Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Jumat, 05 September 2014

Targetkan 10 Sentra PKL Selesai Tahun Ini


KABARPROGRESIF.COM : Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop & UMKM) Kota Surabaya menargetkan akan merampungkan pembangunan 10 bangunan baru sentra pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surabaya pada tahun 2014 ini. Masa waktu tersisa empat bulan di tahun ini, akan dioptimalkan untuk mengejar target pembangunan sentra PKL tersebut.

Kepala Dinkop & UMKM Surabaya, Hadi Mulyono  mengatakan, pihaknya merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan pembangunan sentra UKM baru tersebut setelah mendapatkan arahan dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Pekan lalu, walikota menyampaikan bahwa kinerja dinas koperasi dan UKM lamban karena dinilai kurang maksimal dalam menjalankan programnya.

“Bagi kami, arahan dan statement dari Bu Wali itu memacu kami untuk bersama-sama lebih fokus dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ibu wali sudah perhatian ke kami,” tegas Hadi di sela-sela acara sarasehan bertema Koperasi dalam Perspektif Masa Depan yang digelar di Graha Sawunggaling Gedung Pemkot Surabaya, Kamis (4/9).

Menurut dia, dari sisi pelaksanaan, pembangunan 10 sentra PKL tersebut sebenarnya terus memperlihatkan progres. Bahkan, sudah ada tiga sentra PKL yang sudah selesai dibangun. Yakni di Gunung Anyar, Siwalankerto dan Krembangan. “Sementara untuk sentra PKL yang di Deles MERR dan Jajar Tunggal (Wiyung), masih dalam proses pembangunan,” sebut Hadi.   

Untuk pembangunan lima sentra PKL lainnya, Hadi menyebut akan segera dibangun. Lokasinya ada di Klampis Ngasem, Babatan Pratama, Kembang Kuning, Manukan dan Wonorejo (Rungkut). Dia menyebut dalam membangun sentra PKL, yang perlu diperhatikan selain pemanfaatannya adalah soal status lahan. “Kendalanya berkaitan dengan lahan. Jangan sampai kita terganggu. Misalnya harus membangun di lahan yang ada bangunannya,” sambung dia.

Meski begitu, Hadi optimistis bahwa pembangunan sentra PKL baru tersebut semuanya akan selesai di akhir tahun 2014. Untuk memastikan pembangunannya selesai tepat waktu, pejabat berkumis tebal ini mengaku sering turun sendiri ke lokasi untuk memantau pengerjaan. “Target akhir tahun Insya Allah masih nutut. Dan memang harus nutut. Makanya dipacu oleh Ibu walikota. Karenanya, kita tidak ada waktu selain berpikir menyelesaikan tugas. Saya bersama Kabid juga turun langsung untuk ikut memantau pengerjaannya,” imbuhnya.

Hadi menyebut telah memikirkan berbagai terobosan untuk meramaikan sentra PKL yang sudah ada. Ini karena memang tugas dari Dinas Koperasi & UMKM tidak hanya membangun sentra PKL, tetapi  juga bagaimana memasukkan para PKL dan menata sentra PKL tersebut.

“Kami sudah lakukan berbagai terobosan untuk bisa meramaikan sentra PKL. Tetapi memang paling sulit itu bukan menempatkannya, tapi mengubah pola pikir pedagang yang awalnya berjualan individual kemudian bergabung ramai-ramai dengan manajemen di mana mereka harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu sesuatu yang baru bagi mereka,” sambung dia.

Asisten II Sekkota Surabaya (membidangi perekonomian dan pembangunan), M.Taswin ketika membuka acara sarasehan ekonomi tersebut menegaskan, selain pemberdayaan koperasi, Pemkot Surabaya juga mengupayakan modernisasi pasar tradisional dan juga sentra PKL. “Untuk sentra PKL, Pemkot tidak hanya membangun fisiknya saja, tetapi juga membina para PKL untuk menjaga taste dan kesehatan makanannya, juga kebersihan sentra PKL nya,” ujar Taswin.

Hadi Mulyono menambahkan, acara sarasehan dengan peserta sekitar 150 orang dari koperasi tersebut sudah terprogram, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku koperasi. Menurut dia, ada dua aspek yang ingin ditata terkait perkoperasian. Yakni hubungan antara anggota dengan pengurus harus menjadi penguatan yang baik terhadap lembaga dan hubungan antarkoperasi yang bukan terjalin karena emosional tetapi sebagai jaringan usaha yang memberikan penghidupan.

“Hasil dari sarasehan ini akan penting bagi pelaku usaha untuk menghadapi datangnya Masyarakat Ekonomo ASEAN (MEA) tahun depan. Kita berharap tidak hanya usaha kecil mikro menengah yang siap, tetapi koperasi pun juga siap,” sambung Hadi.(*/arf)

Kamis, 04 September 2014

Mainkan Takaran Meter, Puluhan Pengusaha SPBU di Periksa Kejati Jatim




KABARPROGRESIF.COM : Diduga melakukan penyimpangan dalam mengelola takaran BBM Yang dilakukan 125 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)  di Jawa Timur, Tim Pidana Khusus Kejati Jatim mulai melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat.

Tim penyidik Pidsus Kejati Jatim telah memintai keterangan puluhan pengusaha SPBU yang ada di Jawa Timur terkait dugaan manipulasi bea tera metrologi.

Pemeriksaan itu dibenarkan Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto . Namun, karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan maka pihaknya enggan memberikan keterangan lebih detail kasus ini.

" Memang ada pemeriksaan, kemarin yang sudah diperiksa sekitar 50 pemilik SPBU, untuk hari ini memang ada pemeriksaan tapi tidak tau berapa jumlah orangnya," ujar Rohmadi, Selasa (2/9/2014).

Sementara Kasi Penyidikan (Kasi Dik) pada Pidana Khusus Kejati Jatim Mochamad Rohmadi menyatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait kasus ini sekitar tiga minggu yang lalu. " Sekarang masih lid," ujar Rohmadi singkat.

Dari informasi yang dihimpun, perbuatan pengusaha SPBU ini menyebabkan hak konsumen tidak sesuai nominal transaksi. Idealnya ambang toleransi takaran 50 cc/10 liter namun SPBU tersebut takarannya jauh di atas ambang toleransi tersebut. (Komang)

Eksekusi Kalimas Hilir Bakal 'Ricuh' Siapakan 3000 Orang dan 4 Countainer, Hadang Petugas PN Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : Rencana pelaksanaan eksekusi atas Lahan di kawasan Jalan Kalimas Hilir 1 No 182 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada hari ini (4/9) Jam 09 WIB dipastikan akan berlangsung 'ricuh'

Pasalnya, rencana eksekusi itu akan dihadang ribuan massa dari pendukung H Nawawi selaku penguasa lokasi yang akan dieksekusi.

Selain massa dari H Nawawi, Menurut Muara Hariandja selaku kuasa hukum dari H Nawawi, Massa dari Kosgoro dan salah satu LSM juga ikut melakukan penghadangan petugas Juru Sita PN Surabaya.

Selain menyiapkan massa, akses pintu masuk lokasi eksekusi ini juga akan di hadang oleh kontainer.

"Kita kerahkan 3000 orang dan Countainer yang kita tumpuk empat di depan pintu masuk, dengan tujuan untuk menghadang petugas PN Surabaya agar tidak Jadi melakukan eksekusi,"ujar Muara.

Alasan penghadangan rencana eksekusi ini dikarenakan, adanya proses hukum yang masih dijalankan oleh kliennya, yakni upaya peninjauan kembali (PK) dan Gugatan balik terhadap pemohon eksekusi yakni PT Dian Permana.

"Kami sudah ajukan penundaan ke KPN Surabaya pada 18 Agustus 2014 lalu, karena kami masih melakukan upaya hukum PK dan gugatan balik, tapi hal ini di Indahkan oleh Ketua PN Surabaya,"ungkap Muara.

Perlu diketahui, tanah dan bangunan yang akan diekekusi ini seluas 5650 meter persegi. Selain tanah kosong, tanah itu juga berdiri bangunan yang dihuni 58 kepala keluarga.

Sengketa ini terjadi antara H Nawawi dengan PT Dian Permana. H Nawawi merupakan Penjaga lokasi tersebut sejak tahun 1970. Namun Pada tahun 1989 muncul PT Dian Permana yang mengaku sebagai pemilik lahan sengketa ini.

"Sejak tahun 1970, tanah ini diserahkan secara aklamasi ke H Nawawi oleh pemilik Maskapai Perumahan The Giok Nio,"Jelas Muara.

Sementara, kuasa hukum dari PT Dian Permana, Muhammad Nasik SH mengatakan, Aksi penghadangan yang dilakukan pihak termohon eksekusi sia sia belaka, Pasalnya Jauh sebelumnya, para pihak telah dipertemukan oleh Ketua PN Surabaya.

Saat pertemuan itu, PN Surabaya juga mengundang Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polsek Pabean Cantikan, Lurah Nyamplungan dan Camat Paben Cantikan.
Saat dilakukan kordinasi, diakui Nasik, pihak pemohon memang pernah mengajukan keberatan dengan dalih tidak ada nya pemberitahuan dari pihak pengacara termohon eksekusi yang terdahulu dan menyatakan telah mencabut kuasa hukum termohon." Tapi saat ditanyakan bukti tanda terima pencabutan surat kuasa, pihak termohon tidak bisa menunjukkan,"jelas Nasik

Sementara  upaya hukum kasasi yang dilakukan pihak termohon menurut Nasik, adalah hak dari termoho." Namun upaya PK tersebut tak menghalangi Jalannya eksekusi,"katanya (Komang)

Ajarkan Siswa Berinternet Sehat


KABARPROGRESIF.COM : Kebebasan informasi yang dapat diakses melalui internet ternyata tidak saja berdampak positif melainkan negative. Mudahnya anak-anak mengakses situs pornografi sangat sulit untuk dikontrol. Maka itu, Pemkot Surabaya sangat serius memperhatikan tumbuh kembang anak-anak. Agar anak-anak Surabaya tidak mudah terjerumus dalam perbuatan pornografi.

Melihat hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya melakukan kampanye Internet Sehat, Rabu (3/8), di Graha Swaunggaling. Sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 25 September 2014 dengan melibatkan siswa SMP, SMA, dan SMK se-Surabaya.

Kepala Bidang Post dan Telekomunikasi, Dinkominfo, Adang Kurniawan menjelaskan tujuannnya adalah mengajak mereka menjadi pelopor perubahan di Kota Surabaya. Perubahan dalam artian mereka mendapat tugas untuk mengajak teman-temannya tidak berbuat hal-hal negative.

“Mereka ini nantinya akan menjadi corong pemerintah mengkampanyekan internet sehat di sekolah masing-masing. Setiap sekolah diwajibkan mengirimkan delegasi 5-10 siswa dalam acara ini. Siswa pilihan inilah yang mempunyai tugas penting untuk mengajak temannya tidak terjerumus pada kegiatan negatif. Hari ini yang mendaptkan pembinaan merupakan gelombang keenam,” tukasnya.

Rencanya, siswa yang tergabung dalam pelopor internet sehat akan dikukuhkan langsung Walikota bertepatan pada Hari Anak Nasional. “Saat ini, siswa SMP,SMA, dan SMK pasti sudah bersentuhan langsung dengan internet. Masalahnya kan tinggal mengarahkan mereka untuk berinternet yang baik. Agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negative yang diperoleh dari internet. Pokoknya ‘No Pornografi’ jangan sampai anak-anak Surabaya terjerumus yang namanya pornografi,” imbuhnya.

Jika pembinaan ini sudah selesai, kota Surabaya akan memiliki 2600 siswa pelopor internet sehat. Nantinya, diharapkan mereka bisa mempengaruhi teman-temannya untuk mau berinternet sehat. Setelah mendapatkan pembinaan siswa pelopor pada gelombang pertama sudah melakukan beberapa aksi.

“Mereka sudah mulai berani bicara dihadapan teman-temannya. Adapula yang melakukan sosialisasi dengan membuat poster yang ditempel di mading sekolah. Juga melalui media sosial, seruan, ajakan untuk berinternet sehat terus mereka kampanyekan,” cerita Adang.

Kedepan, lanjut Adang, Dinkominfo akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan SUrabaya untuk membut kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan cara memberikan ekstrakurikulum TIK, Dinkominfo bersama relawan TIK Surabaya siap mendukung program ini.

“Secara sumber daya manusia kita sudah siap untuk menjalankan program tersebut. Sekarang saja di lima wilayah kita sudah melakukan hal itu. Relawan yang tergabung merupakan dosen dari perguruan tinggi ternama di Surabaya. Seperti UBAYA, Narotama, ITS, dan Ciputra. Jadi, kita harus menyiapakan anak-anak sejak sekarang. Supaya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang merugikan masa depan mereka,” pungkasnya.arf)

Surabaya Kandidat Kota Sehat 2014


KABARPROGRESIF.COM : Sebanyak 31 obyek di empat kecamatan di Surabaya, dikunjungi sekaligus dinilai oleh tim verifikasi Provinsi Jawa Timur. Kunjungan dan penilaian tim verifikasi tersebut berkaitan dengan masuknya Surabaya sebagai salah satu kandidat kota Sehat 2014 di Jawa Timur.

Sebelum melakukan kunjungan ke lokasi, rombongan tim verifikasi provinsi tersebut diterima di Kediaman Walikota Surabaya. Mereka diterima Sekretaris Daerah Kota Surabaya (Sekda), Hendro Gunawan beserta asisten, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita dan jajaran kepala dinas terkait, serta forum kota sehat Surabaya.

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah warga Surabaya bisa mendapatkan akses kesehatan. Diantaranya dengan memperbarui grade Puskesmas. Menurutnya, Puskesmas di Surabaya telah memenuhi syarat sebagai pelayanan dasar melalui keberadaan pelayanan rawat inap di Puskesmas serta adanya dokter spesialis. Ini merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Sehingga selama bisa ditangani di puskesmas, warga tidak perlu ke rumah sakit.

“Kota sehat bukan hanya sehat kondisi fisiknya tetapi juga sehat pikirannya dan sehat kesejahteraannya. Karenanya, selain mempermudah akses kesehatan, pendidikan di Surabaya juga kita gratiskan sehingga tidak ada alasan warga tidak bisa sekolah.  Kita juga memberdayakan beberapa lahan untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan warga serta mengoptimalkan keberadaan UKM,” jelas Hendro.

Dijelaskan Sekda, untuk tahun 2014 ini, Pemkot Surabaya mengajukan empat tatanan. Yakni kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat dengan obyeknya di kecamatan Jambangan, lalu ketahanan pangan dan gizi dengan lokus di Kecamatan Lakarsantri, dan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri dengan lokus di Kecamatan Kenjeran. Serta, kehidupan sosial yang sehat dengan lokus di Kecamatan Semampir.

“Bapak dan ibu silahkan melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemkot di lokasi-lokasi tersebut,” sambung mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini.

Sebanyak 31 obyek yang dinilai oleh tim penilai tersebut, di Kecamatan Jambangan diantaranya sentra PKL Karah, taman Jangkar, kampung PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), galeri UKM daur ulang, pengelolaan sampah (mesin penghancur plastik), sekolah adiwiyata SMPN 36.  Lalu di Kecamatan Lakarsantri yakni KRPL (kawasan rumah pangan lestari), budidaya jamur, lele dan tanaman toga, bank sampah, Puskesmas Jeruk, dan SLPHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu.

Di Kecamatan Semampir, tim penilai mengunjungi  rumah pintar Dolphin, penghijauan RT IV RW III Kelurahan Ujung, tanaman urban farming, kampung bebas narkoba dan asap rokok. Dan di Kecamatan Kenjeran, tim penilai mendatangi pondok pesantren Al-Fitrah bebas rokok, rumah remaja (Puskesmas Tanah Kali Kedinding), KB Pria Arjuna Mesra, dan pos gizi balita.

Ketua Forum Kota Sehat Surabaya, Oedoyo Soedirham mengatakan, sebanyak 14 anggota tim kota sehat Surabaya yang terbagi dalam empat kelompok, ikut mendampingi kunjungan tim penilai di empat kecamatan tersebut. Ke-14 anggota forum kota sehat tersebut berasal dari kalangan profesional seperti pensiunan PNS, akademisi dan juga LSM lingkungan.

“Kita berkoordinasi dengan dinas terkait hingga level masyarakat. Tugas kami menjadi lebih ringan karena teman-teman dalam forum ini sejak lama sudah berkecimpung dengan dinas terkait dan saling bersinergi. Ini nanti setelah dari lapangan, kami akan langsung melakukan konsolidasi hasil di Bappeko,” ujar Oedoyo.

Pada tahun 2013, Kota Surabaya mendapatkan predikat Kota Sehat Swastisaba Pradapa. Penghargaan tersebut diterima Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pada 15 November 2013. “Harapan kami, kita bisa mendapatkan penghargaan Swastisaba Wiwerda,” ujar Oedoyo. (arf)

KODIM JAJARAN KOREM 084/BJ TANGGULANGI BENCANA BANJIR




KABARPROGRESIF.COM : “Sebagai prajurit TNI kita harus semaksimal mungkin meningkatkan profesionalisme keprajuritan sehingga siap dalam mengantisipasi perkembangan situasi saat ini” demikian pesan Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SE dalam acara Pembukaan Geladi Posko I  “Bhaja Siaga -14” di Kodim 0816/Sidoarjo.

Pada kesempatan itu Danrem 084/Bhaskara Jaya mengingatkan tentang pentingnya memelihara dan meningkatkan prosedur hubungan kerja antara komandan dan staf dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan komando pengendalian operasi guna menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di wilayah, sehingga kita dapat melaksanakan komando pengendalian yang bulat dan utuh dalam merencanakan dan mengendalikan setiap pelaksanaan tugas di wilayah.

Lebih jauh Danrem menekankan kepada para Dandim dapat mengelola staf jajarannya menghadapi situasi kondisi yang berkembang di lapangan contohnya dalam Gladi ini bagaimana mengantisipasai, merencanakan dan mengimplementasikan penanggulangan banjir di wilayah. Dandim harus bisa berkoordinasi dan bekerjasama Pemda setempat dan pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PMI, Pramuka serta kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang peduli untuk membantu korban bencana alam.

Hadir pada acara tersebut diantaranya Forpimda setempat, Kepala BPBD, Kepala BMKG, pihak terkait. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Geladi Posko-I “ Bhaja Siaga -14 ” TA. 2014 tersebut dilaksanakan secara serentak di lima wilayah selama tiga hari dari tanggal 3 s.d. 5 September, dengan tema : ” Kodim 0816/Sidoarjo, Kodim 0826/ Pamekasan, Kodim 0827/Sumenep, Kodim 0828/Sampang dan Kodim 0829/Bangkalan Melaksanakan Operasi Bantuan Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Operasi Militer Selain Perang ”.(Pen 084/arf) 



Kasrem 0081/DSJ Buka Latihan Posko I Kodim 0804/Magetan


KABARPROGRESIF.COM : Kesiapsiagaan satuan kewilayahan dalam pelaksanaan tugas pokok, sangat ditentukan kemampuan oleh setiap personel perorangan maupun satuan yang harus di tingkatkan melalui kegiatan yang terprogram. Dalam amanat Upacara Hal ini ditekankan Danrem 081/DSJ Kolonel Czi Reza Utama, yang dibacakan oleh Kasrem 081/ DSJ Letkol Arh Eko Wibowo Kusrianto, S.E, pada pembukaan Latihan Posko l Kodim 0804/Magetan di Alun-alun Kota Magetan Rabu 3 September 2014.

Latihan Posko I dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan prosedur kerja antara Komandan dan Staf. Mulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pengendalian suatu operasi, sekaligus memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin timbul akibat suatu bencana alam. Patut disadari bersama, setiap peristiwa bencana alam yang pernah terjadi dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengevaluasi dan meyakinkan kepada diri masing-masing. Bahwa bencana alam bisa terjadi di mana dan kapan saja serta dapat menelan korban jiwa cukup besar.

Melalui Latihan Posko I yang akan dilaksanakan ini, saya harapkan dapat menjadi wahana untuk mengevaluasi sekaligus memberikan kemampuan kepada personel Kodim 0804/Magetan dalam menangani bencana alam di wilayah ini, kata Kasrem 0801/ DSJ.

Lebih jauh Danrem 081/Dsj yang diwakili Kasrem 081/ DSJ minta, agar seluruh peserta geladi mengikuti materi latihan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Kembangkan materi latihan teritorial sesuai klasifikasi daerah dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka terwujudnya pertahanan wilayah. Ikuti petunjuk dan mekanisme latihan dan perhatikan keamanan personel maupun materiil. Berikan briefing yang benar sehingga peserta gladi paham dengan tugas yang diberikan.

Hadir dalam acara pembukaan Latihan Posko I Kodim 0804/Magetan, para Dandim jajaran Korem 081/ DSJ, Kasatdisjan, para Kasi Korem 0081/ DSJ, unsur Muspida Kabupaten Magetan, Dansecata Rindam V/Brawijaya, Dansub Denpom Kab Magetan, Kajari Kab. Magetan, Kepala BPBD, Kepala Damkar, Ketua PMI, Ketua Tagana, Kepala Sar Kabupaten Magetan serta para Ketua Organisasi Kepemudaan Kab Magetan, kata Pasiter Dim 0804/Magetan Kapten Inf Sugiri. (arf)

Selasa, 02 September 2014

Tak Daftarkan BPJS Karyawan, Perusahaan Bakal Terkena Sanksi


KABARPROGRESIF.COM : Bagi Perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bakal menerima sanksi. Selain sanksi pidana, perusahaan-perusahaan 'nakal' ini juga tidak akan dilayani oleh lembaga pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Agus Chandra, saat melakukan koordinasi dengan perwakilan sejumlah SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya, Senin (1/9).

Pejabat yang hadir dalam koordinasi tersebut di antaranya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perijinan, Disnakertrans, Disparta, dan Disperindag.

"Tadi disepakati, sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan karyawannya BPJS tidak akan mendapatkan pelayanan publik," katanya. Misalnya, jelas Chandra, perusahaan yang nakal tidak akan dilayani dalam hal pengurusan ijin usahanya.

Dia mengatakan, sanksi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. "Ditegur dulu, setelah itu akan disurati secara tertulis. Kalau masih belum mendaftarkan BPJSnya, baru pemberi kerja tidak akan dilayani. "Nanti Rabu dan Kamis akan disosialisasikan kepada para pemberi kerja," tandasnya.

Chandra memaparkan, hingga saat ini masih ada ratusan pemberi kerja di Surabaya yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. Di BPJS Darmo saja, ada sebanyak 185 pemberi kerja. "Nanti akan disosialisasikan secara bertahap," ujarnya.

Sebelumnya Chandra mengatakan, berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja wajib mendaftarkan BPJS tenaga kerjanya. "Jika tidak mendaftarkan ancamannya maksimal 8 tahun penjara dan denda satu miliar," ujar Agus. (Komang)

Korupsi Tunjangan Direksi PD Pasar Tak Sampai Ke Meja Kajari




KABARPROGRESIF.COM : Dugaan Korupsi tunjangan direksi PD Pasar Surya yang diusut Pidsus Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya sejak tahun 2011 lalu, nampaknya belum sampai ke meja pentolan Korps Adhyaksa yang berkantor di Jalan Sukomanunggal.

Menurut, Kajari Surabaya Tomo Sitepu, meski dirinya baru duduk dikursi pimpinan selama dua bulan ini, Ia mengaku tidak mendapatkan laporan adanya pengusutan kasus ini dari anak buahnya di bagian Pidsus

"Saya hanya dilapori tunggakan tiga kasus korupsi, tapi kasus yang Anda tanyakan tidak saya terima. Nanti saya cek," kata Tomo kepada wartawan, Senin (1/9)

Sementara saat ditanya terkait gugatan Ganis dkk terhadap BPK tersebut tidak menghalangi proses penyidikan. Sebab, ada bukti penguat lain yang tentunya dikantongi penyidik, sehingga kasus disidik dan tersangka ditetapkan, Tomo Sitepu masih enggan memberikan penjelasan secara detail, Tomo hanya menjelaskan gugatan ke BPK tersebut tak akan menghalangi penyidikan.

"Laporan BPK kan bukti permulaan. Kalau penyidik mengantongi bukti lain yang menguatkan terjadinya tindak pidana korupsi, gugatan BPK tidak menghalangi penyidikan. Tapi lihat dulu konteksnya. Saya belum bisa memutuskan karena belum menerima laporan kasus ini. Senin (1/9) saya akan panggil tim pidsus," katanya kepada wartawan.

Seperti diketahui, Penyelidikan kasus dugaan korupsi PD Pasar Surya diusut kejaksaan sejak 2011 lalu. Setahun berikutnya, kasus ini naik level ke penyidikan (dik). Empat tersangka ditetapkan penyidik dalam kasus ini. Yakni mantan Direktur Utama Ahmad Ganis Purnomo, mantan Direktur Teknik Rahmad Kurnia dan mantan Direktur Pembinaan Pedagang Fatma Irawati Malaka, dan mantan Direktur Keuangan Agus Dwi Sasono.

Pengusutan kasus ini berawal dari laporan hasil audit keuangan Pemkot Surabaya tahun 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit menyebutkan ada sisa duit tunjangan direksi PD Pasar Surya yang Rp 200 juta yang tidak dikembalikan. Hasil audit BPK ini dijadikan bukti permulaan oleh kejaksaan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ganis dkk, lantas menggugat BPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait laporan hasil audit tersebut. Nur Cahyo Jungkung Madyo, Kasipidsus Kejari Surabaya saat itu, mengatakan, penyidikan sementara ditangguhkan karena gugatan tersebut. "Karena laporan BPK jadi bukti utama penyidik. Kita tunggu gugatan sampai inkracht," ujarnya saat itu. (Komang)

Dandim 0807/Tulungagung Berikan Wawasan Kebangsaan




KABARPROGRESIF.COM : Dandim 0807 /Tulungagung Letnan Kolonel Inf Gunawan Permadi, SE  memberikan materi Wawasan Kebangsaan ( Bela Negara ) kepada siswa / siswi  BLKI Ngunut yang berlokasi di Desa Pulosari Kec . Ngunut Kab.  Tulungagung yang diikuti sebanyak 107 siswa / siswi terdiri dari 32 orang dari NTT dan 75 orang dari daerah Tulungagung dan sekitarnya  pada hari Senin 1-9-2014. Kegiatan Wasbang berlangsung di Aula BLKI Ngunut Kab. Tulungagung.

    Dandim 0807 mengatakan, kondisi wawasan Kebangsaan Indonesia saat ini khususnya tentang Bela Negara sangat memprihatinkan dan ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang tercinta ini, Apalagi dihadapkan dengan era globalisasi saat ini semakin banyaknya ancaman multi dimensi yang tidak kelihatan serta berkembangnya kesadaran etnis yang sempit dengan ditandai tuntutan merdeka dari kelompok masyarakat di beberapa daerah di wilayah NKRI. Oleh karena itu kepada generasi muda khususnya para pelajar sangat perlu diingatkan dan ditanamkan kembali tentang Wawasan Kebangsaan / Bela Negara sejak dini ini. Hal ini penting mengingat generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, kata Dandim 0807

    Dalam materi, Dandim 0807 menjelaskan 4 Pilar NKRI yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta 3 Unsur pokok Wawasan Kebangsaan yaitu Rasa kebangsaan, Paham kebangsaan dan Semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan merupakan wujud dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara negara-negara di dunia. Paham kebangsaan merupakan Komitmen bersama yang benar-benar dilandasi semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan. Sedangkan Semangat kebangsaan merupakan perpaduan antara Rasa dan Semangat kebangsaan akan terpancar dari kwalitas dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi ancaman .

    Selain itu Dandim 0807/Tulungagung juga menyampaikan tentang Trend Perang saat ini yaitu salah satunya berupa Proxy War di Indonesia dengan sasaran adalah generasi muda untuk menghilangkan rasa Nasionalisme, menghilangkan rasa Patriotisme, tidak mau menghargai orang tua, cuek dan tidak peka terhadap lingkungan, sikap dan perilakunya yang tidak mencerminkan budaya bangsa dan egoisme serta kebebasan tanpa batas, sehingga akan mudah dipecah belah dan mudah dikendalikan oleh pihak ketiga. Lebih lanjut Dandim 0807 juga menyinggung bahaya Narkoba, Sex bebas/Pornografi, Terorisme, Aliran sesat dan kekerasan /perkelahian antar pelajar.

    Pada kesempatan itu para siswa didampingi oleh guru pendamping, salah seorang guru menyampaikan bahwa tujuan muridnya yaitu untuk menambah Wawasan Kebangsaan khususnya Bela Negara sejak dini sehingga akan tumbuh rasa cinta tanah air kepada muridnya tersebut. Pada kegiatan tersebut mendapatkan respon yang sangat positif dari kalangan siswa, ini terlihat banyaknya pertanyaan dari siswa/siswi yang disampaikan pada saat seksi tanya jawab.( Ster Dim 0807)

JASA RAHARJA JATIM: LEBARAN 2014, KLAIM SANTUNAN TURUN Rp 470 JUTA


KABARPROGRESIF.COM : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur menyatakan selama lebaran tahun 2014, mulai H-7 hingga H+7 jumlah klaim santunan yang terbayarkan kepada ahli waris korban kecelakaan mengalami penurunan sekitar Rp 470 juta, jika dibandingkan dengan klaim santunan pada periode yang sama lebaran tahun 2013 lalu.

Kahumas PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim, Totok Ery Sukamto, di Surabaya, mengatakan, penurunan klaim santunan korban kecelakaan selama lebaran tahun ini dikarenakan beberapa hal, diantara kesadaran masyarakat masyarakat dalam mentaati peraturan tertib berlalulintas serta adanya upaya-upaya pihak yang melakukan program untuk menekan jumlah kecelakaan di jalan.

            “ Salah satu contoh, kami dari Jasa Raharja Jatim pada mudik lebaran ini melakukan program pemberangkatan mudik gratis gratis bagi pengguna kendaraan roda dua. Harapannya, mengalihkan pennggunaan kendaraan roda dua ke bus sehingga dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas serta mengantisipasi kecelakaan di jalan,” ujarnya.

            Totok menjelaskan, setiap korban kecelakaan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit  maka akan terjamin pembiayaannya oleh Jasa Raharja, tentunya nilai biaya perawatannya akan ditanggung pihak Jasa Raharja maksimal Rp 10 juta, tentunya dengan adanya santunan pembiayaan ini  para korban tidak terbebani masalah biaya perawatan di rumah sakit. “Untuk klaim santunan korban meninggal dunia sebesar Rp 25 juta, bagi yang tidak memiliki ahli waris maka ada biaya penguburan Rp 2 Juta,” terangnya.

            Sedangkan untuk teknis prosedur pelaksanaannya, jelasnya, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas diharapkan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian (Unit Laka Polres setempat), kemudian pihak Rumah Sakit akan menghubungi Jasa Raharja untuk selanjutnya meminta Surat Jaminan, setelah Surat Jaminan diterbitkan maka biaya yang berkaitan dengan rawatan para korban kecelakaan akan ditanggung oleh Jasa Raharja.

            Berdasarkan data yang dihimpun PT Jasa Raharja Jatim, selama lebaran 2014 mulai H-7 hingga H+7 total klaim santunan yang terbayarkan sebanyak Rp 4.110.010.470,-. sedangkan klaim santunan selama lebaran tahun 2013 lalu diperiode yang sama sebanyak Rp 4.578.831.034,-. jadi, klaim santunan lebaran atahun ini mengalami penurunan sekitar Rp 470 juta.

            Dia menjelaskan, pada klaim santunan tahun 2014 lebaran ini Rp 4.110.010.470,- terbagi untuk pembayaran santunan korban meninggal dunia Rp 3.950.000.000,-, korban luka-luka atau perawatan Rp 154.010.470,- sedangkan klaim santunan untuk biaya penguburan Rp 6 juta. Sementara itu, pada tahun 2013 lalu, klaim santunan sebanyak Rp 4.578.831.034,- diantara untuk korban meninggal dunia terbayarkan Rp 4.050.000.000,-. Untuk luka-luka Rp 520.831.0243,- sedangkan klaim santunan untuk biaya penguburan Rp 8 juta.

            Totok juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan berkendara dengan baik dan benar. Karena, menurutnya, minimnya kesadaran berlalulintas menyebabkan angka Lakalantas di Jawa Timur dapat dikatakan tinggi. (arf)

DANREM 084/BJ: MANTAPKAN WAWASAN KEBANGSAAN HADAPI ERA AFTA 2015


KABARPROGRESIF.COM : Danrem 084/Bhaskara jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SE selaku pemberi pembekalan dan narasumber pada Seminar Pembekalan Wawasan Kebangsaan yang di laksanakan di Gedung Wanita Chandra Kirana Jl Kalibokor Selatan No: 2 Surabaya.  Hadir pada acara tersebut antara lain Joko Susanto Sip, selaku Narasumber dua, Dr Fransiska Dwi Harjati Mpd sebagai Moderator, Soemarno SH M Hum selaku Kepala Badan kesatuan Bangsa, Politik Linmas Surabaya, dan Ir Moh Niam selaku Kepala Bidang Kesatuan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dan di ikuti oleh sekitar 100 orang peserta terdiri dari Guru Non PNS tingkat SMA se kota Surabaya.

Di hadapan para peserta Guru Non PNS tingkat SMA se Kota Surabaya, Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SE. Menyampaikan Materi  yang isinya tentang Wawasan Kebangsaan, kehendak hidup bersatu di tanah Air Indonesia, sebagai satu Bangsa bersama sama berjuang untuk mencapai cita - cita kebangsaan, tidak membedakan suku, Ras ataupun Agama karena kita berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan kita di satukan oleh ideologi Pancasila, kemudian Pancasila sebagai ideologi Bangsa & dasar Negara RI, kemudian ada pilar - pilar seperti UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar - pilar utama dalam kehidupan Berbangsa & Bernegara yang telah menjadi bagian kehidupan Bangsa Indonesia sepanjang masa.

 Pembekalan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pelaksana Pembauran Kebangsaan tersebut dengan Tema: “Memantapkan Wawasan Kebangsaan Untuk Menghadapi Era AFTA 2015’’ (arf)