Rabu, 02 September 2015

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Barat) Bertempat di depan Koramil 01/Tamansari, jalan Mangga Besar VI Utara Kel.Tamansari Kec. Tamansari Jakarta Barat melaksanakan pembagian beras gratis sekitar 5000 paket yang setiap paketnya berisi 3 Kg beras, kepada warga masyarakat yang kurang mampu di sekitar wilayah Tamansari.  Pembagian beras gratis untuk masyarakat dalam rangka menyambut “Hari Cioko/Ulambana dan HUT TNI Ke-70 Tahun 2015”.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Koramil 01/Tamansari Kodim 0503/Jakarta Barat dengan Vihara Avalokiteswara melalui yayasan Majabumi Tanah Suci Indonesia yang terletak di jalan Mangga Besar Raya No.58 Tamansari Jakarta Barat.

Bagi Umat Buddha pembagian beras gratis ini merupakan bentuk kepedulian dan berbela rasa serta saling membantu kepada masyarakat yang kurang mampu agar  dapat meringankan beban kehidupan masyarakat yang saat ini semakin sulit. Sehingga  diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antara TNI-Rakyat dan  Umat Buddha terhadap pemeluk agama lain.

Kegiatan pembagian beras gratis ini diawali dengan pemberian secara simbolis kepada masyarakat oleh Komandan Kodim 0503/Jakarta Barat Letnan Kolonel Inf M. Asmi, Wadanramil 01/Tamansari Kapten Inf Sunarjo, S.Sos, Kapolsek Tamansari AKPB Suwarno,SH dan Ketua Yayasan Vihara Avalokiteswara Bapak Candra, berserta jajarannya diantaranya Suhu Beni,Rektor Agama Buddha dll. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beralasan bahwa tugas dan fungsi lembaga KPU adalah untuk menyelenggarakan Pilkada, bukan menunda apalagi membatalkan, maka PDIP mengklaim jika Pilkada Surabaya 2015 tidak terselenggara maka yang paling bertanggung jawab adalah KPU dan Panwaslu Surabaya.

Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono mengakui bahwa saat ini KPU dan Panwaslu di hadapkan kepada dua perkara yang sama-sama berisiko yakni “terselenggara” atau “tidak”.

Namun menurutnya, sesuai tugas dan fungsinya KPU harus memilih pilihan “terselenggara”, dan mengambil posisi tengah itu juga salah, karena maksud independen itu tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon, bukan soal MS dan TMS yang berakibat gagalnya Pilkada.

“KPU seharusnya memilih pilkada terselenggara, karena lembaga itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu, bukan melakukan penundaan apalagi penggagalan. Dan KPU juga tidak boleh mengambil posisi tengah dalam persoalan terselenggara atau tidak,” jelasnya.

Sebagai wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya, Awi bakal mencermati bahkan "mblejeti" soal penggunaan anggaran APBD oleh KPU dan Panwaslu Surabaya yang dianggapnya tidak memberikan output yakni penyelenggaraan Pilkada pada rapat hearing besok hari Jumat (4/8/15).

“terkait penggunaan anggaran, positipnya, anggap saja penggunaannya benar, proses dan tahapan juga telah sesuai aturan, tetapi faktanya outputnya tidak ada, alias tanpa hasil, ini yang menjadi persoalan,” tandasnya.

Awi juga kembali menuding bahwa lembaga KPU dan Panwaslu yang tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada sudah terkontaminasi dengan kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan Pilkada Surabaya 2015 gagal dan ditunda ke tahun 2017.

“Indikasi masuknya KPU dalam pusaran upaya penggagalan Pilkada terlihat dari sikapnya terhadap verifikasi faktual terkait laporan pajak sdr Abror, seharusnya mereka (KPU) bersikap proaktif sekaligus memberikan pendampingan agar bisa segera dipenuhi, jika semangatnya berpihak kepada penyelenggaraan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Awi juga menganggap bahwa keputusan TMS dari KPU Surabaya karena ada tahapan yang tidak dilalui sebagaimana mestinya, tetapi malah membuat tafsiran yang mengundang persoalan baru.

“Berikutnya, terkait keabsahan surat rekomendasi, seharusnya KPU mendatangi kantor partai pengusung untuk mempertanyakan kepada ketua atau sekjen partai, apakah rekom itu benar adanya. Tetapi itu semua tidak dilakukan sampai pada akhirnya memberikan keputusan TMS kepada pasangan Rasiyo-Abror,” pungkasnya. (arf)

Amankan aksi unjuk rasa Demo Buruh

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Pusat) Kodim 0506/Tangerang yang dipimpin langsung oleh Dandim 0506/Tangerang Letkol Inf Irhamni Zainal S.Ip turut serta membantu Polri mengamankan aksi unjuk rasa dalam rangka aksi demo unjuk rasa massa buruh di wilayah Jakarta Pusat, bertempat di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/9) 

Dalam wawancaranya dengan media pers Dandim 0506/Tangerang, kami Kodim 0506/Tangerang siap membantu Polri dalam pengamanan antisipasi Mogok Kerja Nasional dilaksanakan serentak diseluruh indonesia dan yang akan di pusatkan di Jakarta yaitu Patung Kuda dan Balaikota DKI.

Aksi unjuk rasa kali ini, sebanyak 3000 massa buruh dari Tangerang. akan terpusat di dua titik utama yaitu bundaran HI di lanjutkan di sekitaran Monas kemudian menuju Istana Negara dan Gedung DPR/MPR, serta intensitas massa pengunjuk rasa cukup tinggi di rencanakan mencapai puluhan ribu orang.

Kodim 0506/Tgr dalam pengamanan ini, menerjunkan seluruh anggota Babinsa yang berasal dari 21 Koramil dijajaran Kodim 0506/ Tangerang. Anggota ditempatkan didaerah-daerah yang dianggap rawan seperti Pintu Tol Bitung,Pintu Tol Kebon Nanas dan Rest Area Karang Tengah. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Secara tegas, Pertiwi Ayu Khrisna anggota Komisi A DPRD Surabaya meminta kepada anggota Banggar DPRD Surabaya untuk menolak dana hibah Pemkot Surabaya di rapat pembahasan, karena aturannya berlaku untuk semua pihak. Tidak hanya itu, Ayu juga akan mempertanyakan kredibilitas anggota Banggar DPRD Surabaya jika ternyata berani meloloskan.

Munculnya UU no 23 tahun 2014 pasal 298 ayat 5 pont dan SE Kemendagri no 900 tahun 2015 terkait dana hibah ternyata dianggap sebagai musibah Tsunami bagi anggota dewan dan masyarakat Kota Surabaya karena mementahkan alokasi danah hibah untuk Pokmas. Untuk itu, dewan juga meminta agar membatalkan dana hibah di Pemkot Surabaya.

Dikatakan Hj. Pertiwi Ayu Khrisna,SE.MM anggota Komisi A DPRD Surabaya bahwa saat ini dirinya merasa mengecewakan masyarakat terkait dana hibah akibat kebijakan pemerintah yang tidak jelas arahnya. Padahal, sebagai anggota dewan juga tidak pernah tau menahu soal pencairannya karena langsung dikirim ke norek masyarakt penerimanya.

“soal dana hibuah itu, kami ini hanya berjuang untuk kepentingan masyarakat, duitnya kami juga tidak tau, proses pencairannya juga langsung ke norek mereka, jadi duitnya kami juga tidak tau, lantas tiba-tiba terganjal ndengan aturan seperti ini, kan sangat menyakiti hati mereka,” ucapnya. (1/9/15)

Masih Ayu-sapaan akrab politisi asal Gilkar ini, Masyarakat tentu kecewa berat dengan kejadian seperti ini, UU keluar oktober 2013, tetapi nyampek ke kami pada saat kami sudah memproses semua itu, dan kenapa reses yang terakhir kami tidak diberitahu.

“sekarang kami merasa tidak perlu lagi membawa aspirasi masyarakat, cukup Musrenbang saja, tetapi kami juga bukan lagi layak disebut sebagai wakil rakyat, maka namanya bukan DPR lagi, mestinya DPP dewan perwakilan pemerintah, karena kami dipaksa harus berpihak ke pemerintah, bukan ke rakyat,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Ayu juga membantah jika sejumlah anggota dewan menolak untuk hadir dan bertanda tangan, termasuk dirinya dikatakan melakukan boikot, karena menurutnya justru todak mau bterjebak dalam sesuatu yang sangat membahayakan dirinya dan masyarakat.

“kejadian di paripurna kemarin itu bukan kami memboikot, tetapi kami justru tidak ingin terjebak soal itu, kalau kami dan masyarakat ditahan, siapa yang akan bertanggung jawab, padahal kami memang tidak mengetahui,’ tadasnya.

Menanggapi soal rencana digelarnya kembali rapat paripurna tekait hibah Pemkot Surabaya yang diharusnkan melalui Banggar dan Banmus, Ayu meminta kepada semua pihak untuk tunduk kepada aturan yakni bersikap menolak danah hibah untuk Pemkot Surabaya.

“saya berharap semua pihak (DPRD dan Pemkot) harus mengikuti aturan yang sedang diberlakukan, artinya Banggar harus menolak di rapat pembahasan dana hibah Pemkot, kalau sampai lolos, maka patut kami pertanyakan kredibilitas para anggota yang terlibat dalam rapat itu,” tegasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi menerima Tim dari Pusterad (Pusat Teritorial Angkatan Darat) yang berjumlah 3 (tiga) orang Kolonel Czi Suparjo, Letkol Inf Drs. Basuki Hari. Subagyo, Mayor Inf Oki Fikriyansah dan diketuai oleh Kolonel Czi Suparjo, bertempat di Aula Korem 081/DSJ Jl. Pahlawan Kota Madiun. (31/8).

Kegiatan Terpadu Pusterad Bidang Binsismet diikuti antara lain : Dandim 0801, 0802, 0803, 0806, 0807, 0808 dan 0810 beserta para Pasiterdim dan perwakilan Batiter, perwakilan Danramil, perwakilan Bamin Ramil, perwakilan Babinsa dan Batibung sedangkan untuk Yonif 511/DY dan Satdisjan Wil. Madiun masing-masing 1 Perwira dan 1 Bintara.

Kegiatan diawali dengan sambutan Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Hardani Lukitanta Adi, menyambut gembira dan mendukung kegiatan ini, dengan harapan semoga kegiatan Sosialisasi Bujukmin Kemampuan Binter dan Asistensi Sisrendal Binter ini mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kemampuan Binter di Wilayah Korem 081/DSJ dan jajarannya.

Sungguh suatu kehormatan tersendiri bagi Korem 081/DSJ dan jajarannya, bahwa kegiatan Sosialisasi Bujukmin Kemampuan Binter dan Asistensi Sisrendal Binter dapat dilaksanakan di Makorem ini. Jelas Danrem.

Kepada seluruh peserta sosialisasi agar memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien  mungkin   dengan cara mendengarkan, memperhatikan dan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti sehingga nantinya materi sosialisasi ini benar-benar dapat dipahami dan diaplikasikan di lapangan serta mampu menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada seluruh prajurit di satuannya masing-masing. Pintanya.

Kepada Tim KTP ( Kegiatan Terpadu Pusterad ) diucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dan mohom maaf apabila dalam penyambutan dan pelayanan kami tidak berkenan selama berada di wilayah Korem 081/DSJ. Tutur Danrem.

Sementara itu, Ketua Tim Pusterad Kolonel Czi Suparjo menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Binter di satuan bawah sebagai satuan pelaksana, serta mensosialisasikan Bujuk Induk tentang Binter sebagai referensi pelaksanaan kegiatan di satuan pelaksana. (arf).

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PDI Perjuangan Surabaya sangat meyakini jika ada pihak lain yang bermain dengan tujuan mengambil alih kekuasaan di Kota Surabaya sengan segala cara. Untuk mengantisipasi agar tidak terus berkepanjangan, PDI Perjuangan spontan menuntut agar seluruh anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan dan tugasnya diambil alih oleh KPU Jatim.

Entah ada kaitannya atau tidak, tetapi Didik Prestyo wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang bertindak sebagai juru bicara sangat meyakini bahwa saat ini ada pihak lain yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di kota Surabaya dengan segala cara, namun mendadak mengatakan agar seluruh anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan.

“Kami ada pihak lain yang berusaha mengambil alih Kota Surabaya dengan segala cara, maka saya ditugaskan untuk konsen terhadap persoalan ini, dan dengan berbagai kegagalan dan kecerobohannya, maka kami minta agar seluruh anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan dan tugasnya diambil alih oleh KPU Jatim," tegasnya, namun tidak menyebutkan, siapa sebenarnya pihak lain itu.

Didik juga mencontohkan bahwa preseden pencopotan anggota Komisoner juga pernah terjadi di Jatim yakani di daeah Lumajang, artinya permintaan sekalgus tuntutan Didik sebagai fungsionaris PDI Perjuangan Kota Surabaya ini sangat memungkinkan dan masuk akal.

Tidak hanya itu, Didong- sapaan akrab Ddidik Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya sangat optimis jika upaya gugatannya di MK terkait pasangan tunggal bakal mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

“sidangnya sangat familiar, karena majelis hakim banyak membantu kami sebagai penggugat, kami mengartikan bahwa hal ini merupakan signal baik bagi kami, bahkan kami juga yakin dalam waktu 20 hari sudah bisa mendapatkan kejelasan,” tegasnya.

Masih Didong, hasil keputusan MK terkait gugatan kami ini tidak nhanya untuk Kota Surabaya, tetapi akan memberikan dampak baik terhadap beberapa daerah yang Pilkadanya masih berpotensi munculnya pasangan tunggal.

“Solusi yang kami tawarkan dan disambut baik oleh MK masih tetap seperti sebelumnya, yang pertama pasangan incumbent langsung ditetapkan sebagai pemenang entah itu keputusuan presiden atau DPR maupun Gubernur (uncontested election), yang kedua gambar pasangan incumbent dengan gambar kosong (bumbung kosong), gambar pasangan incumbent dengan pilihan/permintaan setuju dan tidak setuju,” paparnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Berjuang adalah sesuatu yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, keinginan untuk meraih dan mendapatkan sesuatu adalah dasar untuk melakukan perjuangan dan pengorbanan.          

Hal yang sungguh sangat jauh dari cernaan akal sehat manusia ketika bermimpi namun tidak melakukan upaya agar mimpi itu menjadi nyata. Dalam kamus bahasa indonesia kita dapati kata berjuang memiliki arti memperebutkan sesuatu dengan tenaga dan fikiran , berperang untuk merebut kemenangan serta berjerih payah dalam mencari keuntungan.

Demikianlah gambaran singkat, inisiatif Kodim 0809/Kediri dalam menggelar Nonton Bareng Film Jenderal Sudirman di Golden 21 Theater Kediri , pada Senin 31 Desember 2015 dengan tujuan untuk memantapkan Rasa, Semangat dan Jiwa Kebangsaan.

 Hadir gelaran nonton bareng tersebut adalah  Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Purnomosidi, Kasdim Mayor Arh Triya Ruhyatna , para Pasidim Kediri, serta 69 anggota PEPABRI / PPAD / LVRI , 115 pelajar SLTA , 230 anggota FKPPI dan 46 angota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang  Kodim 0809, serta anggota Kodim 0809/Kediri.

Inti sinopsis dari Film Jendral Sudirman yang bernuansa Heroic dan Action tersebut, adalah gambaran Gigihnya perjuangan pasca kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda I dan II, bagaimana Panglima besar Jendral Sudirman memimpin Gerilya dalam menghadapi penjajah Belanda guna mempertahankan kemerdekaan RI.

Berbagai tantangan yang sangat menyulitkan para Gerilyawan pimpinan Jendral Sudirman, dari terbatasnya peralatan tempur, logistik, tantangan medan, kesehatan Pak Dirman sendiri yang sedang kritis saat itu, tekanan – tekanan psikologis pada prajuritnya, semua itu tidak pernah menyurutkan semangat Pak Dirman dalam memimpin gerilya demi melawan tentara Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan RI.      Strategi tempur yang handal, kerelaan untuk mengorbankan segenap jiwa raga dan harta benda yang dimilikinya, serta dukungan keluarga,  benar – benar telah membuatnya menjadi sosok pahlawan yang sulit dicari duanya, apalagi dia adalah sosok pahlawan yang sangat religious, meski di medan tempur, Pak Dirman ternyata selalu taat untuk beribadah diawal datangnya waktu – waktu Sholat, dan kapanpun beliau selalu menjaga Wudhu, dan itulah nilai – nilai luhur yang patut ditauladani oleh generasi penerus bangsa dalam berjuang mengisi kemerdekaan.

Nonton Bareng tersebut dibagi dalam 2 gelombang ,agar memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut menyaksikan film tersebut, tanpa harus kehabisan tiket.(arf)

Selasa, 01 September 2015

Libatkan Polda Jatim dan Korem 084/Bhaskara jaya 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengaku telah menyiapkan 1500 personel keamanan dalam rapat koordinasi pengamanan eksekusi PT Cinderella Vila Indonesia di Jl Raya Tanjungsari 57, Selasa (1/9/2015).

Dalam memaksimalkan pengamanan eksekusi PT Cinderella Vila Indonesia yang akan dilakukan pada Kamis (3/9/2015), kekuatan personel yang akan dilibatkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah dari Polda Jatim, Polrestabes Surabaya dan Korem 084/Bhaskara Jaya.

Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Djanu Fitrianto, mengatakan rapat koordinasi pengamanan eksekusi itu dihadiri perwakilan seluruh jajaran yang dilibatkan termasuk dari Pengadilan Negeri Surabaya serta pihak penggugat. “Rapat koordinasi membahas pola pengamanan rencana eksekusi PT Cinderella Vila Indonesia yang bakal dilakukan Kamis lusa,” terangnya.

Mantan Kasat Sabhara Polres Mojokerto ini menambahkan lebih lanjut, selain ribuan personel yang akan diterjunkan langsung dalam pengamanan juga terdapat 400 personel on call alias pasukan cadangan. “Besarnya personel yang dilibatkan ini sebagai upaya antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ini perlu kami tekankan karena sudah beberapa kali eksekusi di PT Cinderella Vila Indonesia selalu gagal,” pungkasnya. (komang)

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Program Swasembada Pangan oleh TNI Angkatan Darat melalui Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya diintensifkan melalui Program Serbuan Teritorial yang dilaksanakan oleh jajaran Kodim yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.  

Menurut Komandan Kodim (Dandim) 0829/Bangkalan Letkol Inf Sunardi Isnanto, SH., mengatakan bahwa pelaksanaan Program Swasembada Pangan yang dilaksanakan melalui Program Serbuan Teritorial oleh Kodim yang bertujuan sebagai salah satu dari wujud pendampingan Kodim bersama jajarannya dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di Bangkalan.  Hal ini dilaksanakan dengan cara gotong royong dan kegiatan bersama, yang melibatkan semua pihak, Selasa (1/9/2015).

Lanjut Dandim, program mekanisasi pertanian di Bangkalan sangat diperlukan, dalam upaya mendukung peningkatan produksi dan produktifitas serta kualitas hasil pertanian. “Hadirnya alat dan mesin pertanian (Alsintan) di daerah Bangkalan bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan bukan sebagai pesaing lapangan kerja masyarakat yang sifatnya manual,” kata Dandim Letkol Sunardi Istanto pada acara ujicoba alat mesin pertanian di Desa Desa Pocong, Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, belum lama berselang.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan 3 Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang beberapa waktu lalu, diserahkan secara simbolis oleh Bupati dan Dandim bersama Muspida Bangkalan kepada Kelompok Tani Harpan Jaya, masing-masing di 3 Desa Kecamatan Tragah Kabupaten  Bangkalan diantaranya  pertama, di Desa Bajeman kepada anggota kelompok tani Sdr. R. Syakrani berupa 1 Unit Power Thresher Multiguna, kedua, di Desa Kemoning kepada anggota kelompok tani oleh Sdr Mansur berupa 1 Unit Corn Sheller (pemipil jagung) dan ketiga, di Desa Alang Alang kepada anggota kelompok tani Sdr Abdul Salam berupa 1 Unit Corn Sheller (pemipil jagung).

Dandim 0829/Bangkalan Letkol Inf Sunardi Istanto, SH., menyampaikan bahwa ‘mereka kita turunkan langsung ke sawah, membantu petani  agar bisa menggunakannya sebaik-baiknya, karena bantuan tersebut sangat terbatas. “Pengalaman sebelumnya di daerah lain, bantuan yang di berikan tidak terawat dan cepat rusak,” imbuh Dandim.

Menurutnya, keberadaan Alsintan ini bisa membantu para petani bekerja maksimal, dengan adanya alat pertanian yang di bagikan ini, penanaman dan hasil panen padi oleh petani dapat lebih maksimal,” tegas Dandim 0829/Bangkalan.

Saat ini Koramil 08/Tragah Kodim 0829/Bangkalan yang dipimpin oleh Komandan Koramil Kapten Kavaleri Handri Tjahjo sedang melaksanakan uji coba Alsintan. Babinsa Serma Rahman dan Kopda mansur  bersama Poktan melanjutkan kegiatan Uji coba Alat pemotong padi bersama warga di Desa Pocong, Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

"Untuk melaksanakan Uji coba bersama PPL dan Poktan, sejumlah personel kita turunkan. Tujuannya, melaksanakan pendampingan uji alat pertanian, agar para petani dapat mengoperasionalkan dan merawat alat mesin pertanian yang baru saja diserahkan yang selanjutnya dapat dipergunakan, sehingga tidak ada kendala di lapangan," kata Kapten Kavaleri Handri Tjahjo.

Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain :  Danramil Tragah, Kapolsek Tragah, PPL Tragah, Materi Pertanian Tragah dan Kelompok Tani Harapan Jaya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya meminta kepada Dishub Kota Surabaya untuk segera menertibkan keberadaan tempat parker pinggir jalan yang memasang plang bertuliskan “insidentil” di Jl Rajawali Surabaya, tepatnya di depan gedung kantor PTPN XII, karena dipastikan melanggar aturan Perda dan disinyalir tanpa ijin (illegal).

Kondisi badan jalan di Jl Rajawali Surabaya memang cukup lebar (lebih dari 10 meter) tetapi juga merupakan wilayah padat kendaraan sehingga tidak berarti bisa dimanfaatkan sebagai tempat apa saja termasuk area parker, karena aturannya telah tertuang dalam Perda Perda 8 th 2013.

Yang terjadi, di depan kantor PTPN XII terdapat penyelenggaraan jasa parker yang memakan badan jalan (2 ruas kendaraan) dengan memasang plang “insidentil” namun berlangsung dari pagi hingga malam hari dan telah berlangsung bertahun-tahun. Hasil pengamatan media ini, kendaraan yang terpakir mayoritas adalah kendaraan operasional PTPN XII.

Entah siapa yang terlibat pemberian ijin lokasi parker ini, karena hingga kini masih tampak dijaga oleh juru parker dengan seragam resmi dari Pemkot Surabaya, padahal kondisinya melanggar Perda tentang aturan parker jenis insidentil.

Dikatakan Ahmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya, bahwa parker insidentil itu bisa saja di selenggarakan asalkan memenuhi beberapa unsur yakni tidak permanen, karena suatu kepentingan atau keramaian.

“Sesuai Perda 8 th 2013 pasal 1 point 9, Tempat parkir insidentil adalah tenpat parkir tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemda secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keramaian,” ucapnya. (9/1/15)

Zakaria juga mengatakan bahwa parker biasa dan insidentil juga ada perbedan. “untuk insidentil tarifnya untuk mobil 4 ribu dan sepeda motor 200, sementara yang biasa mobil 3 ribu dan spd 1 ribu,” tambahnya.

Masih Zakaria, jika memang kondisinya telah berlangsung lama, apalagi telah bertahun-tahun, dan jamnya dari pagi hingga malam, maka bisa dipastikan ada pihak yang menetapkan sebagai tempat area parkir ilegal, dan itu jelas melanggar perda, karena insidentil itu tidak setiap hari apalagi permanen.

Sebagai anggota Komisi yang membidangi perekonomian, Zakaria meminta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Dishub, untuk segera menertibakan keberadaan parker insidentil di Jl Rajawali depan gedung kantor PTPN XII.

“Kalau tidak ditertibkan berarti ada apa dengan pemkot surabaya, jangan jangan modus ini diterapkan sebagai upaya kejar target atau malah menjadi sebuah kebocoran. Ini harus disidak, jika terbukti, maka dicabut saja ijinnya,” tegasnya. 

Tidak hanya itu, Zakaria juga meminta agar diusut, dan Pemkot Surabaya segera menyampaikan pertanggungan jawabannya, bila perlu dikaji dulu perijinanannya, kalau ternyata tidak sesuai maka ada indikasi pembiaran, apalagi terlihat ada petugasnya yang memakai rompi resmi juru parkir, saya mengartikan tempat parkir itu diakui dan diketahui oleh Dishub Surabaya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Komandan Kodim 0815 Mojokerto Letkol Inf Djohan Darmawan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB s.d. selesai di Ruang Data Makodim 0815 Jl. Majapahit No. 1 Kota Mojokerto berkesempatan memimpin Acara Korp Raport Pabung Kodim 0815 Mojokerto.

Hadir dalam kegiatan tersebut ± 50 orang antara lain : Kasdim 0815 Mayor Inf Bambang, Danramil Jajaran Kodim 0815, Pa Staf Kodim 0815 dan Perwakilan Anggota Koramil  Jajaran Kodim 0815.           

Dalam sambutannya Komandan Kodim 0815 menegaskan bahwa alih tugas dan jabatan ( Tour of Area / Tour of Duty ) di Lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan hal yang lazim terjadi karena sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi dan dalam rangka Binpers / Bin Karier.      Dandim 0815 selaku pribadi dan atas nama Komando  menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mayor Inf Nuryakin, S.Sos, atas sumbangan tenaga dan fikirannya pada satuan Kodim 0815, selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Pasi Ops Siops Rem 082/CPYJ.   Selanjutnya kepada Pejabat Pabung Dim 0815 yang baru Mayor Inf M. Husin Zainudin, S. Sos, Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas, segera menyesuaikan diri di lingkungan Kodim 0815, Saya yakin dan percaya Saudara dapat mengemban tugas ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Diakhir amanatnya Dandim 0815 kembali menegaskan “Atas nama Komando maupun Pribadi, kami ucapkan “Selamat Bertugas “kepada Mayor Inf Nuryakin, S.Sos, saya yakin dan percaya, Saudara dalam menduduki tugas dan jabatan  yang baru nanti tidak akan kesulitan karena saudara sudah ditopang oleh berbagai bekal pengalaman, pengetahuan yang dikuasai dan dimiliki sebelumnya sebagai Pabung Kodim 0815.   Selesai kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guru-guru di Kota Surabaya mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, akan mendapatkan penguatan kompetensi. Program peningkatan kompetensi guru tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan daya kompetitif para guru. Sebab, keberadaan guru yang memiliki daya kompetitif, akan sangat penting dalam proses pendidikan demi masa depan anak-anak Surabaya.

“Kita ingin menambah daya kompetitif nya para guru. Ini kita lakukan untuk masa depan anak-anak di Surabaya,” tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka acara rapat kerja (Raker) kepala sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK dan SLB negeri/swasta Kota Surabaya di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Selasa (1/9/2015).

Kegiatan tersebut berlangsung tiga hari hingga Kamis (3/9/2015). Untuk hari pertama, agenda tersebut dihadiri 600 an guru SMP/MTS, SMA/SMK dan MTS. Ikut hadir, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Ikhsan dan juga Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi.

Selain berupaya meningkatkan kompetensi guru, wali kota juga menyebut Pemkot Surabaya bertekad mengangkatk kesejahteraan para guru. Tekad itu diwujudkan berupa rencana menaikkan anggaran bantuan operasional daerah (Bopda). Wali kota menyebut sudah mengintrusikkan Kepala Dispendik untuk meng-goal kan rencana tersebut. Menurut wali kota, penting untuk memastikan guru bisa sejahtera sehingga mereka bisa tenang dalam mengajar.

“Saya ingin kesejahteraan guru meningkat. Karena saya ingin panjenengan tenang mengajar. Sebab, bagaimana bisa memberikan yang terbaik kalau unsure domestik belum jelas,” sambung wali kota terbaik ketiga dunia 2014 oleh The World Mayor Prize ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan menegaskan, Dispendik memiliki program untuk meningkatkan kompetensi guru di Kota Pahlawan. Program peningkatan kompetensi guru tersebut diawali dengan pemetaan terhadap kemampuan guru.  Berdasarkan pemetaan tersebut, bisa diketahui guru tersebut masih membutuhkan penguatan kemampuan di bidang apa.  “Dari situ kita bisa menyiapkan pelatihan dan pendampingan penguatan kompetensi. Intinya, melalui program ini, kita bantu para guru untuk mengenali kompetensi dirinya,” ujar Ikhsan.

Dijelaskan Ikhsan, program penguatan kompetensi guru ini memiliki banyak manfaat. Untuk para guru,  mereka akan bisa memahami kurangnya di mana sehingga bisa memperbaiki dan efeknya juga positif kepada murid yang diberi materi. Selama ini, pelatihan untuk para guru masih bersifat umum. Semisal mengubah pola pikir (mindset) guru, mengembangkan potensi anak dan juga strategi mengajar yang disesuaikan siswa. “Anak-anak bila diajari oleh guru yang menguasai materi, tentunya hasilnya akan lebih baik. Sementara bagi guru, dengan mengikuti penguatan kompetensi, diharapakan ketika mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG), hasilnya jadi lebih baik karena sudah menguasai materinya,” jelas mantan Kepala Bapemas KB Kota Surabaya ini.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi menambahkan, upaya meningkatkan kompetensi guru memang menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dia mengatakan, ada kecenderungan bahwa semakin bertambah usia guru, biasanya kompetensi nya cenderung menurun. Padahal, seharusnya, semakin tambah usia, guru tersebut semakin profesional. Kualitas guru terbaik justru ada di rentang usia 25-30 tahun karena wawasannya masih fresh dan semangatnya tinggi.

“Ini apa karena memang gurunya jarang mengikuti pelatihan? Atau jangan-jangan ada guru yang tidak pernah ikut pelatihan sehingga ilmu nya ndak nambah dan tidak tahu kekinian. Tentunya ini pekerjaan rumah bagi kita,” ujar Martadi.

Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya ini menyarankan agar pelatihan kompetensi bagi para guru tersebut tidak dilakukan secara massal, melainkan dikemas disesuaikan dengan kebutuhan para guru. “Pelatihan untuk guru ini jangan dilakukan massal, tapi dikemas kelompok kecil 40 orang. Juga dikelompokkan sesuai guru mata pelajaran. Semisal pijat refleksi, itu yang dipijat kan bagian yang sakit, tidak semuanya,” ujarnya.(arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive