Rabu, 11 Februari 2015

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Korem 081/DSJ Madiun, Danramil 0803/05 Wungu Rem 081/DSJ Kapten Inf Sumarno dan seluruh Babinsa Ramil 0803/05 Wungu melaksanakan komunikasi sosial dengan Kelompok Tani Se-Kecamatan Wungu yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kecamatan Wungu Madiun pada hari Rabu. (11/2).

Dalam kesempatan itu, Danramil 0803/05 Wungu Kapten Inf Sumarno memperkenalkan para Babinsa kepada kelompok tani Kec. Wungu, serta menyampaikan maksud serta tujuan diadakannya acara pertemuan antara Babinsa dengan kelompok tani. Tujuan pertemuan ini adalah menyampaikan program swasembada pangan yang telah di instruksikan oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo pada apel Dansat terpusat TNI-AD Desember 2014 lalu di Pangkalan Bun Kalteng. Progam swasembada pangan tersebut dipertegas kembali oleh Bapak Kasad Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan dipertajam kembali dilingkungan Kodam V/Brw oleh Bapak Pangdam V/ Brw Mayjen TNI Eko Wiratmoko tentang tugas pemdampingan Apkowil dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional di wilayah Kodam V/Brawijaya. Hal ini berimplikasi pada pentingnya tugas tugas Kodim dalam mendukung dan mensukseskan program tersebut didaerah, sehingga diperlukan optimalisasi peran dan tugas Apkowil terutama Danramil dan Babinsa di wilayah sebagai Garda terdepan, yang tentunya memerlukan landasan hukum di daerah guna meminimalisir kendala ataupun hambatan yang mungkin akan terjadi dalam upaya mensukseskan program tersebut. Untuk itulah Koramil 0803/05 wungu dan kelompok tani kecamatan wungu bersama-sama berusaha meningkatkan swasembada pangan di wilayah Kec. Wungu.

Sementara itu, Ketua Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  (BP3K) Kecamatan Wungu Bapak Edi Suseno, B.Sc, menyampaikan sangat mendukung sekali progam  ketahanan pangan nasional karena sebagai negara agraris tidak layak negara Indonesia mengimpor beras, gula dan hasil pertanian lainnya dari negara tetangga. Dengan di dampingi oleh babinsa di setiap desa/kelurahan diharapkan kinerja kelompok tani di kecamatan Wungu bisa meningkat dan  masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh kelompok tani seperti susahnya mendapatkan benih maupun pupuk dapat segera diatasi sehingga produksi hasil pertanian Kecamatan Wungu bisa meningkat.

Ketua BP3K Kecamatan Wungu juga menyampaikan keyakinannya dengan kebersamaan TNI dengan petani program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo akan bisa tercapai (arf).

Selasa, 10 Februari 2015



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Banjir akibat luapan Kali Lamong mendapat atensi serius dari dua pemerintah daerah, yakni Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik. Pasalnya, kedua wilayah tersebut sama-sama terdampak cukup parah. Guna menemukan solusi terhadap problem klasik ini, rapat koordinasi digelar di balai kota Surabaya pada Selasa (10/2).

Rapat tersebut dipimpin Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Turut hadir, sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya, Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta jajaran samping dari kejaksaan dan kepolisian.

Walikota Tri Rismaharini mengawali pertemuan dengan penjelasan upaya-upaya yang telah ditempuh pemkot. Sejauh ini, pemkot telah melakukan penguatan tanggul. Namun, tanggul yang dibangun hanya pada lokasi yang secara administratif berada di wilayah Kota Pahlawan. Repotnya, problem luapan Kali Lamong ini bukan merupakan masalah satu kota/kabupaten saja. Melainkan, mencakup lintas wilayah mulai dari hulu hingga muara sungai.

“Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya,” kata Risma -panggilan akrab Tri Rismaharini-.

Hal senada juga disampaikan Bupati Sambari. Menurut dia, tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. “Pada intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini,” tuturnya.

Tensi pertemuan sempat meninggi saat Walikota Risma memaparkan kondisi warga yang terdampak banjir. Dia mengatakan, banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi tahun demi tahun telah mempengaruhi kondisi psikologis warga. Tak sedikit warga yang bersikap apatis karena merasa terbiasa dengan kondisi tersebut.

“Kasihan warga pak. Kondisi saat ini di daerah Gendong masih belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen karena tambak dan sawahnya rusak,” ujar Risma dengan nada emosional.

Walikota yang juga mantan Kepala Bappeko ini berharap kapasitas saluran air di Kali Lamong bisa diperbesar. “Sejauh ini kami hanya bisa berupaya penguatan tanggul. Sedangkan pengerukan Kali Lamong kami tidak berani karena bukan merupakan kewenangan kami,” papar Risma.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha termasuk salah satu yang bersuara lantang mendesak BBWS melakukan aksi nyata. Dia menyesalkan minimnya perhatian pusat, yang dalam hal ini diwakili BBWS, terhadap daerah-daerah rawan banjir akibat luapan sungai.

“Rumah saya di Tambakdono selama ini tidak pernah sampai air masuk ke rumah. Tapi kali ini air sampai masuk ke dalam rumah. Ini kan parah,” tegasnya.

Dijumpai usai pertemuan, Kepala Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi Pratondo mengatakan, BBWS menganggarkan anggaran sebesar 10 miliar yang digunakan untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Menurutnya, total dana yang dibutuhkan sejatinya mencapai 900 miliar rupiah. “Ini paling hanya untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke ibu wali, pekerjaan kami (dari anggaran 10 miliar),” tegas Yudi Pratondo.

DitegaskanYudi, untuk meminimalisir terjadinya luapan Kali Lamong, BBWS akan melakukan pelebaran. Sungai yang sekarang lebarnya sekitar 10 meter, akan dilebarkan menjadi 30 meter sehingga bila kapasitas sungai lebih besar maka akan bisa menampung debit air dalam jumlah lebih besar. . Meski, Yudi menyebut pelebaran itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.

“Tentu nggak bisa sim salabim. Makanya kita akan prioritaskan titik-titik urgen. Tapi yang jelas, nggak semua titik sama karena makin ke hilir makin kecil. Jadi nggak sama,” sambung Yudi.(arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hakim Pengadilan Negeri (PN), Manungku,SH  dilaporkan Ke Komisi Yudisal Pusat oleh Alexander Arief selaku pengacara dari  pelawan dalam kasus tanah Oso Wilangun.

Aksi lapor ini terkait adanya pertemuan antara Hakim Manungku dengan salah satu pengacara pihak berperkara dalam perkara perdata No 416/Pdt.PLW/2014/PN.Sby tertanggal 22 mei 2013

Hakim Manungku Kepergok bertemu dengan Amoz HZ Taka di Hotel Merrcure di Jalan Darmo Surabaya Senin (9/2/2015) kematin sekitar jam 7 malam.

Diceritakan Alexander Arief,  Amos HZ Taka selaku pengacara terlawan 2 dan 3 datang bersamaan Hakim Manungku, mereka langsung menuju restaurant dan ngobrol secara akrab.

Pertemuan tersebut menimbulkan persepsi negative bagi Alexander Arief. Pasalnya ada dugaan pertemuan Hakim Manungku dan Amos untuk mengatur perkara yang sedang disidangkan Hakim Manungku Selaku Ketua Majelis Hakim.

" Apapun alasannya. Itu menyalahi kode etik, tidak boleh hakim yang menangani perkara bertemu dengan para pihak diluar persidangan, karena itu , besok pagi. saya akan melaporkan ke Komisi Yudisal Pusat," ujarnya kepada sejumlah awak media. " saya khawatir Hakim karena pertemuan itu, Hakim Sudah tidak netral lagi," tambah Alexander Arief.

Selain itu, Alexander Arief juga akan melaporkan Pengacara Amoz ke dewan Kehormatan Peradi."kita juga akan melaporkan pengacara Amos ke DK Peradi,"ujarnya.

Pertemuan Hakim Manungku dan Pengacara Amos ini sempat diabadikan Alexander Arief dengan menggunakan ponsel miliknya. "Foto foto inilah yang akan saya jadikan bukti laporan ke Komisi Yudisial,"terangnya sambil menunjukan hasil foto pada ponsel pribadinya.

Diungkapkan Alex, pertemuan tersebut cukup lama, yakni memakan waktu sekitar dua Jam. Hakim Manungku meninggalkan area Hotel Mercure sekitar jam 21.40 WIB.

"Tanpa rasa malu dan canggung mereka menyalami saya, apa mereka gak sadar kalau saya ini juga pihak yang berperkara,"pungkasnya.

Diceritakan Alexander Arief,  saat ini pihaknya selaku kuasa hukum dari H Sururi selaku pelawan. Sedangkan Amoz Taka merupakan pengacara dari terlawan 2 yakni  H Sudjono dan terlawan 3 H Muslikah.

"Proses persidangan ini masih berjalan, Rabu Besok lanjutan perkara tanah ini kembali digelar dengan agenda pembuktian dari pihak terlawan,"jelasnya.

Seperti diketahui, gugatan ini merupakan gugatan perlawanan atas gugatan perdata No 100/Pdt.G/2014/PN Surabaya sekaligus perlawanan eksekusi yang diajukan pihak terlawan.

Menurut pelawan, rencana eksekusi yang akan dlakukan PN Surabaya ini merupakan cacat hukum, Pasalnya lokasi tanah 11 hektar yang disengketakan ini  bukan berada di Oso Wilangun  melainkan berada di Romokalisari. "Dari warkat BPN Sudah jelas, karena itu kami melakukan perlawanan karena salah obyek," ujar Alexander Arie.

Pada perkara perdata No 190/Pdt.G/2014/PN Surabaya, H Sururi digugat oleh PT Multi Bangun Sarana. Saat itu PT MBS merasa membeli tanah tersebut dari Teddy Gunawan.

Dalam perjalanan tanah itu dijual oleh H Djono ke Teddy Gunawan. ikatan jual beli dan kuasa itu menyebutkan memberi kuasa ke Tedy Gunawan kusus untuk menjual tanah hak milik no 41 dan 42. Tapi kuasa itu digunakan oleh Teddy untuk penurunan hak menjadi hak guna bangunan.

"Dengan kuasa itu pula dilakukan jual beli dengan PT Multi Bangun  Sarana, Teddy bertindak sebagai penerima kuasa dari H Djono. Kalau sudah berubah hak seharusnya kuasa itu tidak berlaku," Jelas. (Komang)

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Prajurit Batalyon Infanteri-3 Marinir menerima pembekalan Hukum Humaniter dan HAM di gedung Edianto Balai Prajurit Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Selasa (10/2/2015).

Kegiatan yang dihadiri Komandan Batalyon Infanteri-3 Marinir Mayor Marinir Bakti Dasasasi Penanggungan, SE., Pasi Ops Mayor Marinir Eko Budi Prasetyo, Pakum Brigif-1 Mar Kapten Marinir Sutiono, SH dan Perwira di jajaran Yonif-3 Marinir tersebut dengan pembicara dari Tim Diskum Armatim yang dipimpin Mayor Laut (KH) Haris Padillah, SH yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluhan Hukum Diskum Armatim.

Mayor Laut (KH) Haris Padillah, SH., mengatakan, beberapa pesan utama dalam hukum itu yaitu hokum humaniter internasional tidak melarang perang, tetapi mengatur bagaimana berperang yang benar, dilarang menyerang orang yang tidak lagi turur serta berperang.

Selain itu, juga diatur mengenai larangan menggunakan sarana dan metode berperang yang menimbulkan penderitaan dan kerugian yang berlebihan, ada juga aturan, serangan hanya ditujukan pada sasaran militer serta memberikan perlindungan kepada orang sipil dan obyek sipil.

"Untuk HAM yang tidak boleh dilanggar dalam situasi apapun adalah, hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak," katanya.

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri-3 Marinir Mayor Marinir Bakti Dasasasi Penanggungan, SE mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pra prajuritnya tentang hokum humaniter dan HAM, sebagai bekal bertugas dilapangan.

Selain diikuti prajurit Yonif-3 Marinir, lanjutnya, kegiatan tersebut juga diikuti prajurit yang akan melaksanakan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yaitu dari Yontaifib-1 Mar, Yonzeni-1 Mar dan Yonangmor-1 Mar. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Eks Kadishub Surabaya Eddi sudah menjadi Direktur Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dirjen Perhubungan Darat. Tugasnya kini berpindah ke Jakarta.

Padahal Eddi sendiri masih mempunyai kasus di Surabaya. Bagaimana kabar kasus dugaan gratifikasi ponten Terminal Purabaya tersebut?

"Masih jalan, tetapi masih P19 (berkas belum sempurna)," ujar Kanit Tindak Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya AKP Made Prama Setia, Selasa (10/2/2015).

Made mengaku berkas tersebut sudah empat kali dikembalikan oleh kejaksaan. Made pun mengaku pihaknya kini sedang dan terus mendalami keterangan para saksi. Padahal salah satu saksi kunci kasus tersebut meninggal dunia.

"Kasus ini pembuktiannya pelik," lanjut Made.

Made menambahkan, kasus ini pelik karena saksi kunci yakni Bambang yang meninggal dunia, adalah orang yang diduga menyerahkan uang gratifikasi entah ke orang suruhan Eddi atau Eddi sendiri.

"Kami belum bisa membuktikan penyerahan uang itu. Kami masih fokus untuk membuktikan adanya penyerahan uang itu. Penyidik harus hati-hati," jelas Made. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Prajurit Batalyon Infanteri-1 Marinir melaksanakan latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) di lapangan apel Batalyon Infanteri-1 Marinir Jl. Teluk Bayur No.62 Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (10/2/2015).

Kegiatan yang dipimpin Lettu Marinir Surya Hadi Umam tersebut diikuti seluruh prajurit Batalyon Infanteri-1 Marinir.

Materi yang dilatihkan meliputi tata cara memberikan aba – aba, sikap sempurna, gerakan ditempat (lencang depan,lencang kanan, hadap kanan kiri, balik kanan), perpindahan tempat, meninggalkan pasukan, berhitung dalam barisan, periksa kerapian, tata cara penghormatan baik berjalan maupun ditempat dan sikap salvo.

Komandan Batalyon Infanteri-1 Marinir Letkol Marinir Edi Prayitno yang disampaikan oleh Pasi Ops Mayor Marinir Widarta Kusuma mengatakan, latihan PBB tersebut dimaksudkan agar di dalam tubuh prajurit Yonif-1 Marinir  tertanam  sikap jasmani yang tegap, tangkas dan disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang tinggi. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Danrem 084/ Bhaskara Jaya Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad adakan coffee morning dengan para Kepala Daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan stake holder dalam rangka menyukseskan swasembada pangan di wilayah Korem 084/BJ di Aula Bhaskara, Selasa (10/2). Coffe morning untuk menyukseskan swasembada pangan dikuti oleh 75 orang peserta yang terdiri dari para Bupati, Walikota, Dinas Pertanian, Pengairan, UPN Veteran, Petrokimia, Bulog dan BMKG.

Mengawali amanatnya, Danrem 084/BJ Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad mengucapkan terima kasih dan apresisasi yang tinggi. Dengan coffee morning ini diharapkan terjalin silaturahmi, keakraban dan kekeluargaan antara jajaran Korem 084/BJ dengan jajaran pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan stake holder. Masih-masing pihak yang hadir dalam suasana yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan diharapkan dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, bertukar pikiran, memberikan informasi dan data sehingga terjadi komunikasi, koordinasi, kerjasama yang harmonis antara jajaran Korem 084/BJ dengan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan stake holder untuk menyukseskan program swasembada pangan. Dengan kebersamaan yang harmonis, adanya miskoordinasi dan miskomunikasi di lapangan dapat diminimalisir dan diselesaikan secara tuntas.

Lebih jauh Danrem menjelaskan latar belakang program swasembada pangan yaitu perintah langsung Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada perwira TNI AD, Pangdam, Danrem, Dandim untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah baik di kota kabupaten maupun provinsi khususnya dalam mencapai swasembada nasional. Perintah Presiden RI tersebut telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Menteri Pertanian RI dan Kasad. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diadakan pertemuan-pertemuan di daerah, guna membangun komitmen dan kesepakatan bersama untuk menyukseskan pelaksanaan swasembada pangan.

Selanjutnya Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP dalam paparannya menjelaskan tentang pentingnya menyiapkan dan membangun sarana dan prasaran irigrasi, manajemen tata kelola air (Pengairan) yang baik dan peran teknologi tepat guna dalam mewujudkan swasembada pangan. Beberapa masalah ketahanan pangan diantaranya pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat, konversi besar-besaran lahan pertanian ke non-pertanian, sistem yang belum terintegrasi dengan baik, kesulitan untuk meningkatkan sejumlah komoditi unggulan pertanian, sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien, mahalnya ongkos transportasi,  sering ditemuinya kasus kekurangan produksi di sejumlah daerah dan masalah stabilitas harga

Kemudian Direktur Pemasaran Petrokimia Gresik M. A. Sowi dalam paparannya menjelaskan sektor pertanian apa saja yang berhak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi  (Het) pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan. Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun harus disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) disahkan oleh PPL/KCD/UPTD setempat. Permasalahan distribusi pupuK bersusidi diantaranya : pengecer menjual pupuk secara kiloan sesuai permintaan petani, masih terdapat kios tidak resmi yang mendapatkan pupuk dari petani yang kelebihan antara pembelian dengan penggunaan, administrasi pengecer belum tertib, masih tingginya disparitas harga antara pupuk subsidi dan non subsidi, petani menebus pupuk sebelum masa tanam karena khawatir tidak kebagian, apabila terjadi serangan hama/penyakit atau bencana yang mengharuskan pemupukan ulang, petani kesulitan mendapatkan pupuk karena RDKK telah habis dan masih terdapat petani penggarap/penyewa yang tidak terdaftar dalam RDKK.

Dalam acara tanya jawab, diawali oleh Fathurohman dari Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan keluhan mengapa dinas pengairan yang paling sengsara selalu disalahkan dan sering dicaci-maki, karena adanya dampak banjir pada musim penghujan maupun kekurangan air pada musim kemarau yang sangat merugikan petani. Padahal dinas pengairan sudah berusaha mengajukan usulan untuk pembangunan waduk dan irigasi tetapi tidak diakomodir. Menghadapi sulitnya mencari tenaga kerja sektor pertanian di perkotaan, hendaknya segera diadakan uji coba percontohan mekanisasi pertanian di daerah perkotaan.

Selanjutnya Karmiati dari Korwil Bangkalan BPPT Pertanian Jawa Timur menyampaikan permohonan bantuan mahasiswa pertanian UPN untuk ikut dilibatkan membantu PPL Pertanian dalam mendampingi petani di daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengkajian teknologi tepat guna  di UPN hendak disebarluaskan kepada masyarakat khusunya para petani.

Tidak ketinggalan Rofiq Isa M. dari BMKG Jawa Timur yang memberikan masukan tentang dampak anomali dan perubahan musim maupun cuaca yang harus senantiasa diantisipasi oleh jajaran Korem 084/BJ, pemerintah daerah, dinas instansi terkait maupun para petani guna menyukseskan swasembada pangan.

Hadir dalam acara coffee morning, Danrem 084/BJ, Rektor UPN Veteran, para Bupati dan Walikota, Direktur Petrokimia, Kepala Bulog, Kepala BMKG, Kasrem 084/BJ, para Dandim, para Kasi, para Kepala Dinas Instansi terkait dan Kabalakrem 084/BJ, acara coffee morning berlangsung aman, tertib dan lancar. (arf).

Korban Minta Terdakwa dihukum Berat
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus penganiayaan bocah yang duduk dibangku Sekolah Dasar dengan terdakwa Ahmad Basofi, PNS Pemkot Surabaya disidangkan perdana di PN Surabaya, Selasa (10/2/2015).

Dalam persidangan yang digelar diruang candra, JPU I Wayan Oja Miasta mendakwa terdakwa dengan  pasal 80 ayat 1  No 23 Tahun 2008 Undang Undang  Perlindungan anak ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan dan Denda 72 juta.

Dijelaskan dalam surat dakwaan, penganiayaan itu terjadi pada 11 Juli 2014. Saat itu, saksi korban, Alfin Noval Primadana (9) sedang bermain  bersama dengan tujuh temannya di tambak yang tak jauh dari lokasi rumahnya. Lantas muncullah terdakwa dengan mengendarai mobil.

Salah satu dari temannya itu sempat memegang bagian belakang mobil terdakwa. "Nah, saat itulah terdakwa Ahmad Basofi menghentikan laju mobilnya dan bergegas turun sambil marah-marah pada anak anak tersebut,"ujar Jaksa I Wayan Oja Miasta saat membacakan surat dakwaannya.

Saat terdakwa turun, ke empat teman korban sudah lari, hanya tinggal empat yang masih ada didekat mobil terdakwa. Tanpa pikir panjang, terdakwa pun memegangi korban hingga terjadi penganiaayaan.

"Lalu korban dipegang bagian belakang lalu dilempar ke pinggiran tambak,"lanjut Jaksa.

Tak hanya itu saja, Terdakwa juga memukul wajah korban Sesaat korban berusaha bangun usai dibanting ke tambak. "Korban dipukul dibagian kelopak wajah bagian kiri hingga mengalami luka,"tetang Jaksa.

Persidangan imi berlanjut pada pemeriksaan saksi korban, dalam ketetangannya, Bocah yang sekolah di SDN Tambak Oso kelas 3 ini menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya.

Ia tak menyangka, jika terdakwa yang merupakan tetangganya sendiri itu memiliki prilaku yang begitu keji."gak tau kok tiba tiba marah, lalu saya dilempar, begiti bangun, saya dipukul agi pakai tangannya," terangnya dengan lugu pada majelis hakim yang diketuai Manungku.

Setelah amarahnya tercapai, terdakwa yang tinggal di Wisma Indah II Wisma Gunung Anyar II Surabaya malah meminta korban untuk mengadukan penganiayaan itu pada ayahnya. "Bila perlu bapakmu juga akan saya pukuli,"ucap korban menirukan omongan terdakwa,

Usai persidangan, Ayah korban yakni Prima Desawanto meminta agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal. "Ini sungguh keterlaluan, terdakwa tidak pernah meminta maaf ke kami. Dia seakan akan sudah puas aniaya Alfin, Semoga saja, Jaksa dan Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal," pungkasnya pada sejumlah awak media.

Diungkapkan Prima, peristiwa penganiayaan itu diketahuinya setelah Ia pulang kerja. Saat itu Ia mendapati wajah anaknya sudah lebab."karena itu, saya langsung melapor ke Polsek Rungkut," jelasnya.

Sementara, Fariji, selaku kuasa hukum yang mendamping korban mengakui, jika korban penganiayaan itu bukan hanya terjadi pada Alfrin, melainkan juga pada Irgi. " tapi dia hanya dijadikan saksi oleh penyidik padahal dia juga melaporkan peristiwa serupa," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lacak usai persidangan. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah dipolemikkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi, akhirnya menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Dengan demikian tidak ada lagi hambatan bagi Pemkot Surabaya untuk mencari pengganti Kadishub Surabaya.

Direktur LLAJ, Eddi menjelaskan, sebetulnya SK pengangkatan tersebut sudah diserahkan pada hari Jumat (6/2/2015) lalu.

Namun karena proses kemungkinan SK tersebut baru diterima Sekota dan Wali Kota Surabaya pada Jumat sore.

"Kami bisa mengerti jika Ibu Wali Kota pada siang hari mengaku belum menerima salinan SK kami," kata Eddi, Senin (9/2/2015).

Dijelaskan Eddi, proses kepindahanya sebagai Kadishub Kota Surabaya sudah dilakukan sejak bulan Januari 2015. Di mana pihaknya sudah mengajukan permohonan pindah tugas ke Dirjen Perhubungan Darat.

Bahkan, melalui beberapa surat Wali Kota Surabaya telah memberikan persetujuan permohonan pindah tugas dari Kadishub Eddi.

Di samping itu, Wali Kota juga telah mengirim surat permohonan pindah dari Kadishub Eddi ke Gubernur Jatim.

"Dengan demikian sudah tidak ada persoalan bagi kami yang telah disetujui perpindahan tugas ke Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub," ucap Eddi. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan prajurit dan sebagai penyegaran untuk lebih memahami tentang peraturan di TNI Angkatan Laut, prajurit Batalyon Infanteri -1 Marinir melaksanakan latihan Peraturan Dinas Dalam (PDD) Khas TNI AL di Markas Yonif-1 Marinir Jl. Teluk Bayur 62 Tangjung Perak, Surabaya, Senin (9/2/2015).

Latihan PDD Khas TNI AL yang dipimpin Letda Mar Ibrahim tersebut diikuti seluruh prajurit Batalyon Infanteri-1 Marinir.

Materi yang dilatihkan meliputi Apel Divisi Jaga, Timbang Terima Penjagaan, Penempatan Penjagaan, Penaikan dan Penurunan Bendera, Ronda Malam, peluit dan memukul lonceng.

Tujuan diadakannya latihan tersebut yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan prajurit TNI AL khususnya prajurit Yonif -1  Marinir dalam melaksanakan tugas sehari-hari di dalam Kesatrian Harun. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Jombang) Pada Senin 09 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib, Danrem melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan Posko Ketahanan Pangan di Makodim 0814/ Jombang.

Posko Ketahanan Pangan berada di Makodim, sehingga Danrem disambut dan diterima oleh Dandim 0814/Jombang Letkol Arm Muhammad Haidir S.Ip, selanjutnya Dandim memaparkan secara umum tentang kegiatan satuannya dalam tugas pendampingan di wilayah Kab. Jombang, tentang kondisi pertanian dan langkah – langkah yang sudah dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh Kodim dengan berbagai kendala yang dihadapi dilapangan, dijelaskan juga olehnya bahwa koordinasi dengan instansi terkait selama ini telah berjalan baik, dan diperoleh suatu situasi yang sinergis antar instansi, sehingga setiap permasalahan yang muncul dilapangan dapat diselesaikan.

Pada acara tersebut Danrem berkesempatan memberikan arahan dalam bentuk Jam Komandan Korem kepada 251 organik Kodim yang terdiri dari para Danramil, para Perwira Staf dan para Babinsa Kodim 0809 serta PNS, dimana sebagian besar anggota lainnya sedang bertugas dilapangan.

Disampaikan oleh Danrem kepada anggota Kodim yang hadir, bahwa Danrem mengapresiasi kegiatan Kodim 0809/Jombang selama ini, terutama kegiatan dalam memelopori pembasmian nyamuk Aedes Aegypti sebagai biang Demam Berdarah Dengu pada minggu lalu, kemudian kegiatan pendampingan dalam sukseskan swasembada pangan di wilayah Kab. Jombang, disampaikan olehnya bahwa telah menerima paparan Dandim dan hasil pengawasan langsung dilapangan oleh Staf Korem maupun olehnya sendiri, bahwa selama ini kegiatan telah berjalan sesuai rencana, berbagai dinamika dilapangan yang dapat diatasi secara terkoordinasi dengan instansi lainnya yang terkait.

Danrem menambahkan hendaknya kita dapat bersikap bijaksana dalam melaksanakan tugas pendampingan ini, tugas ini merupakan instruksi Presiden yang diperkuat dengan perintah Kasad dan Pangdam V/Brawijaya, sehingga kita harus All Out dalam melaksanakannya demi tercapainya Swasembada Pangan di Kab. Jombang, demi rakyat Indonesia dan juga demi rakyat Kab. Jombang, maka dari itu kita harus pintar – pintar mengatur waktu dan tenaga sehingga kita tidak cepat merasa lelah dan bosan dengan menjaga kesehatan, sehingga bhakti kita kepada masyarakat melalui kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana dan tidak terputus karena ketidak hadiran kita ditengah masyarakat atau petani.

Selain itu Danrem berpesan agar tetap dan selalu bersemangat,  serta pandai – pandai menanamkan pengertian kepada keluarga sehingga mereka dapat memberikan dukungan moril yang baik kepada kita, pungkasnya. (arf)

Senin, 09 Februari 2015

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski genap setahun, namun anehnya penyelidikan kasus dugaan korupsi smoking area yang ditangani dua kejaksaan negeri (Kejari) yakni Kejari Tanjung Perak dan Kejari Surabaya belum menunjukkan kemajuan.

Parahnya lagi kasus tersebut semakin terlihat ‘gelap’. Lambatnya pengungkapan kasus ini semakin menimbulkan kecurigaan yang cukup besar? Apakah memang sudah ada upaya deal-deal namun belum ada ketentuan kata sepakat dengan nilainya, ataukah pula memang ada kekurangan dari sisi ‘kemampuan’ para penegak hukum itu dalam mengungkap kasus yang dianggapnya kaliber ini. Atau bisa juga ada rasa ketakutan menjadi tumbal seperti dalam kasus Merr sebab kasus ini tergolong kasus ‘berjamaah’.

Hingga saat ini belum ada yang berani berkomentar, apalagi pihak kejari Tanjung Perak yang mengawali penyelidikannya. Sebelumnya Kejari Tanjung Perak yang mengawali penyelidikan kasus ini. Saat itu tim dari pidana khusus (Pidsus) yang beranggotakan tiga orang dipimpin oleh Ferdi Ferdinan ‘menyerbu’ Kecamatan Tandes.

Namun entah kenapa tiba-tiba kasus tersebut berhenti semenjak diketahui wartawan dan diberitakan di berbagai media. Bak pepatah cicak nguntal kelopo, Ferdi pada Progresif beralasan bila pihaknya masih menyelidiki keterlibatan sejumlah pejabat di Pemprov Jatim yang terlibat langsung pencairan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) yang notabene untuk pembuatan smoking area.” Yang kita telusuri alur pencairan dana itu, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ada penyimpangannya.” ujar Ferdi kala itu.

Setali tiga uang, Kejari Surabaya juga de mikian, penyelidikan saat itu dilakukan oleh tim yang berjumlah tiga orang dari bagian intel. Namun sayangnya, Dedi Agus Oktavianto, Jaksa Intel, malah balik bertanya akan kredibilitas kejari Tanjung Perak yang menangani kasus tersebut.” Kejari Perak naik apa tidak.” ujarnya.

Pernyataan Dedi yang ketar-ketir akan ‘kemampuan’ koleganya itu patut dipahami pasalnya, dalam kasus ini pihaknya telah bekerja cukup maksimal. “ Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, tugas kita hanya pul data dan baket. dan perkara ini sudah kita serahkan ke pidsus untuk ditindak lanjuti. Silahkan di kroscek.” jelasnya. (Arief)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive