Warga Tuntut Pembangunan Apartemen Madison Avenue Dihentikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah warga terdampak pembangunan proyek Apartemen Madison Avenue di kawasan Jemur Andayani 52 Surabaya, berduyun – duyun mendatangi lokasi pembangunan, Rabu(4/1/2017) kemarin.

Akibat aksi protes warga ini, PT Surya Inti Permata (SIP) selaku pengembang, menghentikan pembangunan.

Sebelum aksi, warga memang menggelar pertemuan yang menyepakati untuk pembangunan tersebut dihentikan, sebelum ada ganti rugi atas bangunan rumah toko warga di komplek Villa Imperal yang rusak parah.

“Tembok retak dan atap bocor akibat getaran tiang pancang apartemen Madison Avenue. Sekitar sepuluh rumah yang terkena dampak itu. Sekarang proyek dihentikan setelah warga demo dilkoasi,” ungkap Tjik Hengky Tji Hendra, Kamis(5/1/2017).

Berdasarkan data yang diperoleh warga terdampak, pihak pengembang Apatemen Madison Avenue ini, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Sudah setahun kita menderita. Saat kita telusuri, ternyata pembangunan apartemen Madison tak punya izin komplit. Bahkan tak pernah sosialisasi ke warga. Untuk itu kita berani aksi dan lapor ke Polda Jatim,” pungkasnya.(arf)

Read More

BPN Dituding Biang Kerok Soal Tanah Warga Komplek Semolowaru Indah II

‘Buntut pencaplokan lahan seluas 3 521 m2 yang diklaim Abdul Fatah (alm). Diduga kuat BPN II Surabaya ikut andil dalam mengeluarkan sertifikat yang diterbitkan hak milik sertifikat nomor 542 diatas persil 29 bukan sertifikat HGB 358 diatas persil 32 dan persil 33 dengan luas 7 180 m2 yang diperebutkan Abdul Fatah’

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kembali peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) II patut dipertanyakan. Terkait kebijakan dan keputusan penerbitan sertifikat tanah nomor 542 masuk dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 358 persil 32 dan 33 atas nama PT Pondok Permata Estate bukan atas nama Abdul Fatah (alm) seperti yang direkomendasi keterangan lurah Semolowaru no. 594.3/408/411.924.13/1983, demikian diungkap ketua RW XI Semolowaru Indah II, Sutrisno, Rabu (4/1) saat dimintai keterangan permasalahan perebutan tanah di komplek Semolowaru Indah.

Sutrisno juga menjelaskan, keterangan lurah Semolowaru saat itu juga dibuktikan dengan peta penerawangan jaman Belanda, bahwa lahan HGB 358 persil 32 dan persil 33 terletak disebelah selatan jalan raya Semolowaru.

“Sedangkan sertifikat 542 diatas persil 29 atas nama Abdul Fatah terletak di sebelah utara jalan raya Semolowaru,” terangnya.

Lanjut Sutrisno, dari keterangan ketua Komisi A DPRD Surabaya, Ir Armuji saat hearing waktu itu, juga merekomendasikan, lokasi tanah di RW XI komplek Semolowaru Indah II yang digunakan saudara Abdul Fatah dengan sertifikat hak milik 542 yang sebenarnya lokasi tanah masuk sertifikat HGB nomor 358 atas nama PT Pondok Permata Estate yang habis masa berlakunya sampai 3 Maret 2007.

“Sertifikat HGB 358 itu, juga tidak diperpanjang lagi oleh pihak pengembang PT Pondok Permata Estate,” beber pria yang juga sebagai kontraktor rekanan PLN ini.

Sutrisno melanjutkan, tanah seluas itu diklaim pihak Abdul Fatah yang memiliki persil 29 dengan sertifikat hak milik yang terletak disebelah utara bukan tanah yang terletak di komplek perumahan Semolowaru Indah dengan sertifikat induk HGB 358 persil 32 dan persil 33, Surabaya.

“Perjuangan kita tidak cukup mengadu pada pemerintah dan BPN Surabaya. Namun kami juga melayangkan surat pengaduan pada presiden RI,” ucapnya.

Tidak hanya itu imbuh Sutrisno, pengaduan tindak pidana perebutan tanah itu juga dilaporkan pada Polda Jawa Timur, tertanggal 20 Januari 2012.

Namun perjuangan warga komplek perumahan Semolowaru Indah yang dihuni sekitar 300 KK atau 1500 cacah jiwa ini, tidak pernah digubris pihak instansi terkait. Di tahun 2016 lalu permasalahan itu kembali mencuat, lantaran tanah atas nama Abdul Fatah itu telah beralih tangan sebelum Abdul Fatah meninggal. Kepemilikan diperjual belikan Abdul Fatah pada Keleb Prayudi Antonius. Tanah itu sekarang telah dipagari tembok setinggi 2,5 meter.

Perlu diketahui, sebelumnya lahan yang tidak terpakai itu dimanfaatkan oleh warga untuk, dijadikan sebagai failitas umum. Seperti lahan parkir mobil warga, sarana olah raga, taman bermain anak dan tempat pembuangan sampah (TPS). Sebelumnya dijadikan fasum lahan tersebut masih berbentuk rawa-rawa yang diuruk pihak warga. Berpuluh-puluh tahun lahan itu telah dimanfaatkan oleh warga komplek perumahan Semolowaru Indah. Abdul Fatah juga telah memecah sertifikat induk menjadi empat sertifikat dengan luas yang semula dia klaim overload menjadi 8000 m2 lebih dari lahan yang luasnya 7180 m2

Dengan arogansi pemilik baru Keleb Prayudi membuat tembok setinggi 2,5 meter dan juga dilengkapi CCTV. Pembangunan tembok itu dengan pengawalan oleh marinir dan pihak Polisi dari Polda Jawa tengah.”kami warga RW XI Semolowaru Indah telah mendapatka intimidasi dari Keleb Prayudi itu,” tukas Sutrisno.

Kami tetap memperjuangan rasa keadilan untuk warga komplek semolowaru Indah. Akhirnya kami mendapat panggilan 3 kali oleh Pemkot Surabaya. Selama pertemuan dengan Pemkot pihak BPN II tidak pernah hadir. Baru panggilan ke 3 mereka diwakili oleh saudara Syamsu Kasi sengketa dan perkara BPN II Surabaya.

“Syamsu pun tidak bisa menyangkal dengan bukti-bukti dokumen yang kami bawah saat pertemuan di Pemkot Rabu 4 Januari 2017,” tukasnya.

Ditambahkan oleh Sutrisno, sampean adalah pejabat negara yang digaji oleh rakyat. Dan jabatan sampean adalah amanah yang dipertanggung jawabkan kelak. “Apa sampean tidak malu pada rakyat yang telah memberikan amanah jabatan yang sampean semua emban,” tegas Sutrisno pada oknum BPN.

Dalam pertemuan dengan Pemkot yang diwakili asisten I bagian pemerintahan mendatangkan kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kapolrestabes kota Surabaya,kepala bagian hukum, camat Sukolilo, lurah Semolowaru dan ahli hukum pertanahan UNAIR Dr Agus Sekarmadji, SH, M.Hum.

Yang mana ahli hukum pertanahan Agus sekarmadji menerangkan, sebetulnya permasalahan perebutan tanah tersbut sudah jelas. Namun disesalkan Agus, kenapa pihak BPN II mengeluarkan sertifikat yang menggunakan sertifikat 542 diatas persil 29 atas nama Abdul Fatah disebelah utara jalan raya semolowaru bukan pada sertifikat HGB diatas persil 32 dan persil 33 yang mana berdiri perumahan komplek Semolowaru Indah atas nama PT Pondok Permata Estate.

“Ini kan sangat aneh sekali. Ingat jabatan anda akan dipertanggung jawabkan pada tuhan nanti,” pungkas Agus dalam pertemuan saat itu. (has/arf)

Read More

PGN Bantah Tudingan jadi Penyebab Kerusakan Jalan Deandles Gresik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terkait adanya tudingan bahwa pemicu rusaknya jalan Deandles, Manyar, Gresik lantaran adanya pembangunan pipa Gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN).

Hal tersebut langsung dibantah oleh pihak PGN, VP Corporate Communication PGN, Irwan Andri Atmanta mengatakan, terkait jalan rusak yang berada di sekitar lokasi pembangunan pipa gas, sebagaimana diketahui bahwa jalan rusak tersebut tidak terkait langsung dengan pembangunan pipa PGN karena jalan rusak berada di tengah jalan sementara pipa PGN dibangun di pinggir jalan.

“ Dari keterangan warga didapat info bahwa kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan oleh arus truk truk bertonase besar dari proyek proyek lain di Gresik yang melebihi kekuatan jalan” ujar Irwan Kamis (05/01).

Irwan menambahkan bahwa jalan rusak tersebut tidak terkait langsung dengan pembangunan pipa PGN karena jalan rusak berada di tengah jalan sementara pipa PGN dibangun di pinggir jalan.

“ Dari keterangan warga didapat info bahwa kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan oleh arus truk truk bertonase besar dari proyek proyek lain di Gresik yang melebihi kekuatan jalan. Kebetulan ada proyek PGN di lokasi jalan yang rusak tersebut, masyarakat secara spontan kemudian menaruh pipa di tengah jalan dan menanam tanaman di jalan sebagai bentuk protes” tambahnya.

Lebih lanjut di tuturkan Irwan, Kami juga butuh dukungan masyarakat agar proyek pipa gas cepat selesai dan menyalurkan gas bumi ke masyarakat. Dalam setiap pembangunan pipa gas kami selalu berusaha mengedepankan profesionalitas. Kami juga melakukan perbaikan jalan aspal yang rusak karena pekerjaan kami.

“ Kami menghargai setiap.masukan ke kami termasuk dari wagub jatim Gus Ipul. Misalnya dalam proyek pembangunan pipa di Gresik ini, ami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan secepat mungkin “ Pungkasnya.

Seperti diberitakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf dan Bupati Gresik atas rusaknya jalan yang ada di Jalan Deandles, Manyar, Gresik (05/01). PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dianggap tidak profesional dalam pemasangan pipa. Karena setelah pemasangan pipa tidak dilakukan pengerasan kembali, sehingga tanah urukan kena hujan meluber sehingga menyebabkan kerusakan jalan, dan ini dikeluhkan oleh warga.(hdi/arf)

Read More

Wali Kota Surabaya Resmikan Griya Wreda

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya meresmikan Griya Wreda di kawasan Jambangan pada Kamis (5/1/2017). Dengan bangunan yang lebih luas dibandingkan dengan Griya Wreda sebelumnya yang berlokasi di Medokan Ayu, diharapkan mampu memberikan fasilitas yang lebih memadai.

"Dengan ruangan yang lebih luas, semua para lansia bisa berkumpul bersama untuk menjalankan aktifitas makan, sholat dan lainnya," kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat peresmian Griya Wreda di kawasan Jambangan.

Sementara itu, sebagian para lansia juga sudah dipindahkan ke tempat baru ini agar bisa lebih santai. Bahkan, hadirnya perawat dan dukungan CSR dari Bank Jatim berupa satu mobil ambulance diharapkan mendukung kenyamanan para lansia bila terkena sakit.

Pemberian kunci secara simbolik juga diberikan oleh pihak Bank Jatim kepada Wali Kota Surabaya saat peresmian berlangsung. (arf)

Read More

Siswa SD Muhammadiyah 22 Hafal 206 Negar dan Ibu Kota Dunia

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya memang gudangnya anak pintar terutama dalam ilmu sosial, kali ini Siswa di SD Muhammadiyah 22 Surabaya memiliki kebolehan atau kepintaran yang cukup luar biasa.

Muhammad Farhan Arbiansyah, yang masih berusia  7 tahun ini dapat menghafalkan 206 nama negara serta Ibu Kota Negara di dunia.

Meski sekolah Muhammad Farhan Arbiansyah bisa di bilang di daerah pinggiran kota Surabaya namun hal tersebut tak membuat minder. Anak pasangan dari Arifin dan Nur Habidah ini semakin menunjukkan kepintarannya. Arby panggilan sehari-hari dari Muhammad Farhan Arbiansyah tak dapat di anggap enteng.
Arby dapat menghafal 206 negara serta Ibu Kota di belahan dunia tersebut sejak berusia 5 tahun.
Arby dikenalkan nama-nama negara dan ibu kotanya oleh ayahnya sendiri, dan itu pun dipelajarinya disaat jam belajar.

Tak hanya nama negara plus ibu koyta kini Arby juga dapat menghafal bendera negara manapun.
Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 22 Surabaya Suharti mengatakan pihaknya merasa bangga mempunyai  anak didik seperti Muhammad Farhan Arbyansyah.

" Kami berharap agar Arby nanti membawa nama sekolah dalam prestasi untuk lomba antar sekolah. " harapnya. (arf)

Read More

Pemkot Sediakan Rumah Matematika Untuk Warga Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelajar di Kota Surabaya kini mendapatkan akses kemudahan untuk “berkenalan lebih dekat’ dengan matematika. Akses itu bernama Rumah Matematika yang lokasinya berada di Balai Pemuda. Rumah yang bisa dimanfaatkan gratis oleh warga Surabaya tersebut diresmikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (5/1/2017).

Selama ini, ada banyak siswa yang “telah salah dalam mengenal matematika”. Jadinya, banyak dari mereka yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang menyeramkan dan sulit. Dan itu terlihat dari nilai matematika pelajar di Surabaya yang rata-rata kurang bagus.

“Selama ini kalau saya datang ke sekolah-sekolah, mereka kalau mau ujian matematika terlihat tegang. Katanya susah. Nilainya juga lebih banyak yang di bawah 6. Makanya saya minta ada Rumah Matematika ini. Saya yakin mereka sebetulnya bisa tetapi takut dulu. Yang terpenting, proses pengajarannya bukan hanya soal nilai tapi dikemas sesuatu yang menyenangkan karena bisa dikaitkan kehidupan sehari-hari,” jelas wali kota.

Nantinya, sambung wali kota, akan ada beberapa relawan dari kelompok belajar yang menjadi tutor/pengajar di Rumah Matematika yang dibuka mulai pukul 14.30 WIB sampai 16.00 WIB lalu sesi kedua 16.00 WIB-17.30 WIB. Pelajar yang ingin aktif belajar di Rumah Matematika, bisa mendaftar di Balai Pemuda untuk kemudian diatur kapan waktu pengajarannya. “Konsepnya nanti lebih banyak main-main. Supaya anak-anak ini tahu ternyata matematika ini bukan hanya text book tetapi penerapan nya ada dalam kehidupan nyata. Selama ini kan seolah dipisahkan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari dipakai,” imbuh wali kota.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi mengapresiasi positif inisiatif Pemkot Surabaya untuk membangun Rumah Matematika. Menurutnya, keberadaan Rumah Matematika akan mampu menjawab persoalan di Surabaya di mana ada anak-anak yang kesulitan memahami matematika. “Dari data ujian tim, kemampuan matematika memang masih rendah. Bukan hanya di Surabaya, tetapi juga di Indonesia. Sehingga menurut saya Rumah Matematika ini menjadi penting,” ujar nya.

Martadi berharap Rumah Matematika juga harus menyentuh guru-guru matematika di Surabaya dalam artian meningkatkan kualitas pengajaran nya. Menurutnya, selama ini beberapa guru dalam mengajar matematika masih lebih banyak mengaitkan dengan soal dan menjawab soal. Bukan pada apa gunanya matematika dalam kehidupan sehingga banyak anak yang tidak tertarik. Padahal, anak SD itu cara berpikirnya konkrit sehingga akan susah memahami sesuatu kalau tidak dikaitkan dengan kehidupan riil. Dalam hal ini, Pemkot perlu menggandeng perguruan tinggi sebagai tutor nya.

“Anak-anak yang kesulitan matematika itu awalnya bisa jadi dari guru matematika nya. Sehingga kalau hanya anak-anak tapi guru nya tidak disentuh, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, saya mengusulkan agar Rumah Matematika ini sekaligus sebagai tempat untuk meng-up grade kompetensi guru. Guru harus diajari cara mengajarkan matematika yang realistis untuk membuat anak menjadi senang belajar matematikaagar dia mengajar matematika secara menyenangkan,” jelas nya.

Martadi juga menyarankan, Rumah Matematika tidak hanya dikhususkan bagi pelajar yang sulit memahami matematika. Tetapi juga untuk membina pelajar yang memiliki kemampuan istimewa dalam matematika sehingga nantinya bisa diarahkan untuk mengikuti olimpiade matematika tingkat dunia. Sehingga, tidak muncul stereotipe bahwa Rumah Matematika sebagai tempat bagi anak-anak yang bermasalah dengan matematika. “Kalau itu terjadi anak-anak ndak mau datang karena dianggap bermasalah. Sejak awal harus dibranding Rumah Matematika ini rumah bagi anak-anak, baik yang punya kesulitan matematika, untuk pengembangan guru matematika, sekaligus tempat membina anak-anak yang punya minat khusus matematika,” sambung dia.(arf)

Read More

PGN Bangun Pipa Gas Bumi Gresik-Lamongan-Tuban Sepanjang 141 Km

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus memperluas jaringan pipa gas bumi di berbagai daerah. Salah satunya dengan membangun pipa gas bumi ruas Gresik-Lamongan-Tuban sepanjang 141 kilometer (Km).

"PGN akan terus agresif dalam membangun jaringan pipa gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke masyarakat. Salah satunya di Jawa Timur seperti di ruas Gresik-Lamongan-Tuban," kata Vice President Corporate Communication PGN, Irwan Andri Atmanto, Kamis (5/1/2017).

Irwan mengatakan, untuk tahap I dari ruas Gresik - Lamongan - Tuban, PGN saat ini dalam proses pembangunan pipa gas di Desa Suci hingga Desa Sembayat di Gresik, Jawa Timur sepanjang 11,5 km. Proyek tahap I ini ditargetkan selesai pada kuartal I - 2017.

Pipa gas tersebut juga akan tersambung dengan pipa PGN yang sudah eksisting di Jawa Timur. Diharapkan dengan keberadaan jaringan pipa gas ini, akan makin banyak lagi industri, UKM, usaha komersial (hotel, mal, rumah sakit, rumah makan) hingga rumah tangga dan transportasi yang menikmati energi baik gas bumi yang bersih dan efisien dibanding bahan bakar lainnya dari PGN.

Dalam pembangunan jaringan gas bumi ini Irwan menambahkan bahwa PGN butuh dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat. "Dukungan itu kami harapkan karena selama proses pembangunan pipa gas terkadang menimbulkan rasa kurang nyaman bagi masyarakat pengguna jalan ketika pipa ditanam di pinggir jalan" kata Irwan.

Irwan menyatakan bahwa untuk mengurangi ketidaknyamanan itu, dalam setiap pengerjaan proyek pipa gas, PGN mengedepankan profesionalitas. Proyek penggalian pipa gas akan diselesaikan tepat waktu dan tanah yang digali segera di kembalikan pada kondisi seperti semula bahkan lebih baik," ujar Irwan.

Seperti contoh proyek pipa PGN di Desa Suci-Desa Sembayar sepanjang 11,5 km, PGN sampai memindahkan tanah galian ke lokasi lain sehingga mengurangi ketidaknyamanan pengguna jalan. Setelah pipa gas selesai ditanam, PGN akan memperbaiki jalan yang digali dan mengaspalnya hingga mulus.

Irwan menambahkan, pembangunan proyek pipa gas Gresik-Lamongan-Tuban, Jawa Timur ini juga sekaligus komitmen PGN untuk membuka wilayah-wilayah pasar gas bumi baru di Jawa Timur.

Seperti tahun lalu, PGN memperkuat jaringan pipa gas bumi di Jawa Timur dengan membangun pipa gas di Sidoarjo sepanjang 32 km, Surabaya 23 km, Pasuruan 2 km. Hingga saat ini total panjang pipa gas bumi PGN di Jawa Timur sekitar 1.156 km, dengan rincian, pipa PGN di Surabaya sepanjang 552 km, Sidoarjo 404 km, dan Pasuruan 199 km.

"Proyek pipa tersebut sudah beroperasi dan mengalirkan gas ke berbagai pelanggan seperti industri, UKM, usaha komersial hingga rumah tangga," tambah Irwan.

PGN merupakan satu satunya badan usaha di Indonesia yang menyalurkan gas bumi ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga, UKM, usaha komersial (mal, hotel, rumah sakit dan rumah makan), industri, pembangkit listrik dan transportasi.

Hingga saat ini PGN menyalurkan gas bumi ke lebih dari 120.000 rumah tangga. Selain itu ke 1.929 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.630 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

"Pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN saat ini sepanjang lebih dari 7.200 km atau sekitar 78% pipa gas bumi hilir nasional," tutup Irwan. (arf)

Read More

Resmikan FR Sisi Barat, Wali Kota Berharap Tak Ada Lagi Korban Kecelakaan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Frontage Road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani yang selesai dibangun pada akhir 2016 lalu, diharapkan tidak hanya bisa meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di “pintu gerbang” Kota Surabaya sebelah Selatan. Tetapi, FR sisi barat juga diharapkan akan memberikan nilai ekonomi bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika meresmikan Frontage Road sisi barat Jalan Ahmad Yani, Kamis (5/1/2017). Hadir dalam peresmian tersebut, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat. Serta beberapa SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya. “Jalan ini juga bisa membantu perekonomian warga, terutama warga di sekitar sini,” menurut wali kota.

Disampaikan wali kota, pembangunan FR sisi barat masih akan terus berlanjut di tahun 2017 ini. Beberapa titik yang akan diselesaikan diantaranya sejumlah persil di bundaran Dolog. Sehingga, jalur FR sisi Barat dari depan Dolog yang akan masuk ke jalan di depan Polda Jatim, akan menjadi lebih mudah dibanding sekarang. “Untuk Bundaran Dolog, ada dua (persil) yang konsinyasi. Lainnya sudah kelar semua, tinggal bongkar,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Wali kota menambahkan, rencana untuk melebarkan jalur yang melintasi rel kereta api (sebelah utara Royal Plaza) kini juga sudah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari Dirjen Perkeretapian. “Kami sudah dapat izin untuk pelebaran, tahun ini akan kami lelang,” sambung wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Wali kota juga berharap kecelakaan lalu lintas yang beberapa kali terjadi di FR sisi barat, ke depannya tidak akan terjadi lagi. Karenanya, dalam peresmian tersebut, wali kota  juga mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya juga perwakilan LKMK yang hadir, untuk melakukan doa bersama. “Saya harap tidak ada lagi korban kecelakaan di kawasan ini,” harap wali kota berusia 55 tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat membenarkan bahwa rencana pelebaran jalur FR sisi barat yang melintasi rel kereta api, sudah mendapatkan izin dari Dirjen Perkeretapian. “Izin sudah ada. Awal tahun ini lelang tahap awal untuk pintu perlintasannya maupun pemindahan pos (penjaga kereta api) karena harus menyesuaikan existing lebar jalan 17 meter,” jelasnya.

Irvan menambahkan, pembangunan FR sejatinya untuk lajur pengendara dengan kecepatan lebih rendah dari jalur utama. Dia juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan di jalan FR sisi barat. Diantaranya secara bertahap memasang rambu-rambu batas kecepatan, marka, dan barrier untuk mereduksi kecepatan pengguna jalan. Utamanya di jalur pintu keluar ke FR dari jalan samping. “Kami terus menambah marka dan rambu-rambu. Termasuk “mata kucing” yang bersinar di malam hari sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” sambung Irvan.

Frontage Road sisi barat merupakan jalan Pemkot Surabaya yang dibangun untuk menambah kapasitas, meningkatkan kenyamanan dan kelancaran di Jalan A Yani Surabaya. Fungsi FR yang masuk jalan kelas III ini dimaksudkan sebagai kolektor sekunder sehingga kecepatan rencana yang diizinkan yaitu maksimal 60 km/jam. Frontage Road sisi barat yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan 2016, memiliki panjang total 4,3 kilometer. Pengerjaan FR sisi barat ini menghabiskan anggaran total sebesar 125 miliar. Jalan Frontage memiliki lebar rata-rata 17,5 meter dengan empat lajur (satu arah) dan lebar pedestrian 4,5 meter. (arf)

Read More

Disinyalir Banjir TKA Ilegal, Dewan Panggil Disnaker Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Disinyalir marak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya memanggil pejabat Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kota Surabaya untuk mengklarifikasi dugaan masuknya TKA bodong, terutama TKA dari Tiongkok.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi,SH mengatakan, Komisi D memanggil Pejabat Disnaker Kota Surabaya terkait dugaan adanya tenaga kerja asing yang ilegal di Surabaya, meski sampai saat ini dewan belum menemukan secara fisik TKA ilegal tersebut.

“Dalam hearing memang Disnaker mencatat dan melaporkan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Surabaya, namun Disnaker pun belum menemukan secara fisik tenaga kerja asing yang diduga ilegal itu.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan usai hearing antara Komisi D dengan Disnaker Kota Surabaya, Rabu (04/01/17).

Ia menjelaskan, pemanggilan Disnaker ini dimaksudkan untuk mencegah sejak dini agar Kota Surabaya tidak dibanjiri oleh tenaga kerja asing, terlebih yang ilegal. Dan kami juga minta input kepada masyarakat apakah ada di wilayahnya terkait dugaan kecurigaan terhadap orang-orang asing itu.

“Sayangnya, karena kewenangan pengawasan terhadap TKA sudah diambil alih oleh Disnaker Provinsi Jatim maka ketika ada masyarakat melaporkan ada TKA ilegal, Surabaya tidak bisa berbuat apa-apa seperti, melakukan sidak, menangkap, atau memprosesnya. Disnaker Surabaya hanya meneruskan saja ke Provinsi, nanti Disnaker Jatim yang action ke lapangan. Ini yang sedikit ada kendala mengapa Surabaya tidak bisa menindak tegas.” Terangnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan,dari laporan Disnaker Kota Surabaya saat ini jumlah tenaga kerja asing di Surabaya yang terdaftar mencapai 400 orang, dari jumlah tersebut didominasi oleh tenaga pendidik. Semetara di sektor industri tetap ada tapi tenaga setingkat ahli, karena regulasinya adalah dimana tenaga kerja asing harus tenaga ahli, dibawah itu tidak diperbolehkan.  

“Terpenting pencegahan masuknya tenaga kerja asing ilegal tidak bisa dilakukan hanya satu SKPD saja namun lintas sektoral. Orang asing masuk ke Surabaya kan pintu masuknya dari Bandara Juanda sementara di bandara kan tidak ada Disnaker, yang ada petugas bea cukai dan imigrasi.”tuturnya.

Sementara itu, Kabid Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Disnaker Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, dari jumlah 446 tenaga kerja asing yang ada, sebanyak 357 diantaranya telah memperpanjang izin kerjanya, dan 26 orang dideportasi ke negara asalnya seperti dari China, Korea, dan Fhilipina. “Yang pasti kita tetap pantau tenaga kerja asing jangan sampai ada yang ilegal.”ungkapnya. (Trish/arf)

Read More

Mangkir Sidang, YLPK Jatim Nilai PT SBS Tak Bernyali

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan gugatan perdata yang diajukan Kolonel Laut Birawa Budijuwana terhadap PT Surya Buminegah Sejahtera (SBS) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nampaknya bakal berjalan alot dan molor.

Pasalnya, pada persidangan perdananya, Rabu (4/1/2017) PT SBS selaku tergugat mangkir dari panggilan Pengadilan. Majelis hakim yang diketuai Dedi Arsandi pun memutuskan untuk menunda persidangannya. Bahkan, Hakim Dedi pun memerintahkan ke Panitera untuk memanggil PT SBS dengan tembusan surat ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita panggil lagi dan surat panggilannya tembuskan ke Mahkamah Agung,"ucap Hakim Dedi pada panitera pengganti (PP) sembari menutup persidangannya.

Terpisah, Mochammad Said Utomo, kuasa hukum Kolonel Laut Birawa Budijuwana menyesalkan sikap PT SBS yang mangkir dalam persidangan.
"Baru kali ini saya melakukan gugatan untuk Perlindungan Konsumen, tapi pihak para tergugat tidak hadir,"katanya.

Said menilai bahwa PT SBS sama sekali tidak menghormati proses hukum yang tengah berjalan karena tidak hadir dalam persidangan. "Saya khawatir bahwa ini memang ada satu kolaborasi untuk tidak hadir. Kalau emang ini bener, maka saya sangat kecewa sekali. Kami dari sisi perlindungan konsumen tidak diperhatikan oleh pemerintah dan dinas terkait," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur itu.

Sementara itu, Kolonel Laut Birawa Budijuwana juga turut angkat bicara atas mangkirnya PT SBS dalam persidangan ini. Menurutnya, PT SBS sama sekali tidak memiliki nyali untuk menghadapi gugatan yang diajukan konsumennya. "Mereka (PT SBS) tidak punya nyali. Hal itu sama saja tidak menghormati hukum di Indonesia," tegasnya.

Selain PT SBS, Kolonel Laut Birawa Budijuwana juga menggugat beberapa pihak diantaranya, Walikota Surabaya, Gubernur Provinsi Jatim, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Gugatan itu diajukan terkait persoalan jual beli Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B yang beralamat di Jl Dukuh Kramat, Wiyung, Surabaya.

Kolonel Laut Birawa Budijuwana terpaksa mengajukan gugatan kerugian sebesar Rp 2 miliar karena PT SBS tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan cicilan dua unit apartemen yang dibelinya sebesar Rp 126 juta. Tak hanya itu, meskipun telah mencicil, ternyata PT SBS tak kunjung membangunkan apartemen yang dipesan Kolonel Laut Birawa Budijuwana. Pasalnya, sampai saat ini Apartemen Central Bussiness District (CBD) tower A dan B tak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (Komang)

Read More

Hampir Setahun, Pembangunan Apartemen Madison Avenue Abaikan Keluhan Warga

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usut punya usut, sudah hampir setahun tepatnya 9 februari 2016 silam warga sudah dipusingkan dengan adanya pembangunan aparteman Madison Avenue.

Namun hingga kini belum ada itikat baik dari pihak managemen dari Madison aveneu untuk melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar.

Akibat kurang toleransi inilah membuat warga sekitar pembangunan aparteman yang dilakukan oleh PT Inti Surya Permata (SIP) tersebut menuai protes dari warga sekitar.

Parahnya lagi mulai dari penegak hukum hingga jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum melakukan tindakan apapun.

Padahal Tji Hengky Cihendra salah satu warga korban terdampak sudah melaporkannya kepada aparat terkait bahkan pihak RT, Lurah, Camat, Satpol PP, BLH dan Cipta Karya telah melakukan mediasi  untuk mencari solusi namun hingga saat ini hasilnya belum berpihak pada rakyat kecil.

"Banyak yang bilang mau bantu tapi akhirnya mereka ilang-ilang sendiri, dan kenyataannya tetap seperti ini. Bahkan Cipta karya sendiri tidak bisa, sebenarnya kalau sesuai undang-undang tegas jelas untuk melindungi masyarakat, dan untuk mengayomi masyarakat supaya tertib, di pembangunan undang-undangnya ada, tinggal ketegasan pemerintah saja berani nyetop nggak," keluh warga Villa Imperial No 51/H 11 RT 009 RW 05 kelurahan Siwalankerto kecamatan Wonocolo Surabaya. selasa (3/1/2017). (arf)

Read More

Risma Terlambat Resmikan Sentra Kuliner, Temui Pejabat yangTak Puas di Mutasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelantikan 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya, pada hati Jumat (30/12) menyisahkan masalah. Ditengarai ada beberapa pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin.

Kabar adanya pejabat yang tidak terima disampaikan sendiri Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim.

Dalam acara tersebut sebenarnya Risma hadir pada pukul 10.00 WIB. Namun karena adanya peristiwa tersebut mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini baru bisa datang pada pukul 10.30 WIB.

"Mohon maaf baru bisa datang karena baru saja menemui pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin," ujar Tri Rismaharini dalam sambutannya, Rabu (4/1).

Sementara informasi yang diperoleh di lingkungan Pemkot Surabaya, salah satu pejabat yang ditengarai tidak terima dimutasi adalah mantan Kepala Dinas Koperasi, Hadi Mulyono. Seperti diketahui, dalam mutasi kemarin Hadi dimutasi menjadi staff ahli Wali kota bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Namun ketika dikonfirmasi beberapa wartawan yang ngepos di Pemkot maupun DPRD Surabaya tentang kabar tersebut, secara tegas Hadi Mulyono membantahnya. Menurutnya, dia tidak pernah menemui walikota untuk mempertanyakan mutasi dirinya.

"Tidak benar itu mas," ujar Hadi Mulyono.

Informasi yang diterima sejumlah wartawan, Hadi Mulyono saat ini sedang berada di Taman Bungkul memenuhi sejumlah pedagang. Sekali lagi Hadi membantah dan menyatakan sedang berada di provinsi.

"Sekarang saya ada di provinsi untuk pamitan," bantahnya.

Nasib tidak beruntung memang dialami oleh sejumlah pejabat berpengalaman dengan masuk ke jajaran staf ahli Wali kota dan bahkan ada yang turun eselon. Selain Hadi Mulyono yang masuk menjadi staf ahli Wali kota, nama Soemarno yang sebelumnya menjadi Kabakesbangpollinmas juga menjadi staf ahli Wali kota bidang Hukum Politik dan Pemerintahan.Sementara Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai SKPD pada Perda OPD justru dikosongi sampai saat ini.

Yang paling mengenaskan adalah mantan kepala Badan Ketahanan Pangan , Hari Cahyono, terlempar dari posisi eselon II . Mantan Camat Tegalsari itu kembali menjabat sebagai camat Asemrowo yang merupakan posisi eselon III A.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengaku tidak tahu soal adanya pejabat yang tidak terima karena dimutasi. Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke BKD.

"Kalau misalnya ada yang kurang puas mungkin ada. Tapi sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke kita," jelas Mia Santi Dewi.

Disinggung soal pernyataan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim, Mia mengaku tidak tahu.

"Kalau Ibu Wali ngomong seperti itu, saya tidak tahu," ujarnya. (arf)

Read More