Senin, 16 Januari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kolonel Arm Budi Eko Mulyono bersama jajaran forpimda Malang berada di Lapresanud Abd. Saleh, Malang pagi ini menyambut kedatangan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla yang mengagendakan kunjungannya ke wilayah Tulunggagung dan Kota Malang, Senin, (16/1/17).

Selain Forpimda Malang hadir pula dalam penyambutan tersebut adalah Forpimda Jawa Timur yaitu Pandam V/Brw, Wakapolda dan Gubernur Jatim serta Danlanud Abd.Rahman Saleh.

Pesawat Keprisidenan BAe RJ-85 yang membawa rombongan wakil presiden mendarat di Lanud Abd. Saleh pukul 07.30 wib. Begitu turun dari pesawat dan bersalaman dengan pejabat Forpimda Jawa Timur, Bapak Yusuf Kalla langsung berpindah ke helicopter Super Puma yang dipersiapkan untuk mengangkut rombongan wakil presiden ke wilayah Tulunggagung.  Kunjungan berikutnya usai dari Tulunggagung diagendakan ke rumah sakit Lavalette Kota Malang siang harinya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bentuknya mirip senjata laras panjang, namun dari segi ukuran yang satu ini jelas beda, sekilas banyak orang mengiranya sebagai senapan runduk anti material. Dan ini yang menjadikan satuan elite Taifib (Intai Amfibi) Korps Marinir TNI AL tampil beda. Mengemban tugas operasi di medan berat dan menantang, maka hadirnya grappling hook launcher menjadi sesuatu yang lumrah, urusan memanjat tebing, bangunan, sampai lambung kapal yang tinggi bisa dilakukan dengan perangkat pelontar tali dan proyektil (jangkar).

Bila merujuk pada publikasi beberapa foto saat personel Taifib menenteng grappling hook launcher, maka kuat dugaan yang digunakan pasukan Taifib adalah jenis Plummet AL-54. Perangkat yang satu ini memang dirancang untuk kebutuhan operasi militer yang bersifat senyap. Sistem kerja Plummet AL-54 mengandalkan pneumatic launching, dimana proyektil dilepaskan ke udara dengan memanfaatkan energi tekanan udara dari pompa.

Dirunut dari spesifikasinya, Plummet AL-54 digunakan untuk melontarkan tali polyester 8 mm. Untuk jarak jangkau lontaran beda-beda bergantung pada sudut tembak, untuk sudut 60 derajat bisa dicapai jarak luncur 45 meter horisontal dan 30 meter vertikal. Sementara pada sudut tembak 40 derajat bisa dicapai jarak luncur 50 meter horisontal dan 15 meter vertikal. Dalam paket Plummet AL-54, seluruhnya terdiri dari Spare grapnel and rod, air cylinders, rope canisters, rope flaking frame, projectile seals, grease, dan seal tools.

Personel Taifib di baris paling depan membawa Plummet AL-54 .

AL-54 adalah grappling hook launcher pengembangan dari tipe Plummet AL-52, dimana pada tipe AL-52 digunakan platform bipod untuk payload lebih besar. Secara keseluruhan Plummet AL-54 punya bobot 47 kg, dan perangkat andalan pasukan amfibi ini punya dimensi panjang 1.280 x 410 x 450 mm. Selain digadang untuk keperluan pasukan khusus, perangkat ini juga cocok digunakan tim SAR untuk melakukan penyelamatan di wilayah gedung. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, mengatakan panser Anoa merupakan kendaraan yang ramah pengguna (user friendly).

Panser produksi PT Pindad itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari kendaraan tempur 6x6.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017), Presiden Joko Widodo menaiki panser Anoa Amphibi dari Gerbang Uutama Delta II menuju Danau Mabes TNI.

Presiden Jokowi tampak didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panser Anoa Amphibi yang ditumpangi Presiden selanjutnya melintasi Danau Mabes TNI menuju Gedung Aula Gatot Subroto tempat pelaksanaan Rapim TNI Tahun 2017.

"Bapak Presiden dan Panglima TNI telah membuktikan sendiri keandalan produk dalam negeri yang user friendly bagi berbagai lapisan pengguna di TNI," ujar Abraham di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Panser Anoa tersebut mampu mengangkut 12 orang dan bermanuver di air dengan kecepatan 10 knot.

Sementara, ketika berada di darat, Panser Anoa mampu melaju 80-100 km/jam.

Panser itu juga dilapisi bahan armor anti-peluru, mulai dari bagian badan kendaraan hingga kaca jendelanya.

Menurut Abraham, panser Anoa didesain untuk melintasi wilayah Indonesia khususnya di pedalaman yang medannya berat dan belum ditunjang infrastruktur memadai.

Setiap tahun, PT. Pindad memproduksi sebanyak 80 unit panser Anoa. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Bertempat di Grand Mozza Wilis Resort Tuban yang berlokasi di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dilaksanakan Konsultasi Publik Studi Amdal Terpadu Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Baru Terintegrasi Bahan Bakar Minyak dan Petrokimia Tuban Beserta Fasilitas Penunjangnya oleh PT.Pertamina (Persero), yang dipimpin oleh Bapak Amir H. Siagian (Project Coordinator NGRR Tuban) dan dihadiri 80 orang terdiri dari Ka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban (Mulyadi, SH) beserta rombongan Perwakilan dari DPRD Kabupaten Tuban (Dapil V), Camat Jenu Drs. Kasmoeri, Msi, Danramil 0811/15 Kapten Inf Agus Prayitno, Kapolsekjenu AKP YaniSusilo, SH.

Rombongan dari PT.Pertamina (Persero) DR. Yahya Husin (Ketua Tim Penyusunan Amdal Kilang Pertamina – Rosneft Tuban dari PT Greencap Esc Indonesia) beserta rombongan, Kepala Desa, Ketua BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Karang Taruna dari Desa Beji, Kaliuntu, Wadung, Rawasan, Mentoso dan Remen Kec. Jenu, Ketua HNSI Kabupaten Tuban (H. Faisol) dan Ketua Rukun Nelayan Kecamatan Jenu serta pengurusnya dan Ketua Yayasan Mangrove Center (H. Ali Mansyur).

Sambutan Project Coordinator NGRR Tuban Bapak Amir H Siagian antara lain  Kebutuhan tenaga kerja cukup besar, Rencana pembangunan kilang minyak terbesar di Indonesia dan termodern di dunia (lahan yang digunakan seluas 404 Ha terdiri dari lahan milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 340 Ha dan lahan PT.Pertamina Persero seluas 64 Ha).

Pembangunan kilang minyak akan dilaksanakan selama 4 tahun, diharapkan pada tahun 2021 sudah operasional, Pada tanggal 3 Juli 2017 akan dilaksanakan pencanangan pembangunan kilang minyak oleh Presiden RI, Kerjasama PT Pertamina dengan Rosneft Rusia karena Rusia memiliki minyak mentah terbesar kedua di dunia, dan akan dilaksanakan reklamasi pantai untuk meratakan garis pantai untuk pelabuhan PT Pertamina.

Menurut DR. Yahya Husin (Ketua Tim Penyusun Amdal), Tujuan pembangunan kilang minyak Pertamina – Rosneft adalah mewujudkan kedaulatan energy Nasional sesuai dengan salah satu Nawacita Presiden RI, meningkatkan daya saing Pertamina menuju “Perusahaan Energi Kelas Dunia”, dan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/konsumen dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sedangkan manfaat kegiatan bagi masyarakat setempat adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi local melalui munculnya perumahan, perdagangan, restoran, perusahaan penyedia jasa, industry kecil dan menengah yang menimbulkan efek ganda kepada perekonomian daerah dan Nasional; Menciptakan lapangan kerja. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMi) Cabang Surabaya mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jumat (13/1). Mereka mendorong kalangan dewan agar memperhatikan keluhan masyarakat tentang perbelakukan PP nomor 60 tahun 2016.

Peraturan pemerintah ini yang menjadi dasar kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) STNK dan BPKB. Kenaikan 100-300 persen dinilai memberatkan masyarakat. Sehingga, kebijakan pemerintah dinilai tidak populis.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Muchlis menjelaskan, kalangan dewan semestinya bisa merasakan apa yang dihadapi masyarakat. Sebab, kebijakan presiden Joko Widodo tentang kenaikan tarif STNK-BPKB dinilai tidak populis.

"Jokowi dikenal presiden yang suka blusukan dan pro dengan rakyat, tapi disinggung kenaikan PNBP kendaraan bermotor ndak bisa jawab," ucapnya.

Muchlis menyayangkan sikap dewan yang tak acuh terhadap kebijakan yang mencekik masyarakat. Fungsi dewan sebagai wakil rakyat tidak berjalan maksimal. Semesinya, dewan membela rakyat yang merasakan dampak langsung kenaikan PNBP kendaraan bermotor.

"Hati nurani dewan sudah mati, mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan, anggota dewan tidak lagi peduli terhadap nasib rakyat," ujarnya.

Sebagai simbol matinya hati nurani dewan, massa aksi kemarin melakukan shalat janazah. Mereka bersama-sama menggugah hati legislatif agar kembali menjalankan fungsinya dengan baik.

Kedatangan para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Surabaya seperti UIN Sunan Ampel, Unair, ITS ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Surabaya Armuji, anggota Komisi C Vinsensius, dan Kapolrestabes Kombespol M Iqbal.

Armuji mengapresiasi perjuangan mahasiswa yang peduli terhasap nasib rakyat. Adanya aksi untuk menentang pemberlakuan PP nomor 60 tahun 2016 menunjukkan mahasiswa masih memiliki idelisme.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif PNBP kendaraan bermotor untuk kemajuan negara. Apapu n kebijakannya,, pemerintah tidak akan menutup mata.

"Kebijakan itu pasti akan dievaluasi, kalau emang menyengsarakan, saya yakin pemerintah tidak akan menutup mata," tegasnya. (arf)

Jumat, 13 Januari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M. Soewandhie Surabaya, kini lebih optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Optimalisasi layanan kepada masyarakat tersebut tidak lepas dari renovasi dan pengembangan di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini sejak tahun lalu.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, dengan kapasitas gedung dan jumlah ruangan yang bertambah luas setelah dilakukan renovasi, RSUD dr M. Soewandhie diharapkan bisa lebih menjawab harapan masyarakat. Utamanya dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat karena waktu tunggu operasi, tidak lagi lama seperti dulu.

 “Dengan adanya penambahan kapasitas, harapannya rumah sakit Soewandhi lebih bisa diandalkan dan lebih dipercaya masyarakat. Minimal bisa mengurangi niatan warga yang ingin berobat ke luar negeri. Masak kalau cuma operasi kaki saja ke luar negeri,” ujar Wali Kota Tri Rismaharini di sela peresmian renovasi dan pengembangan RSUD dr M Soewandhi,” Jumat (13/1/2017).

Setelah direnovasi, saat ini, bangunan gedung empat lantai RSUD dr M.Soewandhi memiliki 10 kamar operasi. Sepuluh kamar operasi itu terdiri dari tiga kamar operasi emergency, tujuh kamar operasi elektif/terjadwal, dua ruang kateterisasi jantung dan juga satu ruang laser batu ginjal. Penambahan 10 ruang operasi ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu antrian operasi.

Dikatakan wali kota, tidak mudah melakukan renovasi di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Tambahrejo, Kecamatan Simokerto ini. Selain karena keterbatasan lahan karena dikepung oleh permukiman warga dan juga jalan umum, renovasi juga harus dilakukan seiring sejalan dengan pelayanan rumah sakit yang tetap berlangsung. “Renovasi nya sulit karena perbaikannya jalan terus dan operasional rumah sakit nya juga jalan terus. Saya sendiri sampai ikut merancang tahapan pembangunannya,” ujar wali kota alumnus jurusan arsitektur ITS ini.

Wali kota juga mengaku senang karena RSUD dr Soewandhi juga menjadi rumah sakit pendidikan. Dengan predikat itu, RSUD dr Soewandhie menjadi jujugan bagi mahasiswa dari beberapa fakultas kedokteran di Surabaya. Para tenaga medis di RSUD dr Soewandhi juga bisa lebih berkembang dari sisi keilmuan.

Selain itu, sejak 2016 lalu, RSUD dr Soewandhie juga telah melakukan pembinaan kepada 21 Puskesmas di Surabaya dan bidan praktek swasta mandiri demi menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

Direktur RSUD dr M.Soewandhie, drg Febria Rachmanita menambahkan, dengan peresmian renovasi dan pengembangan rumah sakit yang dipimpinnya, diharapkan akan bertambah kemanfaatannya bagi masyarakat. Salah satunya waktu tunggu operasi semakin singkat. “Sekarang ada 10 ruang operasi. Salah satunya ruang kateterisasi jantung. Dulunya hanya ada satu. Sekarang kita sudah punya dua. Dulu antrean operasinya dua bulan karena jumlah pasiennya memang tinggi. Sekarang waktu tunggu nya jauh lebih pendek. Mudah-mudahan masyarakat yang berobat ke sini bisa cepat sembuh,” jelas Febria.(arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Memasuki musim hujan seperti saat ini, air hujan yang tertampung dalam wadah bisa menjadi sarang nyamuk dan menjadi penyebab terjangkitnya penyakit Demam Berdarah. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya menggelar Apel Gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD 2017, Jumat (13/1/2017), di Lapangan Sememi Jaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, kegiatan pemberantasan sarang nyamuk harus dilakukan secara kolektif bersama-sama."Misalkan saya sudah bersih tidak ada sarang nyamuk, tapi sebelah saya menampung air sarang nyamuk, itu akan sama saja," katanya dalam sambutan Apel Gebyar PSN DBD, Jumat (13/1/2017).

Wali Kota mengatakan, pilihannya ada dua dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk, yaitu malas atau rajin. Penyakit demam berdarah, kata Wali Kota, bisa dicegah sejak awal. Apabila ada yang terjangkit penyakit demam berdarah, berarti ada yang salah dengan tempat tersebut.

Selain itu, lingkungan yang sehat juga berpengaruh terhadap masa depan anak. Risma memberikan contoh, apabila ayah atau ibu pencari nafkah menjadi korban meninggal akibat DBD, lalu anak akan bergantung ke siapa lagi.

"Tidak bisa hanya menekan masyarakat saja, bisa saja anak-anak terkena di sekolah, gudang atau pabrik sekitarnya. Jadi penyelesaian masalah ini harus kolektif, kita harus bersama," kata Risma.

Oleh karena itu, Wali Kota meminta semua elemen masyarakat untuk mau bergerak maju memberantas sarang nyamuk."Kita tidak bisa menyuruh orang lain kalau kita tidak berbuat apa-apa. Kita yang harus memulai. Jangan ada lagi tempat-tempat yang menampung air hujan lagi," kata Wali Kota.

Wali Kota juga meminta masyarakat untuk waspada agar tidak terkena demam berdarah. "Memasuki musim hujan ini harus waspada, untuk itu saya ingatkan di awal seperti sekarang. Dulu ketika saya ingatkan, angka penderita menurun. Oleh karena itu, saya mengingatkan lagi. Saya yakin masyarakat Surabaya bisa," ujarnya.

Usai berfoto bersama dengan para pelajar, Risma berharap, setelah adanya kegiatan di wilayah Sememi ini, Angka Bebas Jentik (ABJ) bisa meningkat hingga 90 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Drg. Febria Rachmanita menjelaskan, Angka Bebas Jentik (ABJ) ini diperoleh dari jumlah penderita di wilayah tersebut, kemudian dibagi jumlah penderita total dan dikalikan angka 100 persen. Hasilnya, merupakan nilai Angka Bebas Jentik (ABJ).

"Apabila nilai ABJ tinggi, itu berarti jumlah penderita di wilayah tersebut sendikit dan menunjukkan di wilayah itu merupakan wilayah yang sehat," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Kadinkes mengatakan, dipilihnya tempat ini dalam Gebyar PSN DBD karena di wilayah ini, nilai ABJ hanya mencapai 59%. Sedangkan standar nilai ABJ, idealnya berada di angka 95%.

"Dulu di Surabaya utara nilai ABJ-nya juga sekitar 50%, tapi sekarang sudah 94%. Padahal Surabaya Utara paling susah tapi saat ini sudah bisa," katanya. Untuk itu, Kadinkes juga mengimbau, masy arakat harus mau seminggu sekali untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

"Semua harus bergerak, karena kadang-kadang ada rumah-rumah dan kantor yang tidak mau dibuka. Padahal, kita belum tahu disana ada jentik atau tidak," ujarnya.

 Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kepala dinas kesehatan, drg. Febria Rachmanita mengatakan, jumlah penderita DBD tahun 2015 mencapai 900 orang, sedangkan pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan mencapai 920 orang.

"Sebenarnya ada penurunan pada bulan Januari hingga bulan September, namun kembali meningkat seiring memasuki musim hujan di bulan Oktober hingga Desember kemarin," katanya.

Sementara itu, angka kematian akibat penyakit Demam Berdarah, pada tahun 2015 mencapai 13 orang. Pada tahun 2016 terjadi penurunan, jumlah orang meninggal akibat penyakit DBD mencapai 7 orang saja. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ratusan massa gabungan yang menamakan diri Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS) melakukan aksi peringatan terkait robohnya rumah radio siaran yang digunakan oleh Bung Tomo sampai saat ini belum ada kejelasan, Jumat (13/01/2017). Padahal, aset cagar budaya tersebut saat ini sudah rata dengan tanah karena dirobohkan oleh Jayanata yang mengaku sebagai pemiliknya.

Aksi yang bertajuk “ Balang Jumroh “ ini dilakukan sejak pukul 13.00 wib dengan maksud untuk mengingatkan para pihak yang terlibat penanganan penghancuran rumah radio tersebut agar serius dan tidak main – main. Aksi ini akan dimulai dari lokasi Rumah Radio Bung Tomo, Jalan Mawar 10, lalu bergeser ke PT Jayanata sebagai pihak pembeli bangunan cagar budaya tersebut yang kemudian terjadi penghancuran. Setelah itu masa melanjutkan aksi menuju ke gedung DPRD Surabaya dan terakhir ke rumah dinas walikota Surabaya.

Aksi dilakukan dengan memulai berdoa didepan Rumah Radio Bung Tomo dan menabur tanah makam Bung Tomo disekitar area Jayanata, pembakaran dupa, tabur bunga, beras kuning, pecah kendi sebagai simbol kematian. Hal yang sama akan dilakukan di Gedung DPRD serta rumah dinas walikota Surabaya.

Wawan koordinator aksi menyampaikan aksi ini bukan aksi yang main – main, namun serius akan mengawal terus kasus penghancuran rumah radio Bung Tomo. Penggunaan tanah makam Bung Tomo dalam aksi ini menunjukkan bahwa kami menagih janji keseriusan pemerintah Kota Surabaya yang waktu itu mendatangi ibu Sulistina sebelum beliau wafat, saat itu walikota Risma berjanji akan mengembalikan bangunan tersebut.

"Kami berharap aksi ini akan mengingatkan semua pihak yenag terlibat untuk segera memberi kepastian tentang Rumah radio Bung Tomo. Pihak Jayanata, DPRD Surabaya dan Walikota Surabaya harus meminta maaf atas tragedi penghancuran Rumah ini. Kami juga mendesak kepada kepolisian dan PPNS Surabaya agar segera mempublikasikan hasil penyidikannya, jangan ada yang bermain – main terhadap kasus ini," kata Wawan.

Hal senada dikatakan Yanto dari Masyarakat Peduli Cagar Budaya mengetakan sudah seharusnya seluruh warga Surabaya bersama-sama menyelamatkan simbol arek Suroboyo dari rencana penghancuran sehingga kehilangan identitas.

"Siapa lagi yang akan kita harapkan untuk menjaga nilai – nilai kepahlawanan ini. Jika pemerintah sebagai pelindung kita lalai dan sudah tidak peduli lagi, maka kita harus bergerak dan lawan," tambahnya.

Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar 10 merupakan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan keputusan walikota Surabaya No 188.45/004/402.2.04/1998. Namun saat ini kondisinya hancur tak tersisa karena dirobohkan Jayanata. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penerangan TNI-AD merupakan satuan yang dinilai sangat penting dalam menyebarluaskan informasi maupun program-program yang saat ini menjadi visi dan misi satuan Angkatan Darat. Selain itu, satuan Penerangan TNI-AD juga diwajibkan untuk menjadi pelopor dalam ketahanan informasi ditengah-tengah situasi darurat informasi seperti yang terjadi saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, memasuki tanggal 13 Januari 2017, seluruh personel Penerangan TNI-AD menggelar acara maupun tasyakuran di satuan masing-masing dalam rangka memperingati HUT Penerangan TNI-AD yang ke-66 tahun.

Dalam amanat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) yang dibacakan oleh Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Arh Sinthu Bas Ignatius, S.Sos mengatakan,  seiring dengan perkembangan lingkungan yang strategis, cepat dan dinamis saat ini, peran dan fungsi Penerangan menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian tugas pokok TNI-AD.

“Kepentingan organisasi terhadap pengelolaan informasi secara tepat dan baik, tidak bisa lagi dihindari maupun ditunda-tunda. Maka dari itu, tuntutan dan tantangan yang akan kita hadapi di kemudian hari akan semakin berat,” tegas Pria kelahiran Kota Surabaya itu.

Selain itu, lanjut Kapendam V/Brawijaya, dengan kondisi tersebut, Penerangan TNI-AD dihimbau untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya sesuai sesuai kebutuhan organisasi dalam mendukung tugas pokok TNI-AD. “Komunikasi dan kerjasama dengan instansi sejenis di berbagai bidan juga perlu terus dibangun dan diperkuat agar mampu saling mengisi dan membantu dalam sebuah sinergitas yang kokoh,” jelas amanat Kadispenad yang dibacakan oleh Kapendam. Jumat, 13 Januari 2017 di Aula Penerangan Kodam V/Brawijaya.

Tak hanya itu, ditengah-tengah acara yang sedang berlangsung, Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Arh Sinthu Bas memberikan sebuah cinderamata kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pengabdiannya selama ini. “Pak Haris ini merupakan salah satu PNS terbaik kita. Sebelum mengakhiri masa dinasnya, alangkah baiknya kalau kita berikan sebuah cinderamata kepada beliau,” tuturnya.

Perlu diketahui, maraknya isu-isu hoax yang menyebar saat ini, menjadi atensi khusus bagi satuan Penerangan TNI-AD. Bahkan, seluruh personel Penerangan dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam menyikapi setiap kabar hoax yang beredar di kalangan masyarakat. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Semarang, Lantamal V Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas mendampingi Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto,S.E. meninjau aset TNI AL dalam rangka lanjutan Kunjungan Kerja setelah melaksanakan Kunker di Lanal Tegal, Kamis kemarin.

Kali ini Komandan Lantamal V bersama rombongan yang di dampingi Aslog Danlantamal V, Asintel Danlantamal V dan Kadisminpers Lantamal V meninjau Gedung Satkamla beserta Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patkamla yang dimiliki Lanal Semarang.

Gedung tersebut merupakan pengganti gedung Satkamla yang lama, selanjutnya Komandan Lantamal V melanjutkan melihat secara langsung kondisi KAL Bengkoang serta Mes Martadinata yang terkena dampak pelebaran jalan guna pembuatan jalur Under Pass.

Di sela sela kunjungannya Komandan Lantamal V memerintahkan kepada Komandan Lanal Semarang agar tetap selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini pihak Pelindo dan Pemerintah Kota Semarang guna lancarnya pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung dan pemanfaatan aset dari Lanal Semarang.

Edi –sapaan akrab Danlantamal V berharap kedepan Komandan Lanal Semarang beserta prajurit untuk selalu menjaga dan merawat aset aset dari Lanal Semarang agar tetap terjaga kebersihannya dan kerapihannya agar dapat digunakan sesuai fungsinya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, S.IP, beserta Ibu pada Kamis pagi (12/01) melaksankan Kunjungan Kerja ke Makorem 082/CPYJ Jl. Veteran Nomor 3 Kota Mojokerto dalam rangka pembinaan satuan.

Kedatangan orang nomor satu di Jajaran Kodam V/Brawijaya tersebut, disambut oleh Danrem 082/CPYJ Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo, S.IP beserta Ibu, Forkopimda Kabupaten dan Kota Mojokerto, Para Dandim Jajaran Korem 082/CPYJ, dan Dan/Ka Bapras Jajaran Korem 082/CPYJ dilanjutkan foto bersama di Halaman Depan Makorem 082/CPYJ kemudian transit di Ruang Kerja Danrem 082/CPYJ dan menerima Paparan Satuan dari Danrem 082/CPYJ.

Dalam pengarahannya kepada Prajurit dan PNS Korem 082/CPYJ, Kodim 0815 dan Bapras Rem 082/CPYJ, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, menegaskan antara lain : Sejarah berdirinya Negara Indonesia yang terdiri dari kemajemukan suku, budaya dan agama; Lakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan/tidak sefaham dan berikan wawasan kebangsaan dan rasa/sikap cinta tanah air namun semuanya harus sesuai perijinan;

Lebih lanjut Pangdam V/Brawijaya, bahwa Negara Indonesia sangat rentan terhadap  konflik karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam serta memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran.  TNI merupakan benteng terakhir negara, kemajemukan yang ada di dalam tubuh TNI harus kita pelihara demi kebersamaan.

Pesan Gubernur Jatim, agar Provinsi Jatim menggalakkan dan memberdayakan peran tiga pilar yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa.

Di akhir pengarahannya, Pangdam berpesan  agar seluruh anggota harus menjauhi MOLIMO, jangan sampai ada anggota yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Waspadai pelanggaran lalu lintas, waspadai adanya investasi bodong yang menawarkan keuntungan berlipat ganda, apabila ada yang menawarkan investasi konfirmasi terlebih dahulu ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Jangan melakukan Insubordinasi, dan pelanggaran lainnya. Anggota harus membantu Imigrasi dalam pengawasan orang asing, segera laporkan apabila di lingkungan ditemukan keberadaan dan kegiatan orang asing. Tandasnya.

Selesai pengarahan, Pangdam V/Brawijaya beserta Ibu (Ketua Persit KCK PD V/Brawijaya) menulis pesan dan kesan untuk Korem 082/CPYJ, dilanjutkan penanaman pohon Sawo Kecik di halaman Makorem 082/CPYJ.   Selesai kegiatan di Makorem 082/CPYJ selanjutnya Pangdam V/Brawijaya beserta rombongan menuju ke Kediri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sekitar 350 orang, antara lain : Para Asisten Kasdam V/Brawijaya, Walikota Mojokerto KH. Drs. Mas’ud Yunus, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa SE, Ketua DPRD Kab. Mojokerto Ismail Pribadi SE, para Para Dandim jajaran Korem 082/CPYJ, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Nyoman Budiarja, SIK, Kapolres Mojokerto AKBP Boro WIndu Danandito SIK, Wakil Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi SH, Kajari Kabupaten Mojokerto, Kajari Kota Mojokerto, Ketua PN Mojokerto, para Dan/Ka Balak/Bapras Jajaran Korem 082/CPYJ, Para Kasi dan Pasi Korem 082/CPYJ, Perwakilan Perwira Kodim 0815 dan Bapras Rem 082/CPYJ, Anggota Militer (Bintara) dan PNS Korem 082/CPYJ serta undangan. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemkot Surabaya harus tegas dalam melakukan eksekusi terhadap pasar swalayan atau toko moderen yang melanggar Perda no 8 tahun 2014. Saat ini diperkirakan sebanyak 400 pasar modern yang belum memiliki perijinan lengkap sesuai persyaratan dan sudah ditempel stiker peringatan oleh Satpol PP Surabaya sejak tahun 2015.

Saat itu, Pemkot Surabaya memberikan dispensasi waktu karena peralihan penerapan Perda 8 tahun 2014 membutuhkan waktu sosialisasi. Untuk itu, bagi yang belum menyelesaikan syarat perijinan diantaranya IMB, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Kajian Sosial Ekonomi (Sosek), hingga Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS) harus dipenuhin tahun ini.

“Kita sudah memanggil Dinas Perdagangan Surabaya untuk melakukan langkah tegas terkait pasar swalayan yang melanggar Perda 8 tahun 2014. Artinya yang tidak bisa menunjukkan persyaratan harus dilakukan tindakan sesuai dengan aturan diantaranya sangsi peringatan tertulis sampai penutupan,” kata Anggota

Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Surabaya, Ahmad Zakaria kepada Licom, Kamis (12/01/2017).
Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti soal pelanggaran pasal lainya diantaranya yang paling krusial harus berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Persyaratan lainya yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan jam operasional tidak boleh 24 jam dan harus mengakomodir usaha kecil mikro serta tenaga kerja lokal.

“Jadi nanti jangan hanya ditanya mana perijinanya, tapi apakah sudah memenuhi peryaratan lainya sesuai perda yang berlaku. Tahun ini harus segera dilakukan tindakan oleh Dinas Perdagangan,” kata Zakaria.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono mengatakan sudah meminta kepada Satpol PP Surabaya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan. Karena dalam penertiban pelanggaran perda no 8 tahun 2014 itu sudah diberikan waktu dispensasi bagi yang belum menyelesaikan IUTS.

“Karena waktu ada ketentuan memberikan waktu selama dua tahun bagi toko swalayan yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Kita sudah berkomunikasi denga Satpol PP Surabaya terkait hal ini,” kata politisi PDIP yang akrab disapa Awi ini.

Karena itu, pihaknya meminta ada evaluasi dan sudah harus dilakukan eksekusi bagi yang tidak bisa menunjukkan perijinan lengkap maupun ketentuan pasal yang diatur dalam Perda 8 tahun 2014.

“Kalau terhitung sejak perda itu diundangkan ya berarti waktu dua tahun sudah harus ada tindakan tegas. Tentunya penegak perda harus berkoordinasi dengan dinas terkait,” katanya. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive