Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Rabu, 30 November 2016

Pelarian La Nyalla ke Singapura Memberatkan Tuntutan Jaksa



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pelarian La Nyalla Mattalitti ke Singapura menjadi salah satu pertimbangan Jaksa dalam membuat tuntutan pidana.

Tindakan tidak kooperatif yang dilakukan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tersebut menjadi hal yang memberatkan tuntutan.

"Hal yang memberatkan, terdakwa melarikan diri ke Singapura dan dideportasi," ujar Jaksa Didik Farkhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016).

La Nyalla diketahui masuk ke Singapura pada 29 Maret 2016. Seharusnya, izin tinggal La Nyalla hanya berlaku 30 hari.

Namun, La Nyalla menetap di sana hingga dijemput paksa dari tempat persembunyiannya.

Selain soal pelarian, beberapa hal juga menjadi pertimbangan jaksa dalam memberatkan tuntutan.

Perbuatan La Nyalla dianggap berlawanan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan La Nyalla juga menimbulkan kerugian negara.

Selain itu, La Nyalla tidak bersikap kooperatif, dengan menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan tidak mau menandatangani BAP sebagai tersangka.

La Nyalla dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. La Nyalla juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar. Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan dilelang.

Namun, jika hartanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Jaksa menilai La Nyalla telah terbukti melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

La Nyalla terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014. (arf)

Mencegah Perpecahan Bangsa, Kodim 0804/Magetan Gelar Gerakan Nusantara Bersatu



KABARPROGRESIF.COM : (Magetan) Komando Distrik Militer (Kodim) 0804/Magetan menggelar Gerakan Nusantara Bersatu di Alun-Alun Kota Magetan, Rabu (30/11/2016) pukul 07.00 WIB. Acara ini dihadiri Forkopimda Magetan, para tokoh agama, tokoh pemuda, Budayawan, musisi,  pelajar, mahasiswa, FKPPI, serta TNI-Polri.

Tema gerakan ini adalah Nusantara Bersatu, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita Bersama, Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ini dimeriahkan aksi seniman Magetan dan  siswa sekolah yang menampilkan pentas seni reog dari SMK Yosonegoro Magetan, SMK 1 Bendo, dan SMK 1 Poncol..

Bupati Magetan Dr Drs H Sumantri MM dan Wabub Magetan Samsi St, Kajari, Dandim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan Iszal SIP, Kapolres Magetan, serta tokoh masyarakat yang hadir dalam acara ini juga melakukan orasi kebangsaan.

Orasi dari Tomas Magetan oleh KH. Mansyur tentang menjaga Persatuan dan Kesatuan  Bangsa, dilanjutkan  menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Orasi dari Tomas magetan oleh Ustad. Ahmad zahni, SH.tentang Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dilanjutkan menyanyikan Lagu Berkibarlah Benderaku yang diikuti oleh seluruh peserta  dan Tamu Undangan. Orasi dari (Tokoh Pemuda) Magetan tentang menjaga perdamaian bangsa dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Garuda Pancasila. Orasi oleh Budayawan dengan judul Indonesiaku  indonesiamu  indonesia kita dilanjutkan oleh Pemuda KNPI dan Pelajar Kab, Magetan dengan judul  judul Bangsamu bangsaku bangsa kita.

Orasi  Dandim 0804/Magetan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, maka kita jangan mudah terhasut  untuk di pecah belah dan di adu domba yang dapat mengakibatkan  perpecahan.  Maka kita sebagai penerus bangsa/generasi bangsa kita hrus selalu rukun dan kompak jangan mudah terprovokasi, terpengaruh budaya asing seperti contohnya Narkoba yang dapat merusak tunas bangsa sebagai generasi penerus bangsa ini  demi mengisi kemerdekaan isi  dengan hal-hal positip, dan jaga terus keutuhan NKRI yang kita cintai ini karena NKRI adalah harga mati, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Gebyar-Gebyar dan lagu Nusantara.
Komandan Kodim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan Iszal SIP  mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, 8.198 orang  yang hadir diajak untuk melihat dari dekat bahwa Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika yang penuh keanekaragaman terdiri atas berbagai ras dan suku bangsa.

“Kita harus bersatu agar Indonesia ini tetap bediri. Sejarah membuktikan, Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu hancur karena dihasut akibat terjadi perpecahan dari dalam. Ini yang tidak kita inginkan,” kata Letkol Herwin di sela-sela acara kepada wartawan.

Dijelaskannya, kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu ini merupakan instruksi dari panglima TNI dan dilaksanakan serentak se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan melibatkan seluruh komponen.

“Melalui Nusantara Bersatu ini, kita ingin mengigatkan bahwa kita itu berbeda tapi kita harus bersatu. Negara kita itu kaya akan sumber daya alam. Salah satunya  minyak yang menjadi incaran negara asing,” imbuhnya.

Sementara, Bupati Magetan Dr Drs H Sumantri MM, mengatakan, dengan kegiatan Gerakan Nusantara Bersatu ini, Indonesia tetap utuh dan tidak ada yang mengganggu Indonesia. “Semoga dengan kegiatan ini, rakyat mendengar bahwa NKRI harga mati. Rakyat kuat dan Indonesia tetap utuh,” ungkapnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Bupati Magetan menegaskan, seluruh warga Negara Indonesia harus memegang teguh prinsip kebhinekaan. “Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda ras, berbeda agama, tapi kita tetap Indonesia agar negara ini kuat,” tandasnya. (arf)

La Nyalla Anggap Tuntutan 6 Tahun Penjara Tak Sesuai Fakta Sidang



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Atas tuntutan tersebut, La Nyalla merasa keberatan. Dia menganggap pertimbangan Jaksa tidak sesuai fakta.

"Yang jelas, yang saya dengarkan tadi ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya wajar-lah, namanya jaksa, kan tugasnya menuntut, ya sudah biar saja," ujar La Nyalla seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Beberapa hal yang menjadi catatan, menurut La Nyalla, uang yang ia gunakan untuk membeli saham perdana Bank Jatim merupakan peminjaman, dan sudah dikembalikan.

Selain itu, pertanggungjawaban atas anggaran Kadin telah didelegasikan kepada Wakil Ketua Kadin, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.

Menurut La Nyalla, pengembalian uang dan pendelegasian wewenang telah dilampirkan bukti-bukti administrasi yang jelas.

Jaksa penuntut umum dalam pertimbangannya telah membuktikan bahwa La Nyalla melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, perbuatan La Nyalla dianggap telah menimbulkan kerugian negara.

La Nyalla dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Awalnya, menurut Jaksa, Pemprov Jatim menganggarkan dana hibah dengan total Rp 48 miliar dalam APBD untuk tahun 2011-2014.

Namun, La Nyalla bersama-sama dengan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, justru menggunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya.

La Nyalla disebut menyiasati agar seolah-olah program dana hibah telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran biaya.

Menurut Jaksa, untuk menutupi penggunaan uang yang dipakai untuk membeli saham perdana Bank Jatim, La Nyalla membuat surat pengakuan hutang kepada Kadin Jatim.

Namun, surat tersebut diduga tidak benar, karena materai yang digunakan baru dikeluarkan pada tahun 2014, sedangkan surat hutang dibuat pada 2012.

Kemudian, berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, La Nyalla berusaha menutupi penyalahgunaan wewenang dengan membuat surat delegasi pengelolaan dana hibah kepada Diar dan Nelson.

Menurut Jaksa Didik Farkhan, sesuai fakta persidangan, surat itu janggal dan tidak benar.

"Terbukti bahwa nomor surat tidak teregister. Termasuk kuitansi, dari materai ternyata dibuat belakangan. Jadi kami anggap itu tidak ada," kata Didik. (arf)

Kodim Lamongan Gelar Apel Nusantara Bersatu Di Alon Alon



KABARPROGRESIF.COM : (Lamongan) Kodim 0812 Lamongan Bersama Pemerintah Daerah Kab Lamongan gelar Apel Nusantara Bersatu dengan tema " INDONESIA Milikku, Milikmu , Milik kita bersama BHINNEKA di Alun-alun Kab Lamongan yang diikuti 1700 Orang.Rabu 30/11

Sebelum pelaksanaan apel terlebih dahulu menyaksikan penampilan Demotrasi Paskibra Kebangsaan dari SMAN 1 Lamongan

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sutrisno Pujiono,S.E,M.M dalam sambutannya menyampikan Mari kita gelorakan semangat kebangsaan yang sdh lama tidak kita dengarkan yaitu Indonesia hebat, Indonesia kuat, sengaja Apel Nasional Nusantara Bersatu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia guna mengelorakan semagat kebangsaan kita agar kita kembali untuk mempertahankan pekarangan rumah kita, Jaga Bumi pertiwi dan jaga NKRI dari segala macam hasutan untuk memecah belah persatuan Bangsa Indonesia milik kita bersama Milikku, Milikmu yang terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

AKBP Juda Nusa Putra, Sik (Kapolres Lamongan) dalam sambutannya ucapan Trimakasih dan apresiasi yang setingggi - tingginya kepada Letkol Inf Sutrisno Pujiono, S.E. M.M (Dandim 0812/ Lamongan) atas terselenggaranya kegiatan Apel Nasional Nusantara Bersatu karena benar sesuai tema bahwa Indonesia Milikku, milikmu dan milik kita bersama dengan itu marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dan Mari kita jaga suasana Kab. Lamongan agar tetap aman dan kondusif.

Untuk sambutan yang terakhir H. Fadeli, SH. MM.(Bupati Lamongan) bahwa Indonesia Milikku, milikmu dan milik kita bersama dalam kebhinnekaan dan ketunggal Ikaan Jangan sampai kita terprovokasi dengan isu yang ingin memecah belah persatuan kesatuan bangsa Indonesia dan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI harus kita jaga keutuhannya.

Di akhir Apel Nusantara Bersatu meyaksikan orasi kebangsaan oleh Bapak Guntur (Sekertariat UPT Diknas Lamongan) Dan Pembacaan Puisi  Perjuangan Berangkai Dari Pelajar SMA N 2 Lamongan.

Adapun peserta Apel Nusantara Bersatu diantaranya  2 SSK Kodim 0812/Lamongan, 1 SSK Polres Lamongan, 1 SSK Gabungan (Satpol PP, Dishub dan PMK), 1 SSK Gabungan (Banser dan FKPPI), 1 SSK Mahasiswa, 1 SSK Pelajar, 1 SSK Pramuka (arf)

La Nyalla Dituntut 6 Tahun Penjara



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

La Nyalla juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar.

Jika uang tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta La Nyalla akan dilelang. Namun, jika tidak dibayar 1 bulan setelah hukum tetap, hartanya tidak mencukupi, diganti pidana penjara tiga tahun dan enam bulan.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa La Nyalla Mattalitti terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Didik Farkhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai La Nyalla terbukti melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

La Nyalla dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Awalnya, Pemprov Jawa Timur menganggarkan dana hibah dengan total Rp 48 miliar dalam APBD untuk tahun 2011-2014.

Namun, La Nyalla bersama-sama dengan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, justru menggunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya.

La Nyalla menyiasati agar seolah-olah program dana hibah telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran biaya.

Berdasarkan audit BPKP, jumlah kerugian negara dalam korupsi dana hibah tersebut mencapai Rp 26.654.556.219.


Pembelian saham Bank Jatim
Uang yang digunakan La Nyalla Mattalitti untuk membeli saham perdana Bank Jatim ternyata berasal dari rekening Kadin di Bank Jatim.

Uang tersebut ditransfer dari rekening Kadin ke rekening pribadi La Nyalla di bank yang sama. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, pada 11 Juni 2012, La Nyalla menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Jatim di Kantor Cabang Utama Surabaya atas nama pribadi.

Selanjutnya, pada 6 Juli 2012, La Nyalla dan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, menandatangani Bilyet Giro No BG069407.

Giro tersebut berisi perintah pembayaran dari penandatangan bilyet giro kepada Bank Jatim dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro di Bank Jatim ke rekening pribadi La Nyalla.

Dana Kadin sebesar Rp 5,3 miliar ditransfer ke rekening La Nyalla. Kemudian, La Nyalla memindahbukukan rekening pribadinya di Bank Jatim ke rekening atas nama PT Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta-Sudirman.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2012, melalui PT Mandiri Sekuritas dengan kode nasabah ED 306 atas nama pribadinya, La Nyalla membeli IPO Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar, dan mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 lembar saham di harga Rp 430 per lembar.

Setelah saham dijual, La Nyalla mendapat keuntungan sekitar Rp 1,1 miliar atas penjualan saham tersebut. (arf)

Kodim Tuban Gelar Apel Nusantara Bersatu di Alon - Alon



KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Untuk mempererat kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, Forpimda Tuban menggelar apel Nusantara Bersatu dengan tema “Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Kita", di Alon-alon Tuban, Jl. RA. Kartini, Rabu (30/11/2016).

Gerakan Nusantara Bersatu diikuti oleh 3000 orang, terdiri TNI/Polri, PNS, mahasiswa, pelajar, Pramuka, Ormas dan masyarakat, dengan mengenakan ikat kepala warna Merah Putih.

“Keutuhan NKRI harus tetap kita jaga jangan sampai terpecah oleh kepentingan suatu golongan, kelompok  atau suku tertentu, Indonesia adalah milikku, Indonesia adalah milik kamu, Indonesia adalah milik kita, harus kita jaga keutuhannya, jangan sampai masyarakat terpecah belah, kita tunjukkan bahwa Nusantara  tetap bersatu,” hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0811/Tuban, Letkol Inf Sarwo Supriyo, sesaat usai pelaksanaan Apel Nusantara Bersatu.

Menurutnya, apel ini digelar sebagai tekad dan wujud komitmen untuk senantiasa mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan kelompok, suku maupun golongan.

"Melalui kegiatan ini kita satukan seluruh elemen, dengan semangat kebhinekaan mari kita jaga keutuhan NKRI,” tegas Dandim.

Ia berharap, kegiatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini bias menguatkan nasionalisme untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Waspadai gerakan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI dan berpotensi mengganggu kekondusifan situasi keamanan di wilayah ini”, pungkasnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Forpimda Tuban,Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Husein, KH.Abdul Matin (Ketua MUI Tuban), KH. Mundzir (Ketua FKUB Tuban), H.Ridwan ( Ka PN Tuban), Muspika, SKPD, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat Kab. Tuban.Kegiatan berjalan aman dan lancar ditutup dengan doa lintas agama. (arf)

Wali Kota Risma Berbagi Pengalaman Me-manage Pajak ke Delegasi 32 Negara



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dipilihnya Surabaya sebagai tempat gelaran agenda internasional bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030, bukan sekadar asal pilih. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama dengan South Center (think tank internasional yang berpusat di Jenewa) punya alasan untuk mengadakan agenda yang diikuti perwakilan dari 32 negara berkembang tersebut di Surabaya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya lebih tinggi capaian nya dari sisi indeks pembangunan dan juga dari sisi capaian peningkatan pajak. “Saya senang agenda ini diselenggarakan di Surabaya. Ini bukan sebuah kebetulan diselenggarakan di Surabaya. Karena itu kami sangat apresiasi,” tegas AM Fachir seusai opening ceremony agenda tersebut di Hotel JW Marriot, Rabu (30/11).

AM Fachir mengapresiasi paparan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada sesi awal pembukaan acara. Dalam paparannya, wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan nasional dan internasional ini menjelaskan banyak hal. Diantaranya tentang pelayanan pajak yang bisa dilakukan secara online. Sehingga, wajib pajak bisa lebih mudah dalam membayar pajak. Dan outcome nya, capaian penerimaan dari sektor pajak menjadi lebih besar dibanding ketika sebelum menerapkan teknologi.

“Apa yang disampaikan Bu Risma sangat mendasar dari persoalan ini. Pengalaman beliau sejak 2010 sampai sekarang yang ditampilkan dalam gambar dan angka, menarik buat mereka karena langsung bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada. Juga dari sisi indeks pembangunan dan meningkatkan pajak. Mungkin nanti juga bisa disampaikan bagaimana mencapainya. Itu sangat penting dan itu akan jadi pengalaman berarti bagi teman-teman di sini,” tegas pejabat kelahiran Samarinda ini.

Lebih lanjut, AM Fachir menegaskan, agenda yang diinisiasi oleh South Center dan juga Kemenlu ini bertujuan untuk saling berbagi tentang kebijakan dan kerja sama terkait pajak. Menurutnya, hal ini selaras dengan salah satu upaya yang sedang dilakukan negara-negara berkembang dalam mencapai sustainable development yang sudah dicanangkan agenda sampai 2010. Semangatnya adalah upaya memberdayakan publik untuk ikut di dalam pembangunan di berbagai bidang. Dan, salah satu yang menjadi persoalan adalah bagaimana mmebiayai program tersebut. Salah satunya dengan pajak.
“South Center kemudian meminta Indonesia untuk menjadi host dari pertemuan pertama yang diikuti 32 negara ini. Dengan kondisi dunia seperti sekarang, terutama kondisi ekonomi nya yang melambat, ini penting untuk memobilisasi sumber daya yang ada,” sambung AM Fachir.

Sementara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku senang bisa berbagi pengalaman dalam menyelesaikan berbagai macam masalah perkotaan, utamanya tentang kebijakan pajak. Wali kota menjelaskan bahwa dalam membuat kebijakan pajak (tax policy), bergantung kondisinya. Dia mencontohkan, ketika ekonomi melambat, Pemkot Surabaya tidak menaikkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). “Baru kalau ekonomi naik, saya naikkan. Jadi tidak setiap tahun naik, bergantung kondisi ekonominya. Tapi kenapa bisa tercapai dan relatif bsia membiayai program yang kami buat di Surabaya? Itu bagaimana intensifikasi serta bagaimana me-manage uang sehingga uang itu bisa maksimal penggunaannya,” jelas wali kota.

Wali kota yang Oktober lalu mendapat penghargaan alumnus terbaik dunia dari The Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Rotterdam, Belanda ini juga mengaku senang Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah agenda ini. “Tentunya ini agenda yang bagus untuk Surabaya menuju kota MICE. Karena semakin banyak acara dan kunjungan ke Surabaa, pendapatan dari pajak hotel dan restoran juga akan meningkat,” sambung wali kota.

Agenda ini digelar dari mulai Rabu (30/11) hingga 3 Desember 2016. Di hari pertama, tema yang diangkat tentang “International Tax Cooperation: The Challenge to the South”, Global Tax Norms and The Process of Agenda Setting Internationality and in the South”, “Managing Tax Competition and Investment Incentives: Forum National to Collaborative Approaches”, serta The Taxation of Technical Services in Developing Countries”.

Senior Advisor on Finance and Development South Centre, Manuel F Montes, menambahkan, agenda yang dihadiri perwakilan negara-negara dari Afrika, Amerika Latin dan juga Asia ini akan menjadi event reguler. Forum di Surabaya ini merupakan yang pertama dan nanti akan dibuat forum tahunan. “Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Pemerintah Kota Surabaya yang telah mendukung acara ini,” ujarnya.(arf)

BK Siap Proses PAW Eddi Rachmad Asal Ada Surat Dari DPP



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya hari ini menggelar klarifikasi surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan oleh DPC Partai Hanura Surabaya. BK mengundang Sekretaris Hanura, Agus Santoso.

Ditemui usai pertemuan, Ketua BK Minun Latif menjelaskan klarifikasi kali ini untuk memastikan keabsahan surat dari DPC Hanura. Sebelumnya, rencana klarifikasi dijadwalkan pada hari Senin (28/11).

"Benar tadi kita telah melakukan klarifikasi. Ternyata benar surat itu berasal dari DPC Hanura," ujar Minun Latif, Rabu (30/11/2016).

Dari pertemuan tersebut, juga telah diputuskan untuk mengembalikan masalah pengajuan PAW ke Hanura Surabaya. Mengingat pengajuan Pergantian antar waktu terhadap Edi Rahmat, merupakan masalah internal.

"Kita kembalikan permasalahannya. Karena jalan keluar dari masalah ini ada di internal partai yang bersangkutan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menilai ada salah prosedur dalam PAW yang diajukan DPC Hanura Kota Surabaya. Dimana pergantian antar waktu yang diajukan ternyata langsung berasal dari DPC.

Padahal sesuai dengan mekanisme yang berlaku selama ini, surat pengajuan PAW harus berasal dari DPP partai bersangkutan sebagai induk organisasi. Termasuk dilengkapi surat persetujuan dari DPD Hanura Jawa Timur.

"Ini menyalahi prosedur jadi permasalahan kita kembalikan," tandas Anggota Komisi A ini.

Ditanya apakah jika ada surat dari DPP Hanura pihaknya akan menindaklanjuti pengajuan pergantian antar waktu ini, secara tegas Minun Latif membenarkan.

"Jika ada surat dari DPP kita siap memprosesnya. Tapi kita tidak mau betandai-andai," pungkas Minun Latif. (bmb/

BK Anggap PAW Eddi Rahmad Masih Urusan Internal Partai Hanura



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Permohonan pergantian antar waktu (PAW) Eddi Rahmat yang diajukan oleh DPC Hanura kota Surabaya tertanggal 10 Neovember 2016 lalu, dikembalikan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD kota Surabaya. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua BK DPRD kota Surabaya, Minun Latif, usai menggelar rapat koordinasi dengan Agus Santoso, Sekertaris DPC Hanura Surabaya, Rabu(30/11/2016) pagi.

“BK hanya mengklarifikasi kebenaran surat permohonan PAW anggota komisi B, Eddi Rahmat. Selanjutnya kami kembalikan, karena itu ranah internal partai,” ujar Minun, saat diwawancarai di ruang BK.

Hadir dalam rapat klarifikasi, seluruh anggota Badan Kehormatan (BK) yaitu, Baktiono anggota Fraksi PDIP, Buchori Imron dari PPP, Elok Cahyani dari Fraksi Demokrat dan Muchid dari Hanura.

Politisi asal PKB ini, kembali menyatakan, persoalan yang muncul di internal partai Hanura, bukan ranah BK, sehingga pemanggilan pengurus DPC Hanura Surabaya ini, hanya sebatas mengklarifikasi kebenaran PAW.

“BK tidak bisa intervensi urusan internal partai, sehingga harus diselesaikan secara internal. Proses PAW, memang hak partai, namun harus ada persetujuan dari DPP. Sejauh ini DPRD belum mengetahui surat persetujuan DPP,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Agus Santoso membenarkan, bahwa surat persetujuan dari DPP memang belum dilampirkan, meskipun sudah ada.

“Surat persetujuan DPP Hanura itu sudah keluar satu minggu sebelum tanggal 10 November.  Kita memang tidak laporkan ke Dewan karena memang bukan ranahnya. Laporannya nanti ke KPU,” ungkap Agus.

Minggu depan, dirinya akan melengkapi berkas untuk melapor ke KPU kota Surabaya sebagai prosedur PAW anggota partai Hanura. 

“Surat kita sedang lengkapi untuk di serahkan ke KPU,” pungkasnya. (arf)

Korem083/BDJ Gelar Gebyar Nusantara Bersatu



KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Ribuan warga malang memadati lapangan rampal yang menjadi lokasi di gelarnya acara konsolidasi dengan tema “Nusantara Bersatu” pada hari ini Rabu, 30/11/2016 Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wachid Apriliyanto selaku penanggung jawab acara ini menyebutkan ada lebih dari 30.000 orang yang hadir dalam acara ini dari berbagai elemen masyarakat seperti TNI, Polri, Forpinda, FKPPI, Ormas, Pelajar, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Pita merah putih yang terikat di kepala menjadi simbul utama pada kegiatan yang terpusat di lapangan rampal tersebut, warga yang hadir juga membawa bendera merah putih dengan ukuran yang fariatif, di awali dengan menyanyikan lagu nasional “Indonesia Raya” acara ini kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi dari seorang tokoh pemuda di malang a.n. Santoso Abadi, Wawali dan perwakilan MUI Malang a.n. Gus Wahid undangan yang mengajak untuk tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, lantunan lagu-lagu kebangsaan terdengar membahana kembali saat seluruh yang hadir di lokasi acara bersama-sama menyanyikan.

Mayjen TNI Beny Susianto lebih lanjut menjelaskan terkait beredarnya berita di berbagai media sosial disampaiakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini sedang diganggu, kita bisa liat medsos yang sedang beredar ini sangat mengawatirkan bangsa ini, dalam momentum ini sangat tepat untuk kita mengajak seluruh komponen bangsa khususnya di wilayah malang raya bahwa bangsa ini di banggun dengan kebinnekaan.

Digelarnya moment ini dilatarbelakangi atas kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini yang cenderung menghangat ditengah masyarakat, Pangdiv-2/kostrad menyampaikan bahwa bangsa Indonesia di bangun dengan Bhinneka Tunggal Ika ini lah tujuan dari acara ini di adakan, secara kasatmata telah banyak ancaman tantangan dan hambatan baik dari dalam negri maupun luar negeri sangat menganggu kedaulatan Negara kesatuan republik Indonesia dengan begitu maraknya perang proxy wor untuk kepentingan ego pribadi yang sangat menganggu kedaulatan NKRI. (arf)

Amankan 1.000 Ketapel, Polisi Curiga Terkait Aksi 212



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengiriman 1.000 ketapel dari Surabaya ke Makassar ditahan sementara oleh polisi.

Polisi curiga ketapel-ketapel tersebut bukan dikirim ke Makassar melainkan ke Jakarta dalam rangka aksi damai 2 Desember nanti.

Citra Romadoni, pemilik senjata tradisional berbahan kayu dan karet itu pun ikut diperiksa polisi terkait pengiriman tersebut.

"Ini antisipasi saja, kami khawatir disalahgunakan. Karena ketapel juga bisa melukai orang," kata Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar, Selasa (29/11/2016).

Kecurigaan polisi, kata Lily, berdasar. Selain jumlah yang cukup banyak, warga Makassar yang memesan meminta waktu cukup singkat, yakni dalam waktu hanya tiga hari.

"Pesannya tanggal 25 November, minta dikirim 28 November," terang Lily.

Meskipun diperiksa, namun pemilik ketapel tidak ditahan. Polisi hanya mengamankan barang-barang tersebut sampai dipastikan memang tidak ada keterkaitan pengiriman ketapel dengan aksi 2 Desember nanti.

Jika tidak terbukti terkait dengan aksi 2 Desember, maka pengiriman ketapel akan dilanjutkan.

Citra sendiri membantah ketapel yang dikirim melalui jalur laut tersebut dibawa ke Jakarta untuk aksi damai 2 Desember.

"Ketapel dikirim ke sepupu saya di Makassar, katanya di sana kalau dijual laku keras," terangnya. (arf)

Kodim Kediri " Gelar Nusantara Bersatu " Di Stadion Brawijaya



KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Stadion Brawijaya Kediri menjadi saksi bisu perhelatan "Gelar Nusantara Bersatu", uang dihadiri sekitar 17.000 orang dari 343 desa yang tersebar di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri,  dan 46 kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di Kota Kediri.  Gelar nusantara bersatu ini juga dihadiri anggota Banser, FKPPI,  Pramuka, tokoh lintas agama,  kelompok tani, perangkat desa,  para pelajar dan mahasiswa,  serta anggota LVRI. Ditenda kehormatan,  juga terlihat Dandim Kediri,  Letkol Inf Purnomosidi,  Kapolresta Kediri,  AKBP wibowo, Wakil Walikota Kediri,  Lilik Muhibah,  dan Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon, rabu (30/11/2016)

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kediri, Munasir Huda menegaskan,  ormas-ormas yang secara jelas menolak azas Pancasila,  harus dibubarkan oleh Pemerintah,  karena dianggap bertentangan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Khusus ormas-ormas di Kota dan Kabupaten Kediri yang berindikasi tidak sesuai dengan Pancasila harus keluar dari wilayah Kediri, karena dapat memicu perselisihan maupun perpecahan antar warga yang berlatarbelakang beragam. Beliau juga menyikapi aksi demo 411 yang sudah berlangsung dan aksi demo 212 yang akan berlangsung,  sebagai tindakan yang mengintervensi Pemerintah dan dapat membuat menimbulkan perselisihan yang berlatarbelakang SARA.

K.H. Anwar Iskandar, selaku tokoh agama, menyatakan,  semua warga Kediri harus bersatu tanpa harus memandang segala perbedaan, dan tidak mudah terpancing segala provokasi yang berbau SARA.  Selain itu, seluruh warga Kediri agar memegang prinsip dan konsep yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Gelar nusantara bersatu ini juga dimeriahkan berbagai acara,  seperti kesenian kuda lumping ,seni tari,  seni barongsay, serta puisi dan orasi dari siswa/siswi dan mahasiswa yang ada di Kediri. Disamping itu,  pameran alutsista juga dipertontonkan kepada publik yang hadir di stadion brawijaya ini.  Diakhir gelar nusantara bersatu,  doa bersama dilakukan seluruh Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)  Kediri dengan tokoh lintas agama uang tergabung dalam FKUB.

Menurut Letkol Inf Purnomosidi,  gelar nusantara bersatu ini, untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika yang ada ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa segala perbedaan yang melatarbelakanginya, tidak menjadi halangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.  Demikian juga kerukunan antar umat beragama yang ada di Kediri,  harus bisa menjadi dasar utama,  saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. (arf)