Mudahkan Penanggulangan Bencana, Pemkot Resmikan Nomor Darurat Siaga Bencana 112

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia, dinilai satu tahap lebih maju dengan kota lainnya dalam hal penanganan bencana.  Selain itu, Surabaya dinilai telah siap dengan tim yang mampu menanggulangi bencana mulai kebakaran hingga pohon tumbang. Hal tersebut diutarakan oleh staf ahli menteri bidang komunikasi dan media massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Henry Subiakto ketika menghadiri peresmian  sistem informasi manajemen cepat dan tanggap (SIAGA) di di Lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, pagi tadi (25/9).

Dihadapan para undangan yang terdiri dari perwakilan provider telekomunikasi dan Forpimda Kota Surabaya, Henry Subiakto menyebutkan bahwa Kota Surabaya adalah kota yang sistemnya telah siap dalam menanggulangi bencana. Selain itu, Surabaya adalah kota ke-10 yang akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengingat nomor darurat bencana, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika  Republik Indonesia, pagi tadi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang penggunaan nomor 112 sebagai nomor darurat siaga bencana. Nantinya, nomor ini akan digunakan di seluruh Indonesia dan secara otomatis akan tersambungkan dengan crisis center sesuai dengan daerah orang yang melakukan panggilan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya menceritakan, banyaknya masyarakat yang kebingungan harus menghubungi siapa saat terjadi bencana, membuatnya terinspirasi untuk mengumpulkan SKPD terkait, kemudian menggagas sistem ini. Sistem SIAGA ini, menjadikan Kota Surabaya sebagai satu-satunya kota di dunia yang memanfaatkan teknologi terpusat dalam melakukan penanggulangan bencana.

“Teknologi ini akan kita patenkan. Nantinya, di dashboard mobil pemadam kebakaran akan menunjukan lokasi-lokasi  titik  air dan rute terdekat, Selain itu, jika terjadi musibah, dengan meniru menu pada operator selular, pelapor dapat melaporkan secara spesifik bencana yang terjadi pohon tumbang, banjir, atau kecelakaan. Sehingga Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) bisa mengirimkan sinyal kepada dinas yang terkait,  dan dapat dilakukan penanganan secara cepat,” tegas Wali Kota. 

Melalui teknologi berbasis map digital ini, diharapakan akan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap Satlak-PB untuk setiap kejadian darurat. Untuk mencegah pihak yang  tak bertanggung jawab mengakses nomor ini, Pemkot telah mengantisipasi dengan menggunakan Geografik Information Sistem. Nantinya, sistem ini akan mendeteksi lokasi pelapor, yang kemudian akan dibandingkan dengan lokasi terjadinya bencana.

Akses ke nomor 112 ini nantinya tidak akan dikenai biaya alias bebas pulsa, dan bebas blankspot karena langsung terkoneksi di satelit. Selain itu, pagi tadi juga diresmikan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara Online. Wali Kota dengan didampingi staf ahli melakukan seremonial peresmian dengan cara mengakses website PBB online di hadapan para tamu undangan. Wali Kota juga secara langsung melakukan simulasi panggilan 112, dan berinteraksi dengan operator yang berada di Satlak PB dan UPTD Dinas Kebakaran Wiyung.

Wali Kota berpesan kepada operator, agar tidak terlalu banyak melakukan diskusi, agar bencana dapat segera diatasi. Risma (sapaan akrab wali kota), juga berpesan kepada Kepala SKPD terkait agar langsung mengirimkan armada jika mendapat laporan. “Tidak apa-apa tertipu, daripada jika terjadi bencana sungguhan, namun terlambat dalam penanganan,” imbuh Wali Kota. Nantinya, setiap posko Satlak PB akan diisi tiga operator, dengan tiga shift dan setiap shift nya para operator akan bertugas selama delapan jam. (arf)

Read More

Konsep Underpass Satelit akan Terintegrasi dengan Angkutan Massal Kota

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengerjaan konstruksi underpass yang menghubungkan Jl. Mayjend Sungkono dan Jl. HR Muhammad resmi dimulai seiring prosesi peletakan batu pertama tepat di bundaran satelit pada Jumat (25/9). Pembangunan infrastruktur itu diharapkan makin memperlancar arus lalin di kawasan tersebut.

Underpass bundaran satelit rencananya dibangun sepanjang 473 meter dengan lebar 19 meter. Kemiringan jalan memanjang sebesar 3 persen. Jalan bawah tanah tersebut terdiri atas empat lajur dengan dua arah terpisah. Tinggi underpass yakni 5,5 meter. Terdapat tiga simpang sebidang untuk mengakomodir kendaraan berat yang tidak mampu melalui kemiringan 3 persen atau melebihi ketinggian 5,5 meter.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, sebenarnya pemkot telah mengalokasikan 65 miliar untuk proyek underpass ini. Studi kelayakan underpass sudah dilaksanakan sejak 2012. Namun, dalam perkembangannya ternyata proyek ini mendapat dukungan dari pengembang. Sampai akhirnya pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur berinisiatif membangun underpass. Dengan begitu, seluruh pembiayaan pembangunan underpass ditanggung oleh para pengembang.

“Dana dari APBD yang awalnya dialokasikan untuk membangun underpass bisa dialihkan ke program-program lain seperti pembangunan pedestrian dan saluran,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini-.

Dia melanjutkan, underpass nantinya akan diintegrasikan dengan jalur angkutan massal perkotaan berupa monorel. Moda transprotasi itu rencananya akan menghubungkan Surabaya barat dan timur. Selain itu, untuk proyek ini seminimal mungkin tidak memerlukan pembebasan lahan karena menggunakan ruang milik jalan (rumija).

Kendati posisi jalan lebih rendah, underpass dipastikan tidak akan tergenang air hujan. Pasalnya, di bawah underpass tersebut sudah terdapat saluran air. Tak hanya itu, nantinya satu unit rumah pompa akan dibangun tepat di sebelah underpass sebagai antisipasi bila curah hujan tinggi.

Dalam hal pembangunan proyek underpass, pihak pengembang dan pemkot akan bekerja sama dengan kesepakatan tugas masing-masing. Untuk pelaksanaan pembangunan beserta pendanaannya murni merupakan domain pengembang. Sementara pemkot akan membantu pemindahaan utilitas seperti pipa PDAM maupun kabel telkom demi kelancaran proyek. Selain itu, pemkot bersama kepolisian juga membantu rekayasa lalin selama pengerjaan underpass. Sebelumnya, pemkot telah memfasilitasi izin pembangunan underpass ke pemerintah pusat. Izin tersebut sudah turun dan kini proyek siap dikerjakan.

Risma optimistis proyek infrastruktur ini akan menjadi salah satu warisan yang kelak bisa dinikmati generasi di masa mendatang. Dia juga yakin suatu saat Surabaya mampu menjadi kota wisata arsitektur yang maju. “Mari kita persembahkan yang terbaik untuk anak-cucu kita,” ujar mantan kepala bappeko ini.

Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lusida mengatakan, adapun alasan pengembang bersedia membantu pemkot membangun underpass adalah karena selama ini pengembang merasa dimudahkan dengan sistem perizinan baru di Surabaya. Dengan sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW), pengembang merasakan adanya suatu efisiensi. “Nah, efisiensi pengurusan perizinan inilah yang kita sumbangsihkan berupa underpass,” ungkapnya.

Paulus menyatakan sebanyak 20 hingga 30 pengembang akan bahu-membahu menuntaskan proyek underpass ini. Dia menargetkan proyek tersebut rampung dalam 1,5 hingga 2 tahun.

Read More

Bertemu Ratusan Ketua Yayasan, Dispendik Paparkan Program Pendidikan Ke Depan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam upaya untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, guna bersama membangun pendidikan di Kota Surabaya yang lebih maju. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, pagi tadi (23/9), menggelar sosialiasi program pendidikan bersama ratusan ketua yayasan pendidikan se-Kota Surabaya.

Bertempat di Gedung Wanita Candra Kencana, Kalibokor, acara yang dihadiri ratusan ketua yayasan pendidikan se-kota Surabaya, ini berguna untuk menjalin sinergitas antara pihak yayasan pendidikan dan Pemkot, terutama dalam memajukan sektor pendidikan di Kota Surabaya.

Kepala Dispendik, ikhsan, dalam sambutannya menyampaikan, ke depan, beberapa program pendidikan telah disiapkan dan berguna untuk meningkatkan mutu serta kualitas para guru. Dispendik sendiri tengah menyiapkan program Pemetaan dan Penguatan Kompetensi guru Surabaya (P2KGS). Nantinya, melalui hasil analisa, Dispendik akan mengeluarkan rekomendasi penguatan kompetensi bagi guru yang memiliki kekurangan di beberapa aspek.

“Alur kerja P2KGS diawali dengan penilaian diri sendiri dan pengerjaan soal, hasilnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dianalisa. Nantinya, peningkatan kompetensi tiap-tiap guru, akan sesuai dengan titik lemahnya, tapi tetap berlandaskan mapel yang diampu,” ujar Ikhsan.

P2KGS dilakukan secara online. Namun, pelatihan diberikan dengan tatap muka langsung bersama narasumber berkompeten yang telah ditunjuk oleh Dispendik. Pelatihan ini nantinya menggunakan dua model “in-on”, in pertama, dalam arti berupa pelatihan, dan on-nya mempraktikan hasil pelatihan di sekolah. Sementara, in kedua merupakan upaya pelatihan kembali untuk menutupi kekurangan saat praktik sesuai evaluasi, dan on-nya adalah pelaksanaan praktik kembali

Ikhsan menambahkan, dari pelatihan selama 32 jam, para guru akan mendapat 1 poin angka kredit, pembuatan resume kegiatan mendapatkan 2 poin angka kredit, pembuatan karya tulis dalam bentuk PTK mendapatkan 3 poin angka kredit, dan publikasi jurnal online Dispendik mendapat 3 poin angka kredit. “Jadi total ada Sembilan poin angka kredit yang diperoleh ketika mengikuti keseluruhan P2KGS,” imbuh Ikhsan.

Untuk merangsang minat para siswa agar menjadi seorang pembaca sepanjang hayat sekaligus mensukseskan program literasi, Ikhsan menghimbau kepada para ketua yayasan untuk dapat membantu mensosialisasikan baik kepada kepala sekolah, guru, dan siswa tentang program Tantangan Membaca Surabaya 2015. “Program ini telah berjalan hampir tiga bulan, kami berharap sampai akhir bulan Desember telah tercapai 1.000.000 pembaca buku,” ujar Ikhsan antusias.

Mengenai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016, mantan Kepala Bapemas dan KB tersebut mengutarakan Dispendik telah melakukan pendataan kepada sekolah-sekolah yang mengikuti UN CBT mulai dari tingkat SMP hingga SMA dan SMK.

Sementara, mengenai persyaratan  sekolah calon penyelenggara UNBK 2016, salah satunya adalah, tersedianya petugas laboratorium komputer (minimal 1 proktor dan 1 teknisi). Selanjutnya sekolah calon penyelenggara UNBK, wajib menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal), seperti penyediaan server utama dan cadangan dengan spesifikasi PC terbaru, UPS yang tahan hingga 15 menit, dan jumlah server mengikuti rasio 1 : 40 (1 server maksimal untuk 40 client).

Sedangkan untuk Client (pengguna), sekolah mempersiapkan PC atau Laptop dengan monitor minimal 12 inch, dan jumlah client mengikuti rasio 1:3 (1client untuk 3 peserta). Serta headphone untuk ujian listening bagi siswa SMA/MA dan SMK, dan yang tak kalah penting adalah tersedia jaringan internet dengan bandwidth minimal 1mbps.

Secara teknis sistem UNBK nanti akan berlangsung semi online. Dalam artian, mekanismenya server lokal mendownload paket soal (sinkronisasi), peserta tes mendaftar secara online dengan menggunakan akses internet sebelum hari H. Kemudian peserta tes mengakses tes secara offline ke server lokal. Hasil jawaban peserta dikirimkan secara online setelah tes berlangsung ke server pusat.

Raut sumingrah pun tampak dari wajah para ketua yayasan pendidikan, ketika Kepala Dispendik, Ikhsan, menjelsakan tentang informasi pencairan BOPDA periode bulan Juli – Desember 2015. Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat 5 pemberian hibah hanya boleh diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan merujuk UU no. 16 Tahun 2001 junto 28/2004 yayasan/lembaga dinyatakan berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari menteri.

Menyikapi hal tersebut Dispendik akan segera memfasilitasi percepatan pendaftaran dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan membuka layanan langsung di acara sosialisasi tersebut. “Nantinya yayasan ataupun lembaga yang telah melakukan verifikasi data sesegera mungkin untuk dibantu pengurusan SK ke Kemenkumham,” imbuh Ikhsan. (arf)

Read More

Teken Kerjasama, Walikota Jamin Tarif Trem Terjangkau

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu.

Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut. Sementara Pemkot Surabaya membantu kelancaran pembangunan dan juga proses perizinan.

Kemenhub juga akan melakukan persiapan lebih intens, diantaranya melakukan lelang untuk pembangunan sarana dan pengadaan sarana keretanya, juga reaktivasi jalur nya. Untuk melakukan itu semua, Menhub Jonan menyebut estimasinya membutuhkan waktu paling lama tiga tahun. “Bu wali minta nya dua tahun.  Tapi yang paling lama itu pengadaan kereta nya. Pokoknya kita upayakan secepatnya. Mudah-mudahan dua tahun sudah jadi ,” tegas Jonan.

Disampaikan Menhub, bila terealisasi, Surabaya akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki transportasi massal berupa trem. Menhub sudah mencanangkan, setelah Surabaya, berikutnya adalah LRT di Jabodetabek dan Palembang. Menurutnya, dengan adanya trem, warga Surabaya akan memiliki lebih banyak pilihan moda. Meski begitu, Menhub mengingatkan Pemkot Surabaya agar sedini mungkin melakukan sosialisasi kepada warganya perihal proyek trem ini.

“Karena ini trem ini moda baru, dan jalurnya bersinggungan dengan jalan raya. Saya sarankan Pemkot melakukan sosialisasi mulai sekarang. Termasuk tentang perlunya disiplin berlalu lintas bila nanti trem sudah difungsikan,” sambung Menhub.

Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ini juga berharap, bila trem sudah jadi, Pemkot bisa memberikan subsidi agar harga tiketnya lebih terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, bila tidak disubsidi, tiket trem untuk sekali jalan akan berkisar antara Rp 15 ribu dan Rp 20 ribu. “Itu kalau nggak ada subdisi. Tapi kalau Pemkot sediakan subsidi, maka tarifnya akan lebih murah,” sambung menteri kelahiran Surabaya ini.

Merespon harapan tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyebut bahwa untuk hitung-hitungan berapa besaran tarif trem, domainnya ada di PT KAI yang akan menghitung berapa kebutuhan untuk operasional trem. Namun, wali kota memastikan bahwa tarif trem akan terjangkau. Ini karena pembangunan trem ditanggung oleh negara memakai APBN dari gambaran awal yang akan dijalankan oleh investor. “Harusnya tarifnya lebih murah. Dulu kita ngitung awalnya uang investor jadi harus kembalikan ke investor sama biaya operasional. Ini kan uang APBN. Jadi kita tinggal biaya operasional saja,”  ujar wali kota.

Terkait sosialisasi, wali kota juga menyebut Pemkot sudah melakukannya kepada warga dan juga sopir angkutan kota mulai 2012 lalu. Ke depan, Pemkot akan lebih intens dalam melakukan sosialisasi dengan menggandeng tim dari Universitas Airlangga. “Kami ada tim dari Unair yang ahli dalam masalah sosial seputar AMC. Tim ini yang akan turun untuk melakukan sosialisasi bagaimana perpindahan antar moda dan juga bagaimana cara naiknya,” sambung wali kota.

Sementara Bambang Haryo, anggota Komisi VIi DPR RI menegaskan bahwa terwujudnya transportasi massal di sebuah kota, bergantung pada kemampuan dan kemauan dari pemerintah kotanya. “Dan saya melihat Pemkot cukup serius. Apalagi didukung menteri yang asal Surabaya, Dirjen Kereta Api nya juga dari Surabaya,” ujarnya.

Bambang juga berharap Pemkot all out melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus mulai merencanakan sedari sekarang agar tidak ada kendala di masa mendatang ketika trem beroperasi. “Tapi memang, masyarakat sekarang ini mulai sangat membutuhkan transportasi publik. Mereka ingin ke kantor nggak perlu naik transportasi pribadi seperti di negara lain,” sambung dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, PKS tersebut mampu mempercepat pelaksanaan proyek. Setelah PKS, anggaran di Kemenhub dapat difokuskan pada penyelesaian detail engineering desain (DED). Dengan demikian, lelang fisik dapat dimulai akhir tahun ini atau setidaknya awal tahun depan. Proses lelang diprediksi memakan waktu dua bulan. Setelah itu, pembangunan trem dapat dilaksanakan.

Agus melanjutkan, pengembangan angkutan trem akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pengembangan angkutan massal ini dimulai dari depo trem lama di Bumiharjo, Joyoboyo melewati Jl. Raya Darmo hingga ke utara sampai persimpangan Jl. Indrapura – Jl. Rajawali. Di sepanjang jalur tersebut akan dibangun titik-titik halte/shelter yang letaknya strategis dengan pusat kegiatan masyarakat metropolis. Selanjutnya, pada tahap kedua, rencana pengembangan trem ini akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Bahkan, kata Agus, ada pula rencana cadangan yang melanjutkan pengembangan trem hingga Terminal Purabaya via frontage road Ahmad Yani sisi barat.

Mantan Kabag Bina Program dan Kepala Dinas Cipta Karya ini menampik jika progres pembangunan trem berjalan lambat. Dia menjelaskan, sejak pertemuan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 23 November 2013, Pemkot secara intens terlibat dalam rapat koordinasi yang melibatkan satker kemenhub di Surabaya dan PT. KAI. Hal-hal yang dibahas meliputi pematangan trase, pembahasan mekanisme tiket, penyiapan lahan, termasuk pemantapan naskah PKS yang akan ditandatangani nanti. Tak hanya itu, Pemkot menggandeng perguruan tinggi, juga telah menelusuri kembali jalur trem lama di Surabaya dengan alat ground penetrating radar (GPR). Semua itu menjadi suatu kesatuan pemantapan proyek trem. “Berbagai upaya pengkajian dan pematangan rencana proyek trem dibahas detail agar di kemudian hari tidak ada masalah pasca pembangunan,” kata Agus. (arf)

Read More

Hakim Tak Lengkap, Pembacaan Vonis Brigadir Dhoni ditunda

Perkara Penggelapan Uang Investasi Emas


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Burhanudin, selaku ketua majelis hakim  yang menyidangkan perkara penggelapan uang investasi emas dengan terdakwa Brigadir Dhoni Rahwani, anggota Polisi yang bertugas di kesatuan Sabhara Polrestabes Surabaya dan istrinya yakni Eka Rendy Aryanti menunda pembacaan vonis kasus ini.

Penundaan pembacaan vonis tersebut, disebabkan salah satu hakim anggota yakni Mangapul Girsang mengalami gangguan kesehatan.

"Dikarenakan hakim tidak lengkap, karena salah satu anggota sakit, maka sidangnya kami tunda, Senin (28/9),"ucap Hakim Burhanudin pada jaksa dan kedua terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukumnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Jaksa menjerat keduanya dengan tuntutan 3 tahun penjara. Pasangan suami-istri (Pasutri) itupun mengajukan pembelaan,  yang disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Pada perkaranya ini, Brigadir Dhoni  dan istrinya lolos dari jeratan penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama yang mendakwa keduanya dengan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Mereka hanya terbukti melanggar dakwaan ke dua yakni pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan.

Perbuatan terdakwa dilakukan pada sekitar tahun 2012, bertempat di Pos Lalu lintas di Surabaya terdakwa Dhoni  mengajak para saksi korban antara lain saksi Satria, Iswandi,  M. Harys, Slamet, Apriliyanto,dan saksi Rudy untuk investasi lelang emas batangan dengan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan 10 % setiap bulannya dari modal investasi yang diserahkan.

Dengan iming-iming keuntungan itulah para korban percaya kemudian para saksi korban melakukan transfer kepada terdakwa secara bertahap antara lain : saksi Satria sebanyak Rp. 100.000.000,-  ke rekening Bank BRI Kcp Bubutan atas nama istri terdakwa ,saksi Iswadi sebanyak Rp. 250.000.000,-; saksi M. Harys sebanyak Rp 170.000.000,- ; saksi Slamet sebanyak Rp 230.000.000,-; saksi Apriliyanto sebanyak Rp. 280.000.000,-; dan saksi Rudy sebanyak Rp.100.000.000,-. Atau Total kerugian Rp 1,3 miliar.

Padahal terdakwa tidak mempunyai kegiatan lelang emas pada pegadaian akan tetapi hanya ikut numpang atau nunut lelang emas tersebut pada Tuhu yang mengaku sebagai pimpinan pegadaian  Cabang Blauran Surabaya.

Kedua terdakwa ternyata juga ditipu bahwa Tuhu yang dikenal terdakwa bukan Tuhu yang menjabat pimpinan pegadaian Syariah Cab. Blauran Surabaya, atau hanya menyamar dengan nama Tuhu.

Korban mengetahui aksi ini setelah mengkroscek bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai peserta atau panitia lelang emas di pegadaian. Atas ulah terdakwa , para korban yang rugi ini akhirnya melaporkan ke Polda Jatim. (Komang)

Read More

Pembangunan JLLB Dimulai, Target Selesai Dua Tahun

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Raung sirine menandai dimulainya pembangunan jalan lingkar luar barat (JLLB) Surabaya. Jalan dengan total panjang 19,8 kilometer dan lebar 55 meter tersebut diprediksi rampung dalam dua tahun.

Peran JLLB dipandang sangat strategis dalam menunjang pengembangan Kota Pahlawan, khususnya di wilayah barat. Jalan tersebut akan menghubungkan terminal pelabuhan Teluk Lamong dengan kawasan industri dan bisnis di Surabaya selatan. Dengan demikian, geliat ekonomi di sepanjang kawasan yang dilalui JLLB akan meningkat. Selain itu, JLLB juga akan terkoneksi dengan tol Surabaya-Mojokerto (SuMo) dan tol Surabaya-Gresik.

Walikota Tri Rismaharini mengatakan, jika JLLB resmi beroperasi, kepadatan lalu lintas di tengah kota bisa terurai. “Biasanya orang kalau mau menuju Gresik atau Surabaya utara mesti lewat tengah kota. Dengan adanya JLLB, masyarakat tidak perlu melewati tengah kota,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini- saat peresmian pembangunan JLLB di Jl. Ngemplak Citraland, Kelurahan Made, Selasa (22/9).

Di samping itu, Risma menyatakan, keberadaan JLLB sekaligus memangkas istilah kawasan pinggiran. Sebab, infrastruktur jalan yang dibangun mendorong pemerataan pembangunan kota. “Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pinggiran. Semua sama karena orientasinya adalah pemerataan pembangunan,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Dikatakan walikota, pembangunan JLLB lebih mudah ketimbang proyek jalan lain. Hal ini dikarenakan 80 persen lahan yang bakal dilalui JLLB berstatus milik pengembang. Jadi, pelaksanaan proyek tidak banyak terhambat masalah pembebasan lahan. Nantinya, pengembang akan membangun jalan di wilayahnya dengan dana masing-masing. Total ada delapan pengembang yang terlibat dalam pembangunan jalan yang melewati empat kecamatan dan sepuluh kelurahan ini. Adapun kecamatan yang dilalui JLLB antara lain Benowo, Pakal, Sambikerep dan Lakarsantri. Sedangkan sepuluh kelurahan diantaranya, Sememi, Kandangan, Tambak Osowilangun, Romokalisari, Babat Jerawat, Pakal, Beringin, Made, Jeruk dan Lakarsantri.

Sementara, 20 persen lahan JLLB menjadi tanggung jawab pemkot, baik dari sisi pembebasan lahan maupun pembangunan jalannya. Menurut Risma, dari 20 persen itu tidak semua wajib dibebaskan oleh pemkot. Sebab, beberapa diantaranya merupakan lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang dimiliki pemkot.

Kendati pembangunan dilaksanakan sendiri-sendiri antara pemkot dan pengembang, namun kedua pihak tetap melakukan koordinasi intens agar pembangunan JLLB tidak melenceng dari perencanaan.

Secara keseluruhan, pembangunan JLLB terbagi dalam empat ruas, yakni ruas Lakarsantri-perbatasan Gresik; Lakarsantri-Raya Sememi; Raya Sememi-Simpang Susun Romokalisari; dan Raya Sememi-Tambak Osowilangun.

Risma menambahkan, dari segi ukuran, JLLB lebih besar ketimbang Middle East Ring Road (MERR). Dengan lebar mencapai 55 meter, JLLB sanggup mengakomodir 14 lajur kendaraan. Dengan rincian 7 lajur arah utara dan 7 lajur arah selatan.

Tak hanya itu, lanjut Risma, selain terkoneksi dengan tol, JLLB juga terintegrasi dengan jalur kereta api. “Nanti di daerah Pakal ke arah utara itu ada jalur kereta api yang masuk sampai ke pelabuhan,” papar alumnus ITS ini.

Associate Director PT. Ciputra Surya Tbk, Andi Sugiharjo mewakili pengembang, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah kota dalam membangun jalan baru. Pasalnya, kondisi lalu lintas di Surabaya saat ini memang sudah sangat padat. “Oleh karena itu, kita memang sedang butuh jalan baru,” tuturnya.

Ditanya apa alasan pengembang bersedia membangun jalan, Andi menyatakan bahwa geliat ekonomi akan jauh lebih berkembang kalau ada jalan baru di Surabaya barat. Dari segi bisnis, hal itu tentu sangat menguntungkan, baik bagi warga sekitar maupun para pengembang.

Dijelaskan Andi, pihaknya akan melibatkan warga sekitar dalam proses pembangunan jalan. “Kami perlu banyak tenaga untuk pekerjaan konstruksi jalan. Mengenai detail kebutuhan tenaga kerjanya berapa nanti akan dihitung lebih rinci,” terang Andi.

Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji, menjelaskan, berdasar Perda No. 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya 2014-2034, bahwa JLLB direncanakan sebagai jalan arteri primer yang berperan strategis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan Surabaya barat. “Dengan demikian pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota,” kata Agus.

Perencanaan JLLB telah melewati proses panjang. Sejak 2011, studi kelayakan JLLB telah dilaksanakan. Serta, detail engineering design (DED) dan amdal pada 2011 dan 2014. Sampai akhirnya, berita acara kesepakatan antara pengembang dan pemkot, penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan semua dilaksanakan pada 2015.

Read More