebih meningkatkan lagi kondusifitas Wilayah Madura dalam menghadapi situasi yang berkembang saat ini serta menyampaikan beberapa hal untuk di jadikan pedoman bagi Aparat setempat bahwa visi misi kita adalah menjaga keutuhan NKRI.

Disela-sela Kunjungan Kerjanya juga menyampaikan dan mengingatkan petunjuk Komando Atas, bahwa organisasi dan ideologi ISIS yang merebak  saat ini tidak boleh tumbuh dan berkembang di negeri ini, khususnya di wilayah Korem 084 Bhaskara Jaya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan empat Kabupaten di Madura.(pen084/arf)                  

Read More

Pertemuan Rutin Persit KCK Koorcab Rem 081 PD V/Brawijaya

KABARPROGRESIF : Pertemuan rutin arisan Bulanan Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 081 PD V/Brw, yang dipimpin langsung oleh ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 081 PD V/Brw Ny. Inonk Reza Utama, pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014  Pukul 08.00 WIB yang bertempat di Aula Makorem 081/DSJ. Pertemuan rutin arisan persit ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi antara pengurus dan anggota Persit KCK Koorcab Rem 081 PD V/Brw maupun sebagai bentuk usaha untuk bertukar pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat untuk keluarga serta memberikan pengarahan sekaligus informasi yang sedang berkembang.

Acara tersebut dihadiri oleh Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama, Kasrem 081/DSJ Letnan Kolonel Arh Eko Wibowo Kusrianto , S.E beserta jajaran Perwira staf dan juga dihadiri oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 081 PD V/Brw Ny. Inonk Reza Utama beserta jajaran dan anggotannya. Dalam acara pertemuan ini Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama memberikan pengarahan terhadap ibu-ibu persit Rem 081/DSJ, Sebelum acara pertemuan rutin arisan dimulai.

Dalam pengarahanya Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama menyampaikan sehubungan saat ini masih dalam suasanan lebaran Atas nama Pribadi dan keluarga, mengucapkan Minal Aidzin Walfaidzin mohon maaf lahir dan batin serta ucapan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu Persit yang telah hadir pada acara arisan rutin yang kita selenggarakan ini, Lebih lanjut Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama berpesan agar ibu-ibu selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, dan senantiasa aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai spirit dalam mendukung tugas pokok suami dalam menjalankan tugasnya, Jadilah pribadi yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, beri dukungan dan semangat kepada suami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, selalu ingatkan  suami agar menghindari hal-hal yang negatif yang nantinya akan merugikan dan merusak nama baik keluarga dan satuan, bina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, keluarga yang tentram yang penghuninya dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, karena keluarga yang harmonis akan menjadikan suami dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Komandan Korem juga memberikan beberapa penekanan diantaranya :

        Dalam hidup ini adalah merupakan suatu pilihan, sehingga jalani & bersyukur atas pilihan kita
        Keterbatasan yang ada di Satuan jangan dijadikan sebagai alasan Pembenaran untuk tidak bekerja secara optimal
        Sikapi setiap permasalahan secara bijak & cari solusi yang terbaik
        Bina keluarga dengan baik terutama Hubungan Suami, Istri & Anak
        Setiap permasalahan rumah tangga agar diselesaikan secara tuntas
        Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang diluar nalar

(akal pikiran) sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif

Diakhir pengarahanya Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama memberikan pengertian tentang kebahagian, menurutnya kebahagiaan adalah bukan hal yang bisa diukur dengan sesuatu yang ada di dunia ataupun sesuatu yang hanya dilihat oleh pandangan mata semata. Seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli, tentulah kebahagiaan itu hanya milik orang-orang kaya saja sedangkan orang-orang miskin tidak akan mungkin bisa memiliki kebahagiaan. Janganlah kita berangan-angan ingin meraih bintang dilangit, tetapi cukuplah bersyukur selagi kaki kita masih bisa berpijak dibumi ini. Intinya kebahagiaan itu hanya datang dari hati kita sendiri, apabila hati ini bisa ihklas menerima apapun yang terjadi dan pandai mensyukurinya maka kebahagian yang hakikilah kita dapatkan Tegasnya.(Penrem081/arf)

Read More

KORAMIL 0808/01 KOTA BLITAR BUDIDAYA BUNGKUL DAN KOBIS

KABARPROGRESIF.COM : Sesuai potensi yang didukung alam agraris daerah tanah Kota Blitar, khususnya Kodim 0808 beserta jajaran melaksanakan budidaya sayur-mayur kepada anggota jajarannya serta kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lahan pertanian di sekitar pangkalan Makoramil  dengan cara menanam beragam hortikultura, baik di lahan sekitar rumah  ataupun dengan sistem polibag di perkantoran dan halaman rumah dinas.

Selain kegiatan ini bermanfaat untuk meringankan biaya belanja ibu-ibu membeli sayur-mayur untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga para  anggota  maupun masyarakat, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh satuan atas guna mencegah adanya pemanasan Global.  

Demikian dikatakan Danramil 0808/01, Kapten Inf Maulana, di halaman Makoramil didampingi Ny. Maulana dan ibu-ibu Persit serta Batuud Ramil 0808/01 Peltu Edy Suratno dan para anggota Koramil saat panen hasil sayur-mayur yang ditanam selama kurang lebih dua bulan.

Banyak manfaat yang dirasakan oleh prajurit dengan adanya program ini disamping untuk menghemat biaya hidup, juga sebagai bekal keterampilan apabila suatu saat nanti pension dapat dikembangkan lebih baik lagi untuk menambah penghasilan dan kesejahteraan hidup mereka. bahkan kalau ditekuni, bisa juga sebagai peluang bisnis bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tandas Kapten Inf Maulana.
Sayuran yang dibudidayakan oleh Koramil 0808/01 Kota Blitar, di antaranya, bunga kul (bungkul), brokoli, kubis, terong, cabe, seledri, sawi dan jenis sayuran lainnya.

Program ini bukan saja dilaksanakan di Makodim 0808/Blitar saja akan tetapi di jajaran bawah Koramil termasuk para Babinsanya sangat giat dalam melaksanakan budidaya sayuran ini, tambah Maulana.(*/arf)

Read More