Koramil Sepuluh, Kodim Bangkalan Koordinasikan Perbaiki Irigasi Desa

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Babinsa Komando Rayon Militer (Koramil) 16/Sepuluh Kodim 0829/Bangkalan mengikuti rapat koordinasi rencana kegiatan perbaikan saluran irigasi di Desa Banyiur, bertempat di Kantor Desa Banyiur, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, Kamis (3/9/2015).

”Rapat kordinasi ini untuk mengetahui sejauh mana rencana perbaikan saluran irigasi itu,” kata Danramil Sepuluh Kapten Inf Yusron.

Menurut dia, perencanaan itu penting, agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Sebab saluran irigasi itu mempunyai fungsi vital dalam mendukung swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian.

“Sekarang kan lagi ada program swasembada pangan, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi. Sehingga dari tingkat produksi ke penjual menjadi meningkat,” jelasnya.

Selin itu, dengan perbaikan saluran irigasi, maka aliran air untuk pertanian di area persawahan menjadi lebih lancar, pemanfaatan air menjadi lebih efektif.  Aliran air itu bisa sampai ke bagian ujung saluran irigasi, pada akhirnya seluruh area persawahan bisa memanfaatkan saluran irigasi tersebut.

”Jika saluran irigasi bocor maka kasihan petani yang berada di ujung irigasi. Air yang didapatkan tidak akan mencukupi kebutuhannya,” katanya.

Danramil menjelaskan, saat ini sebagian petani di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sudah panen padi.  Bahkan sudah ada yang selesai panen dan masuk musim tanam, Hadir dalam kegiatan terbut Muspika Kecamatan Sepuluh, PPL, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan, para Kelompok Tani, bersama Kades/Klebun Desa Banyiur, dan TYokoh Masyarakat (arf)

Read More

Demokrat dan PAN putuskan calon pengganti Dhimam Abror malam ini

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Partai Demokrat dan PAN terus menggodok sejumlah nama pengganti Dhimam Abror di Pilkada Surabaya. Kabar terbaru menyebut, juga ada figur yang dicalonkan untuk pendamping Rasiyo adalah dari Muslimat NU.

Sumber terpercaya di internal tim pemenangan Rasiyo menyebutkan, Rabu malam (02/9/2015) kemarin telah dilakukan komunikasi finalisasi untuk mempersiapkan pendamping Rasiyo untuk maju Pilwali Surabaya di Gedung Grahadi.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo dan Agung Nugroho yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Rasiyo.
Nama lain yang juga ikut dibahas yakni Ketua PC Muslimat NU Surabaya Lilik Fadilah. “Nama yang menguat untuk calon wakil walikota yaitu Bu Lilik,” ungkap sumber yang enggan disebut namanya, Kamis (03/09/2015).

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengakui memang ada sejumlah nama wanita yang akan dijadikan calon pasangan Rasiyo di Pilkada Surabaya. “Ada tiga memang, satunya itu Bu Esti (Esti Martiana Rachmie pensiunan PNS Pemkot Surabaya yang juga Ketua PW Aisyiah Jatim), Lucy (Lucy Kurniasari kader Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI) dan satunya lagi saya ga ingat. Yang jelas bukan Endang (Endang Tjaturahwati),” tegas Pakde Karwo.

Pihaknya menegaskan hingga siang ini belum ada keputusan siapa nama yang bakal ditetapkkan sebagai pengganti Dhimam Abror. Meski sudah ada rapat semalam, namun Demokrat juga PAN baru akan memutuskan malam nanti.

“Yang jelas kita sudah komunikasi dengan tiga calon itu. Kami nunggu jawaban mereka dan baru malam ini diputuskan,” imbuh pria yang juga Gubernur Jatim ini.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Surabaya Martono berpendapat, Pilkada Surabaya ini sangat menarik dicermati dan dinamika politiknya sangat tinggi. Ini karena incumbent Tri Rismaharini sangat kuat ditambah dukungan dari PDIP. Untuk itu, penantang Tri Rismaharini harus figur yang kredible dan lebih bagus dari incumbent.

Ia menyebut, kombinasi Rasiyo dengan latar birokrat dan wakilnya dari latar perempuan bakal bisa menyaingi pasangan incumbent. “Figur Pak Rasiyo sudah bagus, tinggal pasangannya nanti harus mampu memperkuat dan bisa diterima di bawah, saya kira yang layak adalah dari figur perempuan,” jelas mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Alasan wakilnya harus perempuan, imbuh dia, dikarenakan pemilih terbesar dalam Pilkada kebanyakan dari kalangan perempuan. Selain itu, perempuan lebih bisa diterima di kampung-kampung. Apalagi jika punya basis massa ibu-ibu pengajian. “Bisa dari tokoh Muslimat (NU) atau Aisyiah (Muhammadiyah),” pungkas Martono. (arf)

Read More

Kodam Jaya Kembali Tertibkan Aset Negara Berupa 99 Unit Rumah di Asrama Deninteldam Jaya Cibubur

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mengamankan aset negara merupakan salah satu tugas pokok Kodam Jaya untuk menjamin kelangsungan peruntukkannya bagi generasi prajurit dimasa yang akan datang, atas dasar tersebut Kodam Jaya melakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dalam penertiban Rumah Dinas Asrama Deninteldam Jaya melalui prosedur penataan, inventarisasi, pengamanan dan legalisasi aset rumah dan tanah milik Kodam Jaya. Kamis (3/9)

Didasari ST KASAD NO ST/1409/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang penertiban rumah dinas bagi Prajurit TNI AD yang pensiun, secara jelas mengatur pengelolaan rumah dinas yang seharusnya dijalankan dan ST KASAD NO ST/977/2012 Tanggal 16 Mei 2012 Tentang peruntukan rumah dinas hanya untuk Prajurit/Pns yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan humanis Prajurit Kodam Jaya menertibkan 99 rumah dinas di Asrama Deninteldam Jaya yang saat ini hampir seluruhnya dihuni oleh penghuni yang tidak mempunyai hak. Hal ini merupakan suatu tantangan tugas yang cukup kompleks dalam perwujudan pengamanan dan penertiban asset-asset Negara yang dipercayakan kepada TNI AD diwilayah Kodam Jaya baik kepemilikan serta penggunaannya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan Prajurit khususnya anggota Kodam Jaya yang masih berdinas aktif disatuan Deninteldam Jaya perlu adanya ketersediaan tempat dan perumahan dalam rangka mendukung tugas pokok dan kesiapsiagaan operasional prajurit Deninteldam Jaya.

Dalam kegiatan ini Kodam Jaya melaksanakan penertiban 99 dari 121 Unit rumah yang ada di Asrama tersebut, Sedangkan yang memiliki hak tinggal Untuk Prajurit aktif hanya ada 22 unit rumah, Purnawirawan dan warakauri sebanyak 70 unit rumah dan Non organik atau anggota TNI AD yang aktif tapi tidak berdinas di Kodam Jaya 29 unit rumah.

Dengan sangat bijak Kodam Jaya juga memperhatikan dan memberikan kebijaksanaan berupa bantuan Kontrakan Rumah bagi para purnawirawan maupun  warakawuri serta uang Kerohiman senilai Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000.

Sebelum dilaksanakan penertiban Asrama Deninteldam Jaya telah diadakan sosialisasi, audiensi, negosiasi bahkan pihak Kodam Jaya yang kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan untuk pengosongan rumah. Penertiban diawali dengan mengamankan komplek, dilanjutkan dengan negosiasi secara humanis yang melibatkan unsur kepolisian dan Pol PP dimana satu unit rumah dilaksanakan oleh Personel Gabungan yang terdiri dari Polisi, Pol PP dan TNI, dilanjutkan dengan pengemasan barang-barang.

Setiap Rumah yang ditertibkan dibantu dari pengemasan barang oleh Prajurit Kodam Jaya yang telah dilengkapi dengan peralatan yang akan digunakan, Kemudian pihak Kodam Jaya menyiapkan kendaraan untuk membawa barang tersebut ke tempat tinggal tujuan yang telah ditentukan hingga menata lagi barang yang mereka bawa dari rumah lama sampai rumah tersebut rapih dan siap huni lalu Prajurit Kodam Jaya berpamitan untuk kembali.

Pangdam Jaya Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E., senantiasa menekankan kepada setiap Personel yang terlibat dalam evakuasi untuk tidak terpancing emosi dan terprovokasi hingga evakuasi ini dapat dilaksanakan secara tertib aman dan lancar. Untuk menyikapi dan mencegah kemungkinan terburuk yang terjadi sebagai bentuk perlawanan dari para Penghuni, Kodam Jaya telah menyiapkan Protap pengendalian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pemda DKI Jakarta, PLN, PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran. Adapun Peralatan yang diturunkan Alat Berat (Dozer & Bachoe), Unit Pemadam kebakaran, Angkutan personel, Kendaraan Ambulance, Alat Kesehatan dan Obat-obatan. (arf)

Read More

Posisi Abror Harus Diganti, Nama Esty Martiana Rahmi Menguat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah KPU Pusat membolehkan Rasiyo mendaftar kembali di Pilkada Surabaya asal pasangannya bukan Dhimam Abror yang sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Surabaya, kini Demokrat segera memutuskan akan menggandeng tokoh Muslimat NU atau tokoh Aisyiah sebagai pasangan Rasiyo, dan nama yang menguat adalah Hj. Esty Martiana Rahmi .

Menurut kabar dari internal koalisi PD-PAN, ketua DPD PD Jatim, Soekarwo juga sudah komunikasi intensif dengan ketua umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa untuk mendukungan tokoh Muslimat Kota Surabaya maju sebagai bacawawali berpasangan dengan Rasiyo.

Sedangkan nama lain yang digadang-gadang menggantikan Dhimam Abror sebagai Bacawawali adalah Hj. Esty Martiana Rahmi, mantan kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya sekaligus Ketua PW Aisiyah Jatim yang diusulkan oleh PAN.

“Sekarang masih dalam finalisasi untuk mengkongkritkan mengusung kembali Rasiyo dengan Lilik Fadilah (Muslimat Surabaya) atau dengan Esty Martiana Rahmi (Aisyiah Jatim). Tapi nama yang menguat adalah Bu Lilik,” ujar sumber yang namanya enggan di korankan, Kamis (3/9) kemarin.

Bahkan lanjut sumber terpercaya, rapat finalisasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPD PD Jatim, Soekarwo, Wakil Ketua DPP PAN, Suyoto dan Agung Nugroho yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Rasiyo.

"Rapat finalisasi pasangan Rasiyo-Lilik itu juga melibatkan KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua PBNU). Pada intinya, pasangan wakil wali kota harus dari perempuan dan punya basis massa Nahdliyin,” tambah pria yang juga seorang dosen ini.

Sementara itu, Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo membenarkan kalau pihaknya sudah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai parpol dan ormas untuk mencari figur yang cocok mendampingi Rasiyo untuk maju di Pilkada Surabaya. “Semoga saja, malam ini ada keputusan final, sehingga langsung bisa langsung dimintakan rekom ke DPP," ujar Pakde Karwo dengan penuh optimis.

Sementara itu, Reno Zulkarnaen anggota tim pemenangan Rasiyo saat dikonfirmasi tentang kabar tersebut mengaku tidak tahu lantaran sedang mendapat tugas di luar. “Saya tidak tahu, tapi memang sekarang ada rapat membahas siapa wakil walikota yang layak untuk mendampingi Pak Rasiyo,” beber mantan ketua GMNI Jatim ini.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Surabaya (Ubaya), Martono menilai jika benar Rasiyo menggandeng tokoh Muslimat NU, maka Pilkada Surabaya ini sangat menarik dicermati dan dinamika politiknya sangat tinggi. Ini karena pasangan calon incumbent Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana sangat kuat ditambah dukungan dari PDIP.

Untuk itu, penantang Tri Rismaharini haruslah figure yang kredible dan lebih bagus dari incumbent. Kombinasi Rasiyo dengan latar belakang birokrat tulen dan wakilnya dari latar perempuan dan aktivis ormas keagamaan, tentu sangat memadai.

“Figur Pak Rasiyo sudah bagus, tinggal pasangannya nanti harus mampu memperkuat dan bisa diterima di bawah, saya kira yang layak mendampingi Rasiyo adalah dari figur perempuan,” ungkap mantan ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Disinggung kenapa harus dari kalangan kaum perempuan? Dengan lugas Martono menyatakan bahwa pemilih terbesar di Pilkada Surabaya adalah kaum perempuan. Selain itu, figur perempuan juga lebih bisa diterima di kampung-kampung. Apalagi jika punya basis massa ibu-ibu pengajian. “Saya kira itu bisa dari tokoh Muslimat (NU) atau Aisyiah (Muhammadiyah),” tambahnya.

Senada, mantan ketua Bappilu DPD PDIP Jatim, Suhandoyo mengaku bahwa tidak menutup kemungkinan pasangan incumbent Surabaya bisa dikalahkan oleh Rasiyo yang berpasangan dengan tokoh ormas NU atau Muhammadiyah. Alasannya, Rasiyo merupakan sosok birokrat tulen dan memiliki komunikasi yang baik dengan parpol.

"Tidak menutup kemungkinan parpol-parpol yang tadinya tidak mendukung Rasiyo akan berbalik mendukung. Apalagi jika pasangan Rasiyo diambilkan dari tokoh NU atau Muhammadiyah," ujar ketua FPDIP DPRD Jatim ini.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar juga tengah mempertimbangkan untuk mendukung Rasiyo di Pilkada Surabaya. Namun hingga saat ini PKB Surabaya masih menginginkan Syamsul Arifin (Ketua DPC) untuk dicalonkan maju di Pilkada Surabaya.

"Kalau Rasiyo menginginkan dukungan PKB ya otomatis harus menggandeng Syamsul Arifin. Sedangkan kalau menggandeng tokoh Muslimat NU bisa juga dipertimbangkan PKB," pungkas pria yang juga ketua DPRD Jatim ini.(arf)

Read More

Babinsa Koramil 0832/06 Karangpilang Dampingi Pendistribusian Raskin

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memomberikan perlindungan sosial pada rumah tangga kelas bawah.

Babinsa Kelurahan Wiyung Koramil 0832/06 Karangpilang Serma Sugeng H. bersama Babinkamtibmas serta aparat desa melaksanakan pendampingan terhadap Kasi Kesra Kelurahan Wiyung Ibu Rusmiyanti, SH pada saat pemantauan dan pendistribusian serta pembagian Raskin di Kelurahan Wiyung Surabaya, Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

"Pendistribusian Raskin dari Bulog sebanyak 422 Sak untuk Alokasi 2 Bulan ini akan dilaksanakan di Pendopo Kelurahan Wiyung Surabaya", Papar Sugeng."Dan sebelum didistribusikan terlebih dulu warga masyarakat di data, siapa saja yang berhak menerima Raskin agar pendistribusiannya tepat sasaran",Sugeng menegaskan kembali. (as)

Read More

DPRD Surabaya Minta BPK Segera Usut Dana KPU dan Panwaslu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perbedaan perlakuan oleh KPU Surabaya terhadap proses pendaftaran dua paslon (Abror-Haries dan Rasiyo-Abror) mendapat sorotan wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha yang menganggapnya sebagai pensiasatan dalam upaya penyerapan anggaran. Karena menurutnya perpanjangan perbaikan berkas tidak perlu dilakukan jika ternyata hasilnya sama yakni TMS.

Jika sebelumnya Komisi A DPRD Surabaya siap untuk “mblejeti” KPU dan Panwaslu Surabaya di rapat dengar pendapat (hearing) yang sedianya dilaksanakan kemarin, namun batal karena bersamaan dengan agenda rapat pleno soal daftar pemilih sementara (DPS).

Kini wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha justru meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun, karena menurutnya ada potensi kesalahan dalam penggunaan anggaran APBD dengan total 70,283 miliar rupiah untuk KPU dan 5,29 miliar rupiah untuk Panwaslu.

Menurut Masduki, potensi penyalahan penggunaan anggaran terjadi pada saat KPU memberikan toleransi perpanjangan waktu sampai lebih dan 2 minggu hanya untuk perbaikan berkas kepada paslon Rasiyo-Abror, sementara untuk paslon sebelumnya (Abror-Haries) hanya diberikan waktu beberapa jam yakni samapi pukul 24,00 wib di hari penutupan pendafataran.

“saat pendaftaran Haries, itu hanya ditunggu sampai jam 24.00 wib, sementara pada saat pendaftaran paslon Rasiyo-Abror, ditunggu sampai beberapa hari, padahal berkas yang diserahkan sebenarnya berstatus sama yakni tidak bisa diteruskan,”papar politisi asal FPKB ini. (3/9/15).

Buktinya, Lanjut Maduki, Hasil akhirnya sama, nah dalam proses perpanjangan perbaikan berkas ini kan ada dana yang diginakan, artinya, kenapa tidak dihentikan prosesnya sejak awal seperti Haries, agara tidak terkesan menghamburkan keuangan Negara tanpa hasil.

“karena peristiwa ini sangat erat dengan dengan penggunaan dana APBD (uang Negara), maka kami minta agar BPK segera turun untuk mengusut penggunaan dananya, jangan sampai masa perpanjangan perbaikan hanya digunakan sebagai modus untuk penyerapan anggaran,” tandasnya.

Masduki Toha juga menyayangkan sikap dan langkah KPU yang justru sibuk melakukan pemutakhiran data daftar pemilih, padahal menurutnya belum ada kepastian soal Pilkada di Surabaya.

“untuk persiapan memang boleh, tetapi ada hal yang lebih penting dibanding persoalan pemutakhiran data pemilih, selesaikan dulu tahapan pendaftaran paslon yang sampai sekarang masih mengundang persoalan adiministrasi dan hukum itu, baru melangkah kesana,”pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, mengatakan jika ada Undang Undang Pilkada yang dilanggar oleh KPU, jika menunda Pilkada Surabaya menjadi 2017 yakni nomor 8 tahun 2015 pasal 201 ayat 1 dan 2.

Ayat 1 yang berisi; Pilkada 2015 untuk kepala daerah yanga masa jabatannya habis tahun 2015 dan bulan Januari-Juni 2016. Sedangkan bunyi ayat 2: UnUk Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya habis pada Juli-Desember 2016 dan selesai 2017.

"Karena masa jabatan Risma-Whisnu habis 28 September 2015 maka satu satunya ketentuan sesuai undang undang Nomor 8/2015 maka harus diselenggarakan tahun 2015," ungkap Rabu (2/9/15).

Namun KPU membuat aturan PKPU Nomor 12/2015 pasal 89 A ayat 3 yang intinya daerah yang mengalami calon tunggal pemilihannya ditunda 2017. "PKPU ini bertentangan dengan Undang undang Nomor 8/2015. Jika Pilkada Surabaya batal digelar 2015 dan ditunda 2017 maka akan sangat rawan gugatan di pengadilan," tegasnya.

Jika gugatan tersebut diterima pengadilan maka makin tidak jelas penyelenggaraan Pilkada Surabaya. Karena, ketentuan waktunya yakni 2015 sudah terlampaui.

"Selama ini terkesan KPU menyembunyikan ketentuan pasal 201 ayat 1 dan 2 yang disebutkan dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebaliknya bersikukuh dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 pasal 89 A ayat 3 sebagai dasar hukum penundaan pilkada akibat calon tunggal," pungkas Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono. (arf)

Read More

Pengajian Rutin di Gudo sebagai Upaya Tangkal Radikalisme

KABARPROGRESIF.COM : (Jombang) Pengajian rutin Rabu Wage bersama Jama’ah Muslimat NU anak cabang Kecamatan Gudo, telah menjadi agenda kegiatan rutin bagi Danramil Gudo Kodim 0814/Jombang, meski tengah sibuk dalam menindaklanjuti daya serap padi dan beras untuk wilayah Koramilnya, karena hingga saat ini target daya serap belum terpenuhi.

Pengajian yang digelar pada Rabu malam tanggal  2 Agustus 2015 , bertempat di Balai Desa Japanan Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan dihadiri oleh ratusan jama’ah Muslimat dari wilayah Kecamatan Gudo.            

Meski cuaca pada saat itu cukup panas, tetapi tidak menyurutkan jamaah untuk hadir pada kegiatan pengajian rutin bulanan tersebut, disamping sebagai sarana untuk memperkokoh iman dan taqwa, juga  merupakan wahana silaturrahim guna melestarikan tradisi ke-NU-an dan sebagai upaya memperkuat aqidah ‘ala ahlissunnah wal jama’ah, ditengah maraknya kelompok Islam yang aneh – aneh yang muncul dikalangan masyarakat bawah, fdemikian diungkapkan  Kapten Inf Sutar, Danramil Gudo pada sambutannya.

Sutar juga menjelaskan, bahwa kegiatan yang juga melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat tersebut diisi dengan pembacaan Istighotsah dan Tahlil, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk Ihktiar hamba Allah swt, untuk memanjatkan do’a keselamatan bagi semua, dan  mendoakan seluruh warga bangsa Indonesia khususnya yang telah meninggal dunia, juga sebagai upaya tangkal terhadap faham radikalisme yang berkedok agama, agar tidak menjalar di masyarakat, sehingga masyarakat  Kec. Gudo khususnya dapat hidup rukun, saling tolong menolong, dan menyatukan tekad untuk selalu membela bangsa dan Negara Indonesia
 .
Tampak hadir  dalam pengajian rutin tersebut, Camat Gudo Thomson Pranggono.AP, Kepala Desa Japanan Bapak Suwaji, dan ibu-ibu warga Kecamatan Gudo yang tergabung dalam Muslimat, Fatayat maupun Warga lainnya.  (ar)

Read More

Didemo Ribuan Massa, KPU Surabaya Ngaku Siap Bertanggung Jawab

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Surabaya Mengugat menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, menuntut agar KPU berjalan sesuai aturan sehingga Pilkada Surabaya bisa digelar 2015. Namun KPU Surabaya justru mengaku telah melaksanakan kewajibannya dengan transparan, jujur dan adil, sekaligus siap mepertanggungjawabkan seluruh keputusannya.
   
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "bubarkan KPU", "Pilkada Surabaya 2015 harga mati", "KPU begal pilkada" dan lainnya". Demonstrasi kali ini dijaga ketat ribuan aparat Polrestabes Surabaya dibantu petugas Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya.
    
Pihak kepolisan memasang kawat berduri sebagai bentuk pengamanan di sepanjang kantor KPU Surabaya di Jalan Aditiyawarman Surbaya. Jalan Adityawarman di depan KPU Surabaya arah Jl. Mayjend Sungkono ditutup total mengingat banyaknya massa aksi.
   
"KPU Surabaya telah melanggar mekanisme pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan sendiri," kata salah satu korlap aksi Sukadar saat berorasi di depan ribuan warga.
  
Sukadar mengatakan dibukanya kembali pendaftaran sampai tiga kali ini menunjukkan KPU Surabaya tidak melaksanakan prosedur yang benar. Hal ini dikarenakan KPU diduga telah dipengaruhi pihak-pihak lain agar pilkada gagal digelar pada 2015 ini.
   
"Ini sama saja, KPU melakukan upaya pembegalan terhadap pilkada. Jika persoalan bakal Cawawali Surabaya Dhimam Abror dinyatakan rekomendasi dari DPP PAN hanya berupa scan, kenapa KPU tidak menolaknya sejak awal. Melainkan pada detik-detik terakhir KPU memutuskan Abror tidak memenuhi syarat," katanya
   
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Ketua KPU Surabaya memberikan penjelasan di hadapan ribuan warga yang demonstrasi," ujarnya.
    
Namun pihak KPU Surabaya belum memberikan keputusan untuk menemui para demonstran. Massa aksi sempat emosi sehingga melempar tomat busuk kepada para aparat keamanan yang berjaga di depan masuk kantor KPU Surabaya.

Sesaat kemudian, Hupmas Media Center KPU Surabaya merilis pernyataan ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin yang menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 secara jujur, adil, dan berintegritas.

"Saya beserta komisioner yang lain punya komitmen yang jelas dan tegas bahwa Pilwali Surabaya 2015 ini harus terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil," kata Robiyan Arifin kepada para pengunjuk rasa.

Akan tetapi, Robiyan melanjutkan, saat KPU Surabaya sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilwali secara jujur, demokratis, dan adil, maka sudah seharusnya semua pihak lainnya juga bertindak yang sama.

"Bukan hanya penyelenggaranya saja yang dituntut jujur. Tetapi kontestan Pilwali juga harus jujur. Nanti saat dibuka lagi pendaftaran, maka mari kita kawal bersama-sama agar partai politik maupun gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan dengan jujur juga," paparnya.

Pernyataan Robiyan tersebut disampaikan tidak lama setelah berlangsungnya dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang utama kantor KPU Surabaya. Dalam dialog tersebut, Robiyan dan empat komisioner yang lain memberikan kesempatan kepada perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Dalam dialog yang dihadiri pula oleh Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Yan Fitri Halimansyah tersebut, komisioner KPU menjelaskan bahwa sebelum menetapkan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror yang diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), KPU Surabaya telah melakukan seluruh proses verifikasi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang ada.

"Karena itu kami siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kami kerjakan. Kami yakin apa yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada," ucap Robiyan. (arf)

Read More

Pemilik dan Pengacara PT Cinderella Villa Indonesia diusir oleh Petugas

Terkejut Melihat Petugas Berhasil Masuk ke Lahan PT CVI 
 


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemilik PT Cinderella Villa Indonesia (CVI) dan Tim Pengacaranya yakni Budi Kusumaningatik hanya bisa ngaplo ketika petugas Kepolisian berhasil membuka jalan untuk pelaksaan eksekusi.

Mereka terlihat kaget, upaya penghadangan yang disiapkannya ternyata diluluh lantakan oleh aparat Kepolisian.

Bahkan oleh petugas, mereka diusir keluar dari lokasi pabrik. Dengan legowo, mereka pun akhirnya meninggalkan gedung kantor PT CVI.

Saat dikonfirmasi terkait eksekusi ini, Budi Kusumaningatik lebih memilih bungkam.

Padahal sebelumnya, Pengacara wanita ini sempat berkoar pada media  dan mengatakan, jika  PN Surabaya tetap ngotot melakukan eksekusi maka PN Surabaya sudah melawan produk hukum berupa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. “Kalau tetap melakukan eksekusi maka PN Surabaya telah melanggar HAM karena status kepemilikan pabrik tersebut sudah sah dan jelas,” katanya.

Seperti diketahui, Kamis (3/9/2015), meski mendapatkan perlawanan,namun. Juru sita PN Surabaya, Joko Subagyo akhirnya berhasil  mengeksekusi lahan PT CVI yang terletak di jalan Tanjung Sari 73-75 Surabaya.

Sementara, suasana proses pelaksanaan eksekusi ini sempat ricuh, massa dari buruh PT CVi dan ormas FKPPI melempari sejumlah anggota Brimob Polda Jatim yang membuka jalan menuju PT CVI  dengan batu dan kayu.

Namun blokade massa tersebut akhirnya berhasil dibubarkan petugas pengamanan.

Eksekusi ini merupakan eksekusi ke 6 setelah 5 kali sempat gagal akibat adanya perlawanan dari pihak termohon yakni PT CVI.

Sengketa lahan di Jalan Tanjungsari Surabaya ini bermula dari perebutan kepemilikan lahan seluas 25.590 meter persegi antara PT Pandawa melawan PT Cinderella Villa Indonesia yang berlarut-larut sejak beberapa tahun lalu. (Komang)

Read More

Forpimda Tuban Gelar Panen Raya 620 Ha Padi

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Hamparan padi menguning bagai permadani menyilaukan mata memandang seolah melupakan ingatan kita bahwa sebagian wilayah Kabupaten Tuban telah terjadi kekeringan lahan pertanian,   namun pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa kekeringan seperti itu tidak terjadi dibantaran Sungai Bengawan Solo, hal ini memberikan harapan besar bagi para petani di wilayah Kecamatan Rengel Khususnya di Ds. Bulurejo.

            Kegiatan panen raya yang di mulai pukul 09.30 di Ds. Bulurejo Kec. Rengel di hadiri oleh Bupati Tuban, Ketua DPRD Tuban, Dandim 0811 Tuban, Kadis Pertanian Kab Tuban, Kepala BP2KP Tuban, Ka Divre Bojonegoro, Ka Gudang Bulog Wire Tuban, Perwakilan dari Poktan se Kec. Rengel, Guru dan murid SDN 1 dan 2 Bulurejo serta warga masyarakat sekitar Ds. Bulurejo Rengel + 350 orang.

Luas lahan yang siap di panen 620 Ha areal persawahan, menurut penuturan dari Ketua Kelompok Tani Ds. Bulurejo di jelaskan untuk masa tanam Mei sampai dengan bulan September hasilnya lebih meningkat dari pada masa tanam sebelumya yaitu bisa mencapai rata-rata 9 Ton/Ha, sehingga sesuai estimasi perhitungan Ketua Gapoktan tersebut, maka pada hari itu akan didapat panenan padi sebanyak sekitar 5580 Ton padi kering panen di Ds. Bulurejo.

Dalam sambutannya Bupati Tuban H. Fatkul Huda mengajak kepada seluruh undangan dan warga masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan karena pada panen kali ini bisa mencapai hasil yang maksimal meskipun sekarang puncaknya kemarau di Kabupaten Tuban, disampaikan pula bahwa kegiatan ketahanan pangan bukanlah semata-mata tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Tuban saja, namun merupakan tugas kita semua untuk mensukseskannya.

Pada kesempatan itu pula Bupati juga memberikan bantuan kepada 11 kelompok tani di wilayah Kec. Rengel serta pembagian Doorprize kepada warga yang hadir, dalam terik matahari yang cukup panas warga masyarakat sekitar juga di suguhkan dengan irama musik dangdut agar terhibur. (arf)

Read More

PN Surabaya Berhasil Eksekusi PT Cinderella Villa Indonesia

Sempat dihadang buruh dan ormas F-KPPI dengan lemparan batu 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski sempat dihadang oleh ribuan buruh, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berhasil mengeksekusi lokasi pabrik PT Cinderella Villa Indonesia (CVI) yang terletak di jalan Tanjung Sari 73-75 Surabaya.


Drama eksekusi ini sempat ricuh, Polisi yang membuka jalan untuk pelaksanaan eksekusi mendapat hujan lemparan batu dan kayu  dari massa PT CVI dan ormas Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (F-KPPI) yang ikut memback up penghadangan eksekusi.

Tak hanya itu, sejumlah ban bekas pun juga dibakar sebagai upaya penggagalan eksekusi ini.

Massa pun lari terkocar-kacir akibat kejaran puluhan anggota brimob Polda Jatim, hingga akhirnya Juru Sita PN Surabaya, Djoko Subagyo berhasil membacakan surat penetapan eksekusi yang ditanda tangani Ketua PN Surabaya.

Tak tanggung-tanggung, 160 anggota Kepolisian dari Brimob Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dikerahkan dalam pengamanan eksekusi industri sepatu tersebut.

Selain itu, 1 SSK TNI AD dari Korem Bhaskara juga diterjunkan dalam pengamanan eksekusi ini.

Eksekusi ini merupakan eksekusi ke 6 setelah 5 kali sempat gagal akibat adanya perlawanan dari pihak termohon yakni PT CVI.

Sengketa lahan di Jalan Tanjungsari Surabaya ini bermula dari perebutan kepemilikan lahan seluas 25.590 meter persegi antara PT Pandawa melawan PT Cinderella Villa Indonesia yang berlarut-larut sejak beberapa tahun lalu. (Komang)

Read More

Demokrat Pertimbangkan Hendro Gunawan Dan Ery Cahyadi Gantikan Abror

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dikabarkan bahwa Demokrat dan PAN kini sedang menggodok 6 nama untuk menggantikan posisi Dhimam Abror yang telah dinyatakan TMS oleh KPU, karena Rasiyo bakal didaftarkan kembali. Namun kader Demokrat Surabaya justru meminta agar partainya mempertimbangkan 2 nama birokrat aktif asal Pemkot Surabaya (Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan) untuk mendamping Rasiyo.

Beralasan bahwa sebenarnya keberhasilan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya karena adanya 2 orang birokrat handal yakni Ery Cahyadi yang saat ini menduduki posisi Plt Kadis CKTR dan Hendro Gunawan sebagai Sekkota. Untuk itu salah satu kader parta Demokrat senior Surabaya Ir. Susiawan mengusulkan agar dua nama tersebut dipertimbangkan DPP sebagai pengganti Dhimam Abror.

“harusnya DPP Demokrat juga mengambil sosok yang berlatar belakang birokrat yang pengalamannya lebih menguasai pemkot Surabaya seperti Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan, karena dengan demikian jalannya pemerintahan kedepan akan jauh lebih baik dari sekarang,” ucapnya. (3/9/15)

Kader Demokrat senior nyang juga ketua LSM Lintas Komunitas Surabaya ini juga mengatakan jika keberhasilan Risma dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun tidak lepas dari campur tangan dua birokrat ini, merekalah sebenarnya otak-otak andalan pemkot Surabaya, jadi tidak ada salahnya kelau keduanya dipertimbangkan untuk menduduki posisi wakil walikota.

Susiawan menjelaskan jika 6 nama yang kabarnya sedang digodog oleh DPP Demokrat dan PAN sebenarnya tidak bakal memang track recordnya dibandingkan Ery dan Hendor yang saat ini masih aktif menjadi birokrat di Pemkot Surabaya.

“pemberitaan media yang menyebutkan ada 6 nama itu saya rasa tak satupun yang bisa melebihi kapasitas dua nama birokrat Pemkot Surabaya ini (Ery-Hendro), track recordnya jelas, dan hasilnya juga sudah dinikmati masyarakat kota Surabaya, hanya saja yang mendapatkan citranya hanya Walikota, artinya citra yang didaptkan itu semu, bukan sebenarnya,” pungkas pria yang akrab dipanggil pak Jendral ini.

Lanjut Susiawan, Kami sangat yakin jika posisi Risma akan timpang jika kehilangan dua sosok birokrat yang saya sebutkan, karena memang merekalah sebenarnya yang menjadi pilar pemerintahan kota Surabaya selama ini, apalagi usia mereka masih muda. (arf)

Read More