Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 20 Desember 2016

Kiprah Menpor, Resimen Pelopor Kepolisian Indonesia

Latihan Terjun Payung Satuan Brimob Polri



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pada HUT Mobrig ke 16, Presiden RI Soekarno mengganti nama Mobile Brigade jadi Korps Brigade Mobil. Sehari-hari satuan ini disebut sebagai Brimob saja. Alasan penggantian nama agar satuan paramiliter ini bebas dari segala yang berbau kolonial dan memiliki nama resmi sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (14/11/61). Tidak ketinggalan nama Bataljon Ranger Mobrig 1232 juga diganti jadi Resimen Pelopor Brigade Mobil (Menpor Brimob). Selain mengganti nama satuan, Soekarno juga menganugerahkan tanda penghargaan “Nugraha Cakanti Jana Utama” atas kesetiaan dan pengabdian Mobrig dalam mempertahankan kemerdekaan dan menumpas berbagai aksi pemberontakan di segenap penjuru negeri selama dua windu.

Kian memanasnya situasi konflik RI-Belanda terkait soal Papua Barat pada akhir tahun 1961 mendorong pimpinan ABRI menggelar satu operasi militer gabungan. Sebagai salah satu komponen unit tempur ABRI maka pada Februari 1962 Brimob menyertakan satu resimen untuk menyusup ke berbagai lokasi di Papua Barat. Para penyusup ini berasal dari Menpor. Antara April hingga Agustus 1962 resimen ini beberapa kali berhasil menyusup ke sejumlah lokasi strategis, mengibarkan bendera Merah Putih, mensabotase sejumlah instalasi vital pasukan Belanda dan beberapa kali bertempur dengan pasukan Belanda. Bahkan salah satu kompinya berhasil membebaskan anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat dan Pasukan Gerak Tjepat AURI yang ditawan musuh ketika mendarat beberapa saat sebelumnya. Sepulang dari bertugas di Papua Barat, para anggota Menpor ini kembali kepada kesatuan induknya yang telah berganti nama jadi Bataljon Pelopor 32.

Sejak masa awal kemerdekaan satuan Polisi Istimewa dipercaya Presiden Soekarno sebagai pasukan pengawalnya kemanapun ia dan anggota keluarganya bepergian. Maka pada saat pasukan pengawal presiden Resimen Tjakrabhirawa dibentuk pada Mei 1963, Brimob diminta mengirimkan satu batalyon turut bergabung. Untuk itu pimpinan Brimob menugaskan sebagian besar anggota Bataljon Pelopor 32 bergabung ke dalam Resimen Tjakrabhirawa. Agar kemampuannya terdongkrak maka para anggota Brimob yang ikut dalam Resimen Tjakrabhirawa kerap disertakan dalam pendidikan kejuruan lintas udara bersama satuan ABRI lainnya di Pusdik Terdjun Pajung AURI.

Pada awal tahun 1964 Bataljon Pelopor 32 dimekarkan dan digabungkan ke dalam Menpor. Mako Menpor berada di satu sudut pekarangan kompleks Mako Brimob. Sementara pusat pendidikannya ada di lahan bekas perkebunan teh di Megamendung, Bogor. Memasuki penghujung tahun 1964 pecah konfrontasi antara Rl dengan Federasi Malaja yang didukung Inggris. Terkait hal itu Menpor kembali diminta pimpinan ABRI mengirimkan salah satu kompinya ikut dalam sejumlah misi penyusupan di Semenanjung Malaya. Sayang, tidak satupun misi tersebut yang berhasil. Malah sepertiga anggotanya tewas dan sisanya ditangkap musuh.

Selepas insiden G30S, Resimen Tjakrabhirawa dibubarkan (1966). Sebagai konsekuensinya, para anggotanya yang berasal dari Menpor harus kembali bergabung kepada satuan induknya. Merasa dirinya adalah unit elit, para anggota Menpor eks Resimen Tjakrabhirawa tak mau dilebur kembali ke dalam Menpor sehingga timbul gejolak di dalam Brimob. Untuk mengatasinya pimpinan Brimob kala itu lantas menghidupkan kembali Bataljon Pelopor 32 sebagai wadah para anggota Menpor eks Resimen Tjakrabhirawa.

Atas inisiatif pimpinan Menpor dan Bataljon Pelopor 32, pada Juni 1967 dibentuk sekolah terjun payung Polri di Pusdik Brimob Watukosek. Karena pada saat berdiri sekolah ini masih minim fasilitas maka kegiatan pendidikannya dilakukan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta dan kawasan Lido, Bogor. Satuan yang beruntung mencicipi program pendidikan kejuruan ini adalah Bataljon Pelopor 32. Setelah menamatkan pendidikannya Bataljon Pelopor 32 berganti nama jadi Bataljon 32 Para Brimob. Namun saat jumlah anggota Brimob disusutkan pada akhir dekade 1960-an maka Bataljon Para 32 juga mengalami penciutan kekuatan (1969). Di lain pihak, Menpor bernasib lebih baik. Beberapa kali ikut Menpor diijinkan mengikuti beraneka kursus komando di lingkungan ABRI dan sejumlah operasi lawan insurjensi di Irian Jaya (1969) dan Timor Timur (1976). (arf)

Senin, 19 Desember 2016

Penembak Runduk Alias Sniper Yontaifib Marinir



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Di tengah kesibukan mengikuti banyak operasi militer, satuan yang punya semboyan Maya Netra Yamadipati ini tetap menyempatkan diri membina sumber daya manusianya.

Sejumlah personil tetap dikirim berlatih ke Batujajar dan Margahayu. Beberapa lulusan terbaik kemudian direkrut menjadi instruktur Sekolah Para KKO AL. Pengiriman terakhir (150 orang) dilakukan pada tahun 1965. 100 orang siswa dipimpin Kapten KKO Marilaoe ke Margahayu dan sisanya ke Batujajar dipimpin Kapten KKO Djunaedi.

Akhirnya pada 10 November 1965 bertempat di kawasan Gunungsari (Surabaya) resmi berdiri Detasemen Pendidikan Para KKO AL dengan komandan pertama Major KKO EWA Pangalila.

Institusi ini dibawah Komando Gabungan Pendidikan Para yang juga mendidik para personel ABRI di luar KKO AL. Penyematan wing para bagi para personil KIPAM dilakukan pertama kali dalam satu upacara yang dipimpin Menko/Kepala Staf ABRI Djenderal AH Nasoetion (08/12/65).

Dalam perkembangannya, KIPAM sempat mengalami beberapa perubahan nama. Mulai dari Batalyon Intai Para Amfibi (25/7/70), Satuan Intai Amfibi (17/11/71), hingga akhimya menjadi Batalyon Intai Amfibi Marinir (Yontaifibmar) yang berada di bawah Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir TNI AL. Belakangan Yontaifibmar ditempatkan di bawah Pasukan Marinir (Pasmar) 1 Armada Kawasan Timur sesuai dengan Skep Kasal No. Skep/08/m/2001 tanggal 12 Maret 2001.

Sejalan dengan pemekaran postur TNI AL yang dijabarkan lewat pembentukan Pasukan Marinir (Pasmar) 2 menyusul keberadaan Pasmar 1, maka otomatis ada dua Yontaifibmar. Masing-masing Yontaifibmar 1 Pasmar 1 yang berkedudukan di Kesatrian Sutedi Senaputra, Karang pilang (Surabaya) dan Yontaifibmar 2 Pasmar 2 di Kesatrian Brigade Infantri 2 Marinir, Cilandak (Jakarta).

Karena kemampuan dan ruang lingkup penugasannya khusus, maka pada tanggal 18 November 2003 dalam upacara di Kesatrian Sutedi Senaputra (Surabaya) kedua Yontaifibmar tersebut di atas disahkan jadi salah satu pasukan khusus di jajaran TNI AL mendampingi Komando Pasukan Katak lewat Surat Keputusan KSAL No. Skep/185 7/XI/2003. (arf)

Rayuan Ditolak, Jaksa Tetap Tahan Tersangka Pemalsu Lem G



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Agus Purnomo, tersangka kasus pemalsuan merk lem G terlihat galau saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan Arianto menyodorkan surat penahanan terhadap dirinya.

Pemilik Toko Samudera di Pasuruan ini terlihat beberapa kali merengek dan merayu agar Jaksa tidak manahannya. Agus meminta  penahanannya diundur setelah tahun baru 2017. "Karena pengacara saya sedang berlibur dan saya juga belum ada persiapan, bapak juga gak kasih tau saya kalau mau nahan,"ujar Agus pada Jaksa Novan saat menjalani pelimpahan tahap II di Kejari Surabaya, Senin (19/12/2016).

Selain itu tersangka juga beragumen, jika ancanam pasal yang disangkakan Penyidik Polda Jatim tidak bakal bisa menahan dirinya. "Waktu resume, ancaman hukumannya kan cuma 1 tahun pak, kan tidak bisa saya ditahan,"ucapnya berkaca-kaca.

Oleh karena itu, Tersangka Agus tidak mau menandatangani berita acara penahanan. "Saya bukan menolak tanda tangan, tapi saya belum mau pak,"katanya pada jaksa.

Lantas, Agus pun menghubungi beberapa pengacara yang dikenalnya atas upaya penahanan tersebut, Namun hal itu tak mempengaruhi sikap jaksa Novan. Tersangka pemalsuan merk lem G ini pun akhirnya menyerah dan mau digiring ke tahanan sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan selanjutnya di bawa ke Rutan Medaeng.

Dalam kasus ini, Agus dijerat dengan pasal 90,91 dan 94 UU RI nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jaksa Novan menjelaskan, Agus ditahan dengan berbagai pertimbangan. "Tersangka Agus kami tahan karena ditakutkan tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti," terangnya.

Kasus ini muncul atas laporan PT Putra Permata Maju Perkasa, pemilik merek produk lem G. PT Putra Permata Maju Perkasa melaporkan kasus pemalsuan merek tersebut ke Polda Jatim pada Oktober 2015. Diduga Agus telah memalsukan merek lem G dan menjualnya di toko miliknya yaitu toko bangunan Samudra yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Pasuruan. (Komang)

BI Resmi Luncurkan Edaran Uang Baru Pecahan Kertas maupun Logam




KABARPROGRESIF. COM :  (Surabaya) Bertepatan  pada Peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada Tanggal 19 Desember 2016. Bank Indonesia di 45 Kantor Cabang Indonesia mengeluarkan edaran baru uang pecahan kertas dan pecahan Logam yang berlangsung di sejumlah 33 provinsi di tanah air
Sebanyak Sebelas dari para tokoh pahlawan nasional Indonesia yang ada di desain pecahan gambar uang tersebut,semuanya  rata-rata belum pernah ditayangkan oleh pemerintah pusat.

" Desain gambar pecahan uang baru ini kebanyakan diambil dari tokoh pahlawan yang sebelumnya tidak pernah ada ." Kata Hestu Wibowo Selaku Kepala Devisi Sistim  Pembayaran dan Pengolahan   Uang Rupiah BI KPW Jatim.

Menurut Hestu,Pengeluaran edaran uang baru emisi tahun 2016 tersebut terdiri dari lembaran kertas serta pecahan uang logam.

" Untuk pengeluaran  edaran uangnya yaitu pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000 serta 1000 dan untuk pecahan logam yang terdiri  500, 200 dan 100." ujar Hestu saat menghadiri Peresmian dan Pengedaran Uang Rupiah NKRI Tahun Emisi 2016 di Kantor BI Perwakilan Jatim, Senin (19/12/2016).

Hestu menjelaskan, untuk saat ini wilayah BI perwakilan jatim uang peredaran masih dibatasi hanya  sekitar 340 kardus yang masing- masing isinya pecahannya berbeda.sehingga untuk penukaran uang tersebut masih sangat dibatasi.

" Kami mohon maaf kalau belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat karena untuk sementara ini penukaran uang baru juga terbatas,hal ini dikarenakan stock uangnya juga masih terbatas." terangnya.

Dikatakan Hestu,pada pecahan uang 100.000,- yang lama desain dan gambarnya masih tetap bergambar Presiden pertama yakni Soekarno.hal ini disebabkan beliau merupahkan sang proklamator bangsa indonesia.

" Yang menjadi pertimbangan desain maupun gambar persetujuannya melalui pemerintah dan presiden." jelasnya.

Hestu Berharap, untuk uang lama pecahanmasih tetap berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu tergesa-gesa untuk menukarkan uang baru. (Dji)



Pemalsu Hologram Pita Cukai Ditahan Jaksa



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan Sanusi (43) tersangka pemalsu hilogram pita cukai. Sanusi ditahan usai menjalani penyerahan dari penyidik Bea Cukai Kantor Wilayah Jatim I.

Pemilik percetakan di Jl Embong Malang Kebangsren Gang I Surabaya ditahan selama 20 hari di Rutan Medaeng. "tersangka ditahan untuk mempercepat proses persidangan dan dikuatirkan melarikan diri,"terang Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Senin (19 Desember 2016).

Menurut Didik, Pihaknya akan segera melimpahkan kasus ini untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan melanggar 55 huruf a UU nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun modus atau cara tersangka melakukan pemalsuan cukai  adalah  setelah menerima order dari seseorang bernama Aris (DPO). Sebagai pemilik percetakan tersangka telah menerima order pembuatan dan penempelan hologram pada pita cukai palsu dengan harga Rp 300 ribu per satu rim.

"Akibat perbuatan tersangka Sanusi bersama-sama Aris menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 7, 142 Milyar,"ujar Didik Farkhan. (Komang)

Ada Nuansa Baru di Kawasan Putat Jaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengapresiasi positif perubahan di kawasan Putat Jaya. Sejak kawasan yang dulunya identik dengan pusat lokalisasi ini dialihfungsikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada Juni 2014 silam, ada banyak perubahan positif yang kini terlihat di sana. Tak hanya warganya yang mulai berdaya dengan usaha ekonomi kreatif. Tampilan kawasan Putat Jaya kini juga berubah jadi lebih indah. Seperti yang terlihat di Putat Jaya Gang VIII. 

Ada banyak warna di gang VIII yang membuat kawasan itu lebih indah. Jalanan berpaving di depan rumah warga, dicat dengan aneka warna. Beberapa tanaman dan bunga juga tumbuh di depan rumah warga. Terbaru, ada lukisan mural yang menghiasi tembok di Putat Jaya Gang VIII tersebut. “Wes apik yo saiki,” ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika meninjau lokasi tersebut, Senin (19/12).

Menurut wali kota, kawasan Putat Jaya kini telah berubah menjadi lebih indah. Bahkan, menurutnya, perubahannya sangat cepat. Selain di Putat Jaya Gang VIII, Pemkot sebelumnya juga mengubah wajah di gang yang terkenal dengan bangunan eks Wisma Barbara yang dulunya merupakan wisma terbesar di sana. “Harapannya warga di sini memiliki nuansa baru. Saya tahu persis perkembangan di sini. Dulu ndak begini. Ini nuansa nya sudah baru,” ujar wali kota.



Di Putat Jaya Gang VIII, wali kota juga berkunjung ke rumah batik yang ada di sana. Sembari berbincang dengan warga perihal motif yang dikembangkan. Lantas, memulai melukis mural bersama warga dan juga komunitas mural. “Nanti kalau sudah settle, saya masukkan urban farming supaya warga menempatkan sayur-sayuran dan juga menata lighting nya,” sambung wali kota.


Camat Sawahan, M Yunus menambahkan, warga di Putat Jaya kini bersemangat dalam menata lingkungannya. Termasuk dengan melukis mural. Dia berharap, di setiap gang nantinya akan ada mural bertema. Semisal di Gang VIII karena ada rumah batiknya, lukisan mural nya bercerita tentang batik.

“Kami ingin setiap gang ada tema nya, ada karakter sendiri yang menceritakan apa yang ada di dalamnya. Warga pengen apa kita fasilitasi. Kalau semua gang jadi, orang yang mau berkunjung ke sini bisa menikmati semua. Selain ada UMKM, lingkungannya juga bagus,” harap Yunus.(arf)

Dawud Meminta DPP Hanura Pecat Oknum DPD yang Terlibat Miras



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dawud Budi Sutrisno Wakil ketua DPC Hanura kota Surabaya, meminta DPP Hanura untuk menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik partai Hanura terkait pesta miras yang dilakukan oleh para petinggi DPD Hanura Jawa Timur.

Dawud mengatakan, DPP Hanura harus mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) oknum yang terlibat pesta miras. Artinya, harus diberhentikan atau di non aktifkan dari keanggotaan partai. Hal itu sudah diatur dalam AD/ART pasal 7 ayat 3 tentang sanksi organisasi.

“Jadi pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan nama baik partai atau merusak citra partai harus diberikan sanksi pemberhentian dari partai, artinya ini langsung harus dicabut dari keanggotaan partai,” katanya saat jumpa pers di kantor DPC Hanura Surabaya, Senin (19/12/2016).

Dirinya mengaku, pemecatan oknum yang terlibat pesta miras tersebut akan dilakukan DPP pusat setelah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan dilakukan tanggal 21 Desember 2016 di Jakarta.

“Yang mengundang langsung dari bapak Wiranto (ketua umum DPP Hanura). Artinya, DPC yang diakui adalah DPC yang ada di ngaggel ini, jadi belum ada pergantian pengurus DPC Surabaya sampai saat ini,” akuinya.

Lebih lanjut, mantan ketua DPRD Sidoarjo periode 2009 – 2014 ini menegaskan, secara otomatis Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang di gelar Eddi Rahmat di salah satu hotel di Surabaya beberapa hari lalu terbilang cacat hukum atau tidak sah. “Jadi DPC yang sah ya DPC yang ada di ngaggel ini tidak ada yang lain,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekertaris DPC Hanura kota Surabaya Agus Santoso mengaku, pemberhentian untuk pencabutan KTA oknum yang terlibat pesta miras tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Wiranto. Dari rekomendasi itu nantinya surat pemberhentian tersebut akan langsung ditangani oleh Organisasi, Kaderasi dan Keanggotaan (OKK) dan Korwil Jatim partai Hanura.

“Jadi surat pemecatan itu akan dilakukan perkiraan tanggal 27 Desember setelah Munaslub karena surat pemecatan itu harus mendapat tanda tangan dari ketua umum dan sekjen dari partai Hanura,” pungkasnya.(arf)

Kini, Anak-Anak Putat Jaya Bisa Bermain Futsal Gratis



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anak-anak yang tinggal di kawasan Putat Jaya kini tidak lagi kesulitan untuk bermain bersama teman-teman sebaya nya. Mereka kini bisa menyalurkan bakat dan kesukaan mereka dalam bermain futsal. Ada dua lapangan futsal baru yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Lokasi nya ada di RT VI RW VI dan RT II dan RW XII Kelurahan Putat Jaya Jalan Kupang Gunung Timur, Surabaya.

Dua lapangan futsal yang baru dibangun tersebut diresmikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (19/12/2016). Ikut hadir dalam peresmian lapangan futsal tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, M Afghani Wardhana, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan Camat Sawahan, M. Yunus.



Wali Kota Tri Rismaharini berharap, adanya lapangan futsal itu bisa menjadi wahana bagi anak-anak di Putat Jaya untuk tumbuh sehat dan kuat. Selain itu, anak-anak yang tinggal di kawasan eks lokalisasi tersebut, bisa mengembangkan minat dan bakatnya di bidang olahraga sehingga bisa berprestasi. Apalagi, lapangan tersebut bisa dipakai tanpa harus menyewa alias gratis.

“Saya pengen suatu saat anak-anak Putat Jaya ini meraih keberhasilan tanpa rendah diri. Sebab, anak-anak ini berhak untuk jadi apapun. Mereka berhak untuk berhasil. Karena itu kami menfasilitasi nya dengan membangun lapangan ini,” tegas wali kota.

Seusai menyampaikan sambutan, wali kota lantas meninjau lapangan futsal yang berada di antara permukiman warga tersebut. Wali kota juga sempat melakukan tendangan kick off penanda dibukanya turnamen futsal antar RW yang digelar di sana. Seusai meninjau lapangan, wali kota lantas berpesan kepada Kepala Dispora untuk mengganti permukaan lapangan tersebut dengan rumput sintentis. “Tahun depan akan diganti rumput sintentis. Supaya kalau jatuh anak-anak nggak sakit. Saya harap semoga bermanfaat untuk anak-anak,” sambung wali kota yang pernah menjadi atlet atletik ini.

Wali kota juga menyebut akan segera membangun taman bermain di kawasan Putat Jaya. Lokasinya akan dibangun di lahan yang sudah dibeli oleh Pemkot. Wali kota berharap rencana itu bisa terealisasi di tahun depan. “Ini DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) segera proses taman bermain untuk anak-anak,” sambung wali kota.

Kepala Dispora Kota Surabaya, M Afghani Wardhana mengatakan, pembangunan dua lapangan futsal baru di Putat Jaya tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menyediakan sarana olahraga yang merata di Kota Pahlawan. Hingga kini, Afghani menyebut sudah ada lebih 300 sarana olahraga yang dibangun Pemkot dan tersebar ke seluruh penjuru kota. “Harapan kami memang ada pemerataan dalam pembangunan sarana olahraga. Terutama di kawasan eks lokalisasi seperti ini sehingga anak-anak nya bisa memiliki aktivitas positif,” jelas Afghani.(arf) 

Rumah Sakit Dr.Oepomo Lantamal V Laksanakan Akreditasi



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Rumah Sakit TNI AL (Karumkital) Dr.Oepomo Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Letkol Laut (K) dr. Imam Hidayat,SP.S menegaskan bahwa Runkitnya tengah melaksanakan Akreditas Rumah Sakit Dr. Oepomo dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Harapan kita Jakarta, di Ruang pertemuan Rumah Sakit Dr. Oepomo. (19/12).

Tim Surveyor dari Rumah Sakit Harapan kita Jakarta dipimpn Tejo Trisno, S.Kep.Ners. dan dr. Jong Khai. Mars. yang memberikan penilaian terhadap Rumah Sakit Dr. Oepomo tentang kelayakan dalam menangani pasien baik anggota TNI, Keluarga dan masyarakat umum yang berada di wilayah Surabaya.

Misi Rumah Sakit Dr.Oepomo adalah Menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terpadu oleh petugas yang professional, Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi keselamatan dan kepuasan pasien, Meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif, Berupaya menyediakan sarana,fasilitas dan peralatan yang memadai, Menyelenggarakan manajement rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

Motto Rumah Sakit “Kesehatan dan Kepuasan anda Kebahagian Kami”  dan Falsafah Rumah Sakit Sebutkan” Tekad Berikan Pelayanan Dengan Tulus, Pelayanan Kesehatan Anggota  Militer TNI, PNS dan Keluarga Beserta Masyarakat Umum”.

Pelayanan Umum diantaranya Pelayanan Medik umum, Pelayanan Medik Gigi Dasar, Pelayanan KIA / KB, Pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 jam, Pelayanan Instalasi Farmasi dan Pelayanan Medik Spesialis Dasar dengan Pelayanan Bedah, Pelayanan Penyakit Dalam, Pelayanan Obstetri dan Ginekologi, Pelayanan Kesehatan Anak.

Pelayanan Medik Spesialis Tambahan  Pelayanan Penyakit Syaraf , Pelayanan Penyakit Kulit, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Anestesi/Reanimasi,  Pelayanan Penyakit Jiwa, Pelayanan Rehabmedik, Pelayanan Penyakit Jantung.

Pelayanan Penunjang Klinik Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi ,Pelayanan Gizi serta  Pelayanan Penunjang Lainnya Pelayanan Ambulan 24 Jam, Penitipan Jenazah, Pengelolaan Limbah, Laundry/ Linen, Pelayanan Sterilisasi (CSSU). (arf)

Satuan Brimob Polri



KABARPROGRESIF.COM Setelah Republik Indonesia (Rl) resmi berdiri, para anggota Keisatsu Tai dan Tokubetsu Keisatsu Tai segera menyatakan berdiri di belakang pemerintah Rl dan membentuk Angkatan Moeda Kepolisian Repoeblik Indonesia (AMKRI) sebagai cikal bakal institusi Kepolisian Republik Indonesia. Mereka tak lagi mengakui para petinggi rezim militer Jepang sebagai atasan. Nama Keisatsu Tai dan Tokubetsu Keisatsu Tai lalu diubah jadi Polisi Oemoem dan Polisi Choesoes. Pada daerah tertentu nama yang dipakai adalah Polisi Perdjoangan dan Polisi Istimewa. Tak cuma soal nama, ketidakseragaman ini merembet pada perkara struktur organisasi, tata kerja dan sebaran kekuatan yang berakibat kegiatan penegakan hukum di tengah masyarakat jadi semrawut.

Karena RI yang muda usia butuh satu lembaga kepolisian yang utuh maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selaku lembaga tertinggi negara saat itu) mensahkan berdirinya Djawatan Kepolisian Negara (DKN) sebagai wadah semua lembaga kepolisian di tingkat pusat dan daerah. Sejak itu seluruh satuan polisi yang telah ada dilebur jadi satu dan bernaung di bawah panji DKN (19/8/45). Guna memperkuat keputusan ini Komandan Pasoekan Polisi Istimewa Djawa Timoer Inspektoer Polisi Tingkat I M Jasin mewakili seluruh anggota DKN menerbitkan maklumat berisi penyataan bahwa sejak 21 Agustus 1945 sebutan “Polisi’ berarti satuan polisi RI yang bertanggungjawab hanya kepada pemerintah Rl. Sebagai penjabarannya, di beberapa kota anggota AMKRI (termasuk Pasoekan Polisi Istimewa) terlibat dalam aksi perebutan senjata dan instalasi vital milik rezim militer Jepang. Bahkan Pasoekan Polisi Istimewa jadi inti kekuatan bersenjata Rl tatkala menghadang serbuan pasukan Inggris di Surabaya pada Oktober dan November 1945.

Baca juga : KRI Cakalang 852 Akan Perkuat TNI AL
Meski perannya di dalam berbagai kancah pertempuran meladeni aksi pasukan Inggris dan Belanda pada masa awal kemerdekaan Rl cukup besar, namun hingga medio tahun 1946 struktur organisasi dan tata kerja Pasoekan Polisi Istimewa belum teratur. Oleh karena itu Wakil Kepala DKN Komisaris Polisi Tingkat I Soemarto berinisiatif membenahi. Nama Pasoekan Polisi Istimewa diubah jadi Mobile Brigade yang berasal dari istilah militer berbahasa Belanda Mobiele Brigade (Brigade Gerak Cepat). Kepala DKN Komisaris Polisi Tingkat I RS Soekanto Tjokrodiatmodjo minta bantuan Komisaris Polisi Tingkat I M Jasin guna mewujudkan pasukan paramiliter kepolisian itu. Akhirnya pada 14 November 1946 Mobile Brigade (disingkat Mobrig) berdiri selaku satuan penggempur DKN.

Kekuatan Mobrig ada di seluruh wilayah keresidenan yang masih dikuasai Rl. Pada setiap keresidenan dibentuk kompi Mobile Brigade Keresidenan (MBK) dan markasnya berada di ibukota keresidenan. Tiap kompi MBK berkekuatan 100-an orang dipimpin seorang Inspektoer Tingkat I atau II. Kendali operasinya dipegang Kepala Polisi Keresidenan. Setiap kompi Mobrig terdiri dari dua seksi. Setiap seksi dipimpin seorang Pembantu Inspektur Polisi dan terdiri dari tiga brigade. Setiap brigade dipimpin seorang komandan polisi dan terdiri dari tiga grup. Dan akhirnya setiap grup yang dikepalai seorang Agen Polisi Tingkat I membawahi sekitar enam hingga tujuh anggota Mobrig.

Baca juga : Fire Power Kyai Samber Langit
Selain MBK di tingkat keresidenan, Mobrig juga punya tiga pasukan cadangan yakni Mobrig Besar Djawatan (MBD) yang berbasis di Purwokerto (Markas Besar DKN), Mobrig Besar Djawa Tengah di Solo dan Mobrig Besar Djawa Timoer di Malang. Kendali operasi ketiga satuan Mobrig ini dipegang langsung oleh Kepala DKN.

Di usianya yang masih amat muda Mobrig sudah terlibat dalam berbagai pertempuran baik dengan pasukan Belanda (semasa Agresi Militer Belanda 1 dan Agresi Militer 2) maupun dengan para pemberontak komunis saat Pemberontakan PKI Madiun (1948). Setelah Belanda mengakui kedaulatan Rl (27/12/49), pasukan Mobrig ditugaskan menghadapi berbagai aksi insurjensi bersenjata. Mulai dari APRA (Jawa Barat), DI/TII (Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Sulawesi Selatan), RMS (Maluku), hingga PRRI-Permesta (Sumatera dan Sulawesi). Seluruh aksi pemberontakan ini dipadamkan Mobrig bersama komponen Angkatan Bersenjata Rl (ABRI) lainnya pada pertengahan dekade 1960-an.

Biarpun amat sibuk ikut berbagai kegiatan operasi lawan insurjensi, Mobrig masih sempat melakukan reorganisasi meski hanya sebatas guna memudahkan koordinasi di antara sesama satuan Mobrig di tingkat daerah. Nama Mobrig Besar Keresidenan diubah jadi Rajon Mobrig (RM). Selain itu juga dibentuk Inspektorat Mobrig Pusat dan Inspektorat Mobrig Provinsi. Tugas kedua lembaga ini membantu Kepala DKN dalam mengurus segala hal terkait satuan Mobrig. Dengan kembalinya ibukota negara ke Jakarta (1950), segala aktifitas Markas Besar DKN berikut jajarannya termasuk Mobrig juga ikut pindah dari Purwokerto ke Jakarta. (arf)

Danlantamal V Hadiri Pembekalan Aster Panglima TNI pada Pelatihan Ketahanan Wilayah



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S. E., menghadiri acara pembekalan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, S.Sos., pada pelatihan dan Pembinaan Ketahanan wilayah bagi ABK Kapal Niaga dan Kapal Ikan yang dihadiri sekitar 600 orang di gedung Panti Tjahaya  Armada(PTA) Koarmatim, Ujung Surabaya, Senin (19/12).

Pelatihan ketahanan wilayah bagi ABK kapal Niaga dan kapal ikan ini juga dihadiri oleh Panglima Komando RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M. AP, Kasarmatim,  Dan Guspurlatim, Danguskamlatim, Danguskamlatim, Wadan Kodiklatal, Para Dan Lantamal Wilayah Timur, Aster Kodam V Brawijaya, Para Kasatker, Perwakilan Polda Jatim, Perwakilan PT.Pelindo III Surabaya,  Perwakilan PT.PAL, Perwakilan PT. Dok Adhiluhung Surabaya, Perwakilan Imigrasi,  Perwakilan Perhubungan, Pejabat Forkompimda Jatim, Unsur Maritim Surabaya, Ketua Kadin Jatim,  para pemilik Perusahaan Perkapalan Jatim dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto menyampaikan bahwa Dunia akan memgalami krisis karena perkembangan laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu melakukan tindakan untuk mengatasi ketersediaan pangan. “konflik didunia 70 % karena berlatar belakang krisis energi. konflik yang ada di timur tengah suatu saat akan pindah ke equator dan salah satunya di Indonesia dan ini adalah ancaman yg kita hadapi sehingga ini merupakan ancamam utama karena semua negara ingin memiliki kekayaan alam yg ada di Indonesia,” ungkap Aster.



Indonesia harus mempertahankan konsep pertahankan sebagai negara agraris dan negara maritim. “Untuk tetap menjamin ketersediaan pangan maka Indonesia yang luas wilayahnya 2/3 lautan harus betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, oleh karena itu Indonesia harus mempertahankan konsep sebagai negara agraris dan negara maritim.

Menyinggung tentang masalah narkoba sejak tahun 2015 sebanyak 2% penduduk indonesia sudah terkena  narkoba dan sekarang ini kemungkinan masalah tersebut semakin meningkat dikarenakan berbagai cara yang dilakukan untuk memasukkan narkotika khususnya di Indonesia, tidak  menutup kemungkinan masuknya narkotika melalui sektor pelayaran.

Masyarakat pesisir perlu perhatian, melalui bintahwil ini diharapkan TNI AL dapat membangun teritorial pesisir pantai diseluruh indonesia sehingga potensi kemaritiman yang diproyeksikan untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan dapat terwujud, harap Aster. (arf)

Dandim Kediri Pimpin Serah Terima Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya



KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Upacara pelepasan Peleton Beranting (Tonting) Yudha Wastu Pramuka Jaya dipimpin Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Purnomosidi berlangsung di Lapangan Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pada Peringatan Hari Infanteri TNI AD Yudha Wastu Pramuka Jaya yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2016 mendatang.

Pada ceremonial hari lahirnya Pasukan Korps Infanteri, sekaligus HUT Kodam V/Brawijaya ke 68 dan HUT Juang Kartika ke 71 tahun 2016, Kodim 0809/Kediri juga mengundang sejumlah Muspida Kabupaten Kediri, diantaranya, Wakapolres Kediri, Kompol Yakob S, Wakil Bupati Kediri, Drs. H. Masykuri, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H.M.Sulkani, serta Muspika Kecamatan Plosoklaten, diantaranya Danramil, Kapolsek dan Camat Plosoklaten, Minggu (18/12/2016).

Dalam sambutannya Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Purnomosidi, mengatakan kegiatan gerak jalan peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya bukan sekedar memberikan kesan peristiwa yang ceremonial atau kegiatan penciptaan kebanggaan dalam arti sempit, melainkan merupakan upaya untuk menggali nilai-nilai patriotisme dan tradisi yang menjadi sumber kekuatan maupun semangat bagi pemantapan kejuangan ,serta peningkatan keterampilan atau kemahiran olah yudha prajurit Infanteri.

“Pada hakikatnya Infanteri merupakan pasukan berjalan kaki yang dilengkapi dengan persenjataan ringan, dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat. Infanteri berasal dari kata infant yang berarti kaki, biasanya untuk menggambarkan para tentara muda yang berjalan kaki di sekeliling para kesatria, dan oleh karena itu seorang infanteri harus memiliki kemampuan beladiri, menembak, dan bertempur dalam segala medan dan cuaca. Yudha Wastu Pramuka Jaya merupakan agenda rutin dalam rangka menanamkan nilai-nilai kejuangan dan tradisi Korps Infanteri TNI AD,” kata Letkol Inf Purnomosidi.

Dari keterangan Pasi Ops Kodim Kediri, Kapten Arm Nur Solikin, peserta acara serah terima tonting tersebut terdiri dari 105 anggota Kodim Kediri, 35 anggota Brigif 16/WY, 35 anggota Yonif 521/DY, 35 anggota Polri, 35 anggota Pramuka, 35 anggota Satpam, 35 anggota FKPPI dan masyarakat 105 orang, sedangkan yang masuk dalam pasukan inti sebanyak 70 orang dari Yonif 521/DY dan Zipur 10 sebanyak 70 orang.

“Melalui tonting ini diharapkan dapat mencerminkan maksud dan tujuan yang utama, yaitu menumbuhkan terus tradisi Korps Infanteri yang senantiasa manunggal dengan rakyat, sebagai sumber kekuatan utama. Selain itu dengan gerakan tonting ini pula, kita dapat memelihara mobilitas jalan kaki satuan-satuan Infanteri serta menjaga kondisi fisik perorangan para prajurit dalam rangka pemeliharaan mutu tempur satuan di lingkungan TNI AD,” pungkas Letkol Inf Purnomosidi. (arf)