GELAR LOMBA TUMPENG UNTUK PEREKAT SILAHTURAHMI

KABARPROGRESIF.COM : Dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 69, Kelurahan Bulak menggelar Lomba Tumpengan.

Acara yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan itu, disambut antusias oleh kalangan Ibu-ibu Penggerak PKK.

Sebanyak 70 peserta yang hadir dari perwakilan RW –RW yang ada diwilayah itu, berpartsipasi untuk mengikuti lomba yang digelar setiap tahunnya,” Kegiatan Lomba ini diikuti oleh 7 RW yang ada di kelurahan Bulak.” Ujar H.M.Chusnul Amin, S.IP. M.Si

Adapun lomba yang digelar, kata Amin sapaan akrabnya H. M. Chusnul Amin adalah bertujuan untuk menciptakan ajang untuk perekat tali persaudaraan antar kalangan Ibu-ibu,” Selain untuk memeriahkan hari Kemerdekaan, kegiatan ini juga menggalang Silahturahmi antar pengurus PKK, Kader Lingkungan beserta Paud.” katanya pada Kabar Progresif.

Amin menambahkan, kegiatan yang digelar ini merupahkan murni dari swadaya seluruh RW-RW yang ingin meramaikan suasana lomba tersebut, padahal dalam lomba ini semua peserta akan mendapatkan hadiah yang telah disediahkan oleh pihak panitya,” Untuk lomba tumpengan ini,semua peserta akan mendapatkan hadiah berupa peralatan dapur.”terang pria mantan sekretaris kelurahan Perak Timur.

Ditempat yang sama Sri Wahyuni,S.Sos Ketua tim Penggerak PKK kelurahan Bulak menambahkan,bagi peserta lomba tumpengan ini untuk kategori pemenang terbaik.penilaiannya terletak pada bentuk keindahan dari tumpeng tersebut,” Penilaian terbaik terletak pada kreatifitas , penataan dan rasa dari berbagai macam olahan makanan yang ada pada tumpeng.”ujarnya.

Dari peserta RW-RW yang ikut dalam Lomba ini,tim terbaik diraih oleh RW II sebagai juara I,juara II jatuh pada RW V dan Juara II diraih oleh RWVII. ( Adji )

Read More

Ancang-ancang Tambah 34 BLC Baru

KABARPROGRESIF.COM : Warga Surabaya akan menjadi warga yang paling siap untuk menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Ketika MEA diberlakukan per 1 Januari 2015 yang berarti negara-negara se-ASEAN akan bisa bebas berinvestasi di Indonesia termasuk di Surabaya, warga Kota Pahlawan sudah punya bekal untuk bersaing. Ini berkat intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang membuat warganya siap jadi tuan di kota sendiri.

Salah satu bentuk intervensi Pemkot Surabaya adalah keberadaan Broadband Learning Center (BLC). BLC menjadi “rumah” bagi warga yang ingin melek internet. Di tiap BLC, Pemkot menyediakan tiga hingga lima komputer plus dua orang trainer (pemberi materi) dan asisten pemateri. Melalui BLC yang telah dibangun di sejumlah kawasan, warga Surabaya mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga anak-anak, bisa belajar tentang teknologi informasi secara gratis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, BLC kini menjadi jujugan bagi warga Surabaya. Dari data yang ada, Antiek mengatakan, rata-rata kunjungan satu BLC per bulannya bisa mencapai 300-an warga. Artinya, dari 13 BLC yang ada, ada hampir 4000 warga yang dalam sebulan berkunjung ke 10 BLC.

“Respon warga memang luar biasa. Mereka bisa belajar tanpa ada pungutan. Kalau belajar di kursusan kan biayanya mahal. Lewat BLC, kita juga bisa sosialisasi kebijakan baru. Ini kita upayakan pengadaan 10 unit komputer seperti yang di Kelurahan Made. Karena menurut kami jumlah itu yang paling efektif untuk pembelajaran,” tegas Antiek ketika dikonfirmasi pada Selasa (9/9).

BLC bisa difungsikan oleh siapa saja. Anak-anak bisa mengoptimalkan BLC dengan melakukan try out online. Orang tua tidak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya akan membuka situs-situs yang tidak benar. Pasalnya, di BLC ada jaminan keamanan bagi anak-anak yang mengakses internet, yakni dengan adanya internet sehat.

Sementara ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UKM, telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Surabaya tentang cara melakukan pemasaran produk secara online melalui jejaring sosial maupun situs jual beli online. Bahkan, ibu-ibu itu kini telah terbiasa melakukan transaksi online.

“Ibu-ibu yang paling semangat. Meski sudah tidak muda lagi, mereka masih semangat belajar. Ketika dapat transaksi, respon mereka luar biasa. Kata mereka “kok bisa ya”. Sekarang, ibu-ibu di Surabaya lebih senang datang ke BLC daripada nonton sinetron di televisi,” sambung dia.

Di Surabaya, sekarang ini sudah ada 13 BLC yang tersebar di sejumlah kecamatan. Antiek mengatakan, secara bertahap, Diskominfo Surabaya akan membangun lebih banyak BLC agar makin banyak warga yang bisa belajar teknologi informasi. “Kita ada rencana penambahan 34 lokasi BLC secara bertahap. Saat ini segera realisasi lima dulu. Sampai akhir tahun, mudah-mudahan sudah bisa terpenuhi 10 BLC sementara sisa 24 dikerjakan sambil jalan,” imbuh mantan Kepala Bapemas KB ini.

Selain mengajarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, Diskominfo juga mengajarkan “lampu kuning” bagi warga yang belajar teknologi informasi. Bahwa ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, jika dilanggar, si pelanggar bisa berurusan dengan ranah hukum.  “Kita juga ajarkan aturan UU ITE. Kita tekankan agar jangan melanggar yang bisa berdampak pada proses hukum. Kita juga ajarkan internet sehat kepada anak-anak. Kita latih 6.000 anak SMP/SMK/SMA untuk jadi tenaga sukarela di mana setiap sekolah mengirim 10 siswa,” sambung Antiek.

Selain keberadaan BLC, Pemkot Surabaya juga telah membangun Rumah Bahasa di mana warga Surabaya bisa belajar bahasa asing secara gratis. Pemkot juga melakukan sertifikasi profesi. Semuanya itu demi menyiapkan warga Surabaya menghadapi MEA 2015.(*/arf)

Read More

Hakim Tolak Kuasa PT Baja Menara Inti

KABARPROGRESIF.COM : Majelis hakim yang diketuai M Yapi menolak kuasa dari PT Baja Menara Inti (BMI) dalam kasus gugatan perdata No 612/Pdt.G/2014/PN Surabaya.

Dalam perkara perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Yakobus I Nyoman Kinanta selaku mitra kerjanya, Perusahaan Jasa Angkutan ini diminta untuk menunjuk seorang pengacara. Pasalnya dalam persidangan perdana yang digelar di ruang garuda PN Surabaya, senin (8/9), perusahaan bermodal dari dari WNA asal korea ini  telah menunjuk Dodik Hermansyah selaku personalia dari PT BMI yang tidak memiliki baygroun pendidikan sarjana hukum.

"Bagaimana anda akan menghadapi gugatan ini kalau tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, perlu anda ketahui, yang berhak untuk sidang disini adalah seseorang yang memiliki sumpah beracara persidangan,"kata hakim Yapi.

Untuk itu, hakim Yapi meminta agar Dodik menyampaikan perusahaan untuk menunjuk seorang pengacara."Sampaikan ke perusahaan anda untuk menunjuk seorang pengacara,"ujar hakim Yapi.

Sementara usai persidangan, Sugeng Hary Kartono selaku kuasa hukum dari Yakobus I Nyoman Kinanta menyatakan, legalitas PT BMI patut dipertanyakan. Pasalnya,  sangat  ironis, sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas  (PT) dan memiliki ratusan trailer ini , tidak memiliki legal hukum didalam tubuh perusahaannya.

"Ini cukup ironis, kok sebuah badan usaha perseroan tidak memiliki legal hukum,"ujar Sugeng usai persidangan.

Sementara didalam gugatannya, Sugeng menjelaskan, bila PT BMI melakukan perbuatan melawan hukum akibat pemutusan sepihak kontrak kerja dengan dasar tanpa alasan yang jelas, yang mana seharusnya pemutusan kontrak kerja Ï七凹 sendiri ada pihak yang dirugikan. 
"Dan selama ini klien kami dalam melaksanakan kewajibannya tidak pernah ada komplain maupun keberatan keberatan dari pihak PT BMI mengenai pekerjaannya, dan Semestinya pemutusan kontrak kerja ini  harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para pihak dipanggil dan dari hasil RUPS itulah dibuatkan akte notaris, "jelas Sugeng

Sementara, Yakobus I Nyoman Kinanta selaku penggugat mengungkapkan, pemutusan sepihak itu dilakukan PT BMI pada 1 Mei 2014 lalu. Selain melakukan pemutusan kerja, tergugat PT BMI malah merekrut karyawannya untuk dipekerjakan di PT BMI.

"Sehari setelah diputus hubungan, semua karyawan saya diambil dipekerjakan di PT BMI,"ungkapnya.

Diungkapkan Nyoman, PT BMI ini merupakan milik WNA asal korea, yakni MR Deni. Namun dalam menjalankan roda perusahaannya, Pengusaha asal Korea ini tidak pernah tampil. "Yang menjalankan bukan dia, tapi orang lain,"jelasnya. (Komang)

Read More

Penyidik MERR II C ‘Puas’ di Tiga Tersangka Saja

KABARPROGRESIF.COM : Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kiranya mencukupkan penyidikan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan untuk proyek jalan MERR II-C Gununganyar, Surabaya, untuk tiga tersangka. Kejaksaan beralasan kasus ini akan dikembangkan pada keterlibatan pihak lain setelah melihat fakta-fakta persidangan.

Plh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya Agus Chandra mengatakan, memang pihaknya kini fokus pada pada penyempurnaan berkas untuk tiga tersangka kasus MERR. Para tersangka tersebut adalah Djoko Walujo (staf Dinas PU Bina Marga dan Pematusan), Euis Darliana (sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Pematusan), dan Olli Faizol (staf Dinas PU Bina Marga dan Pematusan).

Agus menerangkan, saat ini sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan. Itu diperlukan untuk menguatkan keterangan dan data yang sudah dikantongi penyidik sebelumnya. Keterangan tambahan itu akan digunakan untuk menyempurnakan pemberkasan tiga tersangka kasus ini. “Kita memang fokus hanya untuk tiga tersangka yang sudah ada,” katanya, Senin (8/9).

Keterangan dan data tambahan dikorek agar jaksa tidak kelabakan saat kasus MERR dibawa ke persidangan. Dengan demikian, kecil kemungkinan para tersangka mendapatkan celah kelemahan surat dakwaan agar bisa bebas dari jeratan hukum. “Tentu kita masih akan korek keterlibatan pihak lain. Nanti lihat dari fakta persidangan,” tandas Agus.

Kasus dugaan penyimpangan pelepasan lahan proyek jalan MERR II-C Gununganyar diusut Kejaksaan sejak tahun lalu. Penyidik menemukan dugaan mark up data luas lahan pada realisasi pelepasan lahan tersebut. Akibatnya, anggaran pelepasan lahan dari uang negara melebihi anggaran semestinya. Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiganya kini meringkuk di Rutan Medang dan Lapas Sidoarjo.(Komang)

Read More

Pemkot Surabaya – Kemenkeu Teken Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

KABARPROGRESIF.COM : Banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Pemkot Surabaya. Hal itulah yang juga mendasari kedua lembaga pemerintah tersebut melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi.

Ada dua naskah perjanjian yang ditandatangani. Pertama, naskah bernomor KEP-199/PJ/2014 dan 415.4/4727/436.2.3/2014 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Kemenkeu A. Fuad Rahmany dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Sedangkan naskah kedua yang lebih banyak memuat pelaksanaan upaya optimalisasi penerimaan pajak/retribusi bernomor KEP-2111/WPJ.11/2014 dan 415.4/4728/436.2.3/2014. Nota tersebut diteken Kakanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi serta Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Fuad Rahmany tidak memungkiri bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Tanah Air masih sangat minim. Berdasar data Kemenkeu, dari total 12 juta wajib pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan wajib pajak pribadi ditengarai sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak. “Kebanyakan wajib pajak yang termonitor berdalih usahanya merugi. Itu alasan klasik,” ujarnya di sela-sela prosesi penandatanganan di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9).

Sejauh ini, mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada self-assessment. Artinya, wajib pajak menghitung sendiri serta membayar sendiri pajaknya. Dengan kata lain, semua bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak. Masalahnya, dengan sistem seperti ini, Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karenanya, data yang disampaikan perlu diuji dan diperiksa ulang.

Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut bagi Kemenkeu bukan perkara gampang. Pasalnya, Kemenkeu harus memonitor sekian banyak potensi pajak di seluruh Indonesia ditengah keterbatasan tenaga. “Makanya, kami berinisiatif bekerja sama dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi tentang transaksi hotel, properti, restoran, dan sebagainya sehingga dengan itu bisa diuji kebenarannya. Harapannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak bisa naik,” terang Fuad.

Pada kesempatan itu, Walikota Tri Rismaharini menyatakan esensi dari kerja sama ini adalah sharing data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan sinergitas data yang terkoneksi, harapannya penerimaan pajak dan retribusi bisa lebih maksimal karena pengawasan terhadap wajib pajak lebih komprehensif.

Risma -sapaan Tri Rismaharini- juga memanfaatkan momen ini untuk mengklaim kembali pajak-pajak dari sejumlah perusahaan besar. Pasalnya, beberapa perusahaan terkemuka yang berbasis di Kota Pahlawan justru menyetor pajaknya ke Jakarta. “Ini kan kurang adil, kita yang terkena dampak perusahaannya namun pajaknya ‘lari’ ke pusat. Makanya, mulai Agustus ini perusahaan-perusahaan tersebut sudah bayar pajak di Surabaya,” katanya.

Dia melanjutkan, pemkot dalam hal ini berupaya membantu pemerintah pusat dalam hal optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Risma, kerjasama ini dipandang sama-sama menguntungkan. Setoran pajak ke pemerintah pusat bisa lebih tinggi karena proses indentifikasi wajib pajaknya terbantu dengan data yang dimiliki pemkot. Sedangkan, bagi pemkot, dengan meningkatnya setoran pajak ke pusat, harapannya juga berdampak pada bertambahnya dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemkot Surabaya. “Itu semua ada rumusnya. Semakin besar pajak yang disetorkan, maka dana perimbangan kepada pemerintah daerah juga bertambah,” tutur mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Sementara, Menkeu M. Chatib Basri mengapresiasi positif terjalinnya kerjasama ini. Menurut dia, sharing data online sangat membantu kinerja Kemenkeu yang saat ini memang tengah menarget wajib pajak pribadi/perorangan. Chatib mengatakan, selama 40 tahun terakhir, sumber pajak terkonsentrasi pada perusahaan, utamanya yang bergerak di bidang pertambangan, energi dan perkebunan. Sehubungan dengan turunnya harga komoditas energi dan pertambangan di pasaran, maka hal itu berdampak pada tingkat penerimaan sektor pajak. Menyadari hal tersebut, Kemenkeu mulai menggeser fokus sumber pajaknya pada wajib pajak perorangan yang selama ini sering luput dari pantauan.

“Area potensial wajib pajak pribadi paling banyak difokuskan pada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang mencapai 7,56 persen memang sangat menjanjikan dan potensial,” kata pria yang resmi menjabat Menkeu pada 21 Mei 2013.

Chatib menilai Surabaya sangat siap berpartner dengan Kemenkeu karena sistem yang diterapkan sudah layak dan memadai. Bahkan, Surabaya merupakan satu-satunya pemerintah kota di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Kemenkeu. Sedangkan skala pemerintah provinsi yang sudah bekerja sama dengan Kemenkeu yakni Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali. “Sebenarnya sistem di Surabaya sudah siap sejak dua tahun lalu. Untuk itu, kami perlu segera merespon tawaran kerjasama ini. Selanjutnya, Surabaya akan kami jadikan percontohan bagi daerah-daerah lain,” terang dia.

Alumnus Australian National University ini menjelaskan bahwa sebenarnya perihal pembayaran pajak bukanlah hal yang rumit. Yang perlu dilakukan hanyalah kroscek data. Dia mencontohkan, ada seorang yang mengaku pendapatannya tidak besar, namun ternyata dia punya lima apartemen dan tujuh mobil. “Kalau dibandingkan dengan pembelian lima apartemen dan tujuh mobil itu tentu income-nya harus cukup dong. Nah, kalau income cukup berarti pajak harus bayar kan. Dengan begitu, kita akan bisa kejar penerimaan dari sektor pajak,” pungkas Chatib.(*/arf)

Read More

Bos SPBU Kalianak Dijerat Pasal Berlapis

KABARPROGRESIF.COM : Setelah sempat akan dipanggil paksa oleh majelis hakim yang diketuai M Yapi pada persidangan sebelumnya, Senin (1/9) lalu, akhirnya  Soetijono (62), terdakwa kasus penyerobotan tanah dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin ini  menghadiri persidangan perdananya yang digelar diruang disidang garuda PN Surabaya, Senin (8/9).

Dalam persidangan perdananya,  Pemilik Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Kalianak ini terlihat tegang saat mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin dari Kejaksaan Tinggi Jatim.

Dalam surat dakwaannya, terdakwa paruh bayah ini didakwa dengan pasal berlapis,  dijerat melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara dan melanggar pasal 385 ayat 1 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Dijelaskan dalam surat dakwaan, peristiwa ini terjadi lantaran terdakwa memasang pagar blok melebihi dari tanah yang disewa dari PT Senopati 
Samudra Perkasa.

"Sudah ditegur dan kesepakatan pembongkaran setelah  dilakukan pengukuran ulang, namun terdakwa Setiyono malah  mengindahkannya,"jelas Jaksa Djamin dalam surat dakwaannya. 

Akibat mengindahkan teguran pembongkaran pagar blok itu, Kurniawan Sadewo selaku pemilik PT Senopati Samudera Perkasa melaporkan peristiwa ini ke Polda Jatim.

Diakhir persidangan, dihadapan majelis hakim yang diketuai M Yapi ,  terdakwa Setiyono mengaku tidak mengerti akan jeratan hukum yang didakwakan jaksa padanya. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa Setiyono akan mengajukan eksekpsi yang sedianya akan dibacakan pada persidangan mendatang, senin (15/9). "Saya tidak mengerti maksud Jaksa,"ujar terdakwa Setiyono.

Seperti diketahui, Kasus ini berawal dari ulah arogan Soetijono membangun pagar dilahan milik korban Kurniawan, yang kebetulan berada disisi SPBU nya. Tanah seluas 50 cm x 200 meter milik korban, 'dimakan' oleh pagar terdakwa. Lima kali upaya korban untuk mensomasi, tidak direspon oleh terdakwa. Malah dengan sengaja ia melanjutkan pembangunan pagar tanpa sedikitpun mengindahkan peringatan korban.

Perkara ini sempat menarik perhatian pihak Puskopal dan Pemkot Surabaya. Puskopal sebagai pihak yang menyewakan tanah, mengakui bahwa pagar yang dibangun terdakwa memang memasuki lahan milik korban.

Atas perbuatan  terdakwa, korban mengaku dirugikan sebesar Rp 15 miliar. Korban mengaku sejak pagar milikterdakwa dibangun diatas lahanya, ia tidak bisa membangun tempat usahanya. Sehingga perjanjian bisnis yang ia lakukan bersama salah satu pengusaha Gresik jadi gagal berantakan. Perjanjian sewa-menyewa antar keduanya akhirnya dibatalkan sepihak oleh rekan bisnisnya.(Komang)

Read More

Songsong MEA Koperasi Surabaya Harus Kreatif

KABARPROGRESIF.COM : Keberadaan koperasi jelas membawa manfaat bersama bagi aggotanya, tahun demi tahun harus terus didorong dan dikembangkan. Itu mutlak agar sekali lagi kesenjangan tidak terus melebar dan kemudian kesejahteraan secara adil dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Koperasi harus bisa menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia terutama di Surabaya. Di Hari Koperasi ke-67, Pemerintah Kota Surabaya dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menggelar dialog interaktif Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan gerakan koperasi kota Surabaya menyongsong MEA, Minggu (7/9), di Sentra Ikan Bulak (SIB), Kenjeran.

Dialog ini dilakasanakan untuk mengetahui persiapan koperasi yang ada di Surabaya. Bersamaan itupula dilakukan penandatangan prasasti peresmian sentra wisata kuliner Dukuh Menanggal, Jambangan, dan RMI.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (MUKM) Surabaya, Hadi Mulyono semenjak diresmikannya SIB telah terbentuk koperasi 14 April 2014. Anggota yang tergabung 38 pedagang. Sampai sekarang koperasi SIB sudah memiliki omset Rp.3,3 juta dari modal awal sebesarf Rp.2,1 juta. Hal ini menandakan kalau kehidupan di SIB berjalan dengan baik. “Jika dilihat pertumbuhan omset koperasi SIB sangat relevan jika keberadaan SIB sangat bermanfaat bagi pedagang,” tukasnya.

Sementara itu, Hadi menjelaskan pertumbuhan koperasi di Surabaya cukup menggembirakan. Jika dihitung rata pertumbuhan koperasi dari tahun 2011-2014 kenaikannya sebesar 2,3 persen per tahunnya. Tahun 2013, jumlah koperasi sekitar 1516, sedangkan tahun 2014 sampai bulan Juli 2016 koperasi.

“Jika dilihat dari jumlah peningkatan koperasi di Surabaya menandakan koperasi dibentuk bukanm atas keinginan masyarakat. Melainkan koperasi sekarang sudah menjadi kebutuhan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Surabaya. Pengurus dan penggerak koperasi di Surabaya harus bangga,” tuturnya.

Hadi menambahkan sudah koperasi di Surabaya sudah dibimbing dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Mulai dari memperkuat pengelolaan simpan pinjam sampai dengan sertifikasi kompetensi nasional pengurus koperasi. “Jadi, nantinya pengurus koperasi yang memiliki sertifikasi ini bisa bekerja di koperasi yang berada di Malaysia, Singapura, dan lainnya. Sekitar kurang lebih 1200 pengurus koperasi di Surabaya yang memiliki sertifikasi tersebut,” tambahnya.

Menyongsong MEA, Wali Kota mengajak seluruh pengurus koperasi di Surabaya untuk mempersiapkan diri menyambut MEA. Per 1 Januari 2015, menurut Risma masyarakat Surabaya akan berhadapan langsung secara ekonomi dengan warga Negara ASEAN. “Kita tidak hanya sekedar melakukan kerjasama dengan mereka. Melainkan mereka bisa saja menguasai mata pencaharian kita. Makanya, kita perlu menyiapkan diri kita secara personal maupun organisasi (koperasi,red),” ucapnya.

Menurut Risma, koperasi di Surabaya harus tumbuh besar. Karena, kunci perekonomian di Indonesia terutama di Surabaya adalah koperasi. Maka kemudian masyarakat maupun perusahaan besar di ASEAN tidak akan mudah menyerang perekonomian di Surabaya. Asalkan, pengurus koperasi harus bisa mengelola secara professional.

“Untuk menuju kesana kita harus belajar pembukuan yang baik dan pengelolaan keuangan secara profesional dan se efisien mungkin supaya kita bisa menjadi besar. Itu yang saya lakukan memimpin Surabaya, saya kontrol sendiri anggran untuk dinas. Kenapa? supaya operaisonal kedinasan kecil sedangkan anggaran untuk pembangunan masyarakat bisa besar,” akunya.

Namun, lanjut Risma, koperasi tidak hanya fokus pada simpan pinjam saja. Melainkan harus ada inovasi dari pegurus untuk memajukan koperasi. Seperti harus bisa membuat produk sendiri untuk dijual. Dengan begitu perputaran uang di koperasi akan semakin besar. Minimal menjual bahan kebutuhan sehari-hari.

Dalam teleconference antara pengurus koperasi sentra PKL Taman Prestasi dan RMI. Salah satu pengurus koperasi Taman Prestasi melaporkan koperasi sentra PKL Taman Prestasi dibentuk pada Mei 2013. Modal awal 15 juta, jumlah anggota 30 orang fokus usaha masih simpan pinjam dengan bung 2 persen. Selama setahun omset koperasi sentra PKL Taman Prestasi sebesar Rp.30.375.000,-.

Wali Kota Surabaya perempuan pertama ini memberikan apresiasi kepada pengurus koperasi sentra PKL Taman Prestasi. “Bagus itu pak, hanya butuh waktu setahun omsetnya sudah mencapai angka tersebut,” kagumnya.

Bangun Infrastruktur Guna Ramaikan SIB
Wali Kota juga menyinggung mengenai pembangunan infrastuktur pengembangan SIB. Selama ini perekembangan SIB dibilang sedikit lamban, perlu adanya infrastuktur penunjan untuk bisa meramaikan SIB. Salah satu yang akan dilakukan Pemkot Surabaya adalah dengan membangun akses jalan tembus dari Suramadu ke Juanda.



Tidak hanya akses jalan yang akan dibangun disana, Pemkot juga akan membangun plaza di sekitar SIB. Tujuannya adalah agar pengunjung plaza bisa berbelanja ikan panggang di SIB. Risma yakin apabila akses jalan tersebut sudah dibangun SIB orang-orang yang akan juanda pasti akan mampir ke SIB.

“Saya yakin bisa promosikan SIB. Nantinya, SIB pasti akan ramai apabila infstuktur di sekitar SIB dibangun secara serius saya jamin SIB akan  seramai sentra ikan hias gunung sari sekarang ini. Dulu, pembangunan sentra ikan hias gunung sari mendapatkan perlawanan dari pedagang ikan hias. Sekarang, omset mereka sudah

Menurut rencana pemkot juga akan membangun jembatan yang dibangun diatas laut. Dalam kesempatan tersebut, Risma memberikan sedikit bocoran terkait pembangunan jembatan itu. Risma menjelaskan, jika melintas jembatan kenjeran pada sore hari akan disuguhi pemandangan air mancur yang bisa menari. “Konsep jembatan ini saya adopsi dari Busan. Jadi, kalau mau lihat air mancur menari-nari tidak perlu jauh-jauh ke busan cukup ke kenjeran,” pungkasnya. (*/arf)

Read More

TAMTAMA TELADAN KORMAR DARI BRIGIF-1 MARINIR SIAP HADAPI SELEKSI TINGKAT TNI AL

KABARPROGRESIF.COM : Tiga prajurit Tamtama Teladan Korps Marinir tahun 2014 dari Brigif-1 Marinir melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Senin (08/9/2014).

Ketiga prajurit tersebut yaitu Koptu Mar Junaidi, Koptu Mar Supriyono dan Koptu Mar Harlin berhak mewakili Korps Marinir dalam ajang seleksi Tamtama Teladan tingkat TNI AL yang akan dilaksanakan minggu kedua Oktober 2014.

Dalam seleksi Tamtama Teladan tingkat Korps Marinir yang diikuti 16 peserta yaitu 4 peserta dari Pasmar-1, 4 peserta dari Pasmar-2, 2 peserta dari Brigif-3 Marinir dan masing-masing 1 peserta dari Lanmar Surabaya, Kolatmar, Lanmar Jakarta, Mako Kormar, Rumah Sakit Marinir Cilandak dan Mako Kormar tersebut peserta dari Pasmar-1 yang berasal dari Brigif-1 Marinir berhasil meraih predikat Juara Pertama, Kedua dan Ketiga.

Seusai mengikuti seleksi Tingkat Korps Marinir, ketiga prajurit Brigif-1 Marinir tersebut dibawah pembinaan Mayor Marinir Widarta melaksanakan berbagai latihan sesuai materi yang akan diujikan dalam seleksi Tingkat TNI AL, diantaranya menembak, renang, kesamaptaan dan ilmu pengetahuan serta penampilan, selain itu juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan para peserta seleksi.

Mayor Marinir Widarta mengatakan, keberhasilan tiga prajurit Brigif-1 Marinir mengikuti seleksi Tamtama Teladan Tingkat TNI AL tahun 2014 tersebut merupakan yang ketiga kalinya sejak tahun 2012.

Dengan latihan yang teratur dan terencana, lanjutnya, ketiga prajurit Brigif-1 Marinir yang akan mengikuti seleksi Tamtama Teladan Tingkat TNI AL diharapkan mampu meraih prestasi terbaik yaitu merebut predikat Tamtama Teladan TNI AL tahun 2014. (*/arf)

Read More

KOMANDAN PASMAR-1 LEPAS KEBERANGKATAN PRAJURIT YANG MUTASI KE YONIF-10 MARINIR

KABARPROGRESIF.COM : Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang melepas keberangkatan prajuritnya ke Batalyon Infanteri-10 Marinir di dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya, Minggu (07/9/2014).

Sedikitnya 291 prajurit dari Brigif-1 Marinir, Menbanpur-1 Marinir, Menkav-1 Marinir dan Menart-1 Marinir dengan pimpinan Kapten Marinir Novri G Kaloh berangkat mutasi ke Yonif-10 Marinir Setoko, Batam dengan menggunakan KRI Teluk Hading-538.

Dalam arahannya, Danpasmar-1 menyampaikan bahwa tugas yang akan dilaksanakan tersebut merupakan amanah dari seluruh rakyat indonesia, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum mengakhiri arahannya, orang nomor satu di jajaran Pasmar-1 itu berpesan kepada seluruh prajurit yang akan berangkat ke Yonif-10 Marinir, agar selalu menjalin komunikasi dengan keluarga, membentengi diri dengan keimanan dan   ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan warga masyarakat sekitar beserta aparat terkait (Instansi TNI dan Instansi Pemerintah). Selain itu selalu meningkatkan kepekaan dan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di wilayahnya masing-masing, menjaga keamanan personel dan material terutama penyimpanan senjata, amonisi dan handak harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melakukan tindakan serta perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan selalu menjaga nama baik Korps Marinir, TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara.

Usai memberikan arahan. Komandan Pasmar-1 memberikan ucapan selamat jalan dan bertugas di tempat yang baru diikuti Para Asisten Pasmar-1 dan pejabat teras dijajaran Pasmar-1. (*/arf)

Read More

MARINIR SABET DUA EMAS DI KEJURDA TAEKWONDO PIALA WALIKOTA SURABAYA

KABARPROGRESIF.COM : Atlet Taekwondo Brigif-1 Marinir berhasil menyabet 2 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu dalam Kejurda Taekwondo Piala Walikota  Surabaya Cup yang digelar di gedung Giri Loka UPN Veteran Surabaya, Minggu (07/9/2014).

Dalam Kejurda yang diikuti 650 atlet taekwondo se Jawa Timur tersebut Brigif-1 Marinir mengirimkan 11 atletnya yang berasal dari Yonif-1 Marinir dibawah pimpinan Ketua Yanus Taekwondo Mayor Marinir Edi Prayitno.

Dua medali emas diraih oleh Praka Mar Nurma S kelas Under 74 Kg dan Praka Mar Linarso kelas Under 58 Kg, tiga medali perak diraih oleh Kopda Mar Baron C kelas Under 63 Kg, Praka Mar Abet N kelas 63 Kg, dan Praka Mar Permadi kelas under 87 Kg, sedangkan empat medali perunggu diraih oleh Praka mar  E Gultom kelas Under 68 Kg, Praka Mar Joko T  kelas Over 87 Kg, Praka Dwi A kelas Under  54 Kg dan Pratu Mar Candra kelas Under 87 Kg.

Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir Mayor Mar Edi Prayitno selaku Ketua Yanus Taekwondo menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada seluruh atlet Taekwondo atas prestasi yang dicapainya, dengan harapan agar seluruh atlet selalu berlatih, sehingga dapat meningkatkan prestasi dalam rangka mengharumkan nama baik Korps Marinir.(*/arf)

Read More

Fathorrasjid Tuding Kejati ‘Lindungi’ dr Bagoes

KABARPROGRESIF.COM Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Jumat (5/9) siang. Bekas terpidana kasus korupsi dana hibah Program Pengembangan Sosial dan Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 itu mempertanyakan keseriusan korps adhyaksa memburu buron kelas kakap korupsi P2SEM, dr Bagoes Soetjipto Soeljoadikoesoemo.

Didampingi Tim Ranjau 09, di kejaksaan Fathor ditemui langsung oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Mohammad Rohmadi. Di sana dia menyampaikan surat desakan secara langsung. “Tiga hal saya tanyakan kepada Kejati. Pertama, soal perburuan dr Bagoes,” ujarnya usai bertemu pihak kejaksaan.

Fathor menyampaikan kesangsiannya terhadap keseriusan kejaksaan dalam mencari dan menangkap dr Bagoes. Bahkan, politisi Jatim itu menuding kejaksaan melindungi sang buronan.
“Selicin apa sih dr Bagoes itu, masa begitu sulitnya ditangkap. Nazaruddin (mantan Bendum Partai Demokrat yang terbelit kasus korupsi Hambalang) saja bisa tertangkap,” herannya.

Selain itu, Fathor juga mempertanyakan keseriusan kejaksaan mengembangkan kasus P2SEM hingga tuntas. Seperti dugaan keterlibatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) saat dana P2SEM dicairkan, Suyono, dan para anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 lainnya yang juga disebutnya menangani pencairan  dana P2SEM.

“Kenapa Suyono tidak ditangkap dan dilibatkan dalam kasus ini. Padahal dia adalah kuasa pengguna anggaran P2SEM saat itu,” tandasnya. Fathor berharap, Kejati serius menangani kasus ini secara tuntas. Apalagi, lanjut pria yang baru bebas dari penjara tahun lalu itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan supervisi ke kejaksaan, usai dirinya melaporkan kasus P2SEM ke komisi antirasuah.

Sementara itu, Kasidik Pidsus Mohammad Rohmadi mengatakan, hingga kini kejaksaan terus memburu dr Bagoes. Tim intelijen terus mengorek informasi terkait keberadaan pria yang divonis pidana penjara oleh pengadilan secara in absentia itu. “Apakah dr Bagoes masih berada di dalam negeri atau sudah di luar negeri, hingga kini tim belum memperoleh informasi,” katanya.

Rohmadi mengakui, melalui Kejagung beberapa bulan lalu KPK menyurati Kejati Jatim. KPK menanyakan perkara P2SEM yang sudah ditangani kejaksaan. KPK juga meminta semua data perkara P2SEM, baik yang sudah inkracht maupun yang proses penanganan hukumnya masih berjalan. “Kami sudah berikan data semua perkara P2SEM melalui Kejagung,” imbuh Kasidik bertubuh jangkung itu.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana P2SEM 2009 lalu, keberadaan dr Bagoes memang bagai hilang ditelan bumi. Ia pun kemudian dimasukkan kejaksaan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dr Bagoes disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus P2SEM, yang diduga melibatkan banyak oknum, baik anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 maupun oknum pejabat Pemprov Jatim. Soal keterlibatan banyak pihak ini pernah ‘dinyanyikan’ Fathor setelah ia bebas tahun lalu. (Komang)

Read More

Surabaya Raih Penghargaan Pemerintah Kota Peduli Cagar Budaya 2014

KABARPROGRESIF.COM : Selain dikenal sebagai Kota Pahlawan, Surabaya juga kondang lantaran banyaknya bangunan cagar budaya (BCB) yang masih tegak berdiri. Bangunan-bangunan tersebut seakan menjadi saksi bisu gerakan heroik arek-arek Suroboyo melawan penjajah. Atas konsistensi dan komitmennya menjaga kelestarian BCB, Pemkot Surabaya dinobatkan sebagai pemerintah kota Peduli Cagar Budaya 2014.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan di Museum Nasional Jakarta, Jumat (5/9) malam. Pemerintah kota lain yang juga meraih kategori serupa yakni Pemkot Semarang, Surakarta, DIY Yogyakarta dan Sawah Lunto.

Nuryanti mengatakan, penganugerahan ini diberikan dengan tujuan mengapresiasi semua pihak yang telah berjasa dalam pelestarian cagar budaya dan pengembangan permuseuman. Tahun ini, pemerintah pusat melalui Kemendikbud memberikan anugerah penghargaan kepada masyarakat, pengelola museum dan pemerintah daerah.

“Cagar budaya sangat bermakna bagi sebuah bangsa karena itu merupakan bagian dari sejarah bangsa tersebut. Indonesia adalah negara yang kaya akan cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan merawat cagar budaya tersebut karena itu sesuatu yang berharga,” katanya.

Dia melanjutkan, dengan kegiatan Penganugerahan Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman ini diharapkan dapat mendorong kesadaran berbagai pihak dalam melestarikan cagar budaya dan museum. “Pemerintah di masa mendatang hendaknya lebih melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya,” imbuh dia.

Dalam acara bertajuk “Malam Anugerah Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman” tersebut, Museum 10 November Surabaya yang terletak di kompleks Monumen Tugu Pahlawan juga dinyatakan sebagai peraih penghargaan kategori Museum Kota Terbaik 2014.

Sementara itu, Hendro yang hadir mewakili Walikota Surabaya menyatakan, Pemkot Surabaya memang sudah berkomitmen menjaga kelestarian cagar budaya. Salah satu cara yang digunakan pemkot yakni dengan memberi bantuan, kompensasi, kemudahan perizinan serta insentif terhadap bangunan yang berstatus cagar budaya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya (Perwali) 59 Tahun 2007 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, pada pasal 18 disebutkan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk pemeliharaan, perawatan atau konsultasi berkala. Sedangkan kompensasi diberikan dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.

Tak hanya itu, dalam perwali tersebut juga diatur tentang mekanisme reward and punishment. Bagi pemilik BCB yang telah konsisten merawat dengan baik akan diberikan piagam penghargaan dari Walikota Surabaya. Sebaliknya, sanksi sudah menanti pemilik BCB yang dengan seenaknya memugar, membongkar atau merobohkan BCB diluar prosedur.

Hendro menambahkan, pihaknya secara intensif menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat dalam pelestarian cagar budaya. Misalnya, mengajak beberapa perusahaan melakukan pengecatan BCB agar terlihat cantik dan terawat. “Syukurlah, respon masyarakat, khususnya sektor swasta di Surabaya sangat positif. Artinya, kesadaran akan pentingnya merawat cagar budaya sejatinya sudah tertanam dalam hati dan benak warga Surabaya,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (bappeko) ini.(*/arf)

Read More