Terlibat prostitusi online, artis sinetron Anggita Sari diciduk polisi

Ditangkap Polrestabes Surabaya dalam kondisi ON akibat ineks 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggita Sari (23), artis sinetron yang juga model majalah dewasa, Kamis (3/9/2015) ditangkap unit Vice Control Jatanras Polrestabes Surabaya saat melayani lelaki hidung belang di salah satu hotel di Surabaya.

Artis sinetron yang gemar mengunggah foto sensual di akun facebooknya tersebut, terlibat dalam prostitusi online dengan tarif kencan Rp 8,5-Rp 10 juta sekali kencan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Matanette, mengatakan terungkapnya prostitusi online yang melibatkan Anggita Sari, bermula dari penangkapan SPG yang juga satu jaringan dengannya di bawah kendali BS (DPO).

“SPG dan AS, merupakan satu jaringan. Mereka jadi anak buah mucikari bernama BS dan YY (DPO) dan ditawarkan melalui grup BBM atau media sosial lainnya,” terang AKBP Takdir Mattanette.

“Parahnya, saat ditangkap di hotel, AS masih dalam keadaan teler seetalh mengkonsumsi Narkoba jenis ineks. Hasil tes urinenya positif mengandung amphetamine,” tambah AKBP Takdir Mattanette.

Hingga kini Sat Reskrim Polrestabes Surabaya masih berupaya mengembangkan kasus prostitusi online ini untuk mengetahui apakah ada artis lain yang terlibat. “AS sendiri masih dalam pengaruh Narkoba dan belum bisa diperiksa secara intensif,” tambah AKBP takdir Mattanette.

Anggita sari berada di Surabaya karena sedang syuting iklan. Sedangkan empat SPG yang masuk dalam jaringan prostitusi online yang ditangkap lebih dahulu di salah satu hotel di Surabaya Utara yakni CL, AT, TL dan CK, dengan tarif Rp 3 juta sekali kencan.

Barang bukti yang diamankan Polrestabes Surabaya dari prostitusi online SPG dan artis ini adalah uang Rp 13,2 juta, puluhan kondom, 5 Ponsel dan 3 bill hotel. (*/arf)

Read More

Irdam Jaya pimpin Upacara Penutupan Gladi Posko Tingkat Korem 051/wkt

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penutupan gladi posko, tingkat Korem 051/ Wijayakarta dilakukan Irdam Jaya, Kolonel Arm Broto dalam Sambutannya bahwa pelatihan gladi posko sudah berjalan baik dan lancar yang sudah dilakukan oleh Korem 051/wkt, dimana hasilnya yang sudah dilakuan berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan. Kolonel Arm Broto, Kamis (3/9).

Sesuai amanat Pangdam Jaya bahwa pada saat ini melakukan penutupan Gladi posko tingkat korem 051/ wkt untuk memberitahukan atas kesungguhan yang sudah dilakukan para perwira TNI dan semoga bisa meningkatkan lagi atas yang sudah dilakukan pada saat ini.

"Sesuai amanat dari panglima Kodam Jaya, bahwa pada saat gladi posko tingkat Korem 051/ wkt resmi ditutup dan berterimaksaih atas kesungguhan melaksanakan seluruh kegiatan dalam latihan gladi posko pada kali ini," kata Irdam Jaya. Kolonel Arm Broto, Kamis (3/9).

Irdam menambahkan selama menyelesaikan latihan merupakan perwujudan tanggung jawab para perwira, dalam melakukan upaya meningkatkan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.

"Semoga hasil latihan kali ini,  dapat dijadikan acuan dan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengabdian para perwira terutama dalam menjalankan fungsi staf yang lebih baik dimasa yang datang."

Keseriusan selama menyelesaikan latihan merupakan perwujudan tanggung jawab para perwira, dalam upaya meningkatkan profesionalisme sesuai bidang masing masing. Latihan Posko 1 dipersiapkan dengan cermat dan seksama, mengikuti tahapan-tahapan yang di tentukan dan peserta di hadapkan pada hal-hal baru sebagaimana yang tertuang dalam sekenario. Acara ini juga dihadiri oleh.para Asisten, para Dandim ,para para Danyon, pegawai pemerintahan, Ormas, dan para Mahasiswa dan pelajar. Secara umum pelaksanaan latihan Gladi Posko I di bawah komando latihan Rindam Jaya yang berlangsung selama 3 hari ini,telah berjalan dengan baik aman dan lancar.(arf)

Read More

Direktur PT ATAS Akui Mainkan Pajak, Tapi Tidak Pernah Dapat Kompensasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Robert Martin Sitompul terdakwa kasus pengembangan pajak ini menjalani pemeriksaan dalam persidangan yang digelar diruang garuda Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (3/9/2015).

Mantan Direktur PT Anugrah Terus Abadi Sejahtera (PT ATAS) tak menampik jika dirinya telah melakukan permainan pajak dengan cara memanipulasi laporan yang tidak sesuai dengan pendapatan perusahaan.

Pria bertubuh kekar ini mengakui, jika rekayasa laporan pajak perusahaannya tersebut atas petunjuk konsultan pajak PT ATAS, yakni Bowo yang berkantor didaerah Jakarta.

"Kita mengadopsi dari Konsultan Pajak dan memang ada dua buku laporan yang tidak sama, antara pendapatan riil perusahan dengan yang kita laporkan,"jelas terdakwa Robert.

Sementara, alasan rekayasa pajak tersebut dilakukan untuk mendapatkan pasar pemasaran. "Kalau tidak dibuat begini, kami tidak dapat bersaing, karena harga semen kita lebih mahal dari kompetiter,"terangnya.

Pria yang menjabat sebagai Direktur PT ATAS periode 2008 hingga 2012 mengakui tidak pernah mendapat kompensasi atas rekayasa pajak ini. Dia mengaku hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 5 Juta dan Bonus keuntungan perusahaan sebesar 5 persen.

"Yang diuntungkan jelas perusahaan, saya hanya pekerja saja, bukan penanam saham,"katanya menjawab pertanyaan Hakim Ferdinand selaku ketua majelis hakim  saat disinggung apakah turut menikmati hasil pengemplangan pajak tersebut.

Sementara, terkait penghitungan  kerugian negara sebesar Rp 13,8 miliar, terdakwa mengaku hitungan tersebut merupakan hitungan akumulasi yang dilakukan Dirjen Pajak.

Robert mengaku, tidak dapat melakukan penghitungan kerugian secara riil, mengingat saat digerebek semua barang bukti langsung disita oleh penyidik. "Saya tidak dapat menghitung, karena semua BB nya disita, tapi saat diproses hukum, saya sempat protes angka tersebut,"tandasnya.

Diakui Robert, dalam setiap bulannya , perusahaan rata-rata menyetor pajak Rp 5 Juta untuk SPT setiap bulannya. "Itu rutin kita bayar,"lanjutnya.

Sementara, saat ditanya hakim Ferdinandus apakah terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini, dengan nada cengengesan, terdakwa menjawab  enteng hingga membuat hakim dan pengunjung sidang tertawa.

"Kalau gak ketahuan ya gak salah, karena ketahuan ya jadi salah,"ujar terdakwa Robert dengan nada gurau.

Persidangan ini akan kembali dilanjutkan pada hari Senin (7/9) mendatang dengan agenda pembacaan surat tuntutan Jaksa.

Seperti diketahui,perbuatan terdakwa dilakukan sejak Januari 2009 hingga Desember 2010. Akibat perbuatan terdakwa yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang tidak didasarkan pada transaksi penjualan yang sebenarnya negara mengalami kerugian Rp 13,8 miliar.

Modus terdakwa mengemplang pajak yaitu dengan pada 2009, perusahaan PT ATAS melapor telah melakukan transaksi dengan 37 perusahaan. Kemudian pada 2010 melakukan transaksi dengan 44 perusahaan. Transaksi itu, di antaranya adalah jual beli semen merk Bosowa.

Lantas Terdakwa membuat laporan transaksi jual-beli yang menimbulkan adanya PPN (pajak pertambahan nilai). Sehingga, kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan tersebut banyak menyusut atau berkurang yang menyebabkan negara mengalami kerugian.

Namun setelah petugas PPNS Pajak melakukan penelusuran ditelusuri, akhirnya terungkap bahwa laporan itu merupakan transaksi fiktif. Hal itu diketahui setelah PPNS Pajak melakukan kroscek ke perusahaan-perusahaan yang disebutkan telah melakukan transaksi. Hasilnya, perusahaan-perusahaan itu menyatakan tidak pernah bertransaksi dengan perusahaan milik tersangka ini, sebagaimana dalam laporan tersebut.

Atas perbuatannya tersebut,  terdakwa Robert didakwa melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara. (Komang)

Read More

KASDAM JAYA PIMPIN SIDANG PARADE CALON BINTARA PK TNI AD TA 2015.

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kodam Jaya melaksanakan sidang parade calon Bintara PK TA  2015 Panda Jaya  Bertempat di Makodam Jaya Jl.Mayjen Sutoyo no 5 cililitan Jakarta Timur.( Kamis, 3/9 ).

Kasdam Jaya, Brigjen TNI Ibnu Triwidodo memimpin langsung pelaksanaan sidang parade calon bintara PK TNI AD TA 2015, Sebanyak 1174 calon prajurit yang terdiri dari pria 1.072 orang dan wanita 102 orang.

Sebelum kegiatan di mulai Kasdam Jaya meyampaikan pesan kepada para panitia bahwa hal ini merupakan tugas mulia untuk dapat memilih prajurit yang berkualitas dan memenuhi persyaratan yang di butuhkan oleh TNI AD, dalam rangka meyikapi tuntutan tugas di lapangan serta perkembangan jaman.

Tahapan  Proses seleksi ini harus dilaksanakan dengan seobyektif mungkin dan transfaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD.

Kegiatan seleksi Bintara PK panda Jaya TA  2015 ini meliputi kampanye, pendaftaran, pengecekan awal ( pemeriksaan administrasi, jasmani, postur dan kesehatan ).selanjutnya diisi dengan kegiatan parade.

Proses berikutnya seluruh peserta yang yang sudah  lolos seleksi akan mengikuti seleksi ke tingkat  panitia pusat pada pelaksanaan pengiriman untuk calon secaba PK pria dan wanita tanggal  6 september 2015 ke Rindam Jaya dan untuk caba PK wanita di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD.

Turut Hadir pada sidang parade calon  bintara PK TNI AD TA 2015 Panda Jaya Irdam Jaya, Asintel, Aspers, Aster, Asrendam,Kaajendam Jaya. (arf)

Read More

Masih Banyak Toko Modern Ilegal di Beberapa Mall Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Entah karena tidak mengatahui atau memang sengaja karena terganjal beberapa persyaratan pendukungnya, tetapi kenyataannya tak sedikit toko modern yang berada di dalam pusat-pusat perbelanjaan (Mall) yang sama sekali tak berijin alias berstatus illegal.

Sejumlah toko modern yang terintegrasi dalam beberap Mall (pusat perbelanjaan) di Surabaya ternyata banyak yang belum berizin. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengungkapkan, sebagian besar toko modern tersebut belum melampirkan  izin usaha pusat perbelanjaan (IUPT) atau Izin Mal.

“Masalahnya banyak yang belum kantongi IUPT sesuai Perda 1 Tahun 2010,” ungkapnya.

Widodo mengakui, kendala pengurusan karena membutuhkan izin prinsip dari kepala daerah. Ia menambahkan, karena izin prinsip berada pada kepala daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya berwenang dalam kajian sosial ekonomi (sosek). “disperindag hanya sampai kajian sosek,” tuturnya.

Namun demikian, menurutnya tidak semua toko modern di mall juga mengantongi kajian sosek. Untuk itu  pihaknya terus melakukan sosialisasi soal perizinan usaha yang mengacu pada Perda 1 Tahun 2010.

Widodo mengungkapkan, tidak semua mengetahui aturan itu. Padahal, sosialisasi telah lama dilakukan. Toko modern yang sudah mengajukan perizinan antara lain, Hypermarket dan Carefour. “Sudah sekitar lima tahun lalu kita sosialisasi,” ungkapnya.

Kadisperindag menambahkan, jumlah pusat perbelanjaan mal di kota surabaya sekitar 24 unit. Sementara, toko modern yang ada di dalam mal, jumlahnya lebih sedikit dari mal. “Jumlahnya bisa dihitung dengan jari,” katanya.

Widodo menegaskan, pihaknya berkali-kali mengingatkan para pengusaha Mall. Pasalnya, pengurusan izin usaha toko swalayan (IUTS) tak bisa dilakukan jika tak mempunyai izin usaha pusat perbenajaan (IUPT).

Ia mengungkapkan, selama ini pihaknya telah mengeluarkan peringatan kedua terhadap toko modern yang belum mengantongi perizinan. Apabia tetap diabaikan, pihaknya akan mengenakan sanksi administratif. “kalau jelas melanggar perda dikenakan sanksi administratif,” pungkasnya. (arf)

Read More

Kesebelasan Kodim 0508 Depok Ikut Turnamen Pangdam Cup

KABARPROGRESIF.COM : (Depok) Setelah berhasil menjadi juara pertama tingkat senior pada turnamen Danrem Cup beberapa waktu lalu. Kesebelasan Mandiri Jaya Kodim 0508/Depok kembali berlaga dalam turnamen bergengsi Pangdam jaya Cup.

Turnamen yang diikuti lima kesebelasan dari dari dua Korem dan Kodim 0501/JP itu dibuka oleh Kajasdam Letkol Inf Kukuh Hartono di lapangan Yonkav 7/Sersus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (2/9).

Dalam sambutannya Pangdam Jaya Letjen TNI Agus Sutomo, S.E., yang dibacakan oleh Kajasdam Jaya mengatakan, turnamen ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke-70 sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam mencetak dan mencari bibit-bibit atlit sepakbola yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun Internasional.

Lebih lanjut Pangdam Jaya mengatakansepakbola merupakan olahraga paling populer di masyarakat, karena itu, melalui turnamen ini diharapkan dapat membantu meningkatkan animo dan motivasi generasi muda untuk berprestasi dan menanamkan semangat, sportifitas yang tinggi. Tegas Pangdam Jaya

"Dalam turnamen ini diharapkan dapat mencerminkan semangat juang para pahlawan. Selamat bertanding dan jaga sportifitas" tegasnya Tegas Pangdam Jaya.

Dalam laga pertama kemarin, PS. Mandiri Jaya Kodim 0508/Depok harus mengakui keunggulan Garec FC melalui adu pinalti dengan skor 7-8."Kita belum gagal, masih punya peluang untuk memperebutkan juara III dan IV,"ujar Kasdim 0508/Depok Mayor Mistar. (arf)

Read More

Koramil Sepuluh, Kodim Bangkalan Koordinasikan Perbaiki Irigasi Desa

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Babinsa Komando Rayon Militer (Koramil) 16/Sepuluh Kodim 0829/Bangkalan mengikuti rapat koordinasi rencana kegiatan perbaikan saluran irigasi di Desa Banyiur, bertempat di Kantor Desa Banyiur, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, Kamis (3/9/2015).

”Rapat kordinasi ini untuk mengetahui sejauh mana rencana perbaikan saluran irigasi itu,” kata Danramil Sepuluh Kapten Inf Yusron.

Menurut dia, perencanaan itu penting, agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Sebab saluran irigasi itu mempunyai fungsi vital dalam mendukung swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian.

“Sekarang kan lagi ada program swasembada pangan, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi. Sehingga dari tingkat produksi ke penjual menjadi meningkat,” jelasnya.

Selin itu, dengan perbaikan saluran irigasi, maka aliran air untuk pertanian di area persawahan menjadi lebih lancar, pemanfaatan air menjadi lebih efektif.  Aliran air itu bisa sampai ke bagian ujung saluran irigasi, pada akhirnya seluruh area persawahan bisa memanfaatkan saluran irigasi tersebut.

”Jika saluran irigasi bocor maka kasihan petani yang berada di ujung irigasi. Air yang didapatkan tidak akan mencukupi kebutuhannya,” katanya.

Danramil menjelaskan, saat ini sebagian petani di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan sudah panen padi.  Bahkan sudah ada yang selesai panen dan masuk musim tanam, Hadir dalam kegiatan terbut Muspika Kecamatan Sepuluh, PPL, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan, para Kelompok Tani, bersama Kades/Klebun Desa Banyiur, dan TYokoh Masyarakat (arf)

Read More

Demokrat dan PAN putuskan calon pengganti Dhimam Abror malam ini

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Partai Demokrat dan PAN terus menggodok sejumlah nama pengganti Dhimam Abror di Pilkada Surabaya. Kabar terbaru menyebut, juga ada figur yang dicalonkan untuk pendamping Rasiyo adalah dari Muslimat NU.

Sumber terpercaya di internal tim pemenangan Rasiyo menyebutkan, Rabu malam (02/9/2015) kemarin telah dilakukan komunikasi finalisasi untuk mempersiapkan pendamping Rasiyo untuk maju Pilwali Surabaya di Gedung Grahadi.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo dan Agung Nugroho yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Rasiyo.
Nama lain yang juga ikut dibahas yakni Ketua PC Muslimat NU Surabaya Lilik Fadilah. “Nama yang menguat untuk calon wakil walikota yaitu Bu Lilik,” ungkap sumber yang enggan disebut namanya, Kamis (03/09/2015).

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengakui memang ada sejumlah nama wanita yang akan dijadikan calon pasangan Rasiyo di Pilkada Surabaya. “Ada tiga memang, satunya itu Bu Esti (Esti Martiana Rachmie pensiunan PNS Pemkot Surabaya yang juga Ketua PW Aisyiah Jatim), Lucy (Lucy Kurniasari kader Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI) dan satunya lagi saya ga ingat. Yang jelas bukan Endang (Endang Tjaturahwati),” tegas Pakde Karwo.

Pihaknya menegaskan hingga siang ini belum ada keputusan siapa nama yang bakal ditetapkkan sebagai pengganti Dhimam Abror. Meski sudah ada rapat semalam, namun Demokrat juga PAN baru akan memutuskan malam nanti.

“Yang jelas kita sudah komunikasi dengan tiga calon itu. Kami nunggu jawaban mereka dan baru malam ini diputuskan,” imbuh pria yang juga Gubernur Jatim ini.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Surabaya Martono berpendapat, Pilkada Surabaya ini sangat menarik dicermati dan dinamika politiknya sangat tinggi. Ini karena incumbent Tri Rismaharini sangat kuat ditambah dukungan dari PDIP. Untuk itu, penantang Tri Rismaharini harus figur yang kredible dan lebih bagus dari incumbent.

Ia menyebut, kombinasi Rasiyo dengan latar birokrat dan wakilnya dari latar perempuan bakal bisa menyaingi pasangan incumbent. “Figur Pak Rasiyo sudah bagus, tinggal pasangannya nanti harus mampu memperkuat dan bisa diterima di bawah, saya kira yang layak adalah dari figur perempuan,” jelas mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Alasan wakilnya harus perempuan, imbuh dia, dikarenakan pemilih terbesar dalam Pilkada kebanyakan dari kalangan perempuan. Selain itu, perempuan lebih bisa diterima di kampung-kampung. Apalagi jika punya basis massa ibu-ibu pengajian. “Bisa dari tokoh Muslimat (NU) atau Aisyiah (Muhammadiyah),” pungkas Martono. (arf)

Read More

Kodam Jaya Kembali Tertibkan Aset Negara Berupa 99 Unit Rumah di Asrama Deninteldam Jaya Cibubur

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mengamankan aset negara merupakan salah satu tugas pokok Kodam Jaya untuk menjamin kelangsungan peruntukkannya bagi generasi prajurit dimasa yang akan datang, atas dasar tersebut Kodam Jaya melakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dalam penertiban Rumah Dinas Asrama Deninteldam Jaya melalui prosedur penataan, inventarisasi, pengamanan dan legalisasi aset rumah dan tanah milik Kodam Jaya. Kamis (3/9)

Didasari ST KASAD NO ST/1409/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang penertiban rumah dinas bagi Prajurit TNI AD yang pensiun, secara jelas mengatur pengelolaan rumah dinas yang seharusnya dijalankan dan ST KASAD NO ST/977/2012 Tanggal 16 Mei 2012 Tentang peruntukan rumah dinas hanya untuk Prajurit/Pns yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan humanis Prajurit Kodam Jaya menertibkan 99 rumah dinas di Asrama Deninteldam Jaya yang saat ini hampir seluruhnya dihuni oleh penghuni yang tidak mempunyai hak. Hal ini merupakan suatu tantangan tugas yang cukup kompleks dalam perwujudan pengamanan dan penertiban asset-asset Negara yang dipercayakan kepada TNI AD diwilayah Kodam Jaya baik kepemilikan serta penggunaannya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan Prajurit khususnya anggota Kodam Jaya yang masih berdinas aktif disatuan Deninteldam Jaya perlu adanya ketersediaan tempat dan perumahan dalam rangka mendukung tugas pokok dan kesiapsiagaan operasional prajurit Deninteldam Jaya.

Dalam kegiatan ini Kodam Jaya melaksanakan penertiban 99 dari 121 Unit rumah yang ada di Asrama tersebut, Sedangkan yang memiliki hak tinggal Untuk Prajurit aktif hanya ada 22 unit rumah, Purnawirawan dan warakauri sebanyak 70 unit rumah dan Non organik atau anggota TNI AD yang aktif tapi tidak berdinas di Kodam Jaya 29 unit rumah.

Dengan sangat bijak Kodam Jaya juga memperhatikan dan memberikan kebijaksanaan berupa bantuan Kontrakan Rumah bagi para purnawirawan maupun  warakawuri serta uang Kerohiman senilai Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000.

Sebelum dilaksanakan penertiban Asrama Deninteldam Jaya telah diadakan sosialisasi, audiensi, negosiasi bahkan pihak Kodam Jaya yang kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan untuk pengosongan rumah. Penertiban diawali dengan mengamankan komplek, dilanjutkan dengan negosiasi secara humanis yang melibatkan unsur kepolisian dan Pol PP dimana satu unit rumah dilaksanakan oleh Personel Gabungan yang terdiri dari Polisi, Pol PP dan TNI, dilanjutkan dengan pengemasan barang-barang.

Setiap Rumah yang ditertibkan dibantu dari pengemasan barang oleh Prajurit Kodam Jaya yang telah dilengkapi dengan peralatan yang akan digunakan, Kemudian pihak Kodam Jaya menyiapkan kendaraan untuk membawa barang tersebut ke tempat tinggal tujuan yang telah ditentukan hingga menata lagi barang yang mereka bawa dari rumah lama sampai rumah tersebut rapih dan siap huni lalu Prajurit Kodam Jaya berpamitan untuk kembali.

Pangdam Jaya Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E., senantiasa menekankan kepada setiap Personel yang terlibat dalam evakuasi untuk tidak terpancing emosi dan terprovokasi hingga evakuasi ini dapat dilaksanakan secara tertib aman dan lancar. Untuk menyikapi dan mencegah kemungkinan terburuk yang terjadi sebagai bentuk perlawanan dari para Penghuni, Kodam Jaya telah menyiapkan Protap pengendalian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pemda DKI Jakarta, PLN, PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran. Adapun Peralatan yang diturunkan Alat Berat (Dozer & Bachoe), Unit Pemadam kebakaran, Angkutan personel, Kendaraan Ambulance, Alat Kesehatan dan Obat-obatan. (arf)

Read More

Posisi Abror Harus Diganti, Nama Esty Martiana Rahmi Menguat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah KPU Pusat membolehkan Rasiyo mendaftar kembali di Pilkada Surabaya asal pasangannya bukan Dhimam Abror yang sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Surabaya, kini Demokrat segera memutuskan akan menggandeng tokoh Muslimat NU atau tokoh Aisyiah sebagai pasangan Rasiyo, dan nama yang menguat adalah Hj. Esty Martiana Rahmi .

Menurut kabar dari internal koalisi PD-PAN, ketua DPD PD Jatim, Soekarwo juga sudah komunikasi intensif dengan ketua umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa untuk mendukungan tokoh Muslimat Kota Surabaya maju sebagai bacawawali berpasangan dengan Rasiyo.

Sedangkan nama lain yang digadang-gadang menggantikan Dhimam Abror sebagai Bacawawali adalah Hj. Esty Martiana Rahmi, mantan kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya sekaligus Ketua PW Aisiyah Jatim yang diusulkan oleh PAN.

“Sekarang masih dalam finalisasi untuk mengkongkritkan mengusung kembali Rasiyo dengan Lilik Fadilah (Muslimat Surabaya) atau dengan Esty Martiana Rahmi (Aisyiah Jatim). Tapi nama yang menguat adalah Bu Lilik,” ujar sumber yang namanya enggan di korankan, Kamis (3/9) kemarin.

Bahkan lanjut sumber terpercaya, rapat finalisasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPD PD Jatim, Soekarwo, Wakil Ketua DPP PAN, Suyoto dan Agung Nugroho yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Rasiyo.

"Rapat finalisasi pasangan Rasiyo-Lilik itu juga melibatkan KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua PBNU). Pada intinya, pasangan wakil wali kota harus dari perempuan dan punya basis massa Nahdliyin,” tambah pria yang juga seorang dosen ini.

Sementara itu, Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo membenarkan kalau pihaknya sudah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai parpol dan ormas untuk mencari figur yang cocok mendampingi Rasiyo untuk maju di Pilkada Surabaya. “Semoga saja, malam ini ada keputusan final, sehingga langsung bisa langsung dimintakan rekom ke DPP," ujar Pakde Karwo dengan penuh optimis.

Sementara itu, Reno Zulkarnaen anggota tim pemenangan Rasiyo saat dikonfirmasi tentang kabar tersebut mengaku tidak tahu lantaran sedang mendapat tugas di luar. “Saya tidak tahu, tapi memang sekarang ada rapat membahas siapa wakil walikota yang layak untuk mendampingi Pak Rasiyo,” beber mantan ketua GMNI Jatim ini.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Surabaya (Ubaya), Martono menilai jika benar Rasiyo menggandeng tokoh Muslimat NU, maka Pilkada Surabaya ini sangat menarik dicermati dan dinamika politiknya sangat tinggi. Ini karena pasangan calon incumbent Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana sangat kuat ditambah dukungan dari PDIP.

Untuk itu, penantang Tri Rismaharini haruslah figure yang kredible dan lebih bagus dari incumbent. Kombinasi Rasiyo dengan latar belakang birokrat tulen dan wakilnya dari latar perempuan dan aktivis ormas keagamaan, tentu sangat memadai.

“Figur Pak Rasiyo sudah bagus, tinggal pasangannya nanti harus mampu memperkuat dan bisa diterima di bawah, saya kira yang layak mendampingi Rasiyo adalah dari figur perempuan,” ungkap mantan ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Disinggung kenapa harus dari kalangan kaum perempuan? Dengan lugas Martono menyatakan bahwa pemilih terbesar di Pilkada Surabaya adalah kaum perempuan. Selain itu, figur perempuan juga lebih bisa diterima di kampung-kampung. Apalagi jika punya basis massa ibu-ibu pengajian. “Saya kira itu bisa dari tokoh Muslimat (NU) atau Aisyiah (Muhammadiyah),” tambahnya.

Senada, mantan ketua Bappilu DPD PDIP Jatim, Suhandoyo mengaku bahwa tidak menutup kemungkinan pasangan incumbent Surabaya bisa dikalahkan oleh Rasiyo yang berpasangan dengan tokoh ormas NU atau Muhammadiyah. Alasannya, Rasiyo merupakan sosok birokrat tulen dan memiliki komunikasi yang baik dengan parpol.

"Tidak menutup kemungkinan parpol-parpol yang tadinya tidak mendukung Rasiyo akan berbalik mendukung. Apalagi jika pasangan Rasiyo diambilkan dari tokoh NU atau Muhammadiyah," ujar ketua FPDIP DPRD Jatim ini.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar juga tengah mempertimbangkan untuk mendukung Rasiyo di Pilkada Surabaya. Namun hingga saat ini PKB Surabaya masih menginginkan Syamsul Arifin (Ketua DPC) untuk dicalonkan maju di Pilkada Surabaya.

"Kalau Rasiyo menginginkan dukungan PKB ya otomatis harus menggandeng Syamsul Arifin. Sedangkan kalau menggandeng tokoh Muslimat NU bisa juga dipertimbangkan PKB," pungkas pria yang juga ketua DPRD Jatim ini.(arf)

Read More

Babinsa Koramil 0832/06 Karangpilang Dampingi Pendistribusian Raskin

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memomberikan perlindungan sosial pada rumah tangga kelas bawah.

Babinsa Kelurahan Wiyung Koramil 0832/06 Karangpilang Serma Sugeng H. bersama Babinkamtibmas serta aparat desa melaksanakan pendampingan terhadap Kasi Kesra Kelurahan Wiyung Ibu Rusmiyanti, SH pada saat pemantauan dan pendistribusian serta pembagian Raskin di Kelurahan Wiyung Surabaya, Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

"Pendistribusian Raskin dari Bulog sebanyak 422 Sak untuk Alokasi 2 Bulan ini akan dilaksanakan di Pendopo Kelurahan Wiyung Surabaya", Papar Sugeng."Dan sebelum didistribusikan terlebih dulu warga masyarakat di data, siapa saja yang berhak menerima Raskin agar pendistribusiannya tepat sasaran",Sugeng menegaskan kembali. (as)

Read More

DPRD Surabaya Minta BPK Segera Usut Dana KPU dan Panwaslu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perbedaan perlakuan oleh KPU Surabaya terhadap proses pendaftaran dua paslon (Abror-Haries dan Rasiyo-Abror) mendapat sorotan wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha yang menganggapnya sebagai pensiasatan dalam upaya penyerapan anggaran. Karena menurutnya perpanjangan perbaikan berkas tidak perlu dilakukan jika ternyata hasilnya sama yakni TMS.

Jika sebelumnya Komisi A DPRD Surabaya siap untuk “mblejeti” KPU dan Panwaslu Surabaya di rapat dengar pendapat (hearing) yang sedianya dilaksanakan kemarin, namun batal karena bersamaan dengan agenda rapat pleno soal daftar pemilih sementara (DPS).

Kini wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha justru meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun, karena menurutnya ada potensi kesalahan dalam penggunaan anggaran APBD dengan total 70,283 miliar rupiah untuk KPU dan 5,29 miliar rupiah untuk Panwaslu.

Menurut Masduki, potensi penyalahan penggunaan anggaran terjadi pada saat KPU memberikan toleransi perpanjangan waktu sampai lebih dan 2 minggu hanya untuk perbaikan berkas kepada paslon Rasiyo-Abror, sementara untuk paslon sebelumnya (Abror-Haries) hanya diberikan waktu beberapa jam yakni samapi pukul 24,00 wib di hari penutupan pendafataran.

“saat pendaftaran Haries, itu hanya ditunggu sampai jam 24.00 wib, sementara pada saat pendaftaran paslon Rasiyo-Abror, ditunggu sampai beberapa hari, padahal berkas yang diserahkan sebenarnya berstatus sama yakni tidak bisa diteruskan,”papar politisi asal FPKB ini. (3/9/15).

Buktinya, Lanjut Maduki, Hasil akhirnya sama, nah dalam proses perpanjangan perbaikan berkas ini kan ada dana yang diginakan, artinya, kenapa tidak dihentikan prosesnya sejak awal seperti Haries, agara tidak terkesan menghamburkan keuangan Negara tanpa hasil.

“karena peristiwa ini sangat erat dengan dengan penggunaan dana APBD (uang Negara), maka kami minta agar BPK segera turun untuk mengusut penggunaan dananya, jangan sampai masa perpanjangan perbaikan hanya digunakan sebagai modus untuk penyerapan anggaran,” tandasnya.

Masduki Toha juga menyayangkan sikap dan langkah KPU yang justru sibuk melakukan pemutakhiran data daftar pemilih, padahal menurutnya belum ada kepastian soal Pilkada di Surabaya.

“untuk persiapan memang boleh, tetapi ada hal yang lebih penting dibanding persoalan pemutakhiran data pemilih, selesaikan dulu tahapan pendaftaran paslon yang sampai sekarang masih mengundang persoalan adiministrasi dan hukum itu, baru melangkah kesana,”pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, mengatakan jika ada Undang Undang Pilkada yang dilanggar oleh KPU, jika menunda Pilkada Surabaya menjadi 2017 yakni nomor 8 tahun 2015 pasal 201 ayat 1 dan 2.

Ayat 1 yang berisi; Pilkada 2015 untuk kepala daerah yanga masa jabatannya habis tahun 2015 dan bulan Januari-Juni 2016. Sedangkan bunyi ayat 2: UnUk Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya habis pada Juli-Desember 2016 dan selesai 2017.

"Karena masa jabatan Risma-Whisnu habis 28 September 2015 maka satu satunya ketentuan sesuai undang undang Nomor 8/2015 maka harus diselenggarakan tahun 2015," ungkap Rabu (2/9/15).

Namun KPU membuat aturan PKPU Nomor 12/2015 pasal 89 A ayat 3 yang intinya daerah yang mengalami calon tunggal pemilihannya ditunda 2017. "PKPU ini bertentangan dengan Undang undang Nomor 8/2015. Jika Pilkada Surabaya batal digelar 2015 dan ditunda 2017 maka akan sangat rawan gugatan di pengadilan," tegasnya.

Jika gugatan tersebut diterima pengadilan maka makin tidak jelas penyelenggaraan Pilkada Surabaya. Karena, ketentuan waktunya yakni 2015 sudah terlampaui.

"Selama ini terkesan KPU menyembunyikan ketentuan pasal 201 ayat 1 dan 2 yang disebutkan dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebaliknya bersikukuh dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 pasal 89 A ayat 3 sebagai dasar hukum penundaan pilkada akibat calon tunggal," pungkas Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono. (arf)

Read More