Panglima TNI Beri Kuliah Umum Kepada 12.500 Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi melaksanakan kunjungan ke Universitas Brawijaya Malang. Kali ini Panglima TNI berkesempatan memberikan kuliah umum kepada 12.500 Mahasiswa Universitas Brawijaya di Gedung Sasana Samanta Krida Universitas Brawijaya Malang, Selasa (1/9/2015).

”Ancaman terhadap Negara dan cara menyikapinya” menjadi tema kuliah umum Panglima TNI. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia tidak lepas dari peran pemuda, ungkap Panglima TNI mengawali paparannya. Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2017 diperkirakan jumlah penduduk sudah 7 milyar, padahal daya tampung bumi hanya 3 sampai dengan 4 milyar. Setiap tahun 15 juta anak meninggal karena kelaparan dan kemiskinan, ini menyatakan bahwa Teori Maltus benar. Demikian juga dengan energi, banyak negara yang konflik karena  energi.

Panglima TNI juga menjelaskan bahwa pada tahun 2013 Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan kalau Rusia menyerang Ukraina, maka Nato akan berperang dengan Rusia, itu disebabkan karena Ukraina punya cadangan minyak yang melimpah. Cadangan minyak dunia hanya untuk 28 tahun lagi sampai tahun 2043 dan belum ada temuan baru untuk mengganti energi, sehingga muncul alat yang memanfaatkan energi hayati.

Dengan pemanfaatan energi hayati maka harga-harga pangan akan meningkat 75 %, dan bahan pangan hayati dapat tumbuh subur di Negara Equator dimana salah satunya yaitu Indonesia dan hal tersebut dapat menyebabkan krisis pangan karena pemanfaatannya dibagi dua antara energi dan pangan. Dari krisis tersebut  kedepannya akan terjadi perang karena pangan, jelas Panglima TNI.

Kalau demikian apakah 28 tahun lagi generasi kita masih hidup layak dan tentram ? atau malah menangis karena susah makan. Mengapa menjadi ancaman bagi Indonesia? Karena Indonesia Negara kaya dan pasti akan diincar Negara-negara lain di dunia. Semua Negara yang menjadi pusat energi dan pangan akan diganggu dan tidak tentram.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan pertanyaan, apa yang harus dilakukan 28 tahun lagi ? pertanyaan tersebut ditanggapi oleh beberap mahasiswa, salah satu mahasiswa menjawab bahwa nanti akan bekerjasama dengan Indonesia, ada juga yang menjawab akan terjadi konflik atau perang dengan Negara Equator dan perang tidak terelakan lagi maka perlu dibentuk kerjasama keamanan, mahasiswa terakhir menjawab akan meningkatkan pendidikan guna menyikapi krisis energi. Panglima TNI tidak menyalahkan jawaban dari mahasiswa tersebut namun yang perlu diwaspadai yaitu Invisible Hands atau tangan-tangan yang tidak terlihat, mereka yang merekayasa masalah.

Pada kesempatan berikutnya Panglima TNI menjelaskan secara detail situasi ekonomi dunia dan juga Indonesia,  termasuk nilai tukar rupiah yang terus merosot. Panglima TNI juga menguraikan situasi di Timur Tengah yang diwarnai dengan banyak konflik dan itu harus diwaspadai oleh Indonesia.

Cara mengatasi Proxy War, Panglima TNI menjelaskan secara urut bahwa kita punya modal geografis dan demografi, dataran kita luas dan harus dijadikan sebagai Negara agraris. Teknologi pangan harus dikembangkan, kita juga punya laut yang luas, bisa diekploitasi, kita juga punya kearifan lokal yaitu nailai sejarah kejuangan sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit termasuk pelajaran-pelajaran konflik internal yang menyebabkan kerajaan-kerajaan tersebut hancur. Kita punya Pancasila yang mengajarkan nilai agama dan cara mensejahterakan rakyat dan cara berdemokrasi yang bermatabat yaitu musyawarah mufakat. Maka kearifan lokal dan Pancasila harus dijadikan modal dasar dalam rangka revolusi mental.

Yang diperlukan Negara saat ini adalah saling mendukung dan menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Tantangan kedepan semakin nyata, maka pemuda harus bersatu karena sejarah membuktikan sejak dulu Indonesia ditangan pemuda yang bersatu dan berjuang untuk Indonesia. Sekian ratus tahun kita dijajah tiba-tiba muncul pemuda yang mencetuskan sumpah pemuda, begitu juga saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan, para Pemuda bersatu dan berjuang, terang Panglima TNI.

Diakhir kuliahnya Panglima TNI berpesan kepada seluruh mahasiswa agar berhati-hati, karena sekarang generasi muda diserang dengan nilai baru yang merusak seperti pergaulan  bebas, narkoba dan lain-lainnya. Mahasiswa adalah kelompok yang dapat diandalkan untuk kemajuan bangsa karena mahasiswa adalah orang terpelajar selalu menggunakan akal pikiran dan hati nurani mengawal tatanan masyarakat.

“Maka tugas kalian adalah meraih cita-cita dan berbuat untuk masyarakat, bangsa dan Negara,” ujar Panglima TNI.Karena peserta / Mahasiswa yang begitu banyak, maka peserta dibagi di 3 (tiga) Gedung dengan menggunakan multimedia, namun untuk tidak mengecewakan  mahasiswa, maka Panglima TNI harus pindah ruangan agar bisa bertatap muka  secara langsung dengan seluruh mahasiswa. (arf)

Read More

KPU Surabaya ‘tantang’ pihak yang tak puas untuk lapor DKPP

Buntut `kisruh` Pilwali Surabaya 2015


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) KPU Surabaya mempersilahkan seluruh pihak yang kurang puas dengan keputusannya untuk mengadukan ke lembaga terkait, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), PTUN dan Bawaslu.

“Bukannya kami menantang, tapi memang hak mereka jika tidak puas untuk menempuh jalur yang ada ke DKPP, PTUN maupun Bawaslu,” ujar Komisioner KPU Surabaya, Nurul Amalia, Selasa (1/9/2015).

KPU Surabaya menurutnya siap menyampaikan fakta yang terjadi, jika ada panggilan dari lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilwali Surabaya 2015. “Kami akan ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi,” imbuh Nurul Amalia.

Komisioner KPU Surabaya ini menegaskan, meskipun muncul gugatan ke DKPP, pihaknya tetap menjalankan proses Pilwali Surabaya 2015 dengan kembali membuka pendaftaran bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan memajukan calonnya. “Sesuai PKPU 12 tahun 2015, apabila dalam proses verifikasi menyebabkan pasangan tunggal, maka pendaftaran bisa dibuka kembali,” tegasnya.

Namun demikian, saat dibukanya kembali pendaftaran, pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak diperbolehkan untuk mencalonkan lagi. “Partai politik bisa mengusung calon lain, karena Paslon yang tak memenuhi syarat tak bisa dicalonkan kembali,” pungkas Nurul Amalia.(arf)

Read More

Kasdam Jaya Buka Gladi Posko l Korem 051/WKT TA. 2015

KABARPROGRESIF.COM : (Bekasi) Kasdam Jaya Jayakarta Brigjen TNI Ibnu Tri Widodo, S.Ip., menghadiri Upacara pembukaan latihan Gladi posko 1 tingkat Korem 051/Wkt yang dibuka oleh Kasdam Jaya/Jayakarta  dan dihadiri oleh sebanyak 300 orang personel Militer, Polres Kabupaten Bekasi, Pramuka, PPM, dan Damkar. Upacara yang diselenggarakan di lapangan sepak bola Makorem 051/Wkt beralamat di Jl. Kawasan Industri Jababeka II Cikarang Bekasi. Selasa (1/9).

Dalam amanatnya Kasdam Jaya menyampaikan “Kegiatan Latihan Geladi Posko 1 yang dilakukan di Korem 051/Wkt ini, adalah untuk meningkatkan kesiapan satuan dalam menghadapi setiap tugas yang diberikan Komando. Latihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para staf disatuan dalam proses pengambilan keputusan, bisa tepat sesuai dengan dinamika perkembangan situasi yang ada diwilayah Korem  051/Wkt”. Dan latihan  ini juga rutin dilakukan dan dilaksankan sebagai program seluruh jajaran TNI AD yang ada dimasing-masing wilayah. Sehingga tugas pokok dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal. tegas Kasdam Jaya.

Lebih lanjut Kasdam Jaya menambahkan menyampikan Gladi posko korem merupakan tugas bantuan TNI kepada pemerintah selain perang, Selain itu dengan adanya gladi Posko yang dilakukan pada saat ini untuk membantu Masayarakat dan Pemerintah daerah dimana peran TNI AD bisa membantu dengan adanya bencana yang terjadi, seperti pada saat ini bencana kekeringan panjang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bekasi. disamping itu pasti akan dibutuhkan masyarakat,dalam latihan ini yang bertujuan untuk mendukung kinerja korem dan sebagai pedoman agar tercapai latihan secara displin serta maksimal.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Dandim Para Asisten Kasdam Jaya, Para Kabalakdam Jaya, Para Danyon jajaran Kodam Jaya, Wakil Walikota Kota Bekasi, Kasatpol PP kab.Bks, Kapolres Kabupaten Bekasi, peserta upacara dari polres Kabupaten ,Pramuka, PPM, Damkar, Pamen, Pama dan Bintara Tamtama berjumlah 200 orang, Para Dandim Jajaran Korem 051/Wkt. (arf)

Read More

KODIM 0501 JAKARTA PUSAT BS SELENGGARAKAN PAMERAN ALUTSISTA TNI-AD

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Pusat) Dalam rangka melaksanakan program Serbuan Teritorial, Kodim 0501/Jakarta Pusat BS menggelar Pameran Alutsista yang dimiliki oleh TNI-AD, bertempat di UBK (Universitas Bung Karno) Jl. Pegangsaan Timur No. 17, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/8/15).

Pameran Alutsista tersebut dibuka secara langsung oleh Kasdam Jaya/Jayakarta Brigjen TNI Ibnu Tri Widodo yang mewakili Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Agus Sutomo, S.E.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut antara lain Ibu Rahmawati Soekarno Putri, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso, Rektor UBK Bpk Munir, para Asisten Kasdam Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Forkopimkot Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut adalah berbagai macam persenjataan, kendaraan dan sarana prasarana lainnya yang dimiliki oleh TNI-AD, ungkap Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Letkol Inf Martin S.M. Turnip, S.H.
Disamping pameran tersebut pengunjung juga disuguhi atraksi bela diri Yongmoodo dan kolone senapan, imbuh Dandim.

“Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan Alat Sistem Pertahanan TNI-AD kepada mahasiswa dan komponen bangsa lainnya, agar nantinya mereka dapat memiliki kesadaran, kecintaan dan kebanggaan terhadap Alutsista yang dimiliki oleh TNI-AD sebagai pertahanan negara di darat”, tutup Dandim. (arf)

Read More

Kata Risma Pilkada Tak Pasti, Investor Bakal Lari

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Disela-sela kesibukannya melayani wawancara live dari beberapa stasiun televise, Tri Rismaharini sempat mengungkapkan rasa prihatin dan kecewanya terkait insiden yang terjadi di KPU Surabaya, mulai dari tahapan pendaftarn hinga penetapan yang dianggapnya selalu mengandung unsur keanehan.

“Sekali lagi saya katakan, ada sesuatu yang aneh, karena satu minggu sebelum pengumuman saya masih merevisi dokumen, yang artinya juga dilakukan oleh calon lain, saya memang melihat jika yang pertama (Abror-Haries) dan yang kedua (Rasiyo-Abror) memang aneh,” katanya.

Dengan keyakinan bahwa jabatan itu tidak bisa diminta dan dikejar, Risma mengaku tidak merasa terpengruh apapun atas kejadian yang ada di KPU, termasuk Pilkada Surabaya terselenggara tepat waktu atau tidak.

“Kalau kenyataannya seperti itu, ya sudah, tidak ada yang bisa mencegah, tapi ingat ada warga sejumlah lebih dari 3 juta di kota Surabaya yang harus dipikirkan,” jelasnya.

Namun Risma sangat menyesalkan soal ketidakpastian pelaksanaan Pilkada di Surabaya, karena menyangkut posisi kepala daerah yang ternyata mulai berpengaruh terhadap perekonomian, utamanya keyakinan para investor.

“Bayangkan, akibatnya ada sejumlah pemohon IMB yang sengaja menunda pengurusannya, lha ini kan sangat disayangkan, setelah saya tanya, ternyata merasa takut jika saya tidak menjabat lagi sebagai Walikota, sementara yang diinvestasikan sudah sangat besar, ini artinya, masyarakat butuh kepastian soal posisi kepala daerah,” ceritanya.

Dalam paparannya, Risma meminta kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tetap optimis dengan situasi dan kondisi ditengah perhelatan Pilkada Surabaya, karena hal yang lebih penting adalah menyiapkan diri untuk menyongsong era global di tahun depan.

“saya minta agar warga Surabaya tetap optimis dan realistis, karena segera harus menghadapi era baru, dan untuk mempersiapkan semuanya ini, saya telah berkeringat bahkan berdarah-darah, karena tangan saya sampai patah dan dijahit,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kodim 0804/Magetan Gelar Rakor Bersama Asosiasi Penggilingn Padi dan Bulog

KABARPROGRESIF.COM : (Magetan) Korem 081/DSJ, Kodim 0804/Magetan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyerapan beras dengan Asosiasi Penggilingan Padi Se-wilayah Kabupaten Magetan yang dilakukan untuk menjamin pengadaan stok beras oleh bulog. Selasa (1/9).

Komandan Kodim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan mengatakan, pihaknya berusaha memfasilitasi Asosiasi Penggilingan Padi dan Bulog, sehingga diharapkan dapat memperbaiki ketahanan pangan nasional, khususnya beras.  Acara yang berlangsung di Aula Makodim 0804 Magetan dihadiri oleh Kepala Gudang Kecamatan Maospati Bapak Giyatna, Kapten Inf Sugiri (Pasiter 0804 Magetan) dan pengusaha penggilingan padi se Kabupaten Magetan.
Menurut Kepala Gudang Maospati Bapak Giyatna, saat ini pemerintah terus meningkatkan produksi padi guna program pengadaan stok beras Negara agar mafia beras tidak memiliki kesempatan untuk mempermainkan harga, sehingga harga beras tetap stabil. Mulai 16 juni 2015 lalu, pihaknya telah menerapkan jual beli beras dengan harga yang wajar, yakni berdasarkan kualitas beras itu sendiri. Akan tetapi permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak sangat berpengaruh terhadap harga beras dipasaran. “Sejak 16 juni, kami sudah menerapkan juar beli beras dengan harga yang wajar, berdasarkan kualitas,” ungkapnya. Untuk meminimalisir permainan mafia beras, 1 Oktober 2015 ini pemerintah menargetkan pengadaan stok beras mencapai 2,5 juta ton. Namun saat ini stok yang dimiliki pemerintah baru 60% dari yang di targetkan.

Pada sambutannya Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan Iszal S.I.P bahwa penting bagi Danramil dan Babinsa untuk mengetahui tentang serapan Gabah dan beras dimasing masing wilayah. Oleh karena itu Dandim mengatakan agar petani dihimbau untuk menjual gabahnya atau berasnya ke forum bulog. Sambutan dari Kepala Gudang Bulog bapak Giyatna menyampaikan penyebab dari serapan gabah dan beras bisa memenuhi target apabila dari masing-masing tengkulak atau pengusaha penggilingan padi tidak melakukan stok beras lebih dari 3 bulan. Apabila hal ini dilakukan termasuk pelanggaran Undang-Undang ketahanan pangan. Besar harapan dari Kepala Bulog dan Babinsa untuk memberikan informasi pada mengusaha penggilingan padi agar tidak melakukan tindakan penimbunan gabah dan beras.

Sambutan dari pertnian menyampaikan bahwa petani kita tidak mengerti rendemen 14 atau diatas 14% dengan kadar air, intinya petani menjual gabah jadi uang. Oleh karena itu Kabulog harus mencari terobosan-terobosan agar bisa membeli gabah dari petani. Untuk itu, para petani dan pengusaha penggilingan padi diharapkan bekerja sama dengan bulog agar target tersebut dapat tercapai, dengan menyisihkan hasil panen untuk dijual kepada pemerintah. “Pemerintah kan sudah memberikan subsidi pupuk, traktor dan lain-lain,” himbaunya.

Penyerapan beras dari petani bisa melalui pengusaha penggilingan padi sebagai mitra kerja yang akan dikoordinir oleh Kodim 0804 Magetan untuk menyuplai beras kepada Bulog. Rakor yang digelar dandim ini disambut baik oleh para pengusaha penggilingan padi yang hadir saat acara tersebut berlangsung. Salah satunya adalah Suyanto (44), pengusaha penggilingan asal Tegalarum Magetan ini sangat mendukung rencana pemerintah tersebut, agar harga beras tetap stabil.

Namun ia juga berharap agar harga yang di tetapkan oleh bulog bisa bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak, sehingga para petani tidak menjual hasil panen mereka kepada tengkulak, khususnya tengkulak dari luar Magetan. “Kalau bisa lebih mahal dari tengkulak, soalnya kan banyak tengkulak dari luar yang ambil barang dari Magetan,” terang Suyanto. (arf)

Read More

KORAMIL TAMANSARI KODIM 0503 JB BEKERJA SAMA DENGAN VIHARA BAGIKAN BERAS GRATIS

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Barat) Bertempat di depan Koramil 01/Tamansari, jalan Mangga Besar VI Utara Kel.Tamansari Kec. Tamansari Jakarta Barat melaksanakan pembagian beras gratis sekitar 5000 paket yang setiap paketnya berisi 3 Kg beras, kepada warga masyarakat yang kurang mampu di sekitar wilayah Tamansari.  Pembagian beras gratis untuk masyarakat dalam rangka menyambut “Hari Cioko/Ulambana dan HUT TNI Ke-70 Tahun 2015”.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Koramil 01/Tamansari Kodim 0503/Jakarta Barat dengan Vihara Avalokiteswara melalui yayasan Majabumi Tanah Suci Indonesia yang terletak di jalan Mangga Besar Raya No.58 Tamansari Jakarta Barat.

Bagi Umat Buddha pembagian beras gratis ini merupakan bentuk kepedulian dan berbela rasa serta saling membantu kepada masyarakat yang kurang mampu agar  dapat meringankan beban kehidupan masyarakat yang saat ini semakin sulit. Sehingga  diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antara TNI-Rakyat dan  Umat Buddha terhadap pemeluk agama lain.

Kegiatan pembagian beras gratis ini diawali dengan pemberian secara simbolis kepada masyarakat oleh Komandan Kodim 0503/Jakarta Barat Letnan Kolonel Inf M. Asmi, Wadanramil 01/Tamansari Kapten Inf Sunarjo, S.Sos, Kapolsek Tamansari AKPB Suwarno,SH dan Ketua Yayasan Vihara Avalokiteswara Bapak Candra, berserta jajarannya diantaranya Suhu Beni,Rektor Agama Buddha dll. (arf)

Read More

Pilkada Surabaya 2015 Gagal, KPU Harus Bertanggung Jawab

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beralasan bahwa tugas dan fungsi lembaga KPU adalah untuk menyelenggarakan Pilkada, bukan menunda apalagi membatalkan, maka PDIP mengklaim jika Pilkada Surabaya 2015 tidak terselenggara maka yang paling bertanggung jawab adalah KPU dan Panwaslu Surabaya.

Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono mengakui bahwa saat ini KPU dan Panwaslu di hadapkan kepada dua perkara yang sama-sama berisiko yakni “terselenggara” atau “tidak”.

Namun menurutnya, sesuai tugas dan fungsinya KPU harus memilih pilihan “terselenggara”, dan mengambil posisi tengah itu juga salah, karena maksud independen itu tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon, bukan soal MS dan TMS yang berakibat gagalnya Pilkada.

“KPU seharusnya memilih pilkada terselenggara, karena lembaga itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu, bukan melakukan penundaan apalagi penggagalan. Dan KPU juga tidak boleh mengambil posisi tengah dalam persoalan terselenggara atau tidak,” jelasnya.

Sebagai wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya, Awi bakal mencermati bahkan "mblejeti" soal penggunaan anggaran APBD oleh KPU dan Panwaslu Surabaya yang dianggapnya tidak memberikan output yakni penyelenggaraan Pilkada pada rapat hearing besok hari Jumat (4/8/15).

“terkait penggunaan anggaran, positipnya, anggap saja penggunaannya benar, proses dan tahapan juga telah sesuai aturan, tetapi faktanya outputnya tidak ada, alias tanpa hasil, ini yang menjadi persoalan,” tandasnya.

Awi juga kembali menuding bahwa lembaga KPU dan Panwaslu yang tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada sudah terkontaminasi dengan kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan Pilkada Surabaya 2015 gagal dan ditunda ke tahun 2017.

“Indikasi masuknya KPU dalam pusaran upaya penggagalan Pilkada terlihat dari sikapnya terhadap verifikasi faktual terkait laporan pajak sdr Abror, seharusnya mereka (KPU) bersikap proaktif sekaligus memberikan pendampingan agar bisa segera dipenuhi, jika semangatnya berpihak kepada penyelenggaraan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Awi juga menganggap bahwa keputusan TMS dari KPU Surabaya karena ada tahapan yang tidak dilalui sebagaimana mestinya, tetapi malah membuat tafsiran yang mengundang persoalan baru.

“Berikutnya, terkait keabsahan surat rekomendasi, seharusnya KPU mendatangi kantor partai pengusung untuk mempertanyakan kepada ketua atau sekjen partai, apakah rekom itu benar adanya. Tetapi itu semua tidak dilakukan sampai pada akhirnya memberikan keputusan TMS kepada pasangan Rasiyo-Abror,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kodim 0506/Tgr ikut serta bantu Kepolisian

Amankan aksi unjuk rasa Demo Buruh

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Pusat) Kodim 0506/Tangerang yang dipimpin langsung oleh Dandim 0506/Tangerang Letkol Inf Irhamni Zainal S.Ip turut serta membantu Polri mengamankan aksi unjuk rasa dalam rangka aksi demo unjuk rasa massa buruh di wilayah Jakarta Pusat, bertempat di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/9) 

Dalam wawancaranya dengan media pers Dandim 0506/Tangerang, kami Kodim 0506/Tangerang siap membantu Polri dalam pengamanan antisipasi Mogok Kerja Nasional dilaksanakan serentak diseluruh indonesia dan yang akan di pusatkan di Jakarta yaitu Patung Kuda dan Balaikota DKI.

Aksi unjuk rasa kali ini, sebanyak 3000 massa buruh dari Tangerang. akan terpusat di dua titik utama yaitu bundaran HI di lanjutkan di sekitaran Monas kemudian menuju Istana Negara dan Gedung DPR/MPR, serta intensitas massa pengunjuk rasa cukup tinggi di rencanakan mencapai puluhan ribu orang.

Kodim 0506/Tgr dalam pengamanan ini, menerjunkan seluruh anggota Babinsa yang berasal dari 21 Koramil dijajaran Kodim 0506/ Tangerang. Anggota ditempatkan didaerah-daerah yang dianggap rawan seperti Pintu Tol Bitung,Pintu Tol Kebon Nanas dan Rest Area Karang Tengah. (arf)

Read More

Banggar DPRD Surabaya Harus Tolak Dana Hibah Pemkot

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Secara tegas, Pertiwi Ayu Khrisna anggota Komisi A DPRD Surabaya meminta kepada anggota Banggar DPRD Surabaya untuk menolak dana hibah Pemkot Surabaya di rapat pembahasan, karena aturannya berlaku untuk semua pihak. Tidak hanya itu, Ayu juga akan mempertanyakan kredibilitas anggota Banggar DPRD Surabaya jika ternyata berani meloloskan.

Munculnya UU no 23 tahun 2014 pasal 298 ayat 5 pont dan SE Kemendagri no 900 tahun 2015 terkait dana hibah ternyata dianggap sebagai musibah Tsunami bagi anggota dewan dan masyarakat Kota Surabaya karena mementahkan alokasi danah hibah untuk Pokmas. Untuk itu, dewan juga meminta agar membatalkan dana hibah di Pemkot Surabaya.

Dikatakan Hj. Pertiwi Ayu Khrisna,SE.MM anggota Komisi A DPRD Surabaya bahwa saat ini dirinya merasa mengecewakan masyarakat terkait dana hibah akibat kebijakan pemerintah yang tidak jelas arahnya. Padahal, sebagai anggota dewan juga tidak pernah tau menahu soal pencairannya karena langsung dikirim ke norek masyarakt penerimanya.

“soal dana hibuah itu, kami ini hanya berjuang untuk kepentingan masyarakat, duitnya kami juga tidak tau, proses pencairannya juga langsung ke norek mereka, jadi duitnya kami juga tidak tau, lantas tiba-tiba terganjal ndengan aturan seperti ini, kan sangat menyakiti hati mereka,” ucapnya. (1/9/15)

Masih Ayu-sapaan akrab politisi asal Gilkar ini, Masyarakat tentu kecewa berat dengan kejadian seperti ini, UU keluar oktober 2013, tetapi nyampek ke kami pada saat kami sudah memproses semua itu, dan kenapa reses yang terakhir kami tidak diberitahu.

“sekarang kami merasa tidak perlu lagi membawa aspirasi masyarakat, cukup Musrenbang saja, tetapi kami juga bukan lagi layak disebut sebagai wakil rakyat, maka namanya bukan DPR lagi, mestinya DPP dewan perwakilan pemerintah, karena kami dipaksa harus berpihak ke pemerintah, bukan ke rakyat,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Ayu juga membantah jika sejumlah anggota dewan menolak untuk hadir dan bertanda tangan, termasuk dirinya dikatakan melakukan boikot, karena menurutnya justru todak mau bterjebak dalam sesuatu yang sangat membahayakan dirinya dan masyarakat.

“kejadian di paripurna kemarin itu bukan kami memboikot, tetapi kami justru tidak ingin terjebak soal itu, kalau kami dan masyarakat ditahan, siapa yang akan bertanggung jawab, padahal kami memang tidak mengetahui,’ tadasnya.

Menanggapi soal rencana digelarnya kembali rapat paripurna tekait hibah Pemkot Surabaya yang diharusnkan melalui Banggar dan Banmus, Ayu meminta kepada semua pihak untuk tunduk kepada aturan yakni bersikap menolak danah hibah untuk Pemkot Surabaya.

“saya berharap semua pihak (DPRD dan Pemkot) harus mengikuti aturan yang sedang diberlakukan, artinya Banggar harus menolak di rapat pembahasan dana hibah Pemkot, kalau sampai lolos, maka patut kami pertanyakan kredibilitas para anggota yang terlibat dalam rapat itu,” tegasnya. (arf)

Read More

Korem 081/DSJ Laksanakan Kegiatan Terpadu Pusterad Bidang Binsismet

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi menerima Tim dari Pusterad (Pusat Teritorial Angkatan Darat) yang berjumlah 3 (tiga) orang Kolonel Czi Suparjo, Letkol Inf Drs. Basuki Hari. Subagyo, Mayor Inf Oki Fikriyansah dan diketuai oleh Kolonel Czi Suparjo, bertempat di Aula Korem 081/DSJ Jl. Pahlawan Kota Madiun. (31/8).

Kegiatan Terpadu Pusterad Bidang Binsismet diikuti antara lain : Dandim 0801, 0802, 0803, 0806, 0807, 0808 dan 0810 beserta para Pasiterdim dan perwakilan Batiter, perwakilan Danramil, perwakilan Bamin Ramil, perwakilan Babinsa dan Batibung sedangkan untuk Yonif 511/DY dan Satdisjan Wil. Madiun masing-masing 1 Perwira dan 1 Bintara.

Kegiatan diawali dengan sambutan Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi, menyambut gembira dan mendukung kegiatan ini, dengan harapan semoga kegiatan Sosialisasi Bujukmin Kemampuan Binter dan Asistensi Sisrendal Binter ini mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kemampuan Binter di Wilayah Korem 081/DSJ dan jajarannya.

Sungguh suatu kehormatan tersendiri bagi Korem 081/DSJ dan jajarannya, bahwa kegiatan Sosialisasi Bujukmin Kemampuan Binter dan Asistensi Sisrendal Binter dapat dilaksanakan di Makorem ini. Jelas Danrem.

Kepada seluruh peserta sosialisasi agar memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien  mungkin   dengan cara mendengarkan, memperhatikan dan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti sehingga nantinya materi sosialisasi ini benar-benar dapat dipahami dan diaplikasikan di lapangan serta mampu menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada seluruh prajurit di satuannya masing-masing. Pintanya.

Kepada Tim KTP ( Kegiatan Terpadu Pusterad ) diucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dan mohom maaf apabila dalam penyambutan dan pelayanan kami tidak berkenan selama berada di wilayah Korem 081/DSJ. Tutur Danrem.

Sementara itu, Ketua Tim Pusterad Kolonel Czi Suparjo menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Binter di satuan bawah sebagai satuan pelaksana, serta mensosialisasikan Bujuk Induk tentang Binter sebagai referensi pelaksanaan kegiatan di satuan pelaksana. (arf).

Read More

PDIP Minta Seluruh Komisioner KPU Surabaya Dicopot

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PDI Perjuangan Surabaya sangat meyakini jika ada pihak lain yang bermain dengan tujuan mengambil alih kekuasaan di Kota Surabaya sengan segala cara. Untuk mengantisipasi agar tidak terus berkepanjangan, PDI Perjuangan spontan menuntut agar seluruh anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan dan tugasnya diambil alih oleh KPU Jatim.

Entah ada kaitannya atau tidak, tetapi Didik Prestyo wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang bertindak sebagai juru bicara sangat meyakini bahwa saat ini ada pihak lain yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di kota Surabaya dengan segala cara, namun mendadak mengatakan agar seluruh anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan.

“Kami ada pihak lain yang berusaha mengambil alih Kota Surabaya dengan segala cara, maka saya ditugaskan untuk konsen terhadap persoalan ini, dan dengan berbagai kegagalan dan kecerobohannya, maka kami minta agar seluruh anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan dan tugasnya diambil alih oleh KPU Jatim," tegasnya, namun tidak menyebutkan, siapa sebenarnya pihak lain itu.

Didik juga mencontohkan bahwa preseden pencopotan anggota Komisoner juga pernah terjadi di Jatim yakani di daeah Lumajang, artinya permintaan sekalgus tuntutan Didik sebagai fungsionaris PDI Perjuangan Kota Surabaya ini sangat memungkinkan dan masuk akal.

Tidak hanya itu, Didong- sapaan akrab Ddidik Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya sangat optimis jika upaya gugatannya di MK terkait pasangan tunggal bakal mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

“sidangnya sangat familiar, karena majelis hakim banyak membantu kami sebagai penggugat, kami mengartikan bahwa hal ini merupakan signal baik bagi kami, bahkan kami juga yakin dalam waktu 20 hari sudah bisa mendapatkan kejelasan,” tegasnya.

Masih Didong, hasil keputusan MK terkait gugatan kami ini tidak nhanya untuk Kota Surabaya, tetapi akan memberikan dampak baik terhadap beberapa daerah yang Pilkadanya masih berpotensi munculnya pasangan tunggal.

“Solusi yang kami tawarkan dan disambut baik oleh MK masih tetap seperti sebelumnya, yang pertama pasangan incumbent langsung ditetapkan sebagai pemenang entah itu keputusuan presiden atau DPR maupun Gubernur (uncontested election), yang kedua gambar pasangan incumbent dengan gambar kosong (bumbung kosong), gambar pasangan incumbent dengan pilihan/permintaan setuju dan tidak setuju,” paparnya. (arf)

Read More