Pengajian Rutin di Gudo sebagai Upaya Tangkal Radikalisme

KABARPROGRESIF.COM : (Jombang) Pengajian rutin Rabu Wage bersama Jama’ah Muslimat NU anak cabang Kecamatan Gudo, telah menjadi agenda kegiatan rutin bagi Danramil Gudo Kodim 0814/Jombang, meski tengah sibuk dalam menindaklanjuti daya serap padi dan beras untuk wilayah Koramilnya, karena hingga saat ini target daya serap belum terpenuhi.

Pengajian yang digelar pada Rabu malam tanggal  2 Agustus 2015 , bertempat di Balai Desa Japanan Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan dihadiri oleh ratusan jama’ah Muslimat dari wilayah Kecamatan Gudo.            

Meski cuaca pada saat itu cukup panas, tetapi tidak menyurutkan jamaah untuk hadir pada kegiatan pengajian rutin bulanan tersebut, disamping sebagai sarana untuk memperkokoh iman dan taqwa, juga  merupakan wahana silaturrahim guna melestarikan tradisi ke-NU-an dan sebagai upaya memperkuat aqidah ‘ala ahlissunnah wal jama’ah, ditengah maraknya kelompok Islam yang aneh – aneh yang muncul dikalangan masyarakat bawah, fdemikian diungkapkan  Kapten Inf Sutar, Danramil Gudo pada sambutannya.

Sutar juga menjelaskan, bahwa kegiatan yang juga melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat tersebut diisi dengan pembacaan Istighotsah dan Tahlil, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk Ihktiar hamba Allah swt, untuk memanjatkan do’a keselamatan bagi semua, dan  mendoakan seluruh warga bangsa Indonesia khususnya yang telah meninggal dunia, juga sebagai upaya tangkal terhadap faham radikalisme yang berkedok agama, agar tidak menjalar di masyarakat, sehingga masyarakat  Kec. Gudo khususnya dapat hidup rukun, saling tolong menolong, dan menyatukan tekad untuk selalu membela bangsa dan Negara Indonesia
 .
Tampak hadir  dalam pengajian rutin tersebut, Camat Gudo Thomson Pranggono.AP, Kepala Desa Japanan Bapak Suwaji, dan ibu-ibu warga Kecamatan Gudo yang tergabung dalam Muslimat, Fatayat maupun Warga lainnya.  (ar)

Read More

Didemo Ribuan Massa, KPU Surabaya Ngaku Siap Bertanggung Jawab

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Surabaya Mengugat menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, menuntut agar KPU berjalan sesuai aturan sehingga Pilkada Surabaya bisa digelar 2015. Namun KPU Surabaya justru mengaku telah melaksanakan kewajibannya dengan transparan, jujur dan adil, sekaligus siap mepertanggungjawabkan seluruh keputusannya.
   
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "bubarkan KPU", "Pilkada Surabaya 2015 harga mati", "KPU begal pilkada" dan lainnya". Demonstrasi kali ini dijaga ketat ribuan aparat Polrestabes Surabaya dibantu petugas Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya.
    
Pihak kepolisan memasang kawat berduri sebagai bentuk pengamanan di sepanjang kantor KPU Surabaya di Jalan Aditiyawarman Surbaya. Jalan Adityawarman di depan KPU Surabaya arah Jl. Mayjend Sungkono ditutup total mengingat banyaknya massa aksi.
   
"KPU Surabaya telah melanggar mekanisme pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan sendiri," kata salah satu korlap aksi Sukadar saat berorasi di depan ribuan warga.
  
Sukadar mengatakan dibukanya kembali pendaftaran sampai tiga kali ini menunjukkan KPU Surabaya tidak melaksanakan prosedur yang benar. Hal ini dikarenakan KPU diduga telah dipengaruhi pihak-pihak lain agar pilkada gagal digelar pada 2015 ini.
   
"Ini sama saja, KPU melakukan upaya pembegalan terhadap pilkada. Jika persoalan bakal Cawawali Surabaya Dhimam Abror dinyatakan rekomendasi dari DPP PAN hanya berupa scan, kenapa KPU tidak menolaknya sejak awal. Melainkan pada detik-detik terakhir KPU memutuskan Abror tidak memenuhi syarat," katanya
   
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Ketua KPU Surabaya memberikan penjelasan di hadapan ribuan warga yang demonstrasi," ujarnya.
    
Namun pihak KPU Surabaya belum memberikan keputusan untuk menemui para demonstran. Massa aksi sempat emosi sehingga melempar tomat busuk kepada para aparat keamanan yang berjaga di depan masuk kantor KPU Surabaya.

Sesaat kemudian, Hupmas Media Center KPU Surabaya merilis pernyataan ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin yang menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 secara jujur, adil, dan berintegritas.

"Saya beserta komisioner yang lain punya komitmen yang jelas dan tegas bahwa Pilwali Surabaya 2015 ini harus terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil," kata Robiyan Arifin kepada para pengunjuk rasa.

Akan tetapi, Robiyan melanjutkan, saat KPU Surabaya sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilwali secara jujur, demokratis, dan adil, maka sudah seharusnya semua pihak lainnya juga bertindak yang sama.

"Bukan hanya penyelenggaranya saja yang dituntut jujur. Tetapi kontestan Pilwali juga harus jujur. Nanti saat dibuka lagi pendaftaran, maka mari kita kawal bersama-sama agar partai politik maupun gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan dengan jujur juga," paparnya.

Pernyataan Robiyan tersebut disampaikan tidak lama setelah berlangsungnya dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang utama kantor KPU Surabaya. Dalam dialog tersebut, Robiyan dan empat komisioner yang lain memberikan kesempatan kepada perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Dalam dialog yang dihadiri pula oleh Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Yan Fitri Halimansyah tersebut, komisioner KPU menjelaskan bahwa sebelum menetapkan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror yang diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), KPU Surabaya telah melakukan seluruh proses verifikasi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang ada.

"Karena itu kami siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kami kerjakan. Kami yakin apa yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada," ucap Robiyan. (arf)

Read More

Pemilik dan Pengacara PT Cinderella Villa Indonesia diusir oleh Petugas

Terkejut Melihat Petugas Berhasil Masuk ke Lahan PT CVI 
 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemilik PT Cinderella Villa Indonesia (CVI) dan Tim Pengacaranya yakni Budi Kusumaningatik hanya bisa ngaplo ketika petugas Kepolisian berhasil membuka jalan untuk pelaksaan eksekusi.

Mereka terlihat kaget, upaya penghadangan yang disiapkannya ternyata diluluh lantakan oleh aparat Kepolisian.

Bahkan oleh petugas, mereka diusir keluar dari lokasi pabrik. Dengan legowo, mereka pun akhirnya meninggalkan gedung kantor PT CVI.

Saat dikonfirmasi terkait eksekusi ini, Budi Kusumaningatik lebih memilih bungkam.

Padahal sebelumnya, Pengacara wanita ini sempat berkoar pada media  dan mengatakan, jika  PN Surabaya tetap ngotot melakukan eksekusi maka PN Surabaya sudah melawan produk hukum berupa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. “Kalau tetap melakukan eksekusi maka PN Surabaya telah melanggar HAM karena status kepemilikan pabrik tersebut sudah sah dan jelas,” katanya.

Seperti diketahui, Kamis (3/9/2015), meski mendapatkan perlawanan,namun. Juru sita PN Surabaya, Joko Subagyo akhirnya berhasil  mengeksekusi lahan PT CVI yang terletak di jalan Tanjung Sari 73-75 Surabaya.

Sementara, suasana proses pelaksanaan eksekusi ini sempat ricuh, massa dari buruh PT CVi dan ormas FKPPI melempari sejumlah anggota Brimob Polda Jatim yang membuka jalan menuju PT CVI  dengan batu dan kayu.

Namun blokade massa tersebut akhirnya berhasil dibubarkan petugas pengamanan.

Eksekusi ini merupakan eksekusi ke 6 setelah 5 kali sempat gagal akibat adanya perlawanan dari pihak termohon yakni PT CVI.

Sengketa lahan di Jalan Tanjungsari Surabaya ini bermula dari perebutan kepemilikan lahan seluas 25.590 meter persegi antara PT Pandawa melawan PT Cinderella Villa Indonesia yang berlarut-larut sejak beberapa tahun lalu. (Komang)

Read More

Forpimda Tuban Gelar Panen Raya 620 Ha Padi

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Hamparan padi menguning bagai permadani menyilaukan mata memandang seolah melupakan ingatan kita bahwa sebagian wilayah Kabupaten Tuban telah terjadi kekeringan lahan pertanian,   namun pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa kekeringan seperti itu tidak terjadi dibantaran Sungai Bengawan Solo, hal ini memberikan harapan besar bagi para petani di wilayah Kecamatan Rengel Khususnya di Ds. Bulurejo.

            Kegiatan panen raya yang di mulai pukul 09.30 di Ds. Bulurejo Kec. Rengel di hadiri oleh Bupati Tuban, Ketua DPRD Tuban, Dandim 0811 Tuban, Kadis Pertanian Kab Tuban, Kepala BP2KP Tuban, Ka Divre Bojonegoro, Ka Gudang Bulog Wire Tuban, Perwakilan dari Poktan se Kec. Rengel, Guru dan murid SDN 1 dan 2 Bulurejo serta warga masyarakat sekitar Ds. Bulurejo Rengel + 350 orang.

Luas lahan yang siap di panen 620 Ha areal persawahan, menurut penuturan dari Ketua Kelompok Tani Ds. Bulurejo di jelaskan untuk masa tanam Mei sampai dengan bulan September hasilnya lebih meningkat dari pada masa tanam sebelumya yaitu bisa mencapai rata-rata 9 Ton/Ha, sehingga sesuai estimasi perhitungan Ketua Gapoktan tersebut, maka pada hari itu akan didapat panenan padi sebanyak sekitar 5580 Ton padi kering panen di Ds. Bulurejo.

Dalam sambutannya Bupati Tuban H. Fatkul Huda mengajak kepada seluruh undangan dan warga masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan karena pada panen kali ini bisa mencapai hasil yang maksimal meskipun sekarang puncaknya kemarau di Kabupaten Tuban, disampaikan pula bahwa kegiatan ketahanan pangan bukanlah semata-mata tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Tuban saja, namun merupakan tugas kita semua untuk mensukseskannya.

Pada kesempatan itu pula Bupati juga memberikan bantuan kepada 11 kelompok tani di wilayah Kec. Rengel serta pembagian Doorprize kepada warga yang hadir, dalam terik matahari yang cukup panas warga masyarakat sekitar juga di suguhkan dengan irama musik dangdut agar terhibur. (arf)

Read More

PN Surabaya Berhasil Eksekusi PT Cinderella Villa Indonesia

Sempat dihadang buruh dan ormas F-KPPI dengan lemparan batu 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski sempat dihadang oleh ribuan buruh, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berhasil mengeksekusi lokasi pabrik PT Cinderella Villa Indonesia (CVI) yang terletak di jalan Tanjung Sari 73-75 Surabaya.


Drama eksekusi ini sempat ricuh, Polisi yang membuka jalan untuk pelaksanaan eksekusi mendapat hujan lemparan batu dan kayu  dari massa PT CVI dan ormas Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (F-KPPI) yang ikut memback up penghadangan eksekusi.

Tak hanya itu, sejumlah ban bekas pun juga dibakar sebagai upaya penggagalan eksekusi ini.

Massa pun lari terkocar-kacir akibat kejaran puluhan anggota brimob Polda Jatim, hingga akhirnya Juru Sita PN Surabaya, Djoko Subagyo berhasil membacakan surat penetapan eksekusi yang ditanda tangani Ketua PN Surabaya.

Tak tanggung-tanggung, 160 anggota Kepolisian dari Brimob Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dikerahkan dalam pengamanan eksekusi industri sepatu tersebut.

Selain itu, 1 SSK TNI AD dari Korem Bhaskara juga diterjunkan dalam pengamanan eksekusi ini.

Eksekusi ini merupakan eksekusi ke 6 setelah 5 kali sempat gagal akibat adanya perlawanan dari pihak termohon yakni PT CVI.

Sengketa lahan di Jalan Tanjungsari Surabaya ini bermula dari perebutan kepemilikan lahan seluas 25.590 meter persegi antara PT Pandawa melawan PT Cinderella Villa Indonesia yang berlarut-larut sejak beberapa tahun lalu. (Komang)

Read More

Demokrat Pertimbangkan Hendro Gunawan Dan Ery Cahyadi Gantikan Abror

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dikabarkan bahwa Demokrat dan PAN kini sedang menggodok 6 nama untuk menggantikan posisi Dhimam Abror yang telah dinyatakan TMS oleh KPU, karena Rasiyo bakal didaftarkan kembali. Namun kader Demokrat Surabaya justru meminta agar partainya mempertimbangkan 2 nama birokrat aktif asal Pemkot Surabaya (Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan) untuk mendamping Rasiyo.

Beralasan bahwa sebenarnya keberhasilan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya karena adanya 2 orang birokrat handal yakni Ery Cahyadi yang saat ini menduduki posisi Plt Kadis CKTR dan Hendro Gunawan sebagai Sekkota. Untuk itu salah satu kader parta Demokrat senior Surabaya Ir. Susiawan mengusulkan agar dua nama tersebut dipertimbangkan DPP sebagai pengganti Dhimam Abror.

“harusnya DPP Demokrat juga mengambil sosok yang berlatar belakang birokrat yang pengalamannya lebih menguasai pemkot Surabaya seperti Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan, karena dengan demikian jalannya pemerintahan kedepan akan jauh lebih baik dari sekarang,” ucapnya. (3/9/15)

Kader Demokrat senior nyang juga ketua LSM Lintas Komunitas Surabaya ini juga mengatakan jika keberhasilan Risma dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun tidak lepas dari campur tangan dua birokrat ini, merekalah sebenarnya otak-otak andalan pemkot Surabaya, jadi tidak ada salahnya kelau keduanya dipertimbangkan untuk menduduki posisi wakil walikota.

Susiawan menjelaskan jika 6 nama yang kabarnya sedang digodog oleh DPP Demokrat dan PAN sebenarnya tidak bakal memang track recordnya dibandingkan Ery dan Hendor yang saat ini masih aktif menjadi birokrat di Pemkot Surabaya.

“pemberitaan media yang menyebutkan ada 6 nama itu saya rasa tak satupun yang bisa melebihi kapasitas dua nama birokrat Pemkot Surabaya ini (Ery-Hendro), track recordnya jelas, dan hasilnya juga sudah dinikmati masyarakat kota Surabaya, hanya saja yang mendapatkan citranya hanya Walikota, artinya citra yang didaptkan itu semu, bukan sebenarnya,” pungkas pria yang akrab dipanggil pak Jendral ini.

Lanjut Susiawan, Kami sangat yakin jika posisi Risma akan timpang jika kehilangan dua sosok birokrat yang saya sebutkan, karena memang merekalah sebenarnya yang menjadi pilar pemerintahan kota Surabaya selama ini, apalagi usia mereka masih muda. (arf)

Read More

Evaluasi Swasembada Pangan di Makorem 082

“ Dandim Jangan Main – Main, Harus Lebih Sungguh - Sungguh “

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Program Swasembada Pangan Nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI sejak akhir 2014 lalu telah menjadi atensi khusus bagi para Komandan Satuan TNI – AD, khususnya para Komandan Satuan Komando Kewilayahan, apalagi dengan ditindak lanjutinya program tersebut dengan kesepakatan antara Menteri Pertanian dengan Kasad berupa penanda tanganan Mou, dimana didalamnya memberikan tugas kepada prajurit komando kewilayahan untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada para petani, demi suksesnya program tersebut.
 
Tidak hanya sampai disitu upaya TNI – AD dalam mensukseskanya, tetapi termasuk kemampuan atau daya serap hasil panen petani yang menjadi tolok ukur keberhasilan Swasembada Pangan, apakah daya serap Badan Urusan Logistik ( Bulog ) dapat sesuai target atau belum.

Menindaklanjuti daya serap Bulog diwilayah Korem 082/CPYJ, yang menurut Danrem 082 berjalan begitu lamban, sehingga perlu dilaksanakan Evaluasi khusus terhadap pelaksanaan daya serap oleh Bulog sewilayah Korem 082.            

Dan pada hari Rabu 2 September 2015 sejak pukul 14.00 hingga 16.30 wib, bertempat di ruang rapat Makorem 082, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Swasembada Pangan wilayah Korem 082/CPYJ.
Dalam sambutan pembukanya, Kolonel Inf Irham Waroihan S.Sos mengatakan bahwa dalam hal daya serap, target untuk Korem 082/CPYJ adalah sebanyak 130.000 Ton, dan sampai rapat tersebut digelar baru terealisasi sebanyak 63.000 Ton atau sekitar 47 %, kekurangannya harus dapat terpenuhi hingga 30 September 2015.                    

Atas kondisi daya serap itulah maka Danrem menekankan kepada para Dandim jajarannya untuk tidak main – main dan harus lebih bersungguh – sungguh, memang banyak kendala dilapangan, tetapi target tersebut harus terpenuhi hingga 30 Septembar 2015 yang akan datang.

Ditekankan oleh Danrem bahwa wilayah Bojonegoro, Tuban dan Lamongan daya serapnya berjalan begitu lamban, namun untuk wilayah Mojokerto sampai hari ini telah berhasil menyerap padi sebanyak 103 %, untuk itu wilayah Bojonegoro, Tuban dan Lamongan harus mau belajar ke Mojokerto, ingat bahwa Pangdam V/Brw sangat interest atas daya serap Padi maupun Beras sebagai Stock Nasional.

Sementara Dirjen PSP dalam inti arahannya tentang daya serap, secara tegas menyampaikan  bahwa kalau target serapan beras tidak tercapai maka semua yang terkait akan dapat resiko dan malu, untuk itu Dirjen PSP menekankan kepada para Ka Bulog diwilayah masing – masing untuk lebih bersungguh - sungguh dalam melakukan penyerapan padi  hasil panen petani,  mengapa daya serap hariannya begitu rendah, khususnya daerah Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, jangan main – main terhadap daya serap, kata Dirjen PSP.    Jalan satu- satunya adalah dengan membeli gabah atau beras dari para tengkulak, tegas dikatakan Dirjen PSP.       

Salah satu Ka Sub Diver Bulog menyampaikan bahwa kesuksesan Mojokerto dikarenakan banyak dapat masukan padi dari daerah Bojonegoro, selanjutnya ditanya balik oleh Dirjen PSP, mengapa bisa demikian, apa yang terjadi di Bojonegoro, sampai ada yang menjual ke Mojokerto, itu yang harus dicari jawabannya oleh Ka Bulog Bojonegoro, jangan main – main dengan stock beras nasional, belajarlah pada wilayah Mojokerto, lebih tegas dan keras disampaikan oleh Dirjen PSP.

Sementara dalam mengevaluasi luas tanam, Dirjen PSP menyampaikan dengan tegas kepada para Kadistan Kota dan Kabupaten agar secara sungguh – sungguh pula untuk dapat memenuhi target luas tanam, untuk itu Dirjen mengharap kepada para Dandim untuk selalu mengajak koordinasi dinas pertanian dan yang terkait, untuk dapat memenuhi kekurangan target luas tanam tersebut, manfaatkan Danramil dan Babinsa untuk cek luas lahan, tegasnya.

Turut mengikuti evaluasi tersebut selain Dirjen PSP dan Danrem 082/CPYJ adalah Kadistan Propinsi Jatim, Kasub Diver Bojonegoro dan Mojokerto, Kasi Pengairan Propinsi Jatim, Staf Khusus Kasad Kolonel Inf Arifin, Ka STTP Malang, Ka Balitkabi Malang, para Dandim jajaran Korem 082/CPYJ, para Kadistan Kota/Kab. sewilayah Korem 082, para Kabulog Kota/Kab. sewilayah Korem 082, para BPS Kota/Kab. sewilayah Korem 082, para Kadis Pengairan Kota/Kab. sewilayah Korem 082, para Pasiter Kodim jajaran Korem 082. (arf)

Read More

Terbukti Menipu Klien , Advokat Hairanda divonis Enam Bulan Penjara.

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Karir Hairanda Suryadinata sebagai Advokat senior  terancam lengser,ini setelah majelis hakim yang diketuai Manungku Prasetyo menyatakan Hairanda terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap kliennya yakni Drs Mulyanto Wijaya sebesar Rp 165 Juta.

Hairanda yang berstatus terdakwa ini, diganjar hukuman sela enam bulan penjara.

Dalam amar putusan yang dibacakan dalam persidangan yang digelar diruang cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (2/9/2015). Majelis Hakim tak menemukan alasan pembenar atau pemaaf  atas perbuatan terdakwa Hairanda.

"Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 378 KUHP,"Ucap Hakim Manungku saat membacakan amar putusannya.

Hal yang memberatkan dalam putusan vonis ini dikarenakan perbuatan terdakwa merugikan korban. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, tidak pernah dihukum,  berusia lanjut dan sakit-sakitan.

Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Jaya yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 18 bulan penjara.

Menyikapi Vonis ringan ini, Jaksa Ahmad Jaya masih berencana akan melakukan upaya hukum banding. "Untuk sementara, saya pikir-pikir dulu,"ujarnya usai persidangan.

Sementara, terdakwa Hairanda tak mau berkomentar banyak atas putusan ini. "Saya serahkan ke pengacara , banding atau tidak nya silahkan tanya pengacara saya,"pungkasnya saat dikonfirmasi usai persidangan.

Kendati sudah dijatuhi vonis, namun Hairanda masih melenggang bebas. Pasalnya, Dalam proses hukumnya, Hairanda tidak ditahan. Dia baru akan ditahan ketika perkara hukumnya dinyatakan incracht atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Seperti diketahui , peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2013 silam. Saat itu, korban yang terkena masalah hukum kasus penganiayaan ini menemui terdakwa untuk meminta bantuan hukum dan mendampingi korban yang saat itu jadi terlapor.

Beberapa hari kemudian, korban bersama anak dan isterinya dipanggil pihak Polrestabes Surabaya dan korban meminta agar didampingi dan akhirnya didampingi rekan terdakwa yang bernama Agus Hariyanto.

Terdakwa kemudian memberitahukan ke korban bahwa perkaranya bisa dilakukan SP3 (Dihentikan) karena tidak cukup bukti dan korban disuruh menyediakan uang Rp 100 juta untuk diserahkan ke pejabat Polrestabes Surabaya.

Permintaan tersebut kemudian disetujui korban dan dilakukan beberapa kali transfer ke terdakwa. Setelah menyerahkan uang dengan total Rp 165 juta, termasuk untuk sucses fee terdakwa sebesar Rp 30 juta, namun janji terdakwa tidak terealisasi.

Dipersidangan sebelumnya, terdakwa  membatah telah melakukan penipuan, dia mengaku uang yang diminta dari Mulianto bukan digunakan untuk menyuap Kapolrestabes Surabaya, Kasat Reskrim Surabaya, Penyidik Polrestabes Surabaya melainkan sebagai honor pendampingan saat saksi Mulianto beserta istri dan anaknya tersandung kasus penganiayaan.

Selain mencatut nama Kapolrestabes, Kasatreskrim dan Penyidik, ternyata juga terungkap dalam sms terdakwa yang meminta sejumlah dana untuk mengkondisikan Kasipidum Kejari Surabaya. Tapi lagi-lagi fakta yang terungkap dipersidangan tersebut disangkal terdakwa. (Komang)

Read More

Rapat Koordinasi Apel Gelar FKPPI Sewilayah Jajaran Korem 081/DSJ

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Korem 081/DSJ, Dalam rangka Apel Gelar FKPPI, yang akan diselenggarakan di Stadion Wilis Kota Madiun, Korem 081/DSJ menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan FKPPI sewilayah jajaran Korem 081/DSJ selaku mitra dari Korem 081/DSJ yang dipimpin Kasiter Korem 081/DSJ Letkol Inf Saptono Adi Birowo dan dihadiri oleh para Kasdim, para Pasiter, Bati Komsos Kodim jajaran Korem 081/DSJ, Ketua FKPPI dan seluruh pengurus FKPPI sewilayah jajaran Korem 081/DSJ, bertempat di Aula Korem 081/DSJ Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Rabu (2/9).

Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan Pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan agenda rapat : Danrem memutuskan tempat apel gelar FKPPI di Stadion wilis madiun, Membentuk panitia Apel Gelar FKPPI, Kemampuan Pengurus Cabang FKPPI dalam mengerahkan personel kaos FKPPI, Kesiapan sarana transportasi dan akomodasi masing-masing wilayah, Penyiapan umbul-umbul, Bendera dan Brener dan kegiatan pokok hari sabtu 12 September 2015.

Dalam kesempatan itu, Kasiter Korem 081/DSJ Letkol Inf Saptono Adi Birowo menyampaikan, agar organisasi FKPPI dapat berperan aktif dalam memelopori para pemuda untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa Nasionalisme dikalangan pemuda sehingga adanya organisasi FKPPI dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi koodusifitas wilayah jajaran Korem 081/DSJ dan Negara Indonesia pada umumnya.
Lebih lanjut Kasiter mengajak seluruh komponen TNI di jajaran Korem 081/DSJ untuk dapat bersinergi dengan organisasi-organisasi keluarga besar TNI seperti: PPM, FKPPI dan GMFKPPI sebagai mana arahan dan cita-cita luhur dari Pimpinan yang ingin mempersatukan seluruh elemen organisasi keluarga besar TNI agar tidak bercerai berai, Pintanya.

          Secara komando anggota FKPPI yang sudah mempunyai uni form lengkap secara kedinasan organisasi untuk dapat hadir dalam pelaksanaan Apel bersama Sabtu tanggal 12 September 2015 di Stadion Wilis Kota Madiun.  Untuk anggota FKPPI diharapkan bisa mengerahkan 5000 orang. Pinta Kasiter

Ditegaskannya, kita sangat berharap FKPPI dapat bangkit kembali, anak-anak kami para Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri Veteran harus punya marwah ditengah-tengah masyarakat. Para orang tua kalian punya rasa korsa, kenapa anak-anak Purnawirawan dan Veteran tidak. Untuk itu kami berharap, agar FKPPI tidak dipandang sebelah mata.

"Berangkat dari masyarat dan harus mempunyai daya guna buat masyarakat, terutama didalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati," tegas Kasiter. (arf).

Read More

Saksi Imigrasi Ringankan Para Terdakwa Paspor Haji Palsu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus pemalsuan paspor haji yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menguak sejumlah fakta baru yang tidak terungkap dalam penyidikan.

Fakta baru tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Harry Basuki menghadirkan Kasi Perijinan  Kantor Imigrasi Tanjung Perak yakni Catur Adi Putro pada persidangan yang digelar diruang sidang garuda,Rabu (2/9/2015).

Pada persidangan ini, Saksi yang digadang-gadang dapat memberatkan para terdakwa malah berbalik arah menjadi meringankan posisi para terdakwa.

Ringannya keterangan saksi Adi ini dikarenakan tak satupun keterangannya dapat mengungkap keterlibatan para terdakwa.

Saksi Adi hanya mengungkapkan adanya peranan calo atau biro jasa yang dilegalkan Imigrasi Tanjung Perak dalam pengurusan paspor haji atas nama Susilowati dan Djak'far Shodik Mahfudz

Selain itu, Kasi Perijinan Imigrasi Tanjung Perak ini mengakui,  paspor milik Susilowati dan Djak'far dikeluarkan oleh institusinya.

Namun, Adi tak mengetahui adanya penambahan nama pada halaman ke dua dan ke empat  paspor Susilowati menjadi Susilowati Muhammad Djufrianto. Sedangkan Djak'far menjadi Djak'far Shodik Mahfudz.

Masalah ini baru diketahui setelah dirinya mendapat informasi melalui telephone  dari petugas Kantor Imigrasi Surabaya pada 2014 lalu. Saat itu petugas mendapati   5 paspor palsu milik jamaah haji Embarkasi Surabaya dari kloter 22 (4 paspor) dan kloter 60 (1 paspor),dua diantaranya diterbitkan oleh Imigrasi Tanjung Perak.

"Fisiknya, saya ketahui setelah penyidikan di Polda Jatim,"jelasnya.

Dijelaskan saksi Adi, sesuai dengan peraturan, pemohon paspor haji harus memiliki tiga nama. Dan jika pemohon hanya memiliki satu nama, maka pihak pemohon harus mengajukan nama tambahan yang tidak lepas dari induk nama atau Indusment.

"Itupun harus seijin dari Imigrasi yang mengeluarkan paspor,"terangnya.

Berbeda bagi pemohon yang mengajukan perubahan nama, berbagai prosedur harus dilakukan termasuk adanya penetapan dari pengadilan serta adanya rekomendasi dari Kemenag dan rekomendasi dari perusahaan pemberangkatan haji atau umroh.

Selain itu, kejanggalan juga terlihat pada penyimpanan data di Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Data-data pengajuan paspor berupa berkas atau hard copy tidak lagi tersimpan dengan sempurna, sebaliknya, data-data tersebut malah dihilangkan dengan cara dibakar.

"Yang kami simpan hanya soft copy saja, kalau hard copy nya kami bakar dan itu kami lakukan sejak 2013 lalu hingga sekarang,"Jelas saksi Adi.

Jika paspor tersebut asli, lantas apa peranan para terdakwa dengan kasus ini ?.  Padahal para terdakwa yang terdiri dari Lima Pegawai Bank Muamalat Syariah Cabang Darmo Surabaya, satu PNS Kemenag Sidoarjo, satu PNS Kemenag Surabaya,Dua orang Pembimbing Pondok Pesantren Nurul Iman) dan Ilham dari perusahaan travel Mudita tidak memiliki kapasitas penerbitan paspor dalam kasus ini.

Menurut Jaksa Rahmat Hary Basuki, Pihaknya masih menelisik adanya dugaan keterlibatan oknum Imigrasi Tanjung Perak dalam kasus ini. Pria yang bertugas di Kejati Jatim ini pun terlihat heran dengan penyidik Kepolisian yang tidak menyentuh Imigrasi selaku penerbit paspor haji.

"Semestinya memang harus ada tersangka baru, tapi masih kami kembangkan di persidangan ini,"pungkasnya saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, perkara ini menjerat 10 orang menjadi pesakitan, lima diantaranya merupakan pegawai Bank Muamalat Syariah, yakni M Subhan Zakaria, Choirul Anwar, Ninik Setyawati,  Denis Godura dan Taufiq Rahman Humaidi dan Mohammad Anwari  seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sidoarjo,   Achmad Candra, PNS Kemenag Kota Surabaya bagian pelaksana PHU serta HY,CHN  (Pembimbing Pondok Pesantren Nurul Iman) dan Ilham dari perusahaan travel Mudita.

Jaksa pun mendakwa ke 10 terdakwa ini dengan jeratan pasal yang berbeda. Untuk terdakwa Ilham dari perusahaan tour didakwa melanggar Pasal126 huruf c UU Ri No 6 tahun 11 tentang keimigrasian jo pasal 53 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan M Subhan Zakaria, Choirul Anwar, Ninik Setyawati,  Denis Godura dan Taufiq Rahman Humaidi, Mohammad Anwari, Acmad Candra, dan HY dan CHN  didakwa melanggar Pasal 120 ayat 1 UU RI No 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Meski demikian, Para terdakwa ini tidak ditahan sejak perkaranya bergulir di Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga perkara ini disidangkan di PN Surabaya.

Jadwal sidang pun berubah-ubah, yang tadinya digelar setiap hari selasa, namun belakangan diketahui berubah setiap hari rabu. (Komang)

Read More

Kodim Bangkalan Optimalkan Sosialisasi Penyerapan Hasil Panen Petani ke Bulog

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Danramil 10/Galis Kodim 0829/Bangkalan Letu Inf Sugeng, melakukan inspeksi mendadak ke tempat penggilingan padi, di Desa Pakadan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Rabu (2/9/2015).

Menurut Sugeng, beras sudah menjadi isu nasional. Beberapa daerah, beberapa waktu belakangan ini sempat mengalami kenaikan harga. Sehingga, untuk menjaga kestabilan harga perlu sosialisasi penyerapan gabah ke Bulog. "Situasi seperti ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi mengeruk keuntungan pribadi," katanya.

Oleh karena itu, guna mengantisipasi permainan mafia beras, seluruh Babinsa di wilayahnya harus turut mengawasi distribusi beras.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan kegiatan sosialisasi penyerapan gabah ke Bulog kepada para Kelompok Tani, bersama Kades/Klebun Desa Pekadan Nasuki, PPL Mustawaroh, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Galis Luluk.  Dalam kegiatan tersebut membahas tentang upaya agar para Poktan  untuk menyalurkan hasil panen melalui bulog, untuk menjaga stabilitas harga beras di wilayah. (arf)

Read More

Kodim Bangkalan dan Mahasiswa Ajak Petani Sukseskan Swasembada Pangan

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 0829/Bangkalan bersama pemerintah daerah mengajak para petani untuk menyukseskan program nasional swasembada pangan melalui upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai.

"Kami mengajak petani untuk bersama-sama mendukung program pemerintah bidang ketahanan pangan menuju swasembada pangan," kata Komandan Distrik Rayon Militer (Danramil) 03/Kamal, Kapten Inf Windoko saat menerima 4 Mahasiswa STTP Malang dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang ditugaskan sebagai pelaksana pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh Mahasiswa dan Babinsa pada program Upaya Khusus (Upsus) padi, jagung, dan kedelai (Pajale) di wilayah Kamal, Rabu, (2/9/2015).

Ia menyebut dalam mencapai ketahanan pangan, pemerintah saat ini menerapkan sistem pertanian tanam padi jajar legowo.

"Prinsip dari sistem tanam jajar legowo ini adalah meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi oleh barisan kosong dimana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar barisan," terangnya.

Danramil mengatakan penerapan sistem tanam jajar legowo akan memberikan hasil maksimal dengan memperhatikan arah barisan tanaman dan arah datangnya sinar matahari.

Lajur barisan tanaman dibuat menghadap arah matahari terbit agar seluruh barisan tanaman pinggir dapat memperoleh intensitas sinar matahari yang optimal, katanya.

Sementara itu, Koramil 03/Kamal akan siapkan Demplot untuk tanam kedelai dengan luas lahan 1 hektare dan tanam padi dengan luas lahan 0,5 hektare di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.(arf)

Read More