Tuntut BPJS dan THR, Paguyuban Sopir Pelabuhan Wadul DPRD Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Puluhan anggota Paguyuban Sopir Pelabuhan Anak Bangsa melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya.

Aksi tersebut menuntut PT Harindra Surya Sempurna, perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), agar hak karyawan dimasukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran penuh THR.

Koordinator Paguyuban Sopir Pelabuhan Anak Bangsa, Wahyu Budi Jatmiko, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (17/10/16) mengatakan, PT Harindra Surya Sempurna harus segera memasukkan program BPJS Ketenagakerjaan para sopir, dan menuntut penuh pembayaran THR setiap hari raya lebaran.

" Kami berharap dewan bisa memediasi persoalan hak-hak sopir pelabuhan ini." ujarnya.

Dia menambahkan, PT Harindra Surya Sempurna dinilai telah melakukan pengingkaran janji dimana sampai saat ini hak-hak sopir pelabuhan tidak terpenuhi, salah satunya mensejahterahkan karyawan dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

" Siapa lagi yang bisa membantu kami." katanya. (arf)

Read More

Gabungan Pokja Wartawan Pemkot dan DPRD Surabaya Gelar Mancing Bersama

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Tak hanya berolah raga futsal setiap hari jum'at, namun untuk menjaga keakraban, gabungan kelompok kerja (Pokja) wartawan Pemkot dan DPRD Surabaya juga menggelar mancing bersama. Sabtu (16/10/2016)

Kegiatan mancing yang digelar di Kalanganyar Sidoarjo tersebut dimulai mulai pukul 08.00 hingga 12.00 wib serta mendapat dukungan dari perusahaan gas negara (PGN), DPRD Surabaya, serta pemkot Surabaya. Tak ayal kegiatan itu pun mendapat sambutan yang cukup baik. ini terlihat dari banyaknya peserta yang hadir.

Tak hanya para jurnalis dari berbagai media cetak, media online dan elektronik yang biasanya ngepos di dua pokja itu namun juga terdapat wartawan dari luar pokja. Bahkan ada masyarakat umum yang nota bene dari keluarga wartawan turut meramaikan acara tersebut.

Rasa mencerminkan keakraban serta persaudaraan ini semakin terlihat saat acara dimulai, lagaknya pemancing profesional, satu persatu mulai melemparkan pancing yang disewa dari  tempat tersebut ke dalam kolam pemancingan.

Suara riuh bahkan teriakan, pecah terdengar menghiasi arena tersebut saat ikan bandeng menggondol umpan milik pemancing salah satu wartawan.

"hayo....tarik.....hajar mid...." teriak pemancing lainnya pada hamid yang berusaha menggulung senar pancing secara perlahan sambil mengikuti larinya ikan.

Bahkan tak hanya meneriaki pemancing lainnya bila mendapakan ikan, namun bila terdapat pemancing yang gagal melemparkan umpannya ke kolam akibat pemberat pancing mengenai plafon tempat berteduh yang terbuat dari seng.

" Huaaaa....uhhhhh....." teriak para pemancing pada robby.

Acara semakin guyub semakin terlihat saat usai makan bersama. Menu yang dihadirkan khas dari daerah tersebut yakni bandeng bakar semakin menambah kental suasana apalagi lauk yang disajikan merupakan sebagian hasil dari memancing dan sisanya dibagi rata untuk oleh-oleh. Belum lagi suasana semakin akrab saat kedatangan tamu dari SPG (sales promotion girl) rokok.  

Tujuan mancing bersama ini kata Hadi, selain menambah keakraban juga untuk menghilangkan kepenatan. Pasalnya tugas wartawan ini tak mengenal hari maupun waktu sehingga dibutuhkan refresing.

"Refresing sebenarnya tak membutuhkan biaya mahal namun yang terpenting dapat menstabilkan kembali emosi maupun perasaan dari jiwa seseorang." jelas hadi wartawan Cakrawalanews.co.id.

Hal yang sama juga dikatakan Topan, dari wartawan koran Bidik. Menurutnya, rasa sensitif maupun terbawa perasaan (baper) itu muncul akibat karena titik  jenuh maupun kepenatan sudah melampaui dari ambang batas kekuatan dari tubuh maupun pikiran dari seseorang.

" Kalau kita tak kuat bisa stres." kata topan lantas tertawa. (arf)

Read More

Gantikan WW, DPD Partai Hanura Jatim siapkan Dua nama

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPD Partai Hanura Jawa Timur, menyiapkan langkah tegas terkait kasus hukum yang dihadapi Ketua DPC Partai Hanura Surabaya, Whisnu Wardhana (WW).

DPD Hanura Jatim telah menyiapkan dua nama sebagai calon Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Hanura Surabaya. Mereka adalah mantan Ketua DPC Hanura Kabupaten Sidoarjo, I Wayan Dendra dan Arie Hafiz Azhari.

"Keputusan akhirnya ada di DPP siapa yang bakal ditunjuk. Karena kewenangan kita hanya mengusulkan," ujar Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto, Minggu (16/10/2016).

Dengan munculnya dua nama tersebut, Kelana menampik tudingan jika saat ini sudah ada penunjukkan Plt Ketua Hanura Surabaya. Sebelumnya ada kabar jika Arie Hafiz Azhari telah ditetapkan DPD sebagai Plt Ketua Hanura Surabaya.

Menurut dia, dua nama yang dimunculkan keduanya berasal dari DPD. Sebab sesuai dengan AD ART partai, untuk Plt harus satu tingkat di atasnya.

"Jadi ini masih belum final. Belum ada nama yang pasti untuk gantikan pak Whisnu," jelasnya.

Ditanya bagaimana jika DPC maupun Pengurus Anak Cabang (PAC) tidak puas dengan Plt yang ditunjuk DPP, Kelana menyatakan pihaknya akan mengusulkan calon nama baru.

"Kalau ditolak kita rapat lagi sampai ada keputusan dari DPP," tegas Kelana.

Kelana juga berpesan agar kasus hukum yang membelit Whisnu Wardhana tidak mengganggu berjalannya roda organisasi. Partai harus tetap berkembang siapapun nantinya yang bakal ditunjuk sebagai Plt.

"Partai tidak boleh berhenti. Apalagi kita memiliki target tinggi dalam pemilu 2019 mendatang," pesannya.

Setelah ditetapkannya Plt, dalam kurun waktu tiga bulan harus segera digelar rapat Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dengan agenda pemilihan Ketua DPC devinitif.

"Plt tidak bisa membuat keputusan strategis. termasuk mengganti susunan kepengurusan yang sudah ada," pungkas Kelana. (arf)

Read More

Ada Pelaku Yang "Diselamatkan" Dalam Pengusutan Korupsi UPS DKI Jakarta ?

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kelompok Anti Koruptor Rakus (Kentir) meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas bahkan membawa seluruh pelaku korupsi Uninterruptible Power Suply (UPS) di DKI untuk diadili ke pengadilan tipikor tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta.

Atensi keras Kentir ini lantaran, pihaknya mengendus adanya permainan untuk menyelamatkan beberapa pelaku untuk didudukkan di kursi pesakitan.

"Bisa dilihat, dalam sidang pengadilan kasus ini, dalam dakwaan jaksa penuntut umum menguraikan bahwa salah seorang terdakwa didakwa dan dituntut karena telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan si A, si B, si C dan seterusnya, tapi orang-rang yang disebut dalam dakwaan bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama itu tidak dijadikan tersangka/terdakwa. Ada apa ini?, Kecam Eddy Ketua Kentir.

Eddy juga mengakui dalam perkembangan kasus ini memang ada tersangka baru yakni Harry Lo, Direktur PT. Offistarindo Adhiprima yang hanya merupakan vendor dalam pengadaan UPS tersebut. Tapi perusahaan-perusahaan yang merupakan penyedia barang dan yang menerima aliran uang sangat besar dalam kasus itu sampai sekarang belum ada yang dijadikan tersangka.

"Jangan sampai timbul kesan bahwa cukup satu orang yang dikorbankan sebagai kambing hitam, sedangkan pihak-pihak yang sebenarnya juga menikmati hasil dari korupsi itu malah diselamatkan. " tegasnya.

Eddy mengungkapkan, banyak hal yang menarik dalam kasus ini terutama dari para pemenang tender proyek pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta. Setelah ditemukan adanya kakak beradik, kini diketahui bahwa empat orang dari beberapa pemenang tender dari Surabaya, ternyata saling mengenal.

Keempat pemenang tender itu, dua diantaranya kakak beradik. Yakni, Tri Prakoso dan Adik Dwi Putranto. Tri Prakoso, adalah pemilik sekaligus Direktur Utama CV Wisanggeni, yang beralamat di Jl Manyar Sambongan, pemenang tender pengadaan UPS di SMAN 5 Jakarta senilai Rp 5.829.967.000.

Sedangkan, Adik Dwi Putranto, pemilik perusahaan CV Parameswara yang berkantor di Jl Rungkut Harapan, pemenang lain proyek UPS di SMAN 1 Jakarta senilai Rp 5.832.200.000.

Nah, kedua kakak beradik ini ternyata juga kenal dekat dengan Ulya Abdillah, pemilik sekaligus Direktur Utama CV Tunjang Langit, yang berkantor di Ruko Graha Indah B1/44H, Jl Gayung Kebonsari, pemenang tender proyek pengadaan UPS di SMKN 27 Jakarta senilai Rp 5.832.618.000.

Ketiganya juga mengaku kenal dengan Oni Eka Darmawan, pemilik sekaligus Direktur Utama CV Permata Padi Purnama, pemenang tender proyek UPS di SMKN 3 Jakarta, senilai Rp 5.830.000.000.

Bahkan perusahaan yang dipimpin Oni dan Ulya bisa dibilang masih berada dalam lingkup satu kantor di kawasan Ruko Graha Indah B1/ 44 H di Jl Gayung Kebonsari.

Yang membedakan posisi kantornya. CV Tunjang Langit milik Ulya berkantor di lantai 1, sedangkan CV Permata Padi Purnama milik Oni menempati lantai 3 di alamat Ruko tersebut. Sedangkan di lantai 2 masih di alamat Ruko yang sama, ditempati sebagai Kantor Asosiasi Distributor dan Leveransir yang diketuai oleh Adik Dwi Putranto.

Maka hampir setiap hari ketiganya selalu bertemu di kantor yang terdiri tiga lantai di Ruko Graha Indah B1/ 44H Jl Gayung Kebonsari tersebut. Bahkan, Ulya dan Adik, sudah berteman sejak lama,  ungkap Adik, yang juga diakui Ulya.

Keduanya semakin akrab karena sama-sama sebagai orang kepercayaan La Nyalla Mattalitti dan duduk di kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim.

Kendati saling kenal, para pengusaha ini menolak dibilang memenangkan tender proyek pengadaan UPS di Jakarta.

" Mereka tak mau disebut telah berkolusi." tandas Eddy menirukan ucapan Ulya. (arf)

Read More

Pileg 2019, DPC Partai Hanura Optimis Raih 15 Kursi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Target tinggi diusung DPC Partai Hanura dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Hanura mengincar 15 kursi anggota DPRD Kota Surabaya.

Sekretaris DPC Hanura Kota Surabaya, Agus Santoso menegaskan kebangkitan Hanura harus dimulai dari Kota Pahlawan. Dengan persiapan yang sudah dilakukan, ia optimis target tersebut bisa terpenuhi.

"Partai Hanura harus bangkit.Dan kebangkitan itu bisa dimulai dari Surabaya," tegas Agus Santoso saat pelantikan pengurus DPC Partai Hanura, Minggu (16/10/2016).

Dengan proses pembentukan pengurus mulai tingkat ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) yang berlangsung lancar, pihaknya mengaku memiliki cukup banyak amunisi dalam menghadapi pemilihan 2019 nanti.

"Saya ingin bekerja dengan saudara saudaraku semua. Bukan hanya ongkang-ongkang di kantor," ujarnya.

Mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya ini juga meminta setiap kader tidak segan memberikan masukan dan kritik terhadap kepengurusan DPC yang ada.

"Saya mohon dukungan. Marilah kita betul-betul besarkan partai ini. Hanura ini milik rakyat. Karena Hanura ini hati nurani rakyat," ingat Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus Santoso juga meminta seluruh kader partai peka terhadap setiap keluhan masyarakat. Sebab, kehadiran Hanura bertujuan untuk melayani masyarakat bukan sebaliknya.

"Apapun keluhan warga, baik pengurus PAC maupun ranting harus mendengarnya. Kader Hanura harus membuka telinga lebar-lebar," pesannya.

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto menambahkan, dengan semangat seluruh kader hari ini, ia optimis target untuk menguasai Surabaya pada 2019 bisa terealisasi.

Menurutnya, sejak terpilihnya Whisnu Wardhana (WW) sebagai Ketua DPC Hanura Surabaya, dirinya terus mengikuti dinamika yang berlangsung. Dari situ, ia optimis target partai memperoleh 15 kursi bisa tercapai.

"Semangat ini yang membuat kita semua optimis akan menang dalam pemilu 2019. Atau setidaknya masuk 5 besar," pungkas Kelana. (arf)/

Read More

Negara Eropa Dan Asia Menanti Pasokan Tenaga Keparatan Indonesia

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tenaga kerja dalam bidang Medis atau Kesehatan.ternyata sangat dibutuhkan tenaga kealihannya oleh tenaga asing terutama dari negara Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat serta Negara Asia.Bahkan dari negara tersebut banyak membutuhkan pasokan ratusan ribu tenaga perawat serta fisioterapis.

Menurut Kasubdit Analisis dan Keterpaduan BNP2 TKI, Sudiharto.S.Kp.M.Kes, dalam menghadapi daya saing tenaga kerja yang ada di Indonesia.beranggapan bahwa, Badan Naaional Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia merupahkan Lembaga  Pemerintah Non Kementrian  yang bertanggung jawab kepada Presiden

" Selama ini, Luar negeri selalu beranggapan tenaga kerja yang dikirim indonesia ke luar negeri  selalu sebagai pembantu atau baby sitter,padahal mereka tenaga kerjanya sebagian diperuntukan sebagai perawat maupun tenaga medis ( Dokter ) ." papar Sudiharto saat menghadiri Seminar bertajuk "  Peluang Tenaga Kesehatan Untuk Berkarier Di Luar Negeri" bersama  Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, Sabtu (15/10/2016)

BNP2 TKI sebagai wujud kerja sama dengan pihak unsula,masih kata Sudiharto berharap ingin menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya khususnya bagi TKI formal, meningkatkan kualitas pelayanan penempatan TKI, meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI, meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.

" Walaupun kesempatan menjadi tenaga kesehatan cukup melimpah diluar negeri, namun kebanyakan sekolah kesehatan seperti perawat di Indonesia tidak memiliki basis pembelajaran yang sesuai untuk tenaga kerja internasional. " ujarnya

Sudiharto menambahkan, diyakini bahwa lulusan mahasiswa Unusa dibidang keperawatan sangat layak dan pantas untuk turut bersaing dalam meraih peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Karena lulusan Unusa merupakan lulusan yang profesional dan Lil Alamin.

" Tinggal bagaimana kalian saja sebagai lulusan Unusa harus memiliki keyakinan, keberanian dan peningkatan skill dan kualitas tenaga medis perlu senantiasa untuk diperhatikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan keahlian, keterampilan dan ditunjang dengan kemampuan Bahasa Inggris dan bahasa di negera penempatan yang baik, sebenarnya tidak perlu khawatir untuk bekerja ke Luar Negeri,   Urai Sudiharto menutup pemaparannya.

Menghasilkan tenaga kerja yang handal, bukan hanya siap bekerja di dalam negeri, namun juga memenuhi lowongan tenaga kesehatan di negara-negara maju.

" Suplai tenaga kesehatan ke luar negeri terhambat dengan minimnya minat alumnus untuk meninggalkan Indonesia, ditambah lagi dengan kurangnya informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi ". tutup Sudiharto

Dalam hal ini, Universitas Nahdatul Ulama Surabaya (Unusa) selalu berupaya menciptakan lulusan keperawatan yang profesional dibidangnya, sehingga mampu bersaing bekerja diluar negeri sebagai tenaga medis atau keperawan. (Dji)

Read More

Tanding Futsal Persahabatan, Gabungan Wartawan Pemkot dan DPRD Surabaya Menang Tipis Lawan DPU-CKTR

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) olah raga sepak bola memang diminati semua kalangan bahkan segala usia, namun seiring perkembangan jaman, lahan untuk melampiaskan hobi dalam bidang olah raga main bola semakin sempit.

Untuk menyiasati agar hobi memainkan bola di lapangan tersebut tersalur kini mulai marak bermain bola dilapangan kecil atau yang dikenal dengan futsal.

Kendati demikian, ternyata bermain bola futsal dengan rekan sejawat dianggap kurang memuaskan. Seperti halnya yang dilakukan oleh gabungan kelompok kerja (Pokja) wartawan Pemkot dan DPRD Surabaya ini.
Kali ini gabungan kelompok kerja (Pokja) wartawan Pemkot dan DPRD Surabaya tak hanya berlatih setiap minggunya saja, tapi pada Jum'at (14/10/2016) lalu Gabungan para jurnalis itu mendapat lawan tangguh yakni dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU-CKTR) Surabaya.

Alhasil  pertandingan tersebut cukup meriah, selain dari pejabat DPU-CKTR juga tampak Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser tak terkecuali juga terlihat para wartawan wanita memberikan applaus.
Laga persahabatan tersebut akhirnya dimenangkan  oleh kelompok wartawan." Menang tipis, 5-4." kata Hadi wartawan cakrawala.co.id. (arf)

Read More

Blangko Tak Ada, Warga Masih Antusias Lakukan Perekaman e-KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski untuk mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) jauh dari harapan alias tak pasti, tampaknya warga Surabaya tak ambil peduli.

Apalagi warga tersebut baru saja menginjakkan usianya untuk mendapatkan identitas resmi sebagai warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun alias dewasa.

Hal ini terlihat saat perekaman e-KTP di Kelurahan Karang Poh, kecamatan Tandes Surabaya. Jum'at, (14/10/2016). Pemuda yang diketahui bernama Ikhlasul Hisyam Aditama tampat cukup gembira saat melakukan perekaman.

Dengan berpakaian rapi, rambut mengkilat, layaknya seperti ingin menghadiri hajatan, pemuda ini berharap agar foto identitas resmi seumur hidupnya tersebut dapat terkenang hingga tua.

Ikhlasul yang saat ini berdomisili di Menur Pumpungan Surabaya tersebut memilih melakukan perekaman di  Kelurahan Karang Poh, Tandes dikarenakan status kependudukan yang dimiliki orang tuanya masih berada di wilayah Kelurahan Manukan Kulon, Tandes.

Selain itu, perekaman e-KTP di kelurahan Karang Poh dirasa cukup cepat pelayanannya bila dibandingkan dengan Kecamatan Tandes.

" Cari yang cepat om. " kata siswa SMKN 6 Surabaya ini.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Suko warsito, Sekretaris Kelurahan Karang Poh. Menurut Suko, saat ini untuk willayah Kecamatan Tandes memiliki dua  alat perekaman, satu alat ditempatkan di Kecamatan Tandes sedangkan satu alat lainnya ditempatkan secara bergantian dari satu kelurahan ke kelurahan lain di wilayah Kecamatan Tandes.

"Istilahnya memperingan warga agar tidak jauh-jauh." Kata Suko.

Masih Suko, meski hanya mendapatkan jatah waktu selama tiga hari, namun pihaknya berupaya  agar masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP segera terlayani.

" Kita tunggui hingga jam elapan malam, tiap hari melayani 3  orang. " jelas Suko sambil menunjukkan lenbaran absensi warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP. (arf)

Read More

Adies Kadir Tinjau Sarana dan Prasarana Polrestabes Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam kunjungan dinasnya anggota DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo Adies Kadir mendatangi Mapolrestabes Surabaya pada, Sabtu (15/10)pukul 11.00 Wib.

Dalam sidak resminya tersebut Adies Kadir mengungkapkan, karena Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan, dirinya ingin melihat sarana prasarana di Polrestabes Surabaya.

Sebagai wakil dari Surabaya di DPR RI apakah semua prasarananya seperti kendaraan bermotor dan lain-lain masih layak atau sudah waktunya untuk di perbaiki maupun diganti.

“Saya hadir di Surabaya secara resmi dan juga ditembuskan ke Kapolri untuk melihat sarana prasarana yang ada di Surabaya. Semua temuan nantinya akan menjadi bahan dalam rapat pleno di DPR RI”, kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) DPR RI kepada disela di Polrestabes.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Iman Sumatri menyatakan sangat bersukur dan senang atas kunjungan dinas resmi anggota DPR RI yang langsung datang mengunjungi Mapolrestabes Surabaya.

Dengan kunjungan dari Komisi III DPR RI Ini, dapat mengecek secara langsung sarana prasarana yang dimiliki oleh Polrestabes Surabaya.

“Polrestabes Surabaya bisa menunjukkan sumber daya yang ada dan juga sarana prasarananya yang ada. Kemungkinan besar nantinya beliau akan memperjuangan sarana prasarana yang ada masih layak atau tidak, sehingga kita bisa melayani melayani masyarakat dengan baik”, kata Iman Sumantri.

Polrestabes Surabaya juga dapat melaporkan apa saja yang perlu untuk diperbaiki, dan juga dapat memfasilitasi kepada pimpinan yang lebih atas agar nantinya Polretabes Surabaya dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat Surabaya. (arf)

Read More

Masduki Klaim OPP Cambuk Bagi Pegawai

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tertangkapnya oknum PNS dari Departemen Perhubungan (Dephub) di Jakarta melalui OPP (operasi pemberantasan pungli) oleh kepolisian ternyata membuat sejumlah kalangan kebakaran jenggot menunjukkan taringnya, tak terkecuali Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengklaim bila di Kota Surabaya masih marak terjadi pungutan liar terutama dari ujung tombak pemerintahan kota (Pemkot) Surabaya paling bawah. Optimisnya Masduki ini bukan lantaran dari hasil sidak maupun temuan yang dilakukannya sebagai wakil rakyat di Surabaya namun berdasarkan copy paste dari temuan Ombudsman di Kota Surabaya.

 “Di kelurahan dan kecamatan, saya yakin masih ada. Karena memang, ketika melakukan pengurusan surat menyurat, di mulai dari kelurahan. Jelas ini merugikan masyarakat," kata Masduki Toha..

Tak tanggung-tanggung Masduki juga menyebutkan beberapa praktik pungli yang seringkali membuat warga mengeluh, terjadi ketika mengurus pernikahan, kemudian masalah pertanahan (sporadik, riwayat tanah, balik nama petok-D), dan sebagainya.

“Kalau sudah menyangkut tanah, sudah pasti harus keluar uang. Kalau nggak gitu, petugas nggak mau jalan,” ungkapnya.

Tak hanya instansi jajaran bawah  pemkot Surabaya yang disorotnya, namun pejabat esolon  III A hingga IV B juga di kritiknya agar membentuk sistem pengawasan melekat (waskat) di bawah kendali Bagian Pemerintahan maupun Asisten Sekota, seperti yang diberlakukan di era orde baru.

“Adanya waskat ini, bisa mengatasi persoalan tersebut. Supaya mereka yang bekerja ini betul-betul kerja,” selorohnya.

Selain waskat, Masduki mengklain bila OPP merupakan sebuah pukulan berat bagi aparatur pemerintahan.

“Terus terang dengan adanya kebijakan Operasi Pemberantasan Pungli ini, bisa menjadi cambuk bagi pegawai,” pungkasnya. (arf)

Read More

Ramai-ramai Kembalikan Hasil Korupsi ke PD Pasar Surya Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah ketahuan menggarong uang setoran yang ada di pasar-pasar, sejumlah oknum yang telah ditersakakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Kota Surabaya, mulai ramai-ramai mengembalikan hasil jarahannya.

Diduga para koruptor ini ketakutan meski hingga saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya belum menentukan statusnya menjadi tersangka.

Kendati telah mengembalikan hasil jarahannya namun upaya untuk meloloskan diri dari jeratan hukum hanya impian belaka.

Pengembalian uang jarahan ini dibenarkan Plt Dirut PDPS Surabaya, Bambang Parikesit. kamis (6/10). Menurut Bambang yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan ini mengatakan, tak semua uang telah dititipkan ke PDPS Surabaya.

"Ada yang sebagian sudah ada, ada yang belum." kata Bambang singkat.

Modus dengan menggembalikan uang jarahannya ini ternyata tak diketahui oleh pihak Kejari Surabaya. Bahkan bila pihak PDPS Surabaya maupun oknum yang terlibat mencoba menitipkan hasil korupsinya, pihak Kejari Surabaya bakal  menolaknya.

" Kita belum tau yang ke perusahaan, kalau di kejaksaan gak mungkin karena masih penyelidikan, setelah itu kita baru gelar perkara, naik ke penyidikan." ujar Didik Farkhan Alisyahdi< Kajari Surabaya.
Seperti diberitakan dugaan korupsi PD Pasar Surya ini berdampak pada pemecatan 4 Kepala pasar dan 3 pegawai dinonjobkan. Tidak hanya itu. PD Pasar Surya juga berhasil mengungkap jumlah keuangan yang diselewengkan.

Penyelewengan keuangan pasar tersebut tersebar di beberapa pasar diantaranya, Pasar Kembang Rp 166.982.925, Pasar Wonokromo Rp 110.951.678, Pasar Kupang Rp 12 Juta lebih dan Pasar Keputran Selatan, Rp 10.836.198. (arf)

Read More

Komisi C Curigai Anggaran Rp 10 Miliar PD Pasar Surya Tak Sesuai Peruntukkannya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya kasus dugaan korupsi uang setoran atau pungli di PD Pasar Surya, kini perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya ini juga mendapat sorotan oleh beberapa anggota DPRD Surabaya terkait Anggaran revitalisasi PD Pasar Surya sebesar Rp. 10 Miliar yang diterima pada Desmber 2015.

Awalnya Achmad Zakaria, namun kini M. Machmud juga mempertanyakan anggaran tersebut. Machmud mencurigai anggaran sebesar itu diduga tak sesuai dengan peruntukkannya.

Pasalnya anggaran yang seharusnya untuk pembangunan empat pasar itu diduga digunakan untuk membayar gaji karyawan.

Parahnya lagi, pembangunan pasar yang seharusnya dilakukan tahun ini hanya terlihat di Pasar Keputran Utara saja. Namun, untuk pembangunan pasar lainya belum terlihat sampai sekarang.

“Kalau bunyinya untuk pembangunan revitalisai pasar ya harus digunakan sesuai peruntukan. Jelas tidak boleh kalau untuk gaji karyawan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Machmud meminta Pemkot Surabaya melakukan langkah tegas yaitu meminta laporan penggunaan keuangan karena sampai saat ini tidak jelas penggunaanya. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan anggaran bisa berpotensi masalah hukum.

“Yah Pemkot harus meminta laporan penggunaan anggaran untuk apa saja. Trus sisanya berapa dan untuk apa saja,” jelas mantan Ketua DPRD Surabaya itu.

Untuk itu, Komisi C DPRD Surabaya akan memanggil PD Pasar Surya untuk meminta pertanggungjawaban terkait pembangunan empat pasar tersebut. Dengan begitu akan diketahui dengan jelas apakah menyalahi aturan atau tidak.

“Kita akan tanyakan sampai dimana pembangunan revitalsasi pasar tersebut,” jelasnya.(arf)

Read More