Senin, 09 Januari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Suporter Persebaya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bonek, identik dengan warga Surabaya. Sehingga ketika terdengar kabar adanya Bonek yang meninggal di Subang pada Sabtu (7/1/2016), membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memerintahkan jajarannya untuk mencari kabar.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, mengatakan Pemerintah Kota Surabaya selalu hadir di tengah-tengah warganya yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.

"Sehingga ketika terdengar kabar ini, kami melakukan penggalian data identitas Bonek yang meninggal akibat dugaan keracunan minuman berakohol. Namun ternyata data yang kami peroleh, bonek tersebut bukanlah warga Surabaya," kata Supomo dalam konferensi pers di Kantor Bagian Humas, Minggu (8/1/2017).

Menurut Supomo, Bonek yang identik dengan Persebaya membuat adanya anggapan bahwa bonek merupakan warga Surabaya. Namun, ternyata simpatisan Bonek juga terdapat di beberapa wilayah lainnya.

Supomo juga menambahkan, meskipun begitu Pemerintah Kota Surabaya tidak tinggal diam dan tetap melakukan penanganan secara proporsional.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas), Irvan Widyanto, mengatakan
pihaknya memperoleh informasi bahwa ada lima bonek yang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab meninggalnya bonek tersebut yakni akibat mengkonsumsi minuman oplosan alkohol 70% yang dicampur dengan softdrink dan air kelapa muda. Di samping lima bonek yang meninggal, tiga bonek yang juga mengkonsumsi minuman oplosan tersebut masih dalam kondisi kritis dan sedang dirawat intensif.

Kronologinya, menurut Irvan, adanya rombongan Bonek yang berangkat dari Surabaya menuju Bandung pada Rabu (4/1/2017) melalui jalur pantura.

Saat tiba pada Jumat (6/1/2017) di Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, rombongan tersebut diterima oleh perwakilan Viking -sebutan suporter persib-. Pada malam harinya, bersama Singgih anggota Viking, beberapa bonek mengkonsumsi minuman oplosan.

"Saat melakukan perjalanan menuju Bandung, di tengah perjalanan, Brian Adam salah satu bonek yang mengkonsumsi minuman tadi mengalami overdosis dan langsung meninggal dunia," kata Irvan.

Selanjutnya, rombongan memutuskan menuju Puskesmas Pegaden untuk memeriksakan anggota rombongan lainnya.

"Sekitar pukul 16.45 WIB, beberapa bonek lainnya meninggal dunia dan sisanya mendapatkan penanganan medis," lanjut Irvan.

Untuk itu, kata pria yang juga menjabat Kasatpol PP Surabaya ini, Pemerintah Kota Surabaya sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Subang melalui Polrestabes Surabaya, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo, terkait kepulangan jenazah. Selain itu, juga melakukan koordinasi pemulangan beberapa anggota rombongan lainnya yang masih sehat untuk kembali pulang.

Dalam konferensi pers ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita. Kadinkes Surabaya sempat menyampaikan efek yang ditimbulkan akibat meminum alkohol 70% tersebut.

"Alkohol dengan kadar 70% itu biasanya untuk sterilisasi alat, bukan untuk diminum. Sehingga kalau dikonsumsi dampaknya bisa sangat fatal bagi tubuh," terang Febria.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan, Pemkot Surabaya menanggung biaya perawatan medis para Bonek. Hal itu merupakan bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap para pendukung klub sepakbola kebanggaan Kota Pahlawan itu.

"Ibu Walikota selalu berpesan agar kami, jajaran di Pemkot Surabaya selalu memonitor dan memberi perhatian kepada Bonek," kata Fikser. (ARF)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meski masih kurang dua tahun lagi pilgub dan pemilu digelar, Partai Golkar Surabaya mulai memanasi mesin politiknya, Sabtu (7/1). Upaya konsolidasi partai di tingkat bawah ini, diharapankan Golkar bisa meraih kursi lebih banyak di DPRD Kota Surabaya. Jika sebelumnya ada 4 kursi, Golkar optimistis bisa meraih 8 kursi.

Mengawali konsolidasi, DPD II Partai Golkar Surabaya melaksanakan Musyawarah Kecamatan IX Partai Golkar 2017 di 31 Kecamatan di Surabaya. Agenda muscam pertama di awali di Kecamatan Pakal, Surabaya.

“Konsolidasi ini upaya penyegaran kepengurusan partai di tingkat kecamatan. Harapan kita, Golkar bisa menempatkan kader-kader terbaiknya untuk mengawal kepentingan masyarakat dan mengembalikan kejayaan Golkar seperti dulu yang sangat diharapkan masyarakat,” ujar Blegur Prijanggono, SH, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya didampingi Sekretaris, Kolonel (Purn) Utuh Agung Minarno, usai membuka Muscam Pakal, di Warung Lesehan Mbah Kaji.



Lanjut mantan Ketua Fraksi DPRD Kota Surabaya ini, ia berharap dalam pelaksanaan muscam untuk memilih ketua berjalan secara musyarawah dan mufakat. Hari ini, muscam akan dilaksanakan di dua tempat, Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Benowo.

"Ada dua kegiatan besar yang sudah menanti, Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. Kita  akan tunjukkan pada dua even ini, Golkar bisa meraih kemenangan dan mengembalikan kejayaan seperti dulu, seperti yang diharapkan masyarakat,” sambung Ketua KNPI Jawa Timur ini.

Sementara itu, prosesi pelaksanaan muscam di wilayah Kecamatan Pakal berlangsung demokratis melalui musyawarah dan mufakat. Masing-masing calon yang diusulkan,  telah melalui seleksi cukup ketat dari tim panitia. Dari tiga nama yang muncul untuk menduduki jabatan Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Pakal, Muhammad Nasik lebih unggul dibandingkan Abdul Wahib dan Nurhasim.

Berdasarkan dari hasil survey dan masukan pengurus kelurahan (PL) di empat kelurahan, ketokohan Muhammad Nasik sangat berpengaruh di wilayah Pakal. Ditambah prestasi yang gemilang ketika menjadi pengurus kelurahan, Golkar optimis menang di wilayah Pakal. Dalam muscam itu, Muhammad Nasik terpilih secara aklamasi menggantikan Ketua PK Golkar Pakal sebelumnya, Triyono, S Sos.

“Dua nama, Pak Wahib dan Pak Nurhasim cukup bagus. Namun Pak Nasik ini, merupakan sosok yang lebih dituakan dan kami yakin PK Pakal dibawah kepemimpinan Pak Nasik akan lebih baik lagi,” ujar Asrofi, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu menambahkan. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Siang ini ,secara resmi serah terima jabatan dalam ruang lingkup Kodim 0809/Kediri dilangsungkan, beberapa jabatan yang semula masih belum definitif ,sekarang telah berubah menjadi definitif, tetapi ada juga beberapa jabatan yang dialihkan alokasi ruang kerjanya. Serah terima jabatan tersebut, dipimpin langsung Dandim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi di Makodim Kediri hari ini, dan dihadiri seluruh Danramil jajaran Kodim Kediri beserta seluruh Pasi Kodim Kediri, Sabtu (07/01/2017)

Sebagaimana dikutip dari penjelasan Kasdim Kediri, Mayor Inf Joni Morwantoto, Kapten Inf Suliyono, yang semula menjabat Pasi Ter Kodim Kediri ,secara definitif sekarang menjabat sebagai Danramil Grogol, Kapten Kav Yanis Prasetyo yang semula menjabat Pasi Pers Kodim Kediri, berganti tugas menjabat Danramil Plosoklaten, Kapten Inf Tafsir yang semula menjabat Danramil Papar, dipindahtugaskan menjabat sebagai Danramil Pagu, dan Letda M.Syafii yang semula menjabat Pa Sandi Kodim Kediri ,saat ini berkedudukan di Kodim 0814/Jombang.

Sedangkan Kapten Inf Joko Maryadi yang semula menjabat Danramil Plosoklaten, berganti tugas menjabat Pasi Pers Kodim Kediri, sedangkan Kapten Chb Mulyono yang semula menjabat Danramil Pagu, dipindahtugaskan menjabat sebagai Danramil Papar, dan Kapten Inf Warsito yang semula berkedudukan di Kodim 0811/Tuban, sekarang secara definitif menjabat sebagai Pasi Ter Kodim Kediri.

Letkol Inf Purnomosidi meminta seluruh perwira jajaran Kodim Kediri untuk segera beradaptasi dengan ruang lingkup kerjanya yang baru, agar bisa menyusun rencana kerja dan menyesuaikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Setiap penyusunan rencana kerja harus dilakukan dengan cermat dan berpandangan luas dalam menyikapi permasalahan administrasi  ataupun wilayah kerja, khususnya bagi jabatan Danramil.

Sedangkan yang menjabat sebagai Pasi Kodim Kediri, agar menyesuaikan dengan alur kerja yang sudah ditetapkan oleh Komando Atas, serta bekerjasama dengan staf Kodim Kediri yang ada dalam ruang lingkup kerjanya. Dalam mengambil setiap keputusan harus selalu melihat dari berbagai sudut pandang, baik dampak positif maupun negatifnya, dan setiap ketetapan harus dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Melambungnya harga cabe rawit di pasaran yang kini tembus di harga 90 ribu pe kilogram.Berdampak pada pasar- pasar tradisional.salah satunya pasar wonokromo Surabaya yang telah di Sidak ( Inspeksi Mendadak ) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) Surabaya

Nasripah, salah seorang pedagang yang ditemui di pasar wonokromo mengatakan, harga cabe rawit saat ini telah mencapai harga Rp90 ribu per kilogramnya. Bahkan pada memasuki tahun baru 1 Januari 2017 kemarin harga cabe sudah tembus Rp100 ribu per kilogram.Padahal, sebelum merangkak naik, harga normalnya hanya 30 ribu per kilogram

Nasripah juga mengungkapkan, cabe rawit yang dijual dengan harga 90 ribu per kilogram itupun kualitasnya tidak sebagus tahun sebelumnya menurutnya, rata-rata dioplos cabe muda dan busuk

“Jadi sekarang ini tidak ada cabe rawit bagus,selain itu jenisnya juga kurang baik karena musim hujan,” katanya

Pedagang cabe yang lain mengungkapkan, sangat berharap pada pemerintah agar segera menstabilkan harga cabe rawit. Sebab, dengan harga melambung tinggi, para pedagang juga kesulitan mendapatkan stok dan menjualnya.

Kepala KPPU Surabaya Aru Armando menjelaskan, melambungnya harga cabe ini tidak ada indikasi kartel atas mahalnya harga cabe rawit ini.dan pihaknya tidak yakin mahalnya harga cabe tersebut diakibatkan permainan para tengkulak.

Namun dari hasil sidak tersebut, pihaknya justru mendapati banyak pedagang yang melakukan oplosan terhadap cabe untuk menghindari rugi. Cabe oplosan dilakukan dengan mencampur cabe segar dan cabe busuk dengan presentase lebih kecil.

Oplos cabe ini dilakukan pedagang sejak hampir 3 minggu lalu. Pedagang tidak mau rugi atas fluktuasi harga cabe yang terpengaruh musim sehingga menyebabkan harga cabe pada rantai distribusi semakin melonjak.

Aru menambahkan, kenaikan harga cabe merata di seluruh jenis. Tertinggi terjadi pada cabe rawit mencapai 90 ribu per kg, cabe besar 24 ribu per kg dan cabe keriting 50 ribu per kg.

Pemeriksaan dari sisi pasokan juga telah dilakukan KPPU Surabaya. Dikatakan, dalam waktu dekat akan ada panen raya cabe di Kediri yang diharapkan dapat menstabilkan harga.

Dampak kenaikan harga cabe ini dirasakan pedagang, karena konsumen juga memilih mengurangi jumlah pembelian hingga 50 persen. Karena itu, jumlah pasokan akhirnya juga diurangi, dari normalnya 100 kg/hari menjadi 50 kg/hari.

Keterangan lain, kenaikan harga cabai rawit ini juga diikuti naiknya harga sayur. Kubis misalnya, harga normal per kg biasanya 50 ribu per kg, jadi 18 ribu per kg dan kentang yang normalnya 10 ribu per kg menjadi 14 ribu per kg  (Dji)



KABARPROGRESIF.COM : (Tulungagung) Penyegaran dan pergantian pejabat di suatu instansi merupakan hal yang biasa, bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung jl. Pahlawan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dilaksanakan Serah Terima Jabatan dan Pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dari pejabat lama Wahyu Prasetyo, Bc. IP, S.sos ke pejabat baru Erry Taruna DS, Bc, IP, SH yang di selenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dandi hadiri sekitar 150 orang. Jum’at (6/1/17)

 Tampak hadir pula dalam sertijab tersebut Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, Wabup Tulungagung Drs. Maryoto Bhirowo, MM, Kakanwil Kemenkumham Jatim di wakili Kepala Divisi administrasi Kemenkumham Jatim Ajar Anggono SH. MH, Kasdim 0807/Tulungagung Mayor. Inf. Moh. Samsul Hadi S. Ag, Kajari Tulungagung Darwin Nor, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Drs. H. Hidayat. SH, Danramil 0807/03 Kedungwaru Kapten Inf Sugeng Supriyadi dan Kapolsek Kedungwaru AKP Purwanto.

Bupati Tulungagung Sahri Mulyo SE, Msi dalam sambutannya menyampaikan  ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan.apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara WAHYU PRASETYO, Bo. IP, S. Sos. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung yang lama, atas segala jasa dan dharma baktinya dalam bentuk dedikasi dan pengabdian yang tercurah selama bertugas di Tulungagung, sehingga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung dapat kembali ke masyarakat dengan berbekal ketrampilan. Terlebih, pengabdian tersebut telah membuahkan kerjasama yang harmonis, antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dengan Pemkab Tulungagung. Hal ini tentunya sebuah prestasi yang sangat mengesankan dan patut mendapat apresiasi.

Selanjutnya Bupati Mengatakan kepada ERRY TARUNA Ds, Bc. IP, SH, Pejabat baru Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung melalui jabatan ini diharapkan untuk terus bekerja keras dan harus dapat mengambil inisiatif dan melaksanakan tugas dengan baik, sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Mutasi jabatan ini adalah proses yang alamiah yang harus kita lalui, karena semua itu merupakan kehendak dan kebutuhan suatu organisasi yang sehat, dinamis dan pengembangan karir. Hal ini merupakan salah satu bukti keseriusan dan kepercayaan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan regenerasi, kaderisasi danpembinaan karir bagi pegawai dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan organisasi. oleh Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung senantiasa mendukung dan membantu serta membuka ruang informasi terkait pembinaan terhadap Warga binaan, kata Sahri Mulyo SE, Msi

Lebih lanjut Bupati Tulungagung Sahri Mulyo SE, Msi mengatakan Lapas kelas IIB Tulungagung yang berasal dari Kabupaten Tulungagung, untuk itu kami mengharapkan akan selalu terjalin komunikasi yang intens terkait pekerjaan Kalapas nantinya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi Tulungagung yang "Ayem Tentrem, Mulyo lan Tinoto", pungkasnya.(arf)

Sabtu, 07 Januari 2017

Kasus sengketa lahan di Semolowaru Indah II, RW XI yang melibatkan oknum BPN



KABARPROGRESIF.COM (Surabaya) Hasil mediasi berulangkali yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait penyerobotan tanah seluas 3.521 m2 di Semolowaru Indah II, RW IX oleh Abdul Fatah (alm) ternyata hingga kini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh warga setempat.

Lambannya pihak pemerintah maupun aparat untuk menyelesaikan kasus ini membuat warga geregetan. Warga merasa sangat kesal,padahal sudah jelas tanah yang diklaim oleh Abdul Fatah (alm) tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki alias salah sasaran. Tanah tersebut kata warga masih bersertifikat HGB 358 diatas persil 32 dan persil 33 atas nama PT Pondok Permata Estate (PT PPE).

Puncaknya, Kemarin (6/1) warga Semolowaru Indah II, RW XI berkumpul di pelataran depan masjid komplek perumahan tersebut. Secara bersamaan mereka menuju papan bertuliskan tanah milik Abdul Fatah (alm). Meski dengan raut wajah geram, warga hanya cukup menumpahkan kekesalannya dengan menunjuk-nunjuk papan tersebut. Warga di kompleks tersebut tak dapat berbuat terlalu jauh sebab tanah tersebut saat ini telah dikelilingi pagar beton



Menurut warga, sejak PT Pondok Permata Estate kolab tahun 1980 an, Abdul Fatah berusaha merebut lahan kosong seluas 3 521m2 itu dengan menggunakan sertifikat 542 diatas persil 29. Yang mana persil 29 dengan sertifikat 542 itu terletak disisi sebelah utara jalan raya Semolowaru, terang Suciati salah satu warga yang tinggal diperumahan itu sejak tahun 1980 an.

“Suami saya dulu ketua RW disini, jadi tahu tentang riwayat lahan kosong itu,” kata Suciati.

Ditahun 1984 muncul orang yang bernama Abdul Fatah bersama BPN Surabaya memasang patok di lahan tersebut. Sontak warga bertanya-tanya pemasangan patok itu. Padahal yang kami ketahui lahan itu masih atas nama PT Pondok Permata Estate dengan sertifikat HGB 358 diatas persil 32 dan persil 33, ungkapnya.

Suciati juga menambahkan, beberapa kali Abdul Fatah berusaha merebut lahan itu. Bahkan dengan arogan mempergunakan aparat kepolisian dan marinir sebagai backupnya.

” Upaya kali itu gagal, karena ditentang sama warga. Kami warga hanya menginginkan kebenaran dari semua yang dilakukan Abdul Fatah. Dia tidak memiliki bukti kepemilikan yang tercatat baik di kelurahan Semolowaru atau di BPN,” tutur istri mantan ketua RW XI ini.



Sementara Ontot Urwanto wakil ketua RW XI menceritakan, setiap warga negara yang baik harus menjaga, memelihara dan merawat lahan negara yang ditinggal pihak pegembang PT Pondok Permata Estate (kolab-red). Ditahun 1990 an niat warga memelihara dan mengamankan serta memanfaatkan lahan kosong itu.

“Lahan yang ditinggal itu, sama warga dimanfaatkan sebagai area terbuka dengan diuruk dan difungsikan sebagai sarana bermain anak, lapangan olahraga serta lahan parkir warga,” papar Ontot.

Kemudian lanjut mantan ketua RW XI ini, datang seseorang yang mengaku mempunyai lahan tersebut dengan memasang patok.

“Saya persilahkan, namun saya tanyakan soal bukti sertifikat kepemilikannya. Karena saat itu saya menjabat sebagai ketua RW,” ucapnya.

Tahun 2007 datang kembali Abdul Fatah dengan menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan. Setelah kita cek sertifikat itu, ternyata sertifikat tersebut merupakan pecahan dari persil yang berbeda.

“Persil yang ada dalam sertifikat itu dengan sertifikat nomor 542 persil 29 yang berada di sebelah utara, seberang jalan raya Semolowaru,” terang Ontot.



Hingga akhirnya ditahun 2016 lahan tersebut dipindahtangankan dengan dijual pada Keleb Prayudi. Dan sekarang sama pemilik baru malah dipagari seperti itu, imbuhnya sembari menunjukkan pagar setinggi 2,5 meter.

Pernah juga dilakukan hearing di DPRD kota Surabaya, saat itu petugas BPN yang mengaku bernama Asri mewakili pihak BPN Surabaya. Dia menjelaskan, bahwa penerbitan sertifikat 542 diatas persil 33 atas permintaan pemohon.

“Yang kami sesalkan kenapa pihak BPN hanya asal menerbitkan sertifikat tanpa mengecek kebenaran data lapangan. Dimana lokasi persil yang dimaksud pemohon itu,” bebernya.

Konon kabarnya, Abdul Fatah (alm) sering keluar masuk penjara gara-gara urusan seperti ini (menyerobot tanah orang lain-red), ungkap Ontot.

“Ini ada satu penyimpangan dan ada pemalsuan sertifikat yang dilakukan oknum BPN dengan menerbitka sertifikat diatas persil yang berbeda,” ungkapnya.

Warga berharap, agar pemerintah lebih memperhatikan lahan-lahan yang kosong itu untuk dikembalikan pada negara, sehingga tidak menjadi pencaplokan dan menyesatkan masyarakatnya.

“Kami warga RW XI komplek perumahan Semolowaru Indah II hanya menginginkan kebenaran dan tidak ada sedikitpun untuk memiliki lahan itu, hanya memelihara lahan negara” pungkas Ontot.

Ketua RW XI Semolowaru Indah II, Sutrisno menambahkan, warga kami di RW XI tidak ada niat untuk memiliki lahan kosong yang ditinggal pengembang. Namun, warga hanya ingin lahan tersebut dikembalikan dan dikuasai negara.

“Pemkot harus bisa lebih memperhatikan permasalahan sengketa tanah di Semolowaru Indah II ini, untuk menegakkan kebenarannya,” tukas Sutrisno.  (arf)

Jumat, 06 Januari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jika menjadi pegawai, maka ada batasnya. Namun jika menjadi pengusaha langit adalah batasnya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di hadapan sekitar 300 warga terdampak PHK yang mengirim surat permintaan kerja kepada walikota. Dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga 15 UKM hasil didikan pahlawan ekonomi dan pejuang muda Kota Surabaya sebagai mentor dan motivator.

Dengan menghadirkan mentor dari para pelaku usaha, Risma –sapaan akrab walikota- berharap tidak ada keputusasaan dari para warga terdampak PHK ini. Selain itu, melalui pahlawan ekonomi dan pejuang muda, Risma ingin membuka kesempatan belajar dan magang dengan para mentor dan mencicipi bidang wirausaha.

“Kita semua di sini memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Apa yang saya paparkan di sini agar pandangan panjenengan bisa bebas, dan mandiri secara finansial. Nanti, produk makanan dan kerajinan tangan akan dibantu pemasaran di UKM corner di Balai Kota Surabaya, Gedung ex Siola, dan beberapa kantor kecamatan, ” imbuh Risma.

Walikota perempuan pertama dalam sejarah Pemkot Surabaya ini meminta kepada semua hadirin agar tidak minder, dan mampu melihat peluang. Walikota memberikan contoh, seperti jasa foto cetak di halaman KBS,di mana mayoritas pelaku jasa bukanlah warga asli Surabaya. “Ini peluang bagus, kenapa bukan warga Surabaya sendiri yang ambil. Karena minder, akhirnya kita kalah dengan orang lain,” imbuh walikota.

Pengagas Bakso Cokjudes (Coklat,Keju,Pedes) Sigit Prihanto merasa siap jika dijadikan mentor dan menjadi tempat magang bagi siapapun yang ingin membuka usaha kuliner. Pria yang pernah menjajakan bakso daging kijang di Malaysia ini membuka kesempatan untuk para warga terdampak PHK agar bisa mencicipi dunia wirausaha.

Mirza Ghulam Arif (26) warga kelurahan sawahan merasa tertarik dengan berbagai kesuksesan mentor-mentornya. Ia pun berinisiatif membuka warung nasi jagung di sentra PKL yang tidak jauh dari tempat tinggalnya setelah mendapat penawaran dari walikota. “Saya tertarik untuk membuka nasi jagung di sentra PKL milik pemkot. Selama ini saya membuka lapak di pinggir jalan dekat rumah. Semoga kedepan, saya bisa sesukses para mentor ini tentunya dengan pelatihan dari Pemkot Surabaya,” tutup Mirza. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wajah kawasan di Jalan Sidotopo Wetan, Kecamatan Simokerto yang dulunya selalu padat lalu lintas dan juga menjadi langganan genangan air ketika musim hujan, kini telah berubah. Adalah pembangunan box culvert oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 2012 lalu yang telah mengubah kawasan itu menjadi lebih nyaman bagi warganya.

Dulu, kawasan Jalan Sidotopo Wetan hanya memiliki satu jalur jalan dengan dua lajur yang difungsikan dua arah (utara-selatan). Sehingga, kemacetan terjadi hampir setiap hari karena volume kendaraan yang cukup padat. Lalu, saluran air yang tepat berada di samping jalan, juga acapkali tidak mampu menampung kapasitas air hujan yang berlebih sehingga menyebabkan banjir.

Baru ketika pembangunan box culvert yang dilakukan Pemkot Surabaya sejak tahun 2012 hingga 2016, masalah kemacetan lalu lintas dan juga genangan air di kawasan padat hunian penduduk tersebut, teratasi. Selama empat tahun, sudah terbangun sepanjang 1756 meter yang terdiri dari dua jalur jalan. Satu jalur masing-masing ke arah utara dan selatan dengan masing-masing memiliki dua lajur.

“Dulu kawasan ini selalu banjir ketika musim hujan. Lalu lintas nya juga macet karena jalannya cuma satu jalur. Di atas saluran air nya lalu dibangun box culvert. Kita kerjakan empat tahun,” tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika peresmian box culvert Jalan Sidotopo Wetan Kecamatan Simokerto, Jumat (6/1/2017).

Peresmian box culvert tersebut dihadiri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat dan beberapa kepala SKPD Pemkot Surabaya, serta Camat Simokerto, Henny Indriaty.

Menurut wali kota, pembangunan sistem drainase di kawasan tersebut tidak mudah dan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Yakni sebesar 105,078 miliar. Ini dikarenakan sanitasi nya yang kurang bagus. “Investasinya besar sekali. Terutama untuk
membenarkan sanitasi. Yang ini akan kami selesaikan dulu dan nanti ini (pengerjaannya) belok ke arah Tenggumung Lor,” jelas wali kota.

Kabid Pematusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Syamsul Hariyadi menambahkan, pembangunan box culvert di Jalan Sidotopo Wetan tersebut memiliki dua fungsi. Selain untuk konversi saluran dari irigasi menjadi drainase guna mengatasi genangan air, juga untuk menambah kapasitas jalan sehingga melancarkan arus lalu lintas di sana. “Harapannya, perekonomian warga di sini bisa meningkat karena lalu lintas sudah lancar dan tidak lagi banjir,” jelas Syamsul.

Dijelaskan Syamsul, selain melakukan konversi fungsi saluran, Pemkot juga menambah kapasitas saluran dari 1,5 meter menjadi tiga meter. Saluran drainase tersebut memiliki catchment area terdiri dari saluran Sidotopo Wetan, Kedungmangu, Tenggumung dan Sidoyoso. “Pembangunan nya cukup lama karena anggaran nya dibagi seluruh Surabaya sehingga pembangunan nya bertahap 300 meter, sampai totalnya mencapai 1756 meter,” sambung Syamsul.(arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya meresmikan SMPN 58 Surabaya dan SDN Sidotopo Wetan V Surabaya pada Jumat (6/1/2017). Dalam peresmian ini, dihadiri Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dan Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya.

Kedatangan Wali Kota Surabaya juga disambut para penari remo cilik dan pelajar sekolah ini yang berkostum Cak dan Ning Surabaya. Wali Kota Surabaya juga mendapatkan seikat bunga saat memasuki sekolah ini.

Wali Kota Surabaya menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi negara. Menurutnya, pendidikan seperti halnya tiang negara, apabila pendidikan hancur maka negara juga turut hancur. Untuk itu, Wali Kota Surabaya meminta anak-anak diberi kesempatan yang sama.

"Kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun tapi kalau cari sekolah masih berebut tidak ada artinya sebuah kemerdekaan. Kita bangun terus sekolah dengan segala fasilitasnya, supaya orang tua tenang. Sehingga ada artinya kemerdekaan ini, ada artinya pemerintah," kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dalam sambutannya.

Wali Kota juga menekankan adanya peningkatan Index Pembangunan Manusia di kawasan Surabaya utara. Berdasarkan data 2010, kawasan Surabaya utara memiliki index paling rendah dibandingkan dengan wilayah Surabaya lainnya. Namun, kata Wali Kota, saat ini Index Pembangunan Manusia di kawasan ini sama dengan wilayah lainnya.

"Dalam diskusi bersama pengamat terkait masalah pendidikan, peningkatan itu karena adanya sekolah baru membuat anak-anak mempunyai akses buat sekolah dan gratis," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga berharap untuk setiap anak diberikan kesempatan yang sama dan mempunyai tantangan, sehingga anak-anak harus bisa berhasil dan sukses.

"Mungkin disini banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, tapi kita tidak tahu masa depan seseorang. Kita beri kesempatan yang sama, sehingga mereka bisa menjadi menteri," katanya.

Usai memberikan sambutannya, Wali Kota berkeliling ke kelas-kelas SMPN 58 dan SDN Sidotopo Wetan V. Saat berkeliling, Wali Kota Surabaya banyak berdiskusi dengan Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya terkait fasilitas sekolah yang masih belum selesai semua.

Lokasi peresmian yang berada di Jalan Platuk Donomulyo, Kelurahan Sidotopo Wetan ini, juga dekat dengan sekolah lainnya yaitu SMPN 31. Karena hal itu, Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, masyarakat disini masih butuh sekolah baru lagi.

Dia juga mengatakan dengan adanya sekolah baru ini, bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak untuk sekolah.

"Harapannya masyarakat disini bisa mendapat kualitas sekolah yang baik," katanya.

"Ayo jangan sampai anak tidak sekolah. Sekarang sudah ada sekolahnya, ayo para orang tua mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah," ajak Ikhsan. (arf)

Kamis, 05 Januari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah warga terdampak pembangunan proyek Apartemen Madison Avenue di kawasan Jemur Andayani 52 Surabaya, berduyun – duyun mendatangi lokasi pembangunan, Rabu(4/1/2017) kemarin.

Akibat aksi protes warga ini, PT Surya Inti Permata (SIP) selaku pengembang, menghentikan pembangunan.

Sebelum aksi, warga memang menggelar pertemuan yang menyepakati untuk pembangunan tersebut dihentikan, sebelum ada ganti rugi atas bangunan rumah toko warga di komplek Villa Imperal yang rusak parah.

“Tembok retak dan atap bocor akibat getaran tiang pancang apartemen Madison Avenue. Sekitar sepuluh rumah yang terkena dampak itu. Sekarang proyek dihentikan setelah warga demo dilkoasi,” ungkap Tjik Hengky Tji Hendra, Kamis(5/1/2017).

Berdasarkan data yang diperoleh warga terdampak, pihak pengembang Apatemen Madison Avenue ini, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Sudah setahun kita menderita. Saat kita telusuri, ternyata pembangunan apartemen Madison tak punya izin komplit. Bahkan tak pernah sosialisasi ke warga. Untuk itu kita berani aksi dan lapor ke Polda Jatim,” pungkasnya.(arf)

‘Buntut pencaplokan lahan seluas 3 521 m2 yang diklaim Abdul Fatah (alm). Diduga kuat BPN II Surabaya ikut andil dalam mengeluarkan sertifikat yang diterbitkan hak milik sertifikat nomor 542 diatas persil 29 bukan sertifikat HGB 358 diatas persil 32 dan persil 33 dengan luas 7 180 m2 yang diperebutkan Abdul Fatah’




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kembali peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) II patut dipertanyakan. Terkait kebijakan dan keputusan penerbitan sertifikat tanah nomor 542 masuk dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) 358 persil 32 dan 33 atas nama PT Pondok Permata Estate bukan atas nama Abdul Fatah (alm) seperti yang direkomendasi keterangan lurah Semolowaru no. 594.3/408/411.924.13/1983, demikian diungkap ketua RW XI Semolowaru Indah II, Sutrisno, Rabu (4/1) saat dimintai keterangan permasalahan perebutan tanah di komplek Semolowaru Indah.

Sutrisno juga menjelaskan, keterangan lurah Semolowaru saat itu juga dibuktikan dengan peta penerawangan jaman Belanda, bahwa lahan HGB 358 persil 32 dan persil 33 terletak disebelah selatan jalan raya Semolowaru.

“Sedangkan sertifikat 542 diatas persil 29 atas nama Abdul Fatah terletak di sebelah utara jalan raya Semolowaru,” terangnya.

Lanjut Sutrisno, dari keterangan ketua Komisi A DPRD Surabaya, Ir Armuji saat hearing waktu itu, juga merekomendasikan, lokasi tanah di RW XI komplek Semolowaru Indah II yang digunakan saudara Abdul Fatah dengan sertifikat hak milik 542 yang sebenarnya lokasi tanah masuk sertifikat HGB nomor 358 atas nama PT Pondok Permata Estate yang habis masa berlakunya sampai 3 Maret 2007.

“Sertifikat HGB 358 itu, juga tidak diperpanjang lagi oleh pihak pengembang PT Pondok Permata Estate,” beber pria yang juga sebagai kontraktor rekanan PLN ini.

Sutrisno melanjutkan, tanah seluas itu diklaim pihak Abdul Fatah yang memiliki persil 29 dengan sertifikat hak milik yang terletak disebelah utara bukan tanah yang terletak di komplek perumahan Semolowaru Indah dengan sertifikat induk HGB 358 persil 32 dan persil 33, Surabaya.

“Perjuangan kita tidak cukup mengadu pada pemerintah dan BPN Surabaya. Namun kami juga melayangkan surat pengaduan pada presiden RI,” ucapnya.

Tidak hanya itu imbuh Sutrisno, pengaduan tindak pidana perebutan tanah itu juga dilaporkan pada Polda Jawa Timur, tertanggal 20 Januari 2012.

Namun perjuangan warga komplek perumahan Semolowaru Indah yang dihuni sekitar 300 KK atau 1500 cacah jiwa ini, tidak pernah digubris pihak instansi terkait. Di tahun 2016 lalu permasalahan itu kembali mencuat, lantaran tanah atas nama Abdul Fatah itu telah beralih tangan sebelum Abdul Fatah meninggal. Kepemilikan diperjual belikan Abdul Fatah pada Keleb Prayudi Antonius. Tanah itu sekarang telah dipagari tembok setinggi 2,5 meter.

Perlu diketahui, sebelumnya lahan yang tidak terpakai itu dimanfaatkan oleh warga untuk, dijadikan sebagai failitas umum. Seperti lahan parkir mobil warga, sarana olah raga, taman bermain anak dan tempat pembuangan sampah (TPS). Sebelumnya dijadikan fasum lahan tersebut masih berbentuk rawa-rawa yang diuruk pihak warga. Berpuluh-puluh tahun lahan itu telah dimanfaatkan oleh warga komplek perumahan Semolowaru Indah. Abdul Fatah juga telah memecah sertifikat induk menjadi empat sertifikat dengan luas yang semula dia klaim overload menjadi 8000 m2 lebih dari lahan yang luasnya 7180 m2

Dengan arogansi pemilik baru Keleb Prayudi membuat tembok setinggi 2,5 meter dan juga dilengkapi CCTV. Pembangunan tembok itu dengan pengawalan oleh marinir dan pihak Polisi dari Polda Jawa tengah.”kami warga RW XI Semolowaru Indah telah mendapatka intimidasi dari Keleb Prayudi itu,” tukas Sutrisno.

Kami tetap memperjuangan rasa keadilan untuk warga komplek semolowaru Indah. Akhirnya kami mendapat panggilan 3 kali oleh Pemkot Surabaya. Selama pertemuan dengan Pemkot pihak BPN II tidak pernah hadir. Baru panggilan ke 3 mereka diwakili oleh saudara Syamsu Kasi sengketa dan perkara BPN II Surabaya.

“Syamsu pun tidak bisa menyangkal dengan bukti-bukti dokumen yang kami bawah saat pertemuan di Pemkot Rabu 4 Januari 2017,” tukasnya.

Ditambahkan oleh Sutrisno, sampean adalah pejabat negara yang digaji oleh rakyat. Dan jabatan sampean adalah amanah yang dipertanggung jawabkan kelak. “Apa sampean tidak malu pada rakyat yang telah memberikan amanah jabatan yang sampean semua emban,” tegas Sutrisno pada oknum BPN.

Dalam pertemuan dengan Pemkot yang diwakili asisten I bagian pemerintahan mendatangkan kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kapolrestabes kota Surabaya,kepala bagian hukum, camat Sukolilo, lurah Semolowaru dan ahli hukum pertanahan UNAIR Dr Agus Sekarmadji, SH, M.Hum.

Yang mana ahli hukum pertanahan Agus sekarmadji menerangkan, sebetulnya permasalahan perebutan tanah tersbut sudah jelas. Namun disesalkan Agus, kenapa pihak BPN II mengeluarkan sertifikat yang menggunakan sertifikat 542 diatas persil 29 atas nama Abdul Fatah disebelah utara jalan raya semolowaru bukan pada sertifikat HGB diatas persil 32 dan persil 33 yang mana berdiri perumahan komplek Semolowaru Indah atas nama PT Pondok Permata Estate.

“Ini kan sangat aneh sekali. Ingat jabatan anda akan dipertanggung jawabkan pada tuhan nanti,” pungkas Agus dalam pertemuan saat itu. (has/arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terkait adanya tudingan bahwa pemicu rusaknya jalan Deandles, Manyar, Gresik lantaran adanya pembangunan pipa Gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN).

Hal tersebut langsung dibantah oleh pihak PGN, VP Corporate Communication PGN, Irwan Andri Atmanta mengatakan, terkait jalan rusak yang berada di sekitar lokasi pembangunan pipa gas, sebagaimana diketahui bahwa jalan rusak tersebut tidak terkait langsung dengan pembangunan pipa PGN karena jalan rusak berada di tengah jalan sementara pipa PGN dibangun di pinggir jalan.

“ Dari keterangan warga didapat info bahwa kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan oleh arus truk truk bertonase besar dari proyek proyek lain di Gresik yang melebihi kekuatan jalan” ujar Irwan Kamis (05/01).

Irwan menambahkan bahwa jalan rusak tersebut tidak terkait langsung dengan pembangunan pipa PGN karena jalan rusak berada di tengah jalan sementara pipa PGN dibangun di pinggir jalan.

“ Dari keterangan warga didapat info bahwa kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan oleh arus truk truk bertonase besar dari proyek proyek lain di Gresik yang melebihi kekuatan jalan. Kebetulan ada proyek PGN di lokasi jalan yang rusak tersebut, masyarakat secara spontan kemudian menaruh pipa di tengah jalan dan menanam tanaman di jalan sebagai bentuk protes” tambahnya.

Lebih lanjut di tuturkan Irwan, Kami juga butuh dukungan masyarakat agar proyek pipa gas cepat selesai dan menyalurkan gas bumi ke masyarakat. Dalam setiap pembangunan pipa gas kami selalu berusaha mengedepankan profesionalitas. Kami juga melakukan perbaikan jalan aspal yang rusak karena pekerjaan kami.

“ Kami menghargai setiap.masukan ke kami termasuk dari wagub jatim Gus Ipul. Misalnya dalam proyek pembangunan pipa di Gresik ini, ami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan secepat mungkin “ Pungkasnya.

Seperti diberitakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf dan Bupati Gresik atas rusaknya jalan yang ada di Jalan Deandles, Manyar, Gresik (05/01). PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dianggap tidak profesional dalam pemasangan pipa. Karena setelah pemasangan pipa tidak dilakukan pengerasan kembali, sehingga tanah urukan kena hujan meluber sehingga menyebabkan kerusakan jalan, dan ini dikeluhkan oleh warga.(hdi/arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive