Akta Kematian Diterbitkan Setelah Operasi Pencarian Berakhir

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tragedi pesawat AirAsia QZ8501 masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, utamanya terkait asuransi, transaksi rekening korban, serta hak ahli waris. Untuk itu, Pemkot Surabaya menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (21/1) di balai kota. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Basarnas, tim disaster victim identification (DVI) Polda Jatim, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya serta para keluarga korban.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, dalam rangka memfasilitasi keluarga korban untuk penanganan asuransi serta pengamanan rekening bank para korban, pemkot telah mengirimkan surat tertanggal 5 Januari 2015. Surat tersebut ditujukan pada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Syari’ah Indonesia, dan Dewan Asuransi Indonesia. Isinya terkait permohonan pengecekan data serta fasilitasi klaim asuransi para korban.

Di tanggal yang sama, pemkot juga berkirim surat kepada PT. Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Pada intinya, pemkot mengajukan permohonan pengecekan data rekening bank maupun rekening investor dan kepemilikan saham atau produk derivative lainnya atas nama korban. Data-data tersebut, selain untuk mengantisipasi penyalahgunaan, juga dipakai guna mempermudah koordinasi data kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil).

Langkah pemkot tak berhenti di situ. Pada 15 Januari 2015, pemkot bersurat kepada Ketua PN Surabaya, memohon fasilitasi perwalian, pengampuan dan penetapan ahli waris dari keluarga korban.

Walikota menyatakan, pihaknya tak ingin terburu-buru mengeluarkan akta kematian bagi para korban kecelakan pesawat yang dipiloti Kapten Irianto tersebut. Risma -sapaan Tri Rismaharini- memutuskan menunggu hingga seluruh proses evakuasi selesai. “Ini masalah yang kompleks. Kami tak ingin di kemudian hari ada yang mempermasalahkan hal ini, apalagi menyangkut ahli waris. Oleh karenanya, kami ingin setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya sembari menegaskan bahwa akta kematian akan diproses setelah adanya pernyataan resmi dari tim evakuasi.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Soedi menuturkan, dalam pengurusan ahli waris diperlukan beberapa alat bukti meliputi KSK, akta kelahiran, akta perkawinan serta dokumen kependudukan lainnya. Manakala bukti-bukti dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka permohonan hak ahli waris bisa ditolak. “Yang pasti, kami berkomitmen akan mengawal hingga tuntas,” terang dia.

Sementara soal asuransi korban, Direktur Pengawasan Bank OJK Kanreg III Jatim, Bali dan Nusa Tenggara, Bambang Widjanarko menyatakan, pada dasarnya posisi OJK yakni mengawal proses pembayaran asuransi agar dilakukan sesuai hak-hak para korban.

Dari hasil pantauan OJK, sebenarnya pihak asuransi sudah merespon secara positif sejak jatuhnya pesawat AirAsia pada 28 Desember 2014. Hanya saja, menurut Bambang, keluarga mungkin masih fokus pada pencarian korban sehingga belum mengurus persyaratan asuransi. Kendati demikian, dia akan terus memberikan fasilitasi kepada para keluarga korban, yakni dengan membuka layanan informasi.

Sementara soal kejelasan status bunga hutang dan perkreditan milik korban, OJK akan berkoordinasi dengan pihak bank terkait. Harapannya, ada kebijakan khusus dengan pertimbangan tertentu. “Sebisa mungkin agar bunga cicilan yang semestinya dibayar oleh korban tidak membebani keluarga yang ditinggalkan. Nanti pasti akan kami komunikasikan dengan perbankan,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kejelasan status korban secara administrasi kependudukan akan menunggu hingga operasi pencarian berakhir. Beberapa keluarga korban yang hadir di balai kota mempertanyakan, kira-kira kapan proses evakuasi akan diakhiri.

Hariadi Purnomo, Kasi Operasi Basarnas Kantor Surabaya menjelaskan, sesuai Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2014, bahwa jangka waktu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Lama pencarian dapat diperpanjang dengan pertimbangan terdapat informasi baru mengenai indikasi ditemukannya korban, terdapat permintaan dari perusahaan atau pemilik pesawat udara, serta adanya perkembangan baru berdasar evaluasi koordinator misi pencarian.

“Yang berhak menyatakan penghentian operasi pencarian adalah Kepala Basarnas. Hingga kini belum ada instruksi dari pimpinan kami (Kepala Basarnas), tentunya beliau punya pertimbangan-pertimbangan tertentu,” kata Hariadi.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari pusat krisis per 21 Januari 2015 pukul 06.00 menerangkan, sejauh ini 46 korban dari 53 jenazah yang telah dievakuasi berhasil teridentifikasi. Rincian korban yang teridentifikasi yakni 24 warga Surabaya dan 22 warga luar Surabaya. Sebelumnya, pemkot menyatakan bahwa 78 dari 162 korban AirAsia adalah warga Surabaya. (arf)

Read More

KOARMATIM GELAR APEL KHUSUS JELANG SERTIJAB PANGARMATIM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menggelar apel khusus yang dilaksanakan di Dermaga Koarmatim, Ujung Surabaya, Rabu (21/01). Apel khusus menjelang serah terima jabatan Pangarmatim tersebut diikuti lebih dari 4000 personel Koarmatim yang terdiri dari perwira, bintara, tamtama dan PNS Koarmatim.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Arie Henriycus Sembiring Meliala yang bertindak selaku penerima apel memimpin langsung jalannya apel, sedangkan pengambil apel dijabat oleh Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos.

Mengawali sambutannya, Pangarmatim menyapa seluruh prajurit dengan salam yang membakar semangat prajurit. “Para ksatria tangguh di laut, selamat pagi,”. Suara lantang Pangarmatim yang keras tersebut, dijawab ribuan peserta apel dengan suara yang tidak kalah kerasnya, “Selamat Pagi Panglima”.

 Dalam sambutannya Pangarmatim mengungkapkan, bahwa walaupun masa kepemimpinan sangat singkat, kurang lebih dua bulan, namun merasa bangga dan beruntung menjadi pemimpin Koarmatim. “Karena ditempat ini, saya mempunyai prajurit-prajurit yang bisa dibanggakan. karena mempunyai dedikasi, loyalitas, disiplin dan semangat kerja yang tinggi dan telah menjadi ciri khas prajurit Koarmatim, terbukti telah terlaksananya beberapa kegiatan dengan baik dan sukses,”kata Pangarmatim dihadapan ribuan prajurit.

Lebih lanjut Pangarmatim berpesan kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmatim dimanapun berada dan bertugas agar tetap bekerja, tetap berkarya dan tetap memberikan yang terbaik untuk kemajuan TNI Angkatan Laut. Mengakhiri sambutannya, Pangarmatim berpamitan karena beberapa hari lagi masa kepemimpinannya sebagai Pangarmatim akan segera berakhir dengan akan dilaksanakannya serah terima jabatan Pangarmatim. (arf)

Read More

Tiga Saksi Perjelas, Yudi Prasteyo Bandar Sabu Kakap

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang lanjutan kasus narkotika jenis sabu seberat 700 gram, dengan terdakwa Yudi Prasetyo kembali digelar di PN Surabaya, Rabu (21/1/2015).

Dalam persidangan yang digelar diruang sidang Kartika, JPU Atip selaku pengganti JPU Fadilah menghadirkan tiga saksi , yakni Beni Bachtiar  Sanjaya Warga Putat Jaya Surabaya, Toni Agnes alias Sinyo warga Jetis Kulon Surabaya dan Cendi warga Putat Jaya Surabaya. Ketiganya juga sebagai terdakwa dalam kasus yang sama, namun berkas perkaranya  terpisah dengan terdakwa.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Hariyanto, Tiga saksi yang diperiksa secara bersamaan ini, memberikan keterangan yang semakin memperjelas bisnis sabu yang dijalankan terdakwa Yudi merupakan kelas kakap.

Bahkan dalam menjalankan bisnis haram nya ini, terdakwa menggunakan nama samaran.

"Panggilannya Pak Boy, awalnya barang diambil Toni dan saya kemas ke dalam kemasan Milo, lalu sabu ini diantar ke Pak Boy atau Pak Yudi,"kata saksi Beni dihadapan majelis hakim.

Selain itu, saksi Toni dan Cendy membenarkan, jika barang sabu seberat 700 gram itu dikirim ke terdakwa Yudi. "Barangnya, saya serahkan ke Pak Yudi,"kata dua saksi ini secara bergantian.

Dijelaskan ketiganya, sabu 700 gram senilai setengah milliar ini didapat dari Megawati. Dalam persidangan sebelumnya, Megawatipun juga mengakui , sabu yang dikirimnya merupakan pesanan tetdakwa Yudi.

Terdakwa Yudi tak menggelak keterangan ketiga saksi ini, Ia mengganggukan kepala sebagai tanda benarnya keterangan saksi, hal itu dilakukan terdakwa saat keterangan para saksi di konflotirkan oleh hakim Hariyanto yang menanyakan kebenaran keterangan para saksi. "Benar keterangan para saksi ini," tanya hakim Hariyanto pada terdakwa Yudi yang dijawab dengan bahasa tubuh dengan cara menganggukkan kepalanya ke arah bawah.

Proses persidangan ini masih panjang, meski JPU Atip menyatakan saksi BAP telah selesai, Namun majelis hakim meminta supaya JPU Atip menghadirkan Isteri dari terdakwa.

"Saya minta isterinya dihadirkan, siapa tau keterangannya bisa meringankan suaminya," ucap Hakim Hariyanto pada JPU Atip.

Menurut Atip, Isteri terdakwa tidak berdomisili di Surabaya, melainkan berada di Balikpapan. " saya minta waktu seminggu untuk menghadirkannya,"kata JPU Atip menjawab permintaan Hakim Hariyanto.

Seperti diketahui,  terdakwa yang memiliki domisili di Surabaya, Malang dan Balikapapan ini ditangkap oleh petugas dari Satuan Reskoba Porestabes Surabaya di kamar 404 Hotel Cendana Jalan Kombes Pol M Duriyat Surabaya Pada 7 Agustus 2014 sekitar jam 3 pagi.

Saat ditangkap, petugas berhasil menemukan barang bukti 1 bungkus kardus milo  berisi sabu seberat 700 gram yang dibungkus dalam alumunium foil.

Oleh JPU Fadilah dari Kejari Surabaya, terdakwa Yudi dijerat dengan pasal berlapis, Pada dakwaan subsider , Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika, Sedangkan  dakwaan subsider,  Yudi dianggap melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Kasus yang menjerat terdakwa Yudi bukanlah yang pertama ,dia merupakan Residivis kasus yang sama, Pada 2013 lalu, Ia juga pernah ditangkap oleh petugas Reskoba Polrestabes Surabaya di Malang. Namun nasibnya mujur, saat itu Ia hanya diganjar hukuman 5 bulan penjara oleh PN Surabaya. (Komang)

Read More

Investor Pasar Turi Dilaporkan ke Polda Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya)  Hendi J Gunawan, Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa selaku investor pembangunan Pasar Turi dilaporkan ke Polda Jatim oleh perwakilan pedagang Pasar Turi, Rabu (21/1/2015) sore.

Dalam bukti surat laporan bernomor : LP/103/I/2015/UM/SPKT Polda Jatim tertanggal 21 Januari 2015, pelapor adalah Abdul Habir, warga Taman, Sidoarjo, selaku kuasa pelapor.

Perkara yang dilaporkan adalah penipuan dan atau menipu sebagai mata pencaharian dan atau penggelapan sebagaimana Pasal 378 dan atau 379a dan atau 372 KUHP. Ini terkait pembuatan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (Pasar Turi), biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB 5 persen, dan PPn 10 persen.

"Ada sekitar 3.600 pedagang korban kebakaran Pasar Turi yang masing-masing dikenakan pembayaran sebesar Rp 34,9 juta. Tinggal dikalikan jumlah totalnya," ungkap Habir usai melapor ke SPKT Polda Jatim, Rabu sore.

Didampingi I Wayan Titip Sulaksana dan beberapa tim pengacara, Habir menyebut, perkara ini sengaja dilaporkan ke Polda Jatim agar semua bisa terungkap. "Para pedagang sudah sangat dirugikan," tandasnya.

Dalam laporannya, perwakilan pedagang juga melampirkan beberapa bukti, diantaranya bukti pembayaran sertifikat Rp 10 juta, bukti pembayaran 5 persen BPHTP dan bukti pembayaran pajak 10 persen oleh pedagang, yang sampai sekarang belum ada bukti bahwa pajak itu dibayarkan ke kas negara.

Dijelaskan, dalam perkara ini investor telah menarik biaya untuk biaya penerbitan sertifikat hak milik atas rumah susun (Pasar Turi) dan BPHTP, padahal sesuai perjanjian BOT antara investor dan Pemkot Surabaya, tidak akan mungkin terbit sertifikat hak milik atas rumah susun karena itu bukan rumah susun.(arf)

Read More

DPC PDIP, Sangsi Keras Armuji dan Anugerah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terkait perseteruan dua anggota DPRD Surabaya asal FPDIP yang telah melakukan perang di media dengan topic dugaan pungli, hari ini keluar SK No 011 / DPC / PTS / I / 2015 tertanggal 20 Januari 2015 dari DPC PDI Perjuangan Surabaya yang ditanda tangani Wisnu Sakti Buana ketua DPC dengan keputusan memberikan peringatan keras kepada Armuji dan Anugerah Aryadi yang keduanya berstatus sebagai anggota DPRD Surabaya. Selasa (20/1/15)

Meskipun tampak akrab dengan duduk bersanding mendampingi Sukadar ketua frkasi PDIP DPRD Surabaya, namun kegalauan Armuji dan Anugerah Aryadi saat presscon jelas sekali terlihat dari raut mukanya yang terkesan senyum terpaksa, karena sebelumnya memang sempat saling serang melalui media.

Dalam keterangan persnya, Sukadar membacakan secara runtut isi surat keputusan DPC PDIP Surabaya terkait kedua kadernya yang dianggap telah merugikan partai dan masa depan partai dengan keputusan SURAT PERINGATAN KERAS. Keduanya diberikan waktu 30 hari untuk saling berbenah dan introspeksi, dan jika tidak mengindahkan maka sesuai AD/ART partai ada 3 sangsi lanjutan yang siap menunggu yakni pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara sebagai kader hingga sangsi pemecatan.

“DPC PDI Perjuangan Surabaya telah merapatkan masalah ini karena  beberapa hari ini masalah ini ramai di media massa. Melalui rapat DPC tadi malam lantas diputuskan kedua kader tersebut diberikan sanksi peringatan keras," kata Kadar.

Ketika didesak soal sanksi yang menanti berikutnya, Kadar mengatakan akan menunggu hasil perkembangan selanjutnya selama 30 hari ke depan. Artinya DPC PDI Perjuangan saat ini tengah melakukan pemantauan kasus ini di lapangan. "Karena setiap partai politik itu kan sudah memiliki tim jadi tidak menunggu ada kasus baru membentuk tim investigasi," ujar Kadar berdiplomasi.

Namun menurutnya peringatan keras ini memang diputuskan karena Armuji dan Anugrah telah dianggap menciderai partai melalui statemennya di sejumlah media belakangan ini. sehingga jika ada perkembangan lagi, sanksi lainnya bisa saja diberikan kepada keduanya."Kalau ada perkembangan kasus Medokan Semampir keduanya akan dikenai sanksi lagi," kata Kadar.

Sementara Armuji yang duduk bersebalahan dengan Anugerah Ariyadi berusaha tegar dengan mengatakan jika dirinya akan mematuhi keputusan partai, tetapi juga akan tetap melakukan pembelaan terhadap warga Medokan Semampir, "Sebagai kader kami siap melaksanakan perintah partai. Saya siap melakukan islah, soal pembelaan warga medokan semampir terus," ujarnya.

Namun saat ditanya tanggapannya sebagai ketua DPRD Surabaya, Armuji tidak bersedia berkomentar, padahal sebelumnya dengan tanpa beban Armuji melempar kasus tindakan pungli yang dilakukan oleh Anugerah Aryadi wakil ketua komisi A DPRD Surabaya yang tentu berimbas kepada citra DPRD Surabaya secara keseluruhan yang sedang getol mengusung pemberantasan tindakan pungli di Pemkot Surabaya.

Kini semua pihak dipaksa untuk sabar menunggu tindak lanjut dari sejumlah temuan Armuji yang posisinya sebagai Ketua DPRD Surabaya soal tindakan pungli yang di lakukan oleh Anugerah, karena disamping merusak citra lembaga DPRD Surabaya, kasus yang dilakukan masuk unsur salah satu kategori tindak pidana korupsi.

Lain lagi dengan Anugerah yang terlihat tak setegar Armuji, karena menolak berkomentar untuk menanggapi sangsi yang diberikan DPC atas tuduhan pemerasan kepada warga Medokan Semampir. Kabar yang beredar di lingkungan dewan, kedua kader yang sedang berseteru ini di intervensi oleh partainya untuk tidak lagi banyak berkomentar soal kasusnya apalagi soal sangsi peringatan keras dari DPCnya. (arf)

Read More

Ancaman Hukuman Mati Menanti WNA Hongkong

Selundupkan Kiloan Sabu








KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ancaman hukuman mati bakal menanti Wu Chi Lung (38),terdakwa kasus penyelundupan sabu seberat 1,9 kg. Pasalnya,  Oleh JPU Ismunadi, terdakwa warga negara Hongkong ini dijerat dengan pasal penyelundupan. Hal itu dituangkan dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di PN Surabaya, Selasa (20/1/2015).

Terdakwa bertubuh kurus dan berkulit putih ini didakwa pasal berlapis. dia dianggap melanggar pasal 113 ayat 1 dan 2 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling berat adalah hukuman mati atau seumur hidup dan paling ringan 20 tahun penjara.

Dijelaskan dalam dakwaan, penyelundupan sabu yang dilakukan  terdakwa ini berhasil digagalkan Customs Narcotics Team (CNT) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jatim I.

"Dalam penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan sabu-sabu (SS) seberat 1.970 gram di Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Juanda, Kamis (30/10/2014)," ujar jaksa Ismunadi saat membacakan surat dakwaannya.

Narkotika jenis methapethamine itu disita dari terdakwa yang menaiki pesawat Cathay Pasific nomor penerbangan CX-781 rute Hongkong-Surabaya.

Dijelaskan Jaksa berpangkat bintang satu ini, Modus dalam penyelundupannya, barang haram itu disembunyikan dalam perut dan kaki (bodystrapping). Kejahatan penyelundup terendus setelah gerak geriknya mencurigakan dan saat melewati X Ray dan chek body, terdeteksi membawa barang berbahaya jenis SS.

"Barang yang dibungkus dalam 17 bungkus di dalam perut, dan ditaruh di kaki kiri dan kanan masing-masing 4 bungkus," jelas jaksa Ismunadi

Hasil uji laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) tipe B Surabaya
menunjukkan bahwa kristal putih dalam bungkusan plastik tersebut adalah positif SS.

Selain membekuk terdakwa , petugas juga meringkus Edi (27) warga Jakarta penjemput atau penerima barang haram itu.(Komang)

Read More

JPU Diminta Hadirkan Jasa Ekspedisi Pengangkut 6,5 Kg Sabu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Bambang Hermanto kembali menggelar sidang perkara kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 6,5 Kg, yang melibatkan Alex Kurniawan dan Endang Kosasi alias Niko sebagai terdakwa, Selasa (20/1).

Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan empat saksi dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka adalah Aji S Pribadi, Suyoko, Rustam efendi dan Mujianto, petugas yang menangkap kedua terdakwa.

Dalam keterangannya, saksi Aji dan Suyoko melakukan penangkapan terhadap Alex berdasarkan info terkait masuknya kiloan sabu kelas wahid ke Surabaya beberapa saat lalu.

Penangkapan itu dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan dalam waktu yang cukup lama. Terdakwa dapat dibekuk saat berada di ekspedisi CV Asli Mulia jalan Dupak, sekitar Pasar Turi beserta barang bukti.

Di antara 50 tas, petugas menemukan 14 tas yang berisi metamfetamin atau sabu-sabu. Berat totalnya adalah 6.566,9 gram atau 6,5 kg. Nilai barang haram itu ditaksir lebih dari Rp 8,5 miliar. Dengan asumsi, per gram sabu-sabu dipasarkan seharga Rp 1,3 juta.

Untuk menghindari kecurigaan, Alex membungkus sabu-sabu tersebut dengan 14 tas ransel. Setiap tas berisi sabu-sabu dengan bobot yang berbeda-beda. Bungkusan paling ringan berisi sabu-sabu seberat 224,1 gram. Sedangkan yang paling berat berisi 645,3 gram. Totalnya 6,5 kilogram.

Terdakwa juga tidak asal memasukkan sabu-sabu ke tas. Agar tidak ketahuan, barang tersebut dimasukkan ke tas di sisi paling dalam dan dijahit sehingga tidak terlihat dari luar. Bukan hanya itu, sabu-sabu yang dibungkus plastik tersebut masih dilapisialuminium foil.

Sekilas, Alex baru saja kulakan tas. Padahal, di dalam tas-tas itu berisi sabu-sabu. Dia mengaku mendapat imbalan sebesar Rp 15 juta dari Niko.

Setelah menangkap Alex, petugas mengembangkannya dan menangkap Endang Kosasih alias Niko, 39, di Jakarta. Niko itulah yang mengorder Alex untuk membawa sabu-sabu dari Surabaya ke Jakarta.

Dia juga merupakan kaki tangan bandar sabu-sabu bernama Mustofa yang kini mendekam di lapas Batu di Nusa Kambangan.Terpidana asal Nigeria itu terjerat kasus penyelundupan narkoba beberapa tahun lalu dan divonis hukuman mati.

Sedangkan, Niko adalah narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa bebas bersyarat sejak Desember 2012. Dia divonis delapan tahun penjara karena memiliki 19 kg heroin.

Saat menjalani masa hukuman itu, dia berkenalan dengan Mustofa di lapas tersebut. Lalu, ketika bebas bersyarat, dia menyelundupkan sabu-sabu kembali dengan dikendalikan rekannya.

Berdasar jenisnya, sabu-sabu tersebut diduga berasal dari Tiongkok.Namun, untuk lebih menyakinkan asal muasal paketan tersebut, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Eko Nugroho untuk menghadirkan pihak ekspedisi untuk dimintai keterangan didepan persidangan.

"Siap, sudah kita panggil dua kali namun belum ada respon pak," jawab Eko.

Sidang dilanjutkan Rabu (28/1) pekan depan dengan agenda mendegarkan keterangan saksi pihak ekspedisi.

Oleh JPU, kedua pelaku dikenai pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. (Komang)

Read More

Dishub dan LLAJ Segera Lakukan Penyesuaian Tarif Angkot di Jatim

 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jawa Timur melakukan penyesuaian tarif angkutan umum, pasca turunnya harga BBM.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Jatim, Sumarsono mengatakan akan menggelar pertemuan dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim, Organda Jatim, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim, Komisi D DPRD Jatim dan unsur akademisi. Langkah ini perlu dilakukan sebab Dishub Jatim bukanlah satu-satunya pihak yang bisa memutuskan penurunan tarif angkutan.

“Besok (Rabu) akan dibahas bersama. Sebab, menentukan penurunan tarif angkutan mengacu dengan unsur-unsur komponen pada angkutan. Tidak hanya mengacu pada BBM turun, tapi juga melihat harga suku cadang kendaraan serta lainnya,” ujarnya, Selasa (20/1/2015).

Sebelumnya, saat harga BBM mengalami kenaikan pemerintah melakukan perubahan tarif angkutan dengan dikeluarkannya Pergub No 74 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Provinsi Jatim.

Terpisah, Wakil Ketua Organda Jatim, Firmansyah mengaku akan menyerahkan sepenuhnya penentuan tarif angkutan kepada pemerintah. “Kami tidak mempunyai wacana apapun, jadi besok kita akan hadir dalam pertemuan itu dengan Dishub Jatim,” kata Firman.

Selama ini, lanjut dia, sebelum harga BBM turun, PO bus cenderung menggunakan tarif batas tengah. “Kami selama ini masih menggunakan tarif batas tengah menginggat load faktor penumpang bus hanya dibawah 50 persen itu dirata-ratakan. Menggunakan tarif tengah saja jumlah penumpangnya tidak sampai 50 persen. Apalagi kalau tarif batas atas bisa-bisa tidak ada penumpang,” jelasnya.

Bahkan, dengan berkurangnya jumlah penumpang sejumlah PO melakukan efisiensi operasional bus dengan mengandangkan bus. Perbandingannya bus yang beroperasi 60 persen bus dengan load faktor dibawah 50 persen, sementara bus yang dikandangkan sekitar 40 persen.(arf)

Read More

BK DPRD Surabaya Belum Bertindak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Kehormatan DPRD Surabaya masih belum bisa menindaklanjuti kasus oknum DPRD diduga memeras warga korban eksekusi tanah.

"BK DPRD belum menerima surat pengaduan secara tertulis terkait persoalan tersebut. Kami sudah melakukan rapat koordinasi atas kasus pemerasan oleh oknum anggota DPRD Surabaya. Dan BK pada prinsipnya menunggu pengaduan resmi sesuai prosedur tata tertib DPRD," kata Ketua BK DPRD Surabaya, Minum Latif, Senin (19/1/2015).

Dijelaskan Minun, jika nantinya sudah ada pengaduan resmi baik itu dari Pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD ataupun masyarakat, maka BK akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut.

Hanya saja, langkah yang dilakukan BK sebatas melakukan klarifikasi kepada pengadu beserta saksi dan oknum anggota DPRD yang diduga melakukan tindakan kurang terpuji tersebut. Hasil klarifikasi BK akan dikirim ke Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya diambil keputusan.

"Jadi BK dalam posisi tidak mengambil keputusan atas suatu kasus karena BK hanya sebatas melakukan klarifikasi," ucap Minun Latif.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ratih Retnowati mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan soal kasus oknum anggota DPRD yang melakukan pemerasan terhadap korban eksekusi tanah. Dan pimpinan DPRD sepakat menyampaikan kasus tersebut ke BK DPRD Surabaya.

"Silahkan BK yang menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh oknum DPRD," kata Ratih Retnowati. (arf)

Read More

Wawali Gerah, DPC PDIP Surabaya Segera Adili Armuji dan Anugerah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tidak melihat siapa yang salah, namun sikap dan tindakan Armuji ketua DPRD Surabaya dan Anugerah Aryadi wakil ketua komisi dianggap telah memalukan partai, dan keduanya harus siap menghadapi pengadilan partai karena malam ini kasusnya akan dibahas dalam agenda rapat intern DPC PDIP Surabaya. (19/1/15)

Ketua DPC PDIP Surabaya Wishnu Sakti Buana nampaknya sudah habis kesabaran karena keduanya dianggap sudah mempermalukan citra partai. Dia mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan internal dan akan membahas masalah ini.

"Malam ini akan kita rapatkan di tingkat partai. Ini sudah menyangkut nama Partai," kata Wishnu Sakti Buana ketika dikonfirmasi. Ya kita akan memproses keduanya. Karena sampai muncul berita di media seperti ini. Yang pasti keduanya disangsi karena mencemarkan nama baik partai Senin (19/1/15)

Sementara itu, terkait kemungkinan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Wishnu Sakti Buana belum berani berandai-andai karena menunggu hasil rapat.

"Ya kita lihat nanti mas. Kita putuskan setelah rapat dan verifikasi. Keduanya dianggap salah karena saling serang dan merugikan partai," katanya

Wakli Wali Kota Surabaya yang masih aktifr menjabat ketua DPC PDIP Surabaya ini menambahkan jika dalam waktu dekat akan membentuk tim investigasi untuk mencari fakta sebenarnya di lapangan. Hal ini dilakukan partai agar mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. "Kita ada tim verifikasi untuk menusut tuntas kasus ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD PDIP Jatim Bambang Dwi Hartono dengan jelas menyudutkan Anugrah Ariyadi yang selama ini diberitakan melakukan tindakan pemerasan dan penipuan terhadap warga.

"Betul itu termasuk pelanggaran berat. Sangat memalukan dan mencemarkan partai," ungkap mantan Walikota Surabaya ini.

Namun, Bambang DH mengkau jika dirinya sampai saat ini belum melakukan proses apapun karena menjadi wewenang tingkat DPC PDIP Surabaya. (arf)

Read More

Pilwali 2015, Pemkot Surabaya Anggarkan Dana 71 Miliar Rupiah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meskipun masih harus menunggu keputusan dari pusat soal system pemilihannya (langsung/ tak langsung), namun Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2015 senilai 71 miliar rupiah. Namun dan ini masih dinilai kurang, karena menurut estimasi KPU Surabaya dibutuhkan anggaran sekitar 80 miliar rupiah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Robiyan Arifin mengatakan Pemerintah Kota (Pemot) Surabaya menyediakan anggaran sebesar Rp 71 miliar untuk menyelenggarakan Pemilihan walikota (Pilwali) Surabaya 2015. Jumlah tersebut sebenarnya jauh dibawah kebutuhan KPU.

Pria asli Situbondo ini mengungkapkan, estimasi dana pilwali 2015 mencapai Rp 80 miliar lebih. Anggaran itu mengacu pada penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) 2014. Karena itu, untuk mensiasati kekurangan dana tersebut, KPU Surabaya perlu memutar otak agar anggaran sebesar Rp 71 miliar bisa cukup. “Ya kita akali gimana caranya kita gak minus,” katanya di DPRD Surabaya, Senin (19/1).

Salah satu cara yang dilakukan, kata Robiyan, dengan mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Pada pileg 2014 lalu, jumlah TPS  sebanyak 5.015. Jumlah itu akan berkurang jauh pada Pilwali 2015. KPU Surabaya hanya akan menyiapkan sekitar tiga ribuan TPS.

Pengurangan TPS ini berpengaruh pada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada setiap TPS. Diperkirakan, setiap TPS akan ada 600-800 daftar pemilih. “Jadi tidak ada lagi yang dibawah 500, semunya diatas 500 pemilih, maksimal per TPS bisa mencapai 800 pemilih, diatas itu secara aturan kan tidak boleh,” ternangya.

Menyongsong pilwali 2015, KPU sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya sumber daya manusia (SDM). Yakni,  menyiapkan panitia penyelenggara kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan TPS.

Robiyan menjelaskan, mengacu pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 1 tahun 2014 pilkada serentak akan dilakukan pada 2015, 2018, dan serentak seluruh indonesia 2020. “Kalau di Surabaya pilkada diadakan tahun ini,” ucapnya.

Dalam pilkada nanti hanya ada satu calon. Dimana calon kepala daerah tidak didampingi oleh wakil. “Wakilnya baru ditunjuk jika kepala daerah sudah dilantik, untuk Pilwali Surabaya ada beberapa tahapan pencalonan,” ucapnya.

Beberapa tahapan itu, lanjut Robiyan, tahap bakal calon (balon) dan tahap calon. Pada tahap balon tidak disyaratkan adanya dukungan partai. Selain itu, pada tahap ini akan ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon. Artinya, setiap calon harus mengikuti tahapan balon. Karena pada tahapan ini, KPU memiliki kewenengan untuk menentukan lolos tidaknya menjadi calon.

“Jadi uji publik pada tahapan balon menjadi syarat seseorang maju menjadi calon,” jelasnya.

Setelah lolos, maka untuk maju menjadi calon harus mendapat dukungan dari partai minimal 20 persen. Sedangkan untuk calon perseorangan minimal 3 persen dari populasi penduduk. 3 persen dukungan masyarakat tersebut tersebar di 50 persen kecamatan.

“Pendapaftaran balon 26 Februari-3 Maret. Untuk pendaftaran calon mulai 4-6 Agustus,” jelasnya.

Kepala BakesBang Linmas Surabaya Sumarno menambahkan, Pemkot Surabaya sudah melakukan penggangaran untuk pilwali 2015. Selain itu, juga sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya koordinasi dengan kelurahan. “Kalau KPU mau minta bantuan sosialisasi dan logisitik, saya pikir itu tidak sulit,” terangnya singkat. (arf)

Read More

Diduga Memeras Anugerah Aryadi Terancam di PAW

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus saling serang antara Armuji ketua DPRD Surabaya dan Anugerah Aryadi wakil ketua komisi A yang keduanya berasal dari fraksi yang sama yakni PDIP rupanya kian bergulir bak bola salju. Kini Armuji mendatangkan sejumlah saksi korban penipuan Anugerah yang dihadapkan kepada tiga anggota Badan Kehormatan DPRD Surabaya karena menyangkut etika sebagai anggota dewan. Kasusnya juga sudah di laporkan ke partainya (tingkat DPD) yang direspon untuk ditindaklanjuti dan kemungkinan akan berujung proses PAW.

Masalah dugaan pemerasan terhadap warga Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo kian meruncing, karena kabar soal duit-duitan dari warga Medokan Semampir kini akhirnya benar-benar berbalik ke Anugerah Aryadi. Bagaimana tidak, Armuji berhasil mendatangkan saksi yang dikuatkan dengan pernyataan sekaligus pengakuan ajudan Anugerah yang selama ini setia mendampinginya. 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya Armuji mengaku akan melaporkan perbuatan Anugerah ke DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Perilaku kader partai berlambang kepala Banteng moncong putih itu dinilai merusak citra partai. Menurutnya, meminta uang kepada orang yang rumahnya akan digusur termasuk pelanggaran berat. Sehingga, partai akan memberikan sanski tegas.

"Saya ditelpon pak Bambang (Bambang DH, ketua badan kehormatan DPD PDIP Jatim) disuruh bertindak tegas, karena kelakukan dia (Anugerah) merusak nama baik partai," katanya, Minggu (18/1/15).

Armuji berjanji dalam waktu dekat akan melakukan rapat internal DPC PDI Perjuangan Surabaya. Kemudian hasil rapat itu akan disampaikan kepada DPD PDI Perjuangan Jatim. Sejauh ini, sudah memberitahukan secara lisan kepada DPD PDI Perjuangan Jatim.

"Saya kira ada arah ke PAW (Pergantian Antar Waktu), karena sudah keterlaluan, kami membela warga, kok malah Anugerah meminta uang dengan janji pembelaan secara hukum," tegasnya.

Tidak hanya itu, Ketua DPRD Armuji juga menghadirkan sejumlah saksi yang selama ini dianggap mengetahui ‘borok’ Anugrah Ariyadi, Wakil Ketua Komisi A. Secara terang-terangan, Armuji meminta agar Badan Kehormatan (BK) ikut terjun dalam pusaran konflik ini.

Dalam forum dadakan itu, selain diikuti lima orang yang mengaku mengetahui sepak terjang Anugrah, dua perwakilan BK juga ikut. Mereka adalah Baktiono dan Elok Cahyani. ”Dari semua pengaduan ini, kami harap BK menindaklanjuti. Biar semua transparan dan diketahui siapa yang bermain,” ujar Armuji.

Satu per satu, para saksi itu lantas membeberkan sejumlah persoalan yang diduga melibatkan Anugrah. Salah satunya adalah Budi Sampo yang mengaku menjadi korban penipuan Anugrah terkait rekrutmen CPNS terakhir. ”Saya membantu saudara saya. Saat itu, dia setor hampir Rp 50 juta ke Anugrah. Katanya dijanjikan bisa diterima. Tapi, ternyata gagal,” katanya.

Setelah gagal, kata Budi, Anugrah sempat menjanjikan jalur lain. Yakni diloloskan untuk menjadi pegawai di Satpol PP. ”Tapi juga tidak ada jluntrungan-nya,” katanya.

Budi Sampo yang tidak lain adalah mantan sopir pribadi Anugerah ini juga membenarkan kasus bill (nota belanja) berstatus pending senilai 6 jutaan di D’STAR karaoke atas nama pak Anugrah. “kalau soal bill itu bener kok mas, itu memang dia (Anugerah), lah wong saya ada disitu,” tandasnya.

Pelapor lain adalah Malikin. Dia mengaku mengalami penipuan dalam urusan bisnis. ”Sampai sekarang, saya masih mencari dia agar bertanggungjawab,” katanya.

Ada juga pelapor lain yang menolak namanya dimediakan. Dia mengklaim pernah mengantar Anugrah untuk mengambil jatah duit dari salah satu RHU di kawasan Ngagel bernama Penthouse. ”Waktu itu, saya diminta (Anugrah, Red) untuk ambil Rp 20 juta dari perwakilan RHU di dekat gedung dewan. Nggak tau untuk apa,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga mengaku tahu ketika Anugrah meminta uang kepada para korban sengketa lahan Medokan. ”Waktu itu, salah satu perwakilan warga ketemu di sekitaran MERR. Kalau gak salah uang yang disetor Rp 3 juta,” katanya.

Anggota BK DPRD Surabaya Elok Cahyani mengaku sudah menerima laporan dari ketua dewan. Laporan tersebut sudah dipelajari dan akan ditindak lanjuti. Pihaknya sudah melakukan rapat internal. Kemudian, dalam waktu dekat akan memanggil Anugerah Ariyadi untuk dilakukan klarifikasi. Elok belum berani berkomentar banyak soal kasus tersebut.

"Nanti setelah kita panggil yang bersangkutan, saya berani memberkan kesimpulan yang bersangkutan melanggar kode etik dewan apa tidak," jelasnya.

Wakil Ketua BK, Baktiono menambahkan, sesuai dengan mekanisme, pihaknya akan memanggil ketua fraksi PDI Perjuangan untuk menggali data. Termasuk juga akan mendengarkan keterangan dari beberapa warga yang melaporkan perbuatan Anugerah.

"Ada beberapa masukan, dari PNS, calon PNS, anak-anak sekolah, dan lainnya, mereka selama ini tidak berani melapor," katanya.

Baktiono berharap, hasil pemeriksaan tersebut bisa menguak perilaku Anugerah Ariyadi yang selama ini kerap dituding menerima uang dari masyarakat. Apabila memang terbukti, Baktiono meminta agar uang tersebut dikembalikan. Penyidikan internal BK murni masalah kode etik dewan. Tapi jika nanti hasil temuan mengarah pada pelanggaran hukum, tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

"Kami berusaha agar uang dikembalikan, jadi yang melapor tidak perlu takut akan diamcam,"  ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Anugerah menjawab enteng. Menurutnya, banyak kejanggalan di balik laporan itu. Salah satunya adalah laporan itu dilakukan pada hari Minggu alias pada saat hari libur dinas. ”Kenapa kok tidak dilaporkan besok. Kan nanti bisa ketemu saya langsung. Laporannya diungkap, sehingga saya bisa klarifikasi,” katanya.

Dia menyebut bahwa serangan terhadap dirinya saat ini sudah mengarah ke personal dan sangat politis. ”Tak hanya saya, institusi partai juga ikut dirugikan dalam hal ini,” katanya. (arf0

Read More