Wali Kota Semangati Paskibraka Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seratus siswa-siswi pilihan yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Surabaya tahun 2015, siap menjalankan tugasnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang. Tiga hari sebelum menjalankan tugas mulia tersebut, 100 Paskibraka Kota Surabaya dikukuhkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Lantai VI Graha Sawunggaling gedung kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (14/8/2015).

Seusai pengukuhan yang berlangsung khidmat, Wali Kota Surabaya yang didampingi Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Soemarno, memberikan wejangan guna menggugah semangat anak-anak pilihan yang berasal dari 57 Sekolah Menengah Atas dan sederajat se-Surabaya ini.

“Paskibraka bukan sekadar simbol kibarkan bendera merah putih. Ini tugas kebangsaan yang luar biasa. Ini juga merupakan simbol bahwa kalian harus bisa menjadi seperti bendera yang terus berkibar meski dihantam hujan dan panas. Kalian harus tegar dalam menghadapi apapun, kalian tidak boleh gampang menyerah,” ujar Wali Kota Tri Rismaharini mengawali sambutannya.   

Selain meresapi makna pantang menyerah, menjadi Paskibraka, sambung wali kota, juga bisa mengajarkan  tentang pentingnya kerja sama.  Bahwa untuk menunaikan tugas mengibarkan bendera pusaka, tidak bisa dilakukan sendirian. Tetapi memerlukan kerja sama dengan teman. Termasuk juga dukungan dari keluarga dan pihak sekolah.

“Yang perlu kalian ingat, kalian mengibarkan bendera tidak sendiri. Kalian perlu dilatih dulu sehingga bisa mengibarkan bendera dengan baik. Ada guru, ada yang melatih dan ada teman. Karenanya, kelak ketika sukses, kalian juga harus tetap ingat pada orang tua dan saudara,” sambung wali kota.

Seratus Paskibraka  yang terdiri dari 50 pria dan 50 wanita dan berasal dari 57 Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah di Kota Surabaya tersebut telah mengikuti pelatihan yang diberikan selama 13 hari mulai 3 - 13 Agustus. Setelah pelatihan mereka kemudian dikarantina di Graha Widyabakti, Stesia, Surabaya selama empat hari. Hingga tanggal 17 Agustus mereka akan disiapkan menjadi Paskibraka saat upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Surya.

Wali kota mengingatkan, semua pelatihan dan juga pembekalan mental yang diberikan kepada anggota Paskibraka selama pelatihan, hendaknya bisa membuat mereka menjadi role model bagi teman-teman, juga keluarganya dalam hal kedisplinan dan juga kesetiakawanan.

“Selama pelatihan kalian telah mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Jangan hilang setelah tugas ini selesai, tetapi bawa terus sampai akhir hayat. Kalian harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Ingat bahwa tidak ada yang berhasil tanpa disipilin, kebersamaan dan keteladanan,” harap wali kota yang masuk tiga besar wali kota terbaik dunia versi World Mayor Prize ini.

Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Soemarno menambahkan, perjuangan menjadi Paskibraka tidaklah mudah. Keistimewaan yang hanya didapat satu tahun sekali ini, membutuhkan tak hanya tekat, namun semangat yang tak kenal menyerah saat berlatih. Menurutnya, Kota Surabaya adalah kota yang memiliki anggota Paskibraka paling banyak di Indonesia.

Motivasi yang disampaikan wali kota mampu menyulut tekad pasukan Paskibraka Kota Surabaya untuk memberikan yang terbaik saat menjalankan tugas pada 17 Agustus nanti.  Grandis Primanda yang bertindak selaku komandan dalam pengukuhan Paskibraka tersebut mengaku siap menjalankan tugasnya. “Motivasi dari ibu wali kota membuat kami bertambah semangat. Kami ingin melakukan yang terbaik,” ujarnya. (arf)

Read More

Wali Kota Surabaya Terima Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa. Anugerah tersebut diberikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Pemberian tanda kehormatan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 84/TK/TAHUN 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa. Pemberian penghargaan ini juga merupakan hasil persetujuan hasil Sidang I Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK) periode Agustus 2015.

Ada 14 tokoh yang dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa. Wali Kota Tri Rismaharini menjadi satu-satunya wali kota yang menerima anugerah ini. Sementara untuk bupati ada nama Christiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan) dan Stephanus Malak (Bupati Sorong). Nama-nama lainnya yang juga mendapat anugerah ini adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat, Achmad Heryawan.

Sedangkan untuk kalangan perusahaan, ada empat nama yang menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa, seperti Tahir (Mayapada Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Shoichiro Toyoda (member of the board Toyota Motor) dan Toshihiro Nikai (Chairman General Council Liberal Democtratic Party).

Selain menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, Presiden Joko Widodo juga memberikan Penganugerahan Tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada 22 tokoh. Penerima tanda kehormatan terdiri dari, empat tokoh penerima Bintang Mahaputra Adipradana, sedangkan ke-18 lainnya penerima Bintang Mahaputera Utama.

Pemberiaan Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada: Hamdan Zoelva, (Ketua MK periode 2013-2015), Jenderal TNI Purn Moeldoko (Mantan Panglima TNI), Jenderal Polisi Purn Sutanto (Mantan Kapolri), dan Jenderal polisi purn Bimantoro (Mantan Kapolri).

Selain nama-nama di atas, pemberian anugerah Bintang Mahaputra Utama, juga diberikan kepada Surya Paloh karena dianggap sebagai tokoh pers nasional. Ada pula nama seperti; Muhammad Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010 sekaligus Ketua KPK periode 2010-2011, filsuf dan budayawan, Franz Magnis Suseno, dan Syafii Maarif dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tokoh-tokoh yang mendapat tanda kehormatan Bintang Jasa merujuk pada Pasal 28 ayat 3 UU NO 29/2009, para tokoh ini dianggap besar di peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi kebesaran negara, pengabdiannya di bidang ekonomi, sosial, politik serta jasanya diakui di tingkat nasional.

Sedangkan, tokoh yang mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera merujuk Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009, dan dianggap berjasa luar biasa di berbagai bidang, pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya hingga iptek serta darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional hingga internasional.

Ditemui setelah menerima tanda kehormatan bintang satya utama, dari Presiden Republik Indonesia, Wali Kota mengatakan bahwa, Ia mengucap banyak terima kasih kepada masyarakat Surabaya. ”Penghargaan ini, saya dedikasikan kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya. Saya hanya mewakili, yang mendapat bintang jasa adalah seluruh masyarakat Kota Surabaya.” imbuh Wali kota. (arf)

Read More

Budiman dapat Upah Rp 5 Juta untuk 1 Kg Pengiriman Sabu

Kasus Sabu 8,5 Kg Tangkapan Polrestabes Surabaya 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Katerin dari Kejari Tanjung Perak kembali menghadirkan saksi penangkap  Budiman alias Sinyo Bin Made Sudjana (36), terdakwa kasus sabu seberat 8,5 Kg dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (13/8/2015).


Dua saksi penangkap itu yakni Aiptu Sudariyono dan Bripka Edi Utomo, anggota Reskoba Polrestabes Surabaya. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Tugiyanto, kedua saksi Polisi ini menceritakan seputar peristiwa penangkapan yang dilakukan dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di desa Pungkul Gedangan Sidoarjo, Senin 9 Maret 2015 lalu, sekitar pukul 18.00 WIB.

Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari tertangkapnya terdakwa lain dalam kasus ini, yakni Andi dan Taufiq yang ditangkap lebih dahulu dikawasan Jalan Pogot Surabaya. "Saat kita tangkap dan dilakukan penggeledahan, kami menemukan beberapa sabu yang sudah dikemas rapi untuk siap diedarkan. Ada yang disimpan didalam kotak sepatu dan didalam lemari dikamar terdakwa,"Ucap Saksi Sudariyono dalam persidangan yang digelar diruang sidang garuda PN Surabaya.

Ketika ditangkap, Lanjut saksi Sudariyono, terdakwa mengakui barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar yang bernama Feri alias Alex, yang saat ini masih dalam pencarian Polisi atau DPO.

Terdakwa Budiman diibaratkan berperan sebagai gudang,  ketika pelanggan Feri membutuhkan barang haram tersebut, terdakwa Budiman lah yang menjadi kurir atau Joki nya bersama Arifin (berkas terpisah,red). "Selain itu, terdakwa juga yang langsung mengambil kiriman sabu yang ditaruh dalam tas koper dari Feri melalui kurirnya dengan cara pengiriman di pisah-pisah, yakni dikawasan jalan Adi Husada Surabaya, dan di Perumahan Surya Jaya Sidoarjo,"lanjutnya.

Sementara, menurut penjelasan saksi Bripka Edi Utomo, dari peranan sebagi gudang tersebut, terdakwa Budiman mendapatkan upah Rp 500 ribu untuk per ons nya. "Kalau dihitung perkilo, terdakwa dapat upah  Rp 5 juta,"jelas saksi Edi.

Keterangan dua saksi Polisi tersebut sama sekali tak dibantah oleh terdakwa Budiman."iya benar," ucap terdakwa saat dikonflotir Hakim Tugiyanto atas keterangan dua saksi Polisi tersebut.

Usai persidangan, Jaksa Katerin menjelaskan, persidangan ini akan berlanjut pada agenda kesaksian Arifin. Arifin merupakan saksi mahkota yang berperan membantu kerja terdakwa Budiman dalam mendistribusikan sabu senilai Rp 8,5 miliar. "Kalau saksi Polisi sudah tidak ada lagi, tinggal saksi mahkota saja, yakni Arifin,"terangnya.

Seperti diketahui, terdakwa Budiman terancam hukuman mati. Oleh Jaksa, terdakwa Budiman dijerat melanggar pasal pasal 114 dan 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Komang)

Read More

Tarif Retribusi Parkir Naik per 18 Agustus

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mulai 18 Agustus 2015 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan tarif baru retribusi parkir di tepi jalan umum. Masyarakat pengguna sepeda motor yang selama ini dikenai tarif retribusi parkir di tepi jalan umum senilai Rp 500, untuk tarif baru naik menjadi Rp 1000. Sementara untuk tarif pengguna  mobil/sedan/pick up, naik darip Rp 1500 menjadi Rp 3000. Lalu, truk mini naik dari Rp 3000 menjadi Rp 5000, bus/truk/alat berat naik dari Rp 4000 menjadi Rp 6000.

Sementara untuk tariff satu kali parkir di tempat parkir insidentil, diantaranya tariff motor naik dari Rp 1500 menjadi Rp 2000, dan mobil/sedan/pick up naik dari Rp 2500 menjadi Rp 4000, serta truk mini naik dari Rp 4000 menjadi Rp 6000, lalu bus/truk/alat berat naik dari Rp 5000 menjadi Rp 7000.

Perubahan tarif retribusi parkir tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 36 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP).

Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat ketika melakukan menggelar jumpa pers perihal perubahan tarif retribusi parkir di kantor Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (12/8) mengatakan, ada beberapa hal yang mendasari sehingga perubahan tarif parkir dilakukan. Diantaranya kemampuan masyarakat, biaya operasional dan indeks perekonomian semakin tinggi, juga efektivitas pengendalian.

Irvan mengatakan, terkait kemampuan (ekonomi) masyarakat, pihaknya telah melakukan kajian dengan menggandeng LPPAPSI  Universitas Airlangga tentang kemampuan membayar dan kemauan membayar pengelolaan parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Hasilnya, kemampuan, kerelaan dan kemauan masyarakat untuk membayar jasa parkir meningkat. Indikatornya, kemampuan membayar atau ability to pay (ATP) untuk motor Rp 2000 dan kemauan untuk membayar atau willing to pay (WTP)  Rp 1500. Untuk mobil, ATP Rp 2700 dan WTP Rp 3000. 

“Apalagi, kalau kita bandingkan dengan tarif retribusi parkir di beberapa kota/kabupaten di Indonesia, Surabaya masih lebih rendah,” ujar Irvan.

Merujuk pada data tarif retribusi parkir tepi jalan kabupaten/kota yang ada di Dishub Surabaya, tariff Surabaya untuk motor Rp 500 dan mobil Rp 1500 yang flat, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo atau Kabupaten Gresik di mana tarif retribusi parkir untuk motor Rp 1000 dan untuk mobil Rp 2000. Bahkan, bila di Surabaya, tariff parkir tersebut berlaku flat, di Kota Bandung tariff motor Rp 500 dan mobil Rp 1500 berlaku parkir progresif selama dua jam.

Irvan menjelaskan, pihaknya menyadari, pelaksanaan perubahaan tarif retribusi parkir bukannya tanpa masalah. Diantaranya kemungkinan adanya juru parkir yang tidak melaksanakan peraturan seperti tidak memberikan karcis, memungut, retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan, atau juga tidak menggunakan identitas juru parkir resmi (rompi dan  kartu identitas juru parkir). Atau juga adanya potensi penolakan sebagian juru parkir dan konsumen (pemilik kendaraan).

Namun, Dishub telah melakukan langkah-langkah antisipasi.  Salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan pelaksanaan Perwali Nomor 36 Tahun 2015 tentang perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Peraturan Daerah nomor 37 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) dengan membentuk tim.

“Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan perubahan tarif parkir Tepi Jalan Umum  dan Tempat Khusus Parkir melalui informasi di website Dishub juga spanduk/baliho. Jumpa pers ini juga termasuk langkah sosialisasi agar informasi ini disampaikan media kepada masyarakat,” sambung Irvan.

Irvan menambahkan, Dishub membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapati adanya masalah/pelanggaran terkait pelaksanaan perubahan tarid retribusi parkir ini. Untuk layanan pengaduan, masyarakat bisa menghubungi hot line UPTD Parkir di nomor telepon (031 8295322) yang tercantum pada karcis parkir . “Atau bisa juga layanan berbasis web (e-parkir) melalui www.dishub.surabaya.go.id,” sambung pejabat asal Tuban ini.

Ke depannya, Dishub juga akan menerapkan berbagai inovasi demi melakukan manajemen parkir. Diantaranya menerapkan mesin parkir di sejumlah titik yang rencananya dimulai tahun depan, juga penerapan e-payment. (arf)

Read More

Raih KLA, Surabaya Canangkan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Surabaya kembali dianugerahi penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini di istana kepresidenan Bogor, Selasa (11/8).

KLA kali ini merupakan yang keempat yang diterima oleh Kota Pahlawan. Pada 2011, Surabaya meraih KLA kategori madya. Pada 2012 dan 2013 naik ke tingkat Nindya. Sedangkan 2014 tidak ada penyerahan penghargaan KLA karena penyelenggaraannya dibuat bergantian dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Walikota Tri Rismaharini mengatakan, kegiatan-kegiatan yang berbasis anak sangat diperlukan sebagai wadah menyalurkan ekspresi dan kreativitas. Pada kesempatan tersebut, Risma -sapaan Tri Rismaharini- menggarisbawahi efek gadget terhadap anak. Menurut dia, jika digunakan dengan baik, gadget dapat mendukung prestasi. Sebaliknya, kalau digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif, piranti teknologi informasi itu bisa merugikan bagi anak.

Bertepatan dengan momen penganugerahan KLA, Risma berharap suatu saat anak-anak Indonesia tidak hanya jago di negeri sendiri, tetapi juga bisa bersaing dengan anak-anak dari negara lain. “Untuk itu, pesan saya untuk anak-anak, mereka tidak boleh gampang putus asa. Tidak boleh mudah menyerah, karena semua anak berhak untuk berhasil,” kata walikota terbaik ketiga versi World Mayor Project ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Nanis Chairani yang turut mendampingi walikota mengatakan, sebelum dinyatakan layak menyandang predikat KLA, Surabaya wajib memenuhi 31 indikator yang terbagi dalam lima klaster. Adapun kelima klaster dimaksud antara lain, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Menurut Nanis, terlepas dari penghargaan yang diterima, komitmen pemkot adalah menjadikan Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. “Dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar, anak-anak akan tumbuh menjadi manusia berkualitas,” terang mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini.

Besarnya perhatian pemkot dapat dilihat dari dukungan anggaran untuk pemenuhan hak anak. Pada 2014, pemkot menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk program berbasis anak. Program dan kegiatan yang terkait dengan anak tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ada yang berupa penyediaan taman baca/perpustakaan, pembinaan keluarga balita, pemenuhan akta kelahiran, penyediaan alat peraga edukatif, pelatihan tenaga pendidik PAUD, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjamin perlindungan anak, pemkot mengoptimalkan lembaga perlindungan secara berlapis. Pada level kelurahan ada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Pada tingkat kecamatan pusat krisis berbasis masyarakat (PKBM) siap memfasilitasi penyelesaian masalah anak. Sedangkan, pada skala kota, Surabaya punya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A).

“Dengan demikian, skema penanganan bisa dilaksanakan secara berjenjang. Harapannya, yang di bawah mampu mengidentifikasi potensi masalah. Jika tidak mampu diselesaiakn dalam level kelurahan, bisa dirujuk ke tingkatan di atasnya,” ujar Nanis.

Di samping itu, pemkot juga menyediakan hotline yang bisa dihubungi 24 jam. Tak ketinggalan, rumah sahabat anak sebagai tempat berkonsultasi.

Nanis menyadari permasalahan anak menjadi bagian dari dinamika masyarakat, entah itu terekspos atau tidak. Namun yang terpenting adalah penanganan problem tersebut secepat mungkin. Dia menambahkan, pemkot sudah mempunyai standar operasi untuk mencegah atau mengantisipasi permasalahan yang melibatkan anak. “Kalau pun muncul masalah, kami semua sudah tahu harus melakukan apa. Intinya, Surabaya sudah punya SOP jika sewaktu-waktu timbul masalah anak,” ucap pejabat asal Jember ini.

Di sisi lain, program terbaru bapemas KB yang kini sudah mulai berjalan adalah Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo. Program tersebut terbagi dalam lima golongan fokus, yaitu kampung belajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung kreatif dan inovatif, serta kampung aman. Menurut Nanis, program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam membentuk suatu sistem yang berbasis pada pola tumbuh-kembang anak. “Dalam program kampung ini, masyarakat akan berlomba-lomba menciptakan sistem sendiri. Itu tentu sangat bagus dan tentunya lebih solid dari sekadar pengarahan karena semua berangkat dari niatan masyarakat sendiri,” katanya.

Read More

Wali Kota Resmikan Sekolah Relokasi SMPN 24

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah kemarin pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan aset seluas 163 ribu meter persegi di kawasan Waru Gunung, Karangpilang, untuk pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo). Salah satu bangunan terdampak pembangunan Tol Sumo berupa sekolah, diresmikan pagi ini (10/8) oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 yang baru ini, berdiri di atas tanah seluas 8000 meter persegi, memiliki 30 kelas, dan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya adalah lapangan basket, laboratorium, dan toilet bersih.

Acara peresmian yang dibuka tari remo oleh pelajar SMPN 24 ini, dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Ikhsan, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi. Muspika Karang Pilang, dan juga tokoh masyarakat.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Ikhsan dalam laporannya menyebutkan bahwa di SMPN 24 menerima 28 rombongan belajar (rombel), dan mengukir prestasi peringkat lima besar dalam lomba pencegahan narkotika. “Bertepatan dengan peresmian ini, hari ini juga dijadikan sebagai hari kampanye anti narkotika di SMPN 24 juga,” Imbuh Ihsan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya memberikan arahan kepada para kepala sekolah, guru dan murid yang hadir, agar dapat melakukan kegiatan di sekolah yang tak hanya berguna bagi sekolah itu sendiri. Namun, juga berguna bagi bangsa dan negara.

“Anak-anak kini sudah masuk ke dalam arus komunikasi global. Oleh karena itu, kita harus siapkan mereka dengan dengan baik, karena mereka harus bersaing dengan anak dari negara lain. Oleh karena itu. Sekolah harus jadi tempat belajar sesuai dengan usia dan ruang pikir anak, agar tingkat daya tangkap otak dalam keberhasilan tidak terganggu. Dibantu dengan perkembangan teknologi jika anak kita terdidik, mereka akan menjadi penerus masa depan bangsa kita,” imbuh Wali Kota.

Walikota juga memberikan pengarahan agar para siswa bisa menjaga kebersihan sekolah. Baik disetiap sudut sekolah, di ruang terbuka sekolah, maupun taman. Wali Kota menganalogikan, bahwa sekolah merupakan rumah kedua. Oleh karena itu, jika sekolah kotor, maka hal tersebut sama saja dengan mencoreng muka sendiri.

Acara ditutup dengan pembacaan deklrasi resik narkoba di depan Wali Kota dan tamu undangan oleh 11 pelajar SMPN 24. Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat nasional ini berencana untuk tetap terus memberikan yang terbaik bagi para anak didiknya, dengan cara menghargai setiap proses pembelajar. (arf)

Read More

Kemplang Pajak, Yosi Ossel Ajukan Penanguhan Penahanan ke Hakim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam sidang perdana yantg digelar diruang kartika 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/8/2015), Yosi Ossel, terdakwa kasus pengemplangan pajak senilai Rp 55,1 miliar mengajukan penangguhan penahanan ke majelis hakim yang diketuai Musa Arief Aini.

Penangguhan itu tak langsung disambut majelis hakim.  Musa selaku hakim ketua meminta tanggapan Jaksa Jolvis selaku penuntut umum dari Kejari Surabaya atas permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tim pembela terdakwa dari Kantor Hukum Yudistira and Law.

"Karena sudah masuk ranah persidangan dan menjadi kewenangan majelis, kami akan hormati keputusan majelis hakim,"ujar Jaksa Jolvis menjawab pertanyaan hakim Musa.

Pada majelis hakim, Tim pembela mantan Direktur PT TD ini mengatakan permohonan penangguhan tersebut diajukan karena dianggap telah mengembalikan kerugian negara. Pengembalian tersebut sudah dilakukan 2013. "Sudah dikembalikan Rp 4 M dan terdakwa
siap mengangsur,"terang Yudistira selaku tim pembela terdakwa.

Atas dalih itu, hakim Musa mengaku akan mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa dan akan menggelar persidangan perkara ini seminggu dua kali.

Terpisah, dalam persidangan, jaksa mendakwa terdakwa Yosi melanggar pasal 39 ayat 1 tentang perpajakan. Anehnya, pasal dalam dakwaan pertama itu kembali dicantumkan pada jeratan dakwaan kedua.

"Didakwaan kedua sama dengan dakwaan pertama, bedannya hanya waktu kejadiannya saja,",ujar Jaksa Jolvis saat dikonfirmasi usai persidangan.

Perkara ini di ungkap dan disidik oleh Dirjen Pajak dan dilimpahkan ke Kejati Jatim atas petunjuk Kejagung.

Dijelaskan dalam dakwaan, terdakwa Yosi sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atas nama PT TD yang isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan seluruh hasil penjualan dalam SPT tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN. Perbuatan tersangka ini dilakukan dalam kurun waktu sejak Januari 2005 sampai Januari 2007.

Terdakwa mengelabuhi petugas pajak dengan cara membuka dua rekening untuk menampung hasil penjualan yaitu rekening yang penjualannya dilaporkan dalam SPT dan rekening yang penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT atau melaporkan sebagian penjualan dalam SPT. Selain itu, tersangka juga memungut PPN atas   penjualan terhadap konsumen namun tidak disetorkan ke kas negara.

"Perbuatan terdakwa merugikan uang negara sebesar Rp 40,6 miliar,"terang Jolvis saat membacakan surat dakwaannya.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui tim pembelanya akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang sedianya akan dibacakan dalam persidangan mendatang.

Selain terdakwa Yosi, kasus ini juga menjerat terdakwa Nensi yang persidangannya lebih dahulu digelar. oleh Jaksa Agung dari Kejati Jatim, Nensi didakwa dengan pasal yang sama dengan pasal yang didakwakan ke terdakwa Yosi.

Sedangkan untuk perkara  terdakwa lainnya yakni AS belum disidangkan. (Komang)

Read More

Hakim PN Surabaya Nyatakan Penggeledahan Salon Yemember Cacat Hukum

Juga Anggap Penetepan Tersangka  dan Penyitaan  Barang Bukti Tidak Sah 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penggeledahan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba (Direskoba) Polda Jatim terhadap Salon Yemember di Jalan HR Muhammad Ruko Garden Palace C No 6 Surabaya pada 20 Oktober 2014 lalu dianggap cacat hukum oleh Sudarwin selaku Hakim tunggal yang menyidangkan gugatan pra peradilan yang diajukan Nanik Sutrisno, Pemilik Salon Yemember.


Selain menyatakan penggeledahan yang cacat hukum, dalam amar putusan yang dibacakan diruang sidang kartika 2 PN Surabaya, Senin (10/8), Hakim Sudarwin juga menyatakan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik juga tidak sah. Tak hanya itu, penetapan Nanik Sutrisno sebagai tersangka juga dianggap cacat hukum.

Kalahnya institusi berseragam coklat  dari gugatan pra peradilan ini tak luput dari kesalahan yang dilakukan penyidik kasus ini. Hakim menilai ada kejanggalan dalam penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.

Kejanggalan tersebut terlihat awal dari penggeledahan yang tidak disertai dengan surat tugas. Kemudian barang bukti yang disita tidak sesuai dengan dugaan perkara, yakni perkara peredaran minuman beralkohol tapi yang disita adalah beberapa media kecantikan yang ada dalam salon yemember, diantaranya cream pagi, masker wajah, masker badan, image oil buah cream message yang telah memiliki ijin dari Balai Pengawasan Obat dan Makananan (BPOM).

Selain itu, kurangnya alat bukti menjadi faktor pertimbangan penetapan Nanik Sutrisno sebagai tersangka. "Mempertimbangkan hal tersebut, mengadili, menerima permohonan gugatan pra peradilan yang diajukan Nanik Sutrisno selaku pemohon,"ujar Hakim Sudarwin saat membacakan amar putusannya.

Usai persidangan, Empat orang dari Bidang Hukum Polda Jatim enggan menyikapi putusan hakim. Usai putusan, mereka langsung meninggalkan area PN Surabaya.

Sementara, Joko Cahyono selaku kuasa hukum Nanik Sutrisno selaku pemohon menjelaskan, gugatan pra peradilan tersebut ditujukan untuk melakukan pemeriksaan awal agar menghindarkan terjadinya kesalahan dalam proses penanganan suatu perkara pidana, apakah sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau tidak.

"Dalam proses perkaranya tidak nampak adanya frase minimal dua alat bukti, makanya kami ajukan pra peradilan untuk memgetahui apakah penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka ini sah,"terang Joko saat dikonfirmasi.

Menurut Joko, dari fakta yang terungkap dipersidangan, saksi dari termohon yakni Kapolri Cq Kapolda Jatim, munculnya perkara ini karena adanya laporan masyarakat. Nah, dari laporan itulah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. "Tapi terhadap pengaduan itu belum dilakukan penyelidikan dengan sempurna  mengenai kebenarannya, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menafsirkan informasi tersebut memang benar adanya atau tidak,"jelasnya.

Melalui pra peradilan ini, sambung Joko, dapat diajukan dipersidangan semua bentuk administrasi maupun penerapan hukum acara yang dilakukan oleh penyidik, khususnya dalam hal penggeledahan, penyitaaan apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentutan dalam pasal 33, pasal 38 ayat (1) dan pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP.

"Sehingga meminimalisir subyektifitas penyidik dalam menentukan tersangka, dan apakah suatu penyidikan dapat diteruskan atau tidak. Hal ini selaras dengan Due Process Of Law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga penegak hukum,"sambung Joko diakhir konfirmasi. (Komang)

Read More

Cross Culture Festival 2015 Tampilkan Kembali Puluhan Seniman Lintas Budaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Semalam, Jum’at (7/8) berdiri jajaran hiasan janur kuning dan rangkaian bunga melati tampak menghiasi pelataran Komplek Gedung Balai Pemuda, Kota Surabaya. Tampak juga puluhan anak-anak dan remaja mengenakan pakaian khas daerah berdiri di samping pintu menunggu giliran masuk menuju Gedung Balai Budaya.

Puluhan anak-anak dan remaja tersebut, tengah bersiap dalam gelaran Cross Culture Festival (CCF) 2015. Acara tahunan ke-11 ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) kota Surabaya. Gelaran budaya yang bertujuan untuk mengenalkan masyarakat tentang ragam seni tari dan musik dari berbagai daerah di Nusantara hingga Dunia.

Dengan mengusung tema “Rasakan Keindahan Ragam Seni dan Budaya sebagai  Warisan Budaya Dunia,” acara dibuka dengan Tari Remo oleh 10 penari Remo cilik yang diiring musik live, sebagai simbol selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan pengunjung  yang datang memenuhi Gedung Balai Budaya. Tampak juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini datang bersama Wakil Wali Kota Xiamen Mrs Guo Guirong,  dan beberapa Konsulat jenderal dari negara sahabat, didampingi jajaran Muspida dan Forpimda Provinsi Jawa timur dan Kota Surabaya.

Kemudian acara dilanjut sambutan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang dalam sambutannya menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun Cross Culture Festival semakin diminati peserta baik berasal dari kota lain atau negara sahabat. Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya acara seperti ini, Kota Surabaya akan semakin dikenal dunia sebagai kota yang mampu dengan baik bergandengan tangan dengan kota di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Wali Kota juga berpesan kepada seluruh warga Kota Surabaya yang hadir, agar selalu jadi tuan rumah yang baik dalam setiap acara.

“Artinya, dengan acara seperti ini, persahabatan antara manusia dan kota bisa terjalin dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai warga Surabaya semoga bisa jadi tuan rumah yang baik. Karena semakin banyak tamu dari berbagai kota dan negara di Indonesia dan dunia, kita bisa semakin mengenalkan kebudayaan kita kepada teman dari kota dan negara sahabat,” ujar Risma (sapaan akrab Tri Rismaharini).

Secara simbolis, Wali Kota Surabaya didampingi Wakil Wali Kota Xiamen, Konsulat jendral Jepang, ketua asosiasi masyarakat India, dan Formpimda Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya, menabuh genderang sebagai tanda dibukanya pagelaran seni lintas budaya, Cross Culture Festival 2015.

Setelah itu, acara disambut tari Jaranan hasil kolaborasi 32 penari dari Kota Surabaya dengan dan diakhiri aktraksi sepasang Reog dengan empat ganong yang membuat decak kagum para tamu yang memenuhi Gedung Balai Budaya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan enam musisi asal Korea memainkan Daechwita. Daechwita merupakan musik tradisional asal Korea, dan dimainkan untuk mengiringi parade militer. Setelah itu, penampil selanjutnya berasal dari Makassar dengan Tari Baine, serta lima penari  Zapin dari Tebing Tinggi, mencuri perhatian para tamu undangan yang hadir saat itu.

Tak hanya tari-tarian yang disajikan dalam Cross Culture Festival 2015 kali ini, Atraksi seni asal Guanzhou, China turut mengisi acara CCF 2015. Dibuka dengan atraksi tongkat dan dilanjut permainan guci,membuat tak hanya Wali Kota Surabaya, namun tamu yang duduk di bangku depan dibuatnya terkesima, para penonton terdengar berteriak kecil melihat  atraksi melempar guci berukuran besar dan menangkapnya hanya dengan bagian belakang leher dan kepala pemain. Tidak berhenti di sana, Tari Tarana asal India berhasil menurunkan tensi para penonton setelah melihat atraksi guci pria asal Guanzhou ini.

Di ujung acara, Tari Putro Suro asal Kota Blitar, dan Tari Minten asal Ponorogo dibawakan secara apik oleh enam wanita belutan pakaian berwarna hijau dan membawa kula (wadah tradisional untuk menyimpan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari ) menjadi penampil terakhir pada acara CCF 2015. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan penampilan seluruh penari yang telah tampil diiringi oleh iringan musik campuran tradisonal dan modern yang turut meramaikan acara.

Di akhir acara, Wali Kota Tri Rismaharini menilai, acara seperti ini patut digelar setiap tahun dan harus diikuti semakin banyak kota dan negara di dunia. Menurut wanita yang pernah dianugerahi Wali Kota terbaik ketiga di dunia oleh World Mayor Project mengungkapkan, acara seperti ini mampu mendorong para seniman untuk menciptakan produk kesenian yang lebih baik. (arf)

Read More

Kunjungi Balai Kota Surabaya, Wakil Walikota Xiamen Bicara Silk Road

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selama hampir 10 tahun, Kota Surabaya telah melaksanakan kerja sama sister city dengan Kota Xiamen.  Selama hampir satu dekade tersebut, kedua pemimpin kota secara  konsisten aktif bekerja sama dalam berbagai bidang. Surabaya dan Xiamen aktif melakukan pengiriman delegasi kebudayaan ke masing-masing kota. Termasuk tahun ini, Xiamen menyertakan delegasi nya ke Surabaya untuk tampil di acara Festival Seni Lintas Budaya (Cross Culture)  2015.

Kemesraan hubungan kedua kota tersebut, terlihat ketika Wakil Wali Kota Xiamen, Mrs Guo Guirong, berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Jumat (7/8/2015). Mrs Guo Guirong yang datang bersama beberapa pejabat Kota Xiamen, disambut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit tersebut, Wali Kota Tri Rismaharini dan Wawali Xiamen, membicarakan banyak hal tentang hubungan antara kedua kota yang telah terjalin sejak 2006 silam. Termasuk membicarakan agenda Cross Culture yang digelar Jumat (7/8) malam.

Guo Guirong mengatakan, delegasi Xiamen seringkali berpartisipasi acara-acara kebudayaan yang digelar di Surabaya. Ia juga menyebut delegasi Surabaya acapkali tampil pada pertunjukan kebudaaan yang digelar di  Xiamen. Termasuk juga pernah mengirimkan delegasi bulutangkis ke Surabaya. Dia juga menyinggung perihal upaya pemerintah Tiongkok, termasuk di Xiamen, untuk menghidupkan kembali “Silk Road” sebagai agenda perdagangan di mana Surabaya diproyeksikan akan ikut menjadi bagian.

Kepada Wali Kota Tri Rismaharini, Guo Guirong juga menanyakan tentang apa yang menonjol dari Kota Surabaya, termasuk produk khas apa yang diproduksi di Surabaya.  “Saya sangat senang bisa bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini. Surabaya dan Xiamen punya hubungan selama hampir 10 tahun. Selama ini kami telah bekerja sama dalam hal kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan olahraga. Kami ingin hubungan baik itu terus berlanjut,” tegas Guo Guirong yang diterjemahkan oleh penerjemahnya.

“Indonesia dan Surabaya merupakan negara dan kota yang penting, di masa depan kami berharap lebih meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan setelah selama ini aktif dalam pendidikan , budaya dan olahraga,” sambung dia.

Wakil Wali Kota Xiamen yang terlihat sumringah dengan setelan blazer warna putih gading ini juga menyampaikan kesan nya terhadap Surabaya yang baru kali pertama ia kunjungi. Dia juga mengundang Wali Kota Surabaya untuk berkunjung ke Xiamen. “Surabaya kota yang besar. Saya melihat ada banyak kenyamanan di sini. Saya juga mendengar masyarakat di sini berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan,” sambung dia.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, dirinya pernah berkunjung ke Xiamen ketika perjanjian sister city pada 2006 silam. Karenanya, wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Surabaya ini mengaku cukup mengetahui Xiamen. Menurut wali kota, ada beberapa kesamaan antara Surabaya dan Xiamen sehingga kedua kota tidak terlihat sangat berbeda.  “Nanti malam (Jumat malam) kita undang mereka untuk hadir di acara Cross Culture. Mereka ini salah satu delegasinya,” ujar wali kota.

Perihal upaya Xiamen untuk menghidupkan kembali “Silk Road” (jalan sutera), Wali Kota Tri Rismaharini  menekankan akan lebih dulu mempelajarinya. “Mereka lagi menghidupkan perdagangan untuk Silk Road. Salah satu perdagangan tersebut ke Surabaya. Tapi saya harus prepare dulu. Jangan sampai kami nggak ngerti apa-apa. Ya supaya Surabaya nggak cuma jadi penonton,” jelas wali kota.

Di akhir pembicaraan, Wali Kota Tri Rismaharini mempersilahkan tamunya untuk mencicipi jajanan tradisional khas Surabaya yang disuguhkan seperti klepon dan lupis. Wali Kota Xiamen yang penasaran, terlihat asyik menikmatinya. Wali Kota dan Wawali Xiamen juga lantas bertukar cindera mata. (arf)

Read More

Setelah RS Pendidikan, Kejar Sertifikasi Akreditasi dari KARS

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perjuangan RSUD dr M. Soewandhie menjadi rumah sakit (RS) pendidikan ditentukan hari ini, Jumat (7/8). RS milik pemkot yang berlokasi di Jl. Tambahrejo itu akan dinilai kelayakannya oleh tim dari Kementerian Kesehatan (kemenkes) RI yang beranggotakan enam orang.

Ketua tim penilai, dr. Ina Rosalina Dadan, SP.A, M.Kes, MH.Kes mengatakan, para anggota tim yang akan melakukan assessment datang dari berbagai latar belakang, di antaranya dari unsur pemerintahan dalam hal ini kementerian maupun para akademisi dan praktisi.

Rosalina menyadari bahwa RSUD dr M. Soewandhie sudah dimanfaatkan sebagai tempat menimba ilmu para dokter muda maupun senior sejak 1998. Mereka umumnya mencoba menggali kasus yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman ilmu kedokteran akan semakin berkembang.

Untuk itu, Rosalina menambahkan, tanggung jawab pihaknya selanjutnya adalah melakukan akreditasi RS pendidikan terhadap RSUD dr M. Soewandhie. “Kalau ada kekurangan langsung kami sampaikan kepada pihak rumah sakit agar segera dibenahi. Jika semuanya lancar, izin penetapan RS pendidikan akan turun dalam waktu dekat,” terang perempuan yang juga menjabat Kasubdit Bina Yankes Rujukan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK), Kemenkes RI ini.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, di Kota Pahlawan banyak universitas dengan fakultas kedokteran. Oleh karenanya, tempat praktik bagi para dokter muda sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan mereka. “Seseorang tidak bisa hanya belajar dari teori saja. Mereka butuh studi kasus yang nyata di lapangan. Bagi para dokter, mereka perlu banyak terlibat di rumah sakit,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini- saat menerima rombongan tim penilai di balai kota.

Mantan kepala bappeko tersebut lantas membagi pengalamannya saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Di Negeri Ginseng itu, dunia kedokteran sudah sangat maju. Menurut Risma, keberhasilan tersebut dikarenakan pemerintah Korsel mampu menggabungkan unsur teori dan praktik lapangan dengan baik. “Makanya, semakin banyak menjumpai kasus di masyarakat, dokter itu akan semakin berpengalaman,” paparnya.

Guna mempercepat peningkatan status RSUD dr M. Soewandhie menjadi RS pendidikan, Risma bahkan sempat menghadap Menteri Kesehatan RI pada pertengahan tahun ini. Tujuannya, agar akreditasi RS pendidikan dapat segera dilaksanakan.

Sementara itu, Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita menjelaskan, usulan penetapan RS pendidikan sejatinya sudah diajukan sejak awal Mei 2015. Awalnya, RSUD dr M. Soewandhie mengajukan untuk RS pendidikan utama. Namun, aturan mewajibkan peningkatan status harus bertahap, sehingga RSUD dr M. Soewandhie harus berlabel RS pendidikan satelit dulu. “Setelah dua atau tiga tahun baru bisa naik menjadi RS pendidikan utama,” ujarnya.

Pejabat yang akrab disapa Fenny ini mengatakan, meski dijadikan tempat pembelajaran oleh para dokter muda, namun mereka (dokter muda,red) belum boleh menangani pasien secara langsung. Dokter muda hanya diperbolehkan observasi dengan didampingi dokter senior.

Fenny melanjutkan, adapun antara RS pendidikan dan non-pendidikan memiliki sejumlah perbedaan mendasar. RS non-pendidikan tidak memerlukan dokter klinis. Di samping itu juga tidak ada penelitian. Sedangkan RS berlabel pendidikan memperbolehkan dilaksanakannya penelitian akan suatu kasus penyakit. Jika sudah berstatus RS pendidikan, maka pihak RS tentu juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para dokternya menjadi dokter klinis.

“Dengan adanya penelitian, setiap penyakit akan didiskusikan. Dari hasil itu, wawasan para dokter akan bertambah sehingga hal itu berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuh alumnus FKG Universitas Prof. Dr. Moestopo ini.

Dari sisi usia pensiun dokter spesialis di RS pendidikan juga lebih panjang, yakni 65 tahun. Sedangkan dokter spesialis pada RS non-pendidikan pensiun pada 60 tahun.

Lebih lanjut, Fenny memaparkan, aspek-aspek yang akan dinilai dalam assessment oleh kemenkes meliputi jumlah dokter, sarana/prasarana, buku pedoman ajar mahasiswa, serta laporan progres dokter muda. Fenny mengatakan, sebelumnya pihak RSUD dr M. Soewandhie telah melakukan self-assessment. Hasilnya, sudah memenuhi prinsip RS pendidikan sebanyak 80 persen. “Rumah sakit kami ini minimalis, tapi semua sudah terpenuhi. Seperti ruang diskusi dan ruang kuliah juga sudah ada di sini. Oleh karenanya kami optimis dapat mengantongi izin penetapan RS pendidikan dari kementerian,” tuturnya.

Izin penetapan RS pendidikan bukanlah target terakhir yang dibidik RSUD dr M. Soewandhie. Pada Oktober mendatang, RS yang kini tengah menggenjot pembangunan gedung baru ini akan mengejar sertifikasi akreditasi RS versi 2012 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Menurut Fenny, persyaratan sertifikasi tersebut lebih berat karena penilaian lebih detail dan komprehensif. Obyek penilaian mulai dari pasien, satpam, cleaning service, dokter, perawat serta pihak manajemen. Parameter hak-hak pasien juga akan disoroti lebih detail dan terperinci.

Sertifikasi akreditasi yang berlaku tiga tahun ini, kata Fenny, sangat penting karena sebagai salah satu persyaratan perpanjangan izin operasional sebuah rumah sakit. “Sejauh ini kami tetap optimistis menyongsong akreditasi dari KARS ini karena itu menjadikan motivasi demi peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya. (arf)

Read More