Soekarwo : Peranan Industri Jatim Berikan Kontribusi Ekonomi Nasional

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk meningkatkan para pelaku Bisnis maupun Usaha di Jawa Timur .Pemerintah Provinsi Jatim  menggelar kembali Pameran Jatim Fair untuk yang ke 7 kalinya

Acara Pameran Jatim Fair yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya ini hampir diikuti sekitar 550 Both dari berbagai pelaku bisnis maupun UMKM

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur Soekarwo  mengatakan, Meskipun kondisi ekonomi Internasional masih bergejolak  tidak menentu cenderung turun,Jawa Timur pada semester 1 ekonominya tumbuh sekitar 5,5 %, semua variabel sudah dihitung akhir tahunnya minimal 5,7 %

" Saya kira mengembirakan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi jatim sangat baik.hal ini dikarenakan banyak jatim fair dan perwakilan- perwakilan dagang yang ada di 26 provinsi ikut serta dalam pameran jatim fair." katanya saat menghadiri pembukaan Jatim Fair ke 71 ,Kamis ( 6/10/2016 )

Masih menurut Pak De Karwo, Jawa Timur dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, namun transaksi dagang diseluruh provinsi di enam Bulan ini mencapai 260,9 Trilyun,sedangkan barang keluar maupun masuk di jawa timur mencapai sekitar 209 Trilyun.sehingga enam bulan ini ,kurang lebih 460 trilyun dari  transaksi dagang jatim dan propinsi- propinsi lain.

" Kira - kira dalam tutup tahun akan menempuh sekitar 1000 trilyun naik sekitar 17 %." jelasnya.

JawaTimur merupahkan jantung dalam perdagangan Industri kecil maupun menengah  92 % industri di UMK yang tenaga kerjanya sekitar 94 hingga 95 %.

Dari krisis ke krisis industri UMKM maupun UKM saling stabil,beberapa gempuran krisis yang menghidupkan ekonomi jawa timur industri kecil maupun menengah.

" Inilah pahlawan dalam krisis,maka dari tahun ke tahun dari Produk Regional Bruto ( PRB ) Jatim Pada tahun 2015 mencapai 1689 trilyun  54,98 % atau 804 trilyun dari UMKM." ujarnya.

Pak De Karwo menambahkan, itu sebabnya kunci kita terhadap kepedulian UMKM .maka konsep jawa timur ada tiga reformasi struktural yaitu kepedulian pada ritel UMKM, suku bunga 1 sedikit dibawah 10 serta pajak

" Dengan pameran jatim fair ini ,diharapkan panitya bisa menempatkan rumah Dekrasnada sebagai ikon terhadap para peserta pameran sebanyak 550 stand yang menampilkan produk- produk UMKM maupun UKM  yang cukup baik ." terangnya

Pak De Karwo berharap dengan Hari Jadi Provinsi ke 71 Jawa Timur,para pelaku usaha maupun bisnis  di jawa timur lebih sejahtera dan beraklak dan jatim akan memberikan kontribusi yang kuat terhadap nasional hingga PRB jatim naik 14, 98 % .  (Dji)

Read More

Jetstar Airlines Rute Internasional Dengan Tarif Promo Tiap Jum'at

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebuah maskapai Penerbangan Australia yang bernama Jetstar Airlines, akan melakukan promo pada setiap hari Jumat ,promo dengan Rute Jakarta - Singapura

Menurut Ivana Oktaviani Nayoan selaku Manager Operasional Jetstar mengatakan, Jetstar yang sudah lama beroperasi di Indonesia ini akan memberikan pelayanan rute- rute Internasioanl  kepada para penumpang  dengan tarif biaya Rp. 0* terhadap pelangan jetstar

" Di setiap hari jumat pihak penerbangan jetstar akan memberikan promo harga,dengan potongan sekitar 20% kepada pelanggannya ." katanya saat ditemui di kantor jetstar travel shop PTC, kamis ( 6/10/2016 )

Ivana menjelaskan, Jetstar travel Shop yang berada di 2 tempat di kota surabaya yakni Jetstar travel shop Supermall dan jetstar Grand City Mall ini selalu menjadi alternatif bagi para penumpang untuk menikmati pelayanan penerbangan jetstar

" Travel  jetstar merupakan alternatif  penerbangan yang paling disukai oleh setiap pelangan,hal ini karena jadwal penerbangan Surabaya - Singapura pemberangkatannya  tepat pukul 12.30 siang selain itu jetstar harganya sangat murah" jelasnya

Masih kata Ivana, penerbangan Jetstar yang berada di kota surabaya tiket promo hanyalah berlaku pada satu hari.dan berharap tiket promo tersebut bisa membagikan banyak seat kepada para pelanggannya.

"harga promo tersebut akan dibuka untuk umum dan banyak para pelangan yang telah menantinya." ujarnya

 Jetstar saat ini menjadi salah satu maskapai terbaik yang melayani berbagai rute, mulai dari 19 penerbangan domestik hingga 7 penerbangan internasional meliputi Asia, Amerika, dan Oceania.

" Di Indonesia sendiri, Jetstar kini terbang 114 kali seminggu, dengan rute keberangkatan dari 4 kota yaitu; Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan. Penerbangan tujuan ke Singapura, Perth, Sydney, dan Melbourne telah menjadi rute paling favorit." jrentek Ivana

Antusiasme yang tinggi dari konsumen Indonesia,masih kata Ivana.membuat Jetstar kemudian berkomitmen untuk semakin mempermudah dan membuka akses seluas-luasnya bagi para konsumen yang ingin bepergian dengan Jetstar.

" Dengan hadirnya Jetstar Travel Shop (JTS) di beberapa tempat, Jetstar berharap akan semakin dekat dan mampu memberikan pelayanan penuh bagi para konsumen. Selain itu, para konsultan travel di JTS akan dengan sigap membantu berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari informasi penerbangan, rute-rute, jam keberangkatan, transit, pembelian bagasi, pemesanan makanan, dan berbagai kebutuhan lain." tutup Ivana.  (Dji)

Read More

Wisnu Wardhana Resmi Jadi Penghuni Rutan Medaeng, Ini Penyebabnya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Desas-desus penahanan Wisnu Wardhana (WW) oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim memang sudah beredar Kamis (6/10/2016) siang. Namun Penahanan terhadap  mantan Ketua DPRD Surabaya terkait korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim ini baru dilakukan pada petang hari, sekitar pukul 19.00 WIB.

Ketua DPC Partai Hanura Surabaya ini ditahan setelah ditetapkan tersangka oleh penyidik. Pria yang akrab  dipanggil WW ini diduga memiliki peranan atas penjualan aset PT PWU (BUMD Pemprop Jatim), dimana saat itu WW menjabat Kepala Biro Aset PT PWU Jatim.

Penahanan WW berlangsung alot. Infromasinya, WW dibantu dua anak lelakinya sempat melawan secara fisik saat akan ditahan. Sejak diperiksa sekitar pukul 13.00 siang, barulah pukul 19.00 malam penyidik Kejati Jatim bisa menahan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo dengan pengawalan delapan anggota Polsek Gayungan dan dua petugas TNI Angkatan Darat berpakaian preman.

WW sendiri mengelak dari sangkaan penyidik bahwa dirinya melakukan korupsi. Iapun mempertanyakan atas dasar apa dirinya ditetapkan sebagai tersangka. “Saya salah apa. Ini sepenuhnya kesalahan dari direksi. Saya pasti akan melakukan praperadilan,” katanya setengah berteriak.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, penahanan WW terkait dugaan korupsi asset PT PWU. Dalam proses penahanan, Romy mengaku WW sempat menolak berita acara penahanan. Bahkan untuk penahanan WW, Kejaksaan meminta bantuan dari kepolisian dan unsure TNI.

“Memang yang bersangkutan (WW, red) sempat menolak menandatangani berita acara penahanan. Untuk itu kita meminta back up dari aparat Polisi dan TNI,” tegas Romy, Kamis (6/10).

Selain sebagai tersangka, Romy mengaku, penahanan WW dilakukan setelah dirinya sempat mangkir dari panggilan penyidik. Karena ditakutkan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, WW terpaksa ditahan. “Penahanan ini dilakukan juga untuk mempercepat proses penyidikan kasus PWU,” ungkapnya.

Lanjut Romy, dalam kasus ini WW menjabat sebagai Kepala Biro asset PT PWU dan juga sebagi Ketua Tim Pelepasan Aset. Dalam pelepasan asset, penyidik menemukan adanya dugaan menyalahi aturan, serta pelepasan asset tidak dilakukan secara procedural, harga jualnya dibawah standard an adanya indikasi rekayasa dalam proses lelang.

“Karena bukti-bukti kuat ke WW, penyidik akhirnya menahan yang bersangkutan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng,” pungkas Romy.

Selain menahan Wisnu Wardhana, penyidik Kejati Jatim juga melakukan pencekalan terhadap Dahlan Iskan atas dugaan korupsi pelepasan asset yang dikelola PT PWU. Bahkan, jika ditemukan alat bukti lagi, Kejaksaan sudah menyiapkan status tersangka bagi Dahlan Iskan.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung menegaskan, Dahlan akan dipanggil kembali pada Senin (17/10) pekan depan. Jika tetap tidak menghadiri panggilan untuk ketiga kalinya ini, dengan tegas Maruli siap melakukan jemput paksa terhadap Dahlan. “Jika tiga kali tidak datang, saya pastikan jemput paksa,” tegas Maruli.

Ditanya terkait staus Dahlan apakah hanya sebagai saksi, Maruli mengaku, siapa saja yang dipanggil sebagai saksi bisa saja naik kelas (tersangka, red). Bahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan surat cekal untuk Dahlan Iskan.

“Siapa saja kan bisa naik kelas (jadi tersangka, red) tidak terkecuali. Hari ini (kemarin) juga kita sudah terbitkan surat cekal untuk DI,” pungkasnya.(Komang)

Read More

Bongkar Gudang Sepihak, Pelindo III Bakal Digugat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembongkaran secara sepihak gudang milik Firma Perdagangan yang berlokasi di Jalan Kalimas nomor 142 Surabaya oleh PT Pelindo III mendapatkan protes keras. Yusuf Latifu, Direktur Firma Perdagangan bahkan berencana mengajukan gugatan atas tindakan PT Pelindo III yang dinilai arogan tersebut.

Fariji, kuasa hukum Yusuf Latifu menilai, tindakan PT Pelindo membongkar paksa gudang milik Firma Perdagangan tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu sebagai tindakan arogan. Pasalnya, sebagai institusi negara seharusnya Pelindo III memberikan pemberitahuan dulu sebelum bertindak melakukan pembongkaran. "Ini namanya arogan, apalagi hanya milik klien saya yang dibongkar. Kenapa tidak adil?" katanya saat ditemui di lokasi, Kamis (6/10/2016).

Menurutnya, memang pada 2014 lalu ada surat dari Pelindo III perihal pemberitahuan akan adanya revitalisasi gudang-gudang di Jalan Kalimas. Namun menurutnya, tidak bisa serta-merta Pelindo III dengan tiba-tiba langsung membongkar gudang milik Firma Perdagangan. "Kan klien saya yang bangun dan merawat gudang ini. Gedung ini sudah turun menurun dari keluarga klien saya," terangnya.

Fariji khawatir jika Pelindo III tebang pilih dalam melakukan revitalisasi. Pasalnya dari informasi yang diterimanya, ada beberapa gudang yang tidak jadi dibongkar oleh PT Pelindo III. "Sebelumnya ada pemilik yang mengajukan gugatan, akhirnya berhasil dan gudangnya tidak jadi dibongkar. Ini pilih kasih, dia (Pelindo III) lihat-lihat jika orang lemah maka disikat," ungkapnya.

Atas dibongkarnya gudang milik Firma Perdagangan tersebut, Fariji berencana bakal menggugat Pelindo III. "Pekan depan kami akan somasi dan gugatan atas pembongkaran gedung itu akan kami ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya," tegas Fariji.

Saat ditanya apakah ada unsur pidana dalam pembongkaran gedung ini, Fariji tidak membantahnya. Menurutnya pembongkaran ini sama saja dengan perusakan karena bangunan gedung milik Firma Perdagangan menjadi hancur. "Kalau perlu akan kami laporkan pidana ke polisi," katanya.

Sementara itu, Oscar Yogi, Kepala Humas Pelindo III mengklaim bahwa pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan sebelum melakukukan pembongkaran gudang. "Sebelumnya sudah kami beri pemberitahuan, bahkan sudah kami peringatkan sampai tiga kali kepada pemilik gudang," kilahnya.

Terhadap rencana gugatan yang akan diajukan pemilik Gudang, Oscar tidak mempermasalahkannya. "Itu hak mereka, silahkan saja. Pada intinya kami bertindak sudah sesuai prosedur," katanya.(Komang)

Read More

Kasus Korupsi Kur BRI Segera Diadili di Pengadilan Tipikor

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan Perkara korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Fiktif di BRI Unit Benowo tak lama lagi bakal digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda Sidoarjo. Pasalnya, berkas perkara yang menjerat enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Keenam berkas itu dibuat terpisah masing-masing atas nama Diah Pujaningrum, Abdul Rahman, Dwi Hendra Setiawan, Rahmi May Yasasira, Daniath Saadah dan Muhammad Budianto.

"Hari ini berkas perkaranya kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor,"terang Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kamis (6/10/2016).

Dalam perkara ini, keenam tersangka bakal didakwa dengan pasal berlapis.
"Berdasarkan surat Dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan itu para pelaku dikenakan Pasal 2 (1), 3, 8,9  UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,"jelas Kajari Didik.

Untuk diketahui,  kasus korupsi modus pengajuan KUR fiktif itu penyidikannya dilakukan Pidsus Kejari Surabaya awal Juni 2016 lalu. Kerugian yang timbul akibat perbuatan para tersangka yang menjabat mulai dari Kepala Unit, teller, mantri, TU KUR dan dua orang swasta itu sebesar Rp 1,3. (Komang)

Read More

Buffer Zone TPA Benowo Bakal Dilengkapi Track Sepeda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot Surabaya sudah punya rencana matang terkait pembangunan buffer zone atau kawasan penyangga TPA Benowo. Nantinya, area tersebut akan berkonsep seperti hutan dan dilengkapi track untuk bersepeda.

“Buffer zone TPA Benowo sudah kita desain menjadi tempat yang indah dan menarik. Dengan demikian, selain memiliki fungsi utama sebagai kawasan penyangga, buffer zone juga dapat dimanfaatkan warga sebagai sarana edukasi dan rekreasi,” kata Wali Kota Tri Rismaharini saat dijumpai di balai kota, Kamis (6/10).

Dia menjelaskan, bentuk buffer zone akan mengelilingi TPA Benowo. Oleh karenanya, lahan yang dibutuhkan sangat besar. Berdasar perhitungan pemkot, setidaknya 37 hektare diperlukan untuk membangun buffer zone. Namun, pemkot tak akan langsung membebaskan seluruh lahan tersebut karena keterbatasan anggaran. “Makanya, kita cicil tahun ini rencananya 10 hektare dulu,” ujarnya.

Risma -sapaan Tri Rismaharini- melanjutkan, buffer zone minimal harus memiliki lebar 100 meter dari keseluruhan tepian TPA. Lahan yang masuk kawasan penyangga rencananya bakal ditinggikan 1 meter. Lantas, lahan tersebut akan ditanami pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Dengan demikian, diharapkan bau sampah tidak akan mengganggu kawasan permukiman di sekitarnya.

Sayangnya, DPRD Surabaya masih menolak pengajuan anggaran pembebasan lahan untuk buffer zone. Terkait hal ini, wali kota menyatakan akan melakukan pembahasan kembali bersama DPRD Surabaya dalam waktu dekat.

Terkait aturan, mantan Kepala Bappeko ini menyatakan bahwa pembangunan buffer zone telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya Tahun 2014-2034. Serta, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 19/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

“TPA Benowo ini sudah menjadi yang terbaik di Indonesia dan telah dijadikan rujukan studi banding daerah lain. Tapi, saya ingin sempurnakan sesuai standar Kementerian PU,” tutur alumnus ITS ini.

Sebelum menyusun perencanaan buffer zone TPA Benowo, Risma juga memperhatikan referensi dari luar negeri. Dijelaskan Risma, TPA di Jerman mayoritas di tengah hutan. Sedangkan di Jepang, tidak semua di tengah hutan namun proses pelaksanaan mulai dari pengambilan sampah hingga pengolahan akhir dilakukan secara ketat.

Dia berpendapat, model pengelolaan TPA di negara lain tidak bisa serta-merta diterapkan di Surabaya. Pasalnya, jenis sampah antara negara lain dengan Kota Pahlawan berbeda. “Di Jepang, perbandingan sampah organik dan non-organik berkisar 50:50. Sementara, di Surabaya sampah organik atau sampah basahnya mencapai 70 persen. Ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri,” urainya.

Warga Sambut Baik Rencana Pemkot

Rencana pemkot mewujudkan buffer zone  TPA Benowo disambut baik warga sekitar. Tipung Muljoko, warga Western Village ini menyatakan, dirinya merupakan salah satu warga terdampak bau sampah TPA Benowo. Selama ini, dia dan keluarganya memang kerap mencium aroma tak sedap sampah dari TPA Benowo.

“Memang tidak setiap saat. Tapi, ketika arah angin menuju ke perumahan kami, baunya pasti tercium. Biasanya, bau sering tercium saat pukul 5 sampai 7 sore,” katanya.

Tipung tak bisa berbuat banyak. Ketika bau sampah mulai ‘menyapa’, dia hanya bisa menutup pintu rumah rapat-rapat. “Ya, intinya saya mendukung upaya pemkot untuk mengurangi dampak negatif TPA Benowo terhadap permukiman sekitar ini. Semoga bisa segera terealisasi,” tukas ayah dua anak ini.

Problem serupa juga dialami Krisdian Marta. Pria yang juga tinggal di Western Village ini menuturkan, intensitas bau sampah akan meningkat saat memasuki musim hujan. Durasinya bisa berjam-jam.

“Kasihan anak-anak tidak bisa bermain dengan nyaman di lingkungan perumahan,” katanya.

Krisdian dan warga lainnya sejauh ini hanya membahas persoalan itu dalam forum internal warga. Oleh karenanya, begitu mendengar rencana pemkot membangun buffer zone, dia langsung semringah. “Saya harap masalah bau sampah ini bisa teratasi dengan cepat dengan cara atau mekanisme apa pun,” ungkap pria yang berkerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim ini.(arf)

Read More

Cabuli 6 Siswa SMP, Predator Anak Dituntut 20 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Triono Agus Widodo alias Aan, terdakwa kasus pencabulan dan pelecehan kekerasan seksual terhadap 6 siswa SMP dituntut 20 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Surat tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Ulfa pada persidangan yang tertutup diruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (6/10/2010).

Usai persidangan, Jaksa Irene menjelaskan, jika dalam tuntutannya itu tidak ada alasan yang meringankan terdakwa. "Karena itu tuntutannya kami maksimalkan,"terang Irene saat dikonfirmasi.

Selain menghukum badan, Jaksa juga menjatuhkan hukuman denda bagi sang predator anak ini. "Dendanya satu milliar dan kalau gak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,"jelas jaksa wanita berkerudung ini.

Dalam kasus ini, Aan dinyatakan terbukti melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

Terpisah, Fariji selaku pendamping hukum terdakwa Aan mengaku akan mengajukan pembelaan. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lacak menilai tuntutan jaksa dianggap terlalu berat.

"Bagi kami itu sangat berat, karena apa yang dilakukan terdakwa tidak seperti yang ada dalam BAP. sesuai fakta sidang tidak ada peristiwa sodomi itu, terdakwa hanya menggeser-geser kemaluannya saja ke para korban dan meremas payudara korban,"terang Fariji saat dikonfirmasi.

Untuk diketahui, Modus terdakwa dalam melakukan aksi bejatnya ini tergolong rapi. Rata-rata korban adalah penumpang angkot yang dikemudikan terdakwa. Ketika mencari mangsanya, korban digratiskan dari pembayaran angkot.

Setelah mengenal lebih dekat, terdakwa tak lagi menggunakan angkot nya sebagai angkutan umum, melainkan dipakai khusus antar jemput para korban.

Setelah dekat, para korban pun diajak mengenal lingkungan tempat tinggal terdakwa. Rumah terdakwa yang ada fasililitas warung dan meja billiard menjadi surga kebebasan bagi para korban yang rata -rata berusia belasan tahun.

Nah, disaat kedekatan itulah terdakwa mulai memanfaatkan korban. Terdakwa pun dengan sadar tertarik dengan para korban hingga berhasil melampiaskan aksi bejatnya dengan para korban yang semua berkelamin sama dengan terdakwa.

Aksi bejat terdakwa akhirnya berakhir setelah pihak sekolah para korban menerima laporan menjadi korban pencabulan dan pelecehan kekerasan seksual dilakukan terdakwa.

Selanjutnya pihak sekolah melaporkan aksi bejat terdakwa ke salah satu LSM perlindungan anak dan akhirnya membawa kasus ini keranah hukum.(Komang)

Read More

Sambut Tahun Baru Hijriyah, Walikota Ingin Pegawai Pemkot Semakin Tanggap dan Ikhlas

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kedinasan agar tidak mudah tersulut emosi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walikota menyadari bahwa saat bekerja dalam kondisi tertentu, pegawai bisa saja dengan mudah tersulut emosi saat memberikan pelayanan.

“Kedepan, pada waktu kita memberikan pelayanan jangan mudah tersulut emosi kepada masyarakat, karena itu sudah merupakan tugas kita dan masyarakat tidak tahu apa yang saja yang telah kita lakukan di luar sana. Jika kita capek, minta tolong ke teman yang lain untuk melakukan pelayanan, istirahat sebentar dan melakukan tugas kembali,” tegas Walikota.

Hal tersebut disampaikan walikota saat memberikan pembinaan mental dalam rangka peringatan tahun islam 1438H pagi (6/10) tadi, di Graha Sawunggaling lt. 6, Gedung Pemkot Surabaya. Dengan didampingi Kepala Dinas Sosisal Kota Surabaya Supomo.

Dalam kesempatan yang sama, walikota juga meminta agar para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya agar bekerja dengan tanggap dan tulus demi keselamatan warga surabaya. Risma (sapaan akrab walikota) memberikan contoh, camat/lurah yang memberikan surat himbauan kepada warga terkait waspada saat memasuki musim hujan .

“Jika warga sudah melakukan antisipasi, dan datang hujan. Maka warga insyaallah sudah siap. Bayangkan berapa warga yang terselamatkan dari secarik kertas himbuan dari camat/lurah?. Jika kita menolong orang dengan tulus, pasti Tuhan akan kembali menolong kita dan anak-anak kita di kemudian hari,” Imbuh Walikota.

Walikota pertama di lingkungan Pemkot Surabaya itu menegaskan, agar para pegawai agar terus berikhtiar menjadi diri yang lebih baik. Ia menginginkan, agar ikhitar ini nantinya akan menjadi budaya di lingkungan perkantoran. Umumnya, jika Tahun Baru Masehi kita merayakan dengan gegap gempita, maka dengan sederhana Tahun Baru Hijriyah kita cukup menjadi diri yang lebih baik. “siapapun pemimpinnya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika hari ini tidak lebih baik dari kemarin, kita tergolong orang yang rugi, dan ingat semua yang kita lakukan akan dinilai kelak di hari esok,” imbuh walikota. (arf)

Read More

Sejahterakan Masyarakat, Wanita Golkar Surabaya Bidik UKM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya kaum pria, namun kali ini semangat untuk memajukan Partai berlambang pohon beringin juga ditunjukkan oleh perempuan-perempuan tangguh yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Surabaya.
HWK Surabaya periode 2016-2021 di bawah kepemimpinan Aries Kristyani dan Dian Jenie akan bertekad memenangkan suara Golkar pada pemilu 2019 mendatang.

Bahkan organisasi wanita golkar ini tak hanya berjuang berperan serta memenangkan suara partai, tapi juga ingin mensejahterakan masyarakat seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Partai Golkar.

Menurut ketua HWK Surabaya Aries Kristyani mengatakan banyak talenta yang sebenarnya dimiliki oleh kaum wanita tapi sayangnya kemampuan tersebut jarang mendapat perhatian serius, untuk itu dengan HWK ini, pihaknya berharap bisa memberdayakan perempuan dengan kegiatan positif. Salah satunya, memberdayakan kaum perempuan dengan peningkatan UKM (usaha kecil menengah) di masyarkat.

 “Untuk kemenangan partai sudah pasti, karena memang itu sudah menjadi tujuan utama kami. Sasaran kami, tentu kepada anak-anak perempuan muda, ibu-ibu rumah tangga. Karena kami ini organisasi membidangi perempuan, tentunya yang kita kedepankan adalah masalah yang dihadapi kaum wanita. Kita ingin mensejahterakan masyarakat ,” ujar Aries Kristyani, S.Sos, Ketua HWK Surabaya, didampingi Sekretaris, Dian Jenie, usai pelantikan di Kantor DPD II Partai Golkar Surabaya, Selasa (4/10).

Dijelaskan Aries Kristyani, jika persoalan yang kerap dijumpai di lingkungan masyarakat adalah persoalan PAUD (pendidikan anak usia dini) yang kurang mendapatkan perhatian. Mengingat, rata-rata anggota HWK yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya, lebih banyak berkecimpung dengan menangani anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

“Secepatnya kita segera melakukan konsolidasi sampai ke bawah. Termasuk juga membenahi kepengurusan dengan agenda Muscam/musayawarah kecamatan. Dengan terbentuknya kepengurusan sampai tingkat kelurahan ini, kita akan langsung bekerja. Tentunya, kami akan mengajak wanita untuk lebih maju,” imbuh Wakil Bendahara DPD II Partai Golkar Surabaya ini.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Blegur Prijanggono, SH, sangat berharap dengan kepengurusan baru HWK Kota Surabaya ini, bisa membantu merebut kembali kejayaan Partai Golkar. Ia meminta agar kepengurusan ini fokus ke depan untuk mendukung induk partai.

“Harapan kami, HWK ini dapat membantu merebut kembali kejayaan Partai Golkar, tentunya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Surabaya. Karena setiap partai sudah tentu punya cita-cita untuk mensejahterakan masayarakat. Untuk itu, kami berharap peran serta HWK di tengah-tengah masyarakat, lebih bisa berguna,” tegas mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Tidak itu saja, Blegur juga berpesan, agar kepengurusan HWK ini lebih meningkatkan kekeluargaan dan menghindari konflik internal, sehingga bisa bekerja lebih maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

“Selama ini, pengurus-pengurus sebelumnya sudah melakukan pembinaan kepada para anggotanya. Untuk ke depan, saya berharap kepengurusan yang baru ini lebih bisa meningkatkan potensi. Hindari konflik-konflik internal yang justru akan menghambat,” pinta mantan Ketua AMPG Kota Surabaya ini. (arf)

Read More

Kemplang Pajak Obat Rp 6 M, RS Onkologi Digugat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rumah sakit Onkologi Surabaya digugat Rp 6 miliar oleh Husin Rayesh Mallaleng, pemilik apotik Arta Farma. Gugatan itu diajukan lantaran rumah sakit khusus kanker tersebut ternyata sampai saat ini mengemplang atau tidak mau membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) obat yang dijualnya.

Dalam gugatannya, Husin meminta agar majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto menyatakan bahwa RS Onkologi telah melawan hukum karena tidak mau membayar tunggakan PPN penjualan obat apotik Artha Farma. "Kasus ini berawal saat RS Onkologi meminjam nama dan izin apotik Artha Farma milik Husin. Saat itu, apotik milik Husin dipinjam RS Onkologi karena dalam syarat pendirian suatu rumah sakit harus ada apotiknya. Sementara saat itu, RS Onkologi belum bisa memenuhi syarat tersebut," terang John Thamrun, kuasa hukum Husin.

Dalam perjanjiannya, RS Onkologi berjanji akan membayar semua tunggakan PPN penjualan obat apotik Artha Farma oleh RS Onkologi. Namun kenyataannya, selama tiga tahun (2009-2011) nama apotik Artha Farma dipinjam, RS Onkologi ternyata justru tak membayarkan PPN penjualan obat sebesar Rp 6 miliar. "Husin mengetahui hal itu ketika mendapat surat pemberitahuan dari Dirjen Pajak bahwa nama apotik Artha Farma yang dipinjam RS Onkologi masih menunggak PPN penjualan obat sebesar Rp 6 miliar," jelasnya.

Anehnya lagi, Estiningtyas Nugraeni yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama RS Onkologi justru hanya membayar tunggakan PPN penjualan obat itu sebesar Rp 3 miliar. "Sisanya justru dibebankan kepada Husin. Padahal Husin tidak pernah menikmati hasil penjualan obat yang dilakukan oleh RS onkologi," bebernya.

Atas dasar itulah, Husin berharap agar majelis hakim bisa mengabulkan gugatannya sebesar Rp 6 miliar kepada RS Onkologi. "Kami berharap agar hakim memberikan keadilan kepada Husin karena selama ini dirinya sama sekali tidak menikmati penjualan obat yang dilakukan RS Onkologi," tegas Jhon.

Sementara itu pada persidangan kali ini, kedua belah pihak yaitu Husin dan RS Onkologi mengajukan kesimpulan kepada majelis hakim yang diketuai Sigit Sutanto. Dalam kesimpulannya John menegaskan bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, RS Onkologi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Usai masing-masing pihak memberikan kesimpulan, hakim langsung menutup sidang. "Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan," kata hakim Sigit.

Terpisah, Eko Budi selaku kuasa hukum RS Onkologi (tergugat I) membatah pihaknya ditunding mengemplang pajak. Namun pihaknya membenarkan adanya perjanjian antara Husin  dengan Estiningtyas Nugraeni bertindak dan atas nama Direktur Utama PT Onkologi.

"Itu perjanjian atas nama pribadi bukan melainkan pribadinya ibu Esti,"ucap Eko saat dikonfirmasi usai persidangan.

Sementara, Betha Aisha selaku kuasa hukum Estiningtyas membantah kliennya tidak beritidak baik. "Selain sudah dibayar lima puluh persen. Sisanya akan dikompensasikan dengan aser milik Bu Esti berupa rumah,"terang Betha. (Komang)

Read More

Mantan Bendahara Bappeko Menangis Saat Ditahan Jaksa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ummi Chasanah, Mantan Bendahara Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Pemkot Surabaya tak kuasa membendung air matanya saat jaksa melakukan penahanan atas perkara dugaan korupsi pemotongan pajak pegawai honorer dan perjalanan dinas di empat bidang Fisik, Ekonomi, Sekretariat dan Kesra.

Tangisan Ummi mulai pecah ketika pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Pidana khusus (Pidsus) Kejari Surabaya memberikan sebuah rompi tahanan.

Warga Perumahan YKP Penjaringan Sari ini hanya bisa memeluk suaminya saat digiring petugas Kejaksaan dan Kepolisan menuju mobil tahanan yang mengantarkannya ke Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng.

Dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, penahanan tersebut dilakukan atas beberapa faktor. Diantaranya dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, memgulangi perbuatannya dan melarikan diri.

"Kita tahan selama dua puluh hari kedepan,"terang Kajari Didik saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (4/10/2016).

Selain Ummi, Kejaksaan juga menahan Ahmad Ali Fahmi warga Medokan Surabaya, yang diduga ikut dalam memuluskan aksi tersangka Ummi.

"Tersangka Fahmi ini bukan PNS tapi pegawai honorer, dan dia juga kita tahan, karena perannya yang ikut terlibat,"sambung jaksa asal Bojonegoro.

Diakui Kajari Didik, sebelumnya kedua tersangka tidak ditahan oleh penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya.

"Keduanya dijerat melanggar pasal 2,3 Juncto pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara,"terang Didik diakhir konfirmasi.

Untuk diketahui, Ummi dan Fahmi ditahan Kejaksaan usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya, Selasa (4/10/2016).

Keduanya diduga telah merugikan negara sebesar Rp 1 miliar atas pemotongan pajak PPH pegawai honorer dilingkungan Pemkot Surabaya. Selain itu, kedua tersangka juga melakukan rekayasan perjalanan dinas fiktif diempat bidang Fisik, Ekonomi, Sekretariat dan Kesra.

Penyidikan perkara ini memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah ngendon selama enam tahun yakni sejak tahuan 2010, berkas perkara kasus ini baru dinyatakan P21 atau sempurna.

Kasus ini awalnya dilaporkan oleh pihak Pemkot Surabaya sendiri  berdasarkan adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP). Dari sinilah terkuak jika perbuatan kedua tersangka sudah dilakukan sejak 2009. (Komang)

Read More

Sanksi Tak Serahkan LHKPN, Surabaya Harus Tiru Jakarta

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelan tapi pasti kelakuan anggota DPRD maupun pejabat Surabaya mulai terlihat, ini dibuktikan saat Komisi Korupsi (KPK) mendatangi gedung DPRD Surabaya untuk menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selasa (4/10/2016).

Ternyata tingkat kepatuhan Anggota DPRD Surabaya untuk menyerahkan LHKPN) masih rendah.
Hal ini diungkapkan Direktorat pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Airin Hartanti.

Menurut Airin, dari 50 anggota dewan yang ada ternyata baru 46 persen yang baru melaporkan.

Bahkan berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sejumlah anggota dewan yang belum melaporkan daftar kekayaannya sama sekali. Padahal mereka tercatat sebagai anggota legislatif sudah beberapa periode.

"Masih rendah sekali baru 46 persen," terang Airin Hartanti, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (4/10/2016).

Ditanya kenapa hal itu bisa terjadi, menurut Airin, Alasan anggota DPRD Surabaya mengaku masih belum memahami cara pengisiannya. sehingga dengan begitu laporan yang seharusnya menjadi tolak ukur kekayaannya semakin tak terlacak.

"Saya bisa memaklumi karena sebagian besar anggota dewan sekarang banyak yang baru. Kami akan terus memberikan bimbingan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Airin mengaku tidak bisa memberikan sanksi tegas bagi anggota dewan yang belum menyetorkan. Untu hukumannya, ia menyerahkan pada instansi pemerintahan masing-masing.

Misalnya untuk instansi pemerintahan pusat, instansi terkait biasanya memberikan hukuman tegas bagi pegawainya yang belum menyetorkan. Seperti yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Di DKI malah sanksinya lebih jelas berupa penubdaan pemberian insentif. Di Surabaya harusnya seperti itu," tandas Airin.

Untuk mengantisipasi keterlambatan seperti sekarang, mulai tahun 2017 KPK akan mulai menerapkan e-LHKPN. Dimana untuk setiap pengisian laporan harta pada tanggal 31 Maret harus sudah selesai.

"Saat ini untuk pengisiannya masih manual. Mulai tahun depan kita sudah gunakan e-LHKPN," pungkas Airin Hartanti. (arf)

Read More