Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 02 Februari 2017

Dua Terdakwa Penipuan Haji Dituntut 4 Tahun Penjara



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar Perdana, Dua terdakwa kasus penipuan Haji dituntut 4 tahun penjara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roginta Sirait,SH pada persidangan diruang sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (1/2/2017).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Mangapul Girsang,SH, Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP.

"Tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus pidana perbuatan para terdakwa. Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korban. Dan telah merasakan hasil penipuannya sebesar 4 miliar rupiah,"kata Jaksa Roginta saat membacakan dasar  pertimbangan hukum dalam tuntutannya.

Usai pembacaan tuntutan itu, Hakim Mangapul Girsang meminta agar jaksa membawa bukti-bukti yang dilampirkan dalam BAP. "Kita akan inventarisir lagi bukti-bukti yang ada di berkas, dan barangkali ada bukti-bukti lain yang akan ditambahkan,"kata Hakim Manungku pada Jaksa Roginta.
Namun, permintaan bukti-bukti tersebut belum bisa dipenuhi Jaksa Roginta. Menurut Roginta, pihaknya akan memabawa bukti-bukti tersebut pada persidangan berikutnya. "Ada 64 bukti yang kami sita, itu yang akan kami bawa sebagai inventarisir dengan bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara,"jawabnya.

Sementara, Kedua terdakwa melalui masing-masing penasehat hukumnya mengaku akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa. "Kami ajukan pembelaan majelis,"kata Dimas, salah seorang penasehat hukum terdakwa Dicky Mastur Ahmad diakhir persidangan.

Untuk diketahui, terdakwa Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, lantaran telah menipu jemaah haji hingga untung Rp 4,3 Miliar.

Kronologi penipuan yang dilakukan kedua terdakwa yaitu, pada September 2012, terdakwa menawarkan paket ibadah Haji Plus dengan iming-iming kepada para calon jamaah haji “Bayar Satu Gratis Satu”.

Meskipun, saat program itu dipromosikan, ternyata  PT Global Access hanya mengantongi izin memberangkatkan Umroh saja dan belum mempunyai izin untuk memberangkatkan Haji.

Untuk menarik minat calon jemaah haji di Surabaya, kedua terdakwa menggelar presentasi yang terkesan mewah di Hotel Meritus, dengan menggandeng PT Almadinah, Surabaya sebagai operator pelaksana penyedia jasa pemberangkatan hajinya.

Program paket Haji super murah itu pun sukses, diikuti 90 pasangan, karena setiap pasangan hanya dipatok tarif ONH sebesar $ 9.000 saja, dari ONH seharusnya sebesar $ 18.000 untuk satu pasangan. (Komang)

Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan Siswa Tak Mampu



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Para camat dan lurah di Kota Surabaya diminta untuk melakukan verifikasi pendataan terhadap  siswa/siswi SMA dan SMK yang kesulitan dalam pembiayaan SPP di sekolahnya. Imbauan itu disampaikan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika mengumpulkan para camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Rabu (1/2/2017).

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Imam Siswandi mengatakan, pendataan ini bertujuan untuk melakukan verifikiasi pada warga sehingga nantinya menjadi rujukan yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, saat dilakukan pendataan, terdapat tujuh nama yang hasilnya kurang tepat. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya melakukan verfikasi terhadap hasil pendataan tersebut.

“Data hasil verifikasi tersebut nantinya berguna untuk rujukan data di Pemprov Jatim. Agar saat dilakukan verifikasi oleh Pemprov, maka semua data yang diberikan oleh Pemkot Surabaya benar adanya,” ujar Imam Siswandi.

Imam Suwandi menambahkan, batas waktu pengumpulan verivikasi ini pada Senin 6 Februari mendatang. Artinya ada waktu sepekan. Alurnya, setelah dilakukan verifikasi ulang oleh camat dan lurah, data tersebut akan diserahkan kembali ke Bagian Administrasi Kesra. Selanjutnya, data tersebut akan dicek kembali oleh Wali Kota Surabaya.

"Setelah data tersebut sudah siap, akan diberikan surat pengantar ke Gubernur Jatim. Nantinya dalam pengatar itu, kita berikan data bahwa ada sekian ribu orang yang menyatakan tidak mampu bayar sekolah. Untuk selanjutnya agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Jatim," kata mantan Kabag Pemerintahan dan Otoda itu.

Untuk ukuran keluarga tidak mampu, tampilan fisik rumah dan pendapatan keluarga, akan menjadi salah satu parameter yang dipertimbangkian. Hal itu disamping data keluarga miskin (Gakin) yang sudah dimiliki oleh Pemkot Surabaya melalui program Mitra Warga.

"Untuk program Mitra Warga, Pemprov sudah menyetujui untuk mengambil kebijakan tersebut. Sehingga siswa tidak dipungut biaya. Namun kita juga sajikan data di luar Mitra warga yang ternyata masih ada warga kurang mampu," jelas Imam.

Bagi warga kurang mampu diluar Mitra Warga, kata Imam, ketika SPP gratis tidak menjadi masalah. Namun saat ini, ketika SPP SMA/SMK berbayar, itu menjadi persoalan. Oleh karena itu, Imam Siswandi menekankan kepada semua camat dan lurah untuk melakukan verifikasi pendataan dengan teliti. Harapannya, tidak ada lagi kesalahan ketika data telah sampai di meja Pemprov Jatim.(arf)

Arus Ekspor dan Import PT.TPS Tahun 2016 Mengalami Peningkatan 2 Persen



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sepanjang Tahun 2016 arus petikemas  ekspor impor di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) secara total naik 1.6% dan tahun 2015.

Pencapaian tersebut diperoleh dari arus Petikemas intemasional mencapai 1,241,225 Teus naik 2.3% dibanding tahun lalu pada periode yang sama petikemas domestik sebanyak 156,203 Teus 4% turun sedikit daritahun lalu.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan dari para stakeholder yakni PT Pelabuhan lndonesia ill (Persero) dan Dubai Port World serta tak kalah pentingnya adalah seluruh Karyawan TPS yang telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pelanggan untuk memperlancar arus logistik nasional." kata Dothy, President Director PT TPS disela-seia acara jumpa pers yang diadakan di ruang Java Lt. 2 gedung administrasi kantomya.

Menurut Dothy, ditengah persaingan dan dibangunnya beberapa terminal petlkemas baru kami harus bisa melakukan terobosan yang inovatif agar tercipta pelayanan yang sesuai dengan keinginan para pelanggan di lingkungan terminal.

" Maka dari ltu, kami akan terus melakukan perbaikan diberbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pengguna jasa seperti layanan pengurusan dokumen dan customer service yang telah dibuka 24 jam, dimana sebelumnya hanya dibuka pada pukul 08.00 hingga 20.00 wib setiap hari." terangnya.

Dothy menambahkan, Seiain itu, elektrifikasi Container Crane (CC) dari diesel ke motor listrik, dimana saat ini dua unit CC yaitu CC 01 dan CC 10 telah bertransfonnasi menjadi CC bertenaga listnk dan total 9 CC yang dimiliki oleh TPS.

" Pendalaman kolam pelabuhan di dermaga intemasional juga telah direalisasikan di tahun 2016 lalu yang semula =10,5 LWS menjadi -13 LWS sehingga sekarang kapal dengan draft hingga -12 LWS dapat dilayani." tambahnya.

Ditempat yang sama William Khoiry  selaku Vice President PT.TPS mengatakan, di Tahun 2017 ini Elektrifikasi CC yang ada di TPS tersebut dalam rangka mendukung kehadiran tiga unit CC baru yang dipesan oleh TPS dan saat ini sedang dilakukan proses unloading yang rencananya akan membutuhkan waktu selama empat hari dan semoga awal maret 2017 sudah dapat mulai beroperasi setelah proses testing dan comisionining CC tersebut memiliki spesifikasi paling tinggi dibanding CC lain yang ada di terminal lainnya di pelabuhan Tanjung Perak.

" Tiga unit crane baru tersebut dapat melayani kapasitas kapal petikemas yang lebih besar. Jika pada umumnya crane di Tanjung Perak hanya dapat menjangkau 13-14 row, dan twin lift, dapat melayani hingga 16 row. Jangkauan itu memungkinkan TPS melayani kapal berkapasitas hingga 3.000 TEUsi Dan di Tahun 2017 semua CC di TPS diharapkan sudah menggunakan motor listrik." jelasnya.

William Khoury menambahkan, Selain tiga unit CC baru, TPS juga akan mulai mengganti proses transaksi pembayaran layanan jasa petikemas dan dermaga melalui online, sehingga tidak ada lagi transaksi manual.

" Melalui Fastpay, nantinya pengguna jasa semakin mudah dalam membayar jasa kegiatan lapangan untuk forwarder dan kegiatan dermaga untuk shipping agent.selain itu,banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pengguna jasa antara lain pembayaran akan menjadi lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih cepat dan tepat." jelas Pria Bule.

M.Sholeh Public Relations PT.TPS memaparkan, diperlukannya berkas berkas tisik yang diisi secara manual tidak perlu lagi mengirim petugasnya ke kantor TPS untuk mengurus pembayaran. Pengembalian dana ke rekening FASTPAY a instan dan otomatis saai TPS menerbitkan invonce (WD) dan dapai langsung digunakan oleh custumer tidak membutuhkan deposit yang dikunci di bank serta yang tak kalah penting tidak tergantung dengan jam kerja bank.

Sejak berdiri dan telah melayani para pengguna jasa petikemas selama 18 Tahun. PT TPS. terus melakukan pembenahan untuk bisa memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Salah satunya ikan diiaksanakan pada April 2017 melakukan Rebranding.

" Peremajaan ini merupakan langkah progresif yang meniadi momentum awe! menuiu semangat PT raru yang iebih agresif, meningkatkan kecepatan kerja, fokus dan lebih siap menghadapi igan daiam bisnis bongkar muat petikemas." papar Sholeh.

Menurut Sholeh, PT TPS sebagai terminal operator yang semakin tinggi daya saingnya, baik secara maupun kualitas, TPS mulai bergerak cepat dengan melakukan perubahan mengikuti kebutuhan bisnis ini.

. “ Untuk saat ini fokus dipelayanan dan fasiiitas. Kami akan terus mengoptimalkan aset, baik itu aset Softskiil maupun hardskill." katanya.

tanggung jawab sosial perusahan (CSR) terhadap lingkungan,selama tahun 2016 TPS berperan aktif dalam rangka peningkatan lingkungan di sekitar warga diantaranya Nikah Massal diikuti 21 pasangan, Servis Motor Gratis Customer di haiaman parkir TPS, Pameran UKM Binaan PT TPS dikuti Partisipasi 2 Unit Toilet Container Kepada Pemkot Surabaya di Taman Flora dan Taman Pelangi.

" Pelatihan dan Bhakti Sosial di Lapas Perempuan Malang dalam acara Hari Perempuan Internasional, Operasi Pasar Sembako Murah, Takjii Gratis Untuk Sopir, Buka Bersama Dengan Anak yatim piatu dan Pensiunan, Partisipasi Container Fasum di Taman Balekambang Solo dan Bantuan 2 unit Container Reefer kepada nelayan di Pemkab Trenggalek." pungkas Sholeh (Dji)

Komisi A Kecewa Tak Dilibatkan Pembentukan Saber Pungli Pemkot Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembentukan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Surabaya ternyata tidak sepengetahuan legisalatif. Selain masalah kebijakan anggaran, Komisi A DPRD Surabaya mempertanyakan munculnya tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 188.45/20/436.1.2/2017 yang terbit 9 Januari lalu.

"Kalau memang niatnya bersih-bersih ya harus transparan. Kita sampai sekarang tidak diberi tahu bagaimana kinerjanya dan bagaimana garis koordinasinya," kata Anggota Komisi A Budi Leksono, Selasa (31/01/2017).

Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan selama ini sanksi pengawasan juga sudah dilakukan oleh DPRD Surabaya terhadap kinerja Dinas. Karena itu pihaknya meminta kepada Pemkot Surabaya berkoordinasi siapa saja yang masuk tim dan bagaimana sistemnya.

"Selama ini kita turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan juga. Kalau sekarang dibentuk tim khusus seharusnya dikoordinasikan siapa yang diawasai dan yang mengawasi," kata politisi PDIP ini.

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya meminta keterangan terkait aturan dan sistem seperti apa yang digunakan untuk menjalankan tim Saber Pungli. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa tim saber pungli hanya dibentuk untuk simbolis saja dan tidak jelas sasaranya.

"Kalau ada temuan dan sanksinya bagaimana kan kita harus tau. Agar tidak terkesan tebang pilih memang seharusnya dewan dilibatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, mempertanyakan berapa besaran anggaran yang digunakan dan dari mana asalnya. Karena selama ini tak pernah ada nomenklatur anggaran khusus Tim Saber Pungli dalam APBD Kota Surabaya.

Ia memperkirakan, alokasi anggaran Tim Saber pungli menempel pada Unit yang ada di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

“Setahu saya Komisi A, belum pernah bahas anggarannya. Kita akan evaluasi pembentukan dan alokasi anggaranya,” ungkapnya

Pembentukan Tim Saber pungli di lingkungan kota berlandaskan pada Perpres 87 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau, terukur dan serta bebas dari pungutan liar.

Tim Saber Pungli yang dibentuk terdiri dari sejumlah personel dari instansi Kejaksaan, TNI/Polri dan Pemerintah Kota. Beberapa pejabat Pemkot Surabaya yang terlibat dalam diantaranya : Kasatpol PP Irvan Widyanto, Kepala Inspektorat Kota, Sigit Sugiartono, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otoda Edy Christiyanto, Kepala BKD Mia Santi Dewi dan Kabag Hukum Ira Tursilowati. (arf)

Nissan GT Academy 2016 Lahirkan Pembalap Internasional di Inggris



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT. Nissan Motor Indonesia (NMI) mengundang arek Suroboyo untuk menyaksikan pemutaran tayangan eksklusif reality TV Show motorsport pertama di Indonesia, Nissan GT Academy 2016, yang akan menginspirasi masyarakat melalui perjuangan ribuan anak bangsa yang ingin memulai debutnya di dunia balap.

General Manager Marketing Strategy NMI Budi Nur Mukmin mengatakan, Academy mengisahkan perjalanan prestasi tim Indonesia dimulai dari rangkaian proses seleksi di empat kota di Indonesia, hingga pengumuman pencapaian perwakilan Indonesia, Raditya Indera, yang berhasil keluar sebagai Runner-up Best Driver dalam ajang balapan internasional Nissan GT Academy di Inggris pada Oktober 2016 lalu.

General Manager Marketing Strategy NMI, Budi Nur Mukmin mengatakan, Nissan merupakan satu-satunya produsen mobil yang menghadirkan wadah unik untuk menginspirasi masyarakat akan dunia balap. Hal ini kami wujudkan melalui kompetisi virtual guna mencari bakat-bakat terpendam dalam motorsport yang dilanjutkan dengan pembinaan di dunia balap profesional.

Budi menambahkan, Nissan GT Academy juga memberikan inspirasi tidak hanya bagi para gamers, namun juga mereka yang bercitacita menjadi pembalap profesional untuk bersaing di ajang balap internasional.

" Setelah melewati National Final yang berlangsung intens selama 3 hari dan diisi oleh berbagai tantangan berupa game, kekuatan fisik, keahlian berkomunikasi di hadapan publik serta keterampilan mengemudi mobil di lintasan balap, terpilihlah 6 Juara Nasional yang berkesempatan unjuk gigi di lintasan balap legendaris Sirkuit Silverstone, Inggris." kata Budi saat gelar prescon di Surabaya Rabu (1/02/2017).

Pada masa karantina,sambung Budi. mereka harus mendapatkan bekal teknik balap dan pelatihan pengembangan kepribadian yang baik layaknya pembalap profesional dari seorang mentor pembalap wanita asal Indonesia, Diandra Gautama.

Budi menjelaskan, dalam episode ketiga yang akan hadir di Iayar kaca pada Minggu 4 Februari 2017, akan menampilkan kompetisi sengit yang terjadi pada sesi International Race Camp dimana 6 Juara Nasional berkompetisi melewati berbagai macam tes seperti kemampuan fisik, skill balap mengemudi Nissan GT-R dan mirror circuit Gymkhana dengan para kontestan Iain asal dari Filipina, Thailand, Meksiko, Australia, Algeria, Mesir dan Maroko.

" Tahun lalu kami berhasil meraih lebih dari 6 juta pasang mata penontan untuk tayangan reality show Nissan GT Academy 2015. Kami kembaii melakukan roadshow ke berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya untuk memperkenaikan reality show Nissan GT Academy kepada masyarakat dengan harapan mampu menembus angka lebih dari 10 juta penonton,” terangnya.

Masih menurut Budi, dipilihnya Kota Surabaya menjadi kota penyelenggaraan penayangan eksk/usif reality TV show Nissan GT Academy 2016, hal ini dikarenakan banyaknya para peserta yang mengikuti kompetisi adu nyali balap sesungguhnya

" Yang datang untuk mengikuti kompetisi ini total registrasi sebanyak lebih dari 25 ribu peserta." pungkasnya. (Dji)

Empat Jabatan Strategis Lantamal V Diserahterimakan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Empat jabatan strategis dijajaran Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) diserahterimakan,  Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S. E., M. M. memimpin langsung jalannya Sertijab Wakil Komandan Lantamal V, Asops Danlantamal V, Aslog Danlantamal V dan Kepala Akuntansi Lantamal V, Rabu, (1/2).

Serah terima Wadan Lantamal V dari Komandan Lantamal V kepada Kolonel Marinir Nana Rukmana, S. E. yang dilaksanakan dengan upacara militer dilapangan Yos Sudarso Mako Lantamal V jl Laksda M.  Nazir no. 56 Surabaya.

Nana -panggilan akrab Wadan Lantamal V ini- merupakan lulusan AAL-36 tahun 1990. Adapun riwayat penugasannya banyak berkecimpung dipasukan, mulai dari Danton-2 Kie F Yonif-3 Brigif-1 Marinir,  Wadan Kima Yonif-5 Brogif 1 Marinir, Dan Ki J Yonif-5 Brigif 1 Marinir, Pasi-4 Yonif-3 Brigif-1 Marinir, Wapasi-2 Yonif-1 Brigif-1 Marinir, Pasmin Denmako Kormar, Paslog Lanmar Jkt, Danyon Angmor Menbanpur Pasmar-1, Dan Yonmarhanlan Jkt Pasmar-2, Pabanren Slog Kormar, Kasiops Denma Mabes TNI,  As Sintel Pasmar-2, Sahli Pang B Komsos Koarmabar, Ka Subdis Penpas Dispenal Mabesal, Sahli Pang "F" Binpotnaskuatmar Koarmabar.

Sedangkan Sertijab Asops, Aslog dan Ka-Akun dilaksanakan di Serambi Yos Sudarso, Mako Lantamal V. Asisten Operasi diserahterimakan Kolonel Laut (P) Daniel Mudji Rahadi kepada Kolonel Laut (P) Aris Harijadi. W, S.H.

Aris, merupakan lulusan AAL-38 tahun 1992. Selanjutnya Kolonel Laut (P) Daniel akan menempati posisi jabatan sebagai sahli Panglima Koarmatim. aslog Danlantamal V diserahterimakan Kolonel Laut (T) Heru Sriyanta kepada Letkol Laut (T) Sugeng Priono, S.E, M.M. merupakan lulusan AAL-41 tahun 1995.  Selanjutnya Kolonel Laut (T) Heru Sriyanta, S. T. akan bertugas di Kodiklatal.

Jabatan selanjutnya yang diserahterimakan yaitu Ka-akun (Kepala Akutansi) Lantamal V dari Letkol Laut (S) Nanda Cahyono Pribadi, S.E. akan menempati jabatan sebagai Pabandya proga Spersal kepada penggantinya Djoko Sutrisno, S.E., M.Tr.Hanla yang merupakan lulusan SEPA PK Angkatan-5 tahun 1998.

Komandan Lantamal V dalam amanat tertulisnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan implementasi dari tour of duty/ tour of area  dalam rangka pembinaan organisasi dan  personel,  sehingga     terciptanya  kaderisasi personel guna mendapatkan penyegaran,   semangat    dan    pemikiran baru untuk  mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan lebih maju.

Jabatan Wakil Komandan Lantamal V adalah pembantu dan pelaksana utama  komandan lantamal v, dalam penyelenggaraan    seluruh    kegiatan Lantamal V,  dengan tugas    dan    kewajiban      mengkoordinasikan kegiatan seluruh   eselon di jajaran Lantamal V dalam rangka mensukseskan tugas dan kewajiban komandan Lantamal V.

Menjami keselarasan dan kelancaran mekanisme kegiatan,  baik  dalam bidang penyelenggaraan dukungan logistik dan administrasi, patroli keamanan      laut,    pemberdayaan        wilayah pertahanan laut maupun kegiatan dinas dalam untuk kepentingan keamanan, ketertiban, dan kesiagaan, mengadakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Lantamal V. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan Lantamal V tentang hal–hal yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya.

Selain itu Lantamal V selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan protokoler, oleh karenanya laksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan semua pihak agar kegiatan tersebut dapat berjalan sukses dan lancar. 

Mengakhiri sambutannya, Danlantamal V menyampaikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan  kepada Kolonel Laut (P) Daniel Mudji Rahadi dan Kolonel Laut (T) Heru Sriyanta, S. T.  atas pengabdian serta prestasi yang telah diberikan selama  bertugas di Lantamal V,  kami mengucapkan selamat jalan semoga selalu sukses di penugasan yang baru dan senantiasa dalam lindungan  Tuhan Yang Maha Esa”.

Acara serah terima ini dihadiri oleh para Asisten Danlantamal V, para Kadis dan Kasatker serta para Komandan Lanal Jajaran Lantamal V. Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Pama, satu peleton Pomal Lantamal V, satu peleton bintara, satu peleton tamtama, satu peleton marinir Batalyon Pertahanan Pangkalan V, satu peleton pns putra dan satu peleton pns putri. Seluruh pasukan dibawah satu komando Komandan Upacara Mayor Marinir Agus Hariyanto, M. Tr. Hanla. yang menjabat sebagai Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V. (arf)

Komandan STTAL Resmikan Penggunaan Gedung Pulau Dana



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka mewujudkan Kampus STTAL (Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut) sebagai kampus riset yang berkelas dunia, satu persatu fasilitas pendidikan di Kampus STTAL terus dikembangkan dan disempurnakan. Kali ini, Kampus STTAL yang terletak di Bumimoro, Surabaya dilengkapi dengan Gedung Laboratorium Terpadu yang diberi nama Gedung Pulau Dana.

Gedung yang dibangun sejak bulan April 2016 itu, diresmikan penggunaannya oleh Komandan STTAL Laksma TNI Dr. Siswo HS., M.MT dalam sebuah upacara yang diikuti oleh seluruh Civitas Akademika STTAL di Lapangan Apel STTAL, Bumimoro, Surabaya pada hari Rabu (01/02). Acara peresmian ditandai dengan penekanan tombol oleh Komandan STTAl dan pengguntingan pita oleh Ketua Cabang BS Jalasenastri STTAL Ny. Siswo HS.

Sebelumnya, STTAL memiliki laboratorium yang terpisah-pisah dan belum terpadu atau terintegrasi. Padahal secara realitas, sebuah kapal merupakan satu kesatuan system yang terpadu dengan subsistem yang terdiri dari : Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan memerlukan pendukung lainnya seperti Teknik Manajemen Industri  dan Hidro Oceanografi. Oleh karena itu, kehadiran laboratorium terpadu di tengah-tengah civitas Akademika STTAL sangat dinanti dan didambakan untuk mendukung praktikum mahasiswa STTAL.

Komandan STTAl berharap agar keberadaan laboratorium terpadu ini akan mampu memicu dan memacu mahasiswa untuk berinovasi dalam mengembangkan model-model praktikum yang terpadu, baik dalam pengelolaan praktikum, penetapan waktu, dan penetapan strategi praktikum.

Pembangunan labotorium ini memakan anggaran yang cukup besar, untuk itu Komandan STTAL meminta agar dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa STTAL semua program studi. “Laboratorium ini harus diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan membangun kompetensi sumber daya manusia yang professional,” tegas Komandan STTAL.

Bersamaan dengan acara tersebut, diadakan acara pelepasan dua personel STTAL yang memasuki masa purna tugas, yaitu : PNS Winarno dan PNS Darmaji. (arf)

Rumah Sakit Tingkat IV (DKT) Madiun Raih Prestasi Akreditasi Paripurna dari Kars



KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Akreditasi rumah sakit adalah suatu proses dimana suatu lembaga resmi melakukan penilaian terhadap rumah sakit berdasarkan akreditasi yang berlaku, Rumah Sakit yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena sudah memenuhi standar pelayanan dan managemen yang ditetapkan.  Untuk tingkatan kelulusan dan kreteria Akreditasi dibagi lima yaitu tingkat perdana, tingkat pratama,  tingkat madya, tingkat utama dan tingkat paripurna dalam tingkat paripurna adalah tingkatan paling tinggi dari segi penilaian(Assessment)dalam menentukan terakreditasi suatu rumah sakit tersebut, maka KARS(komisi akreditasi rumah sakit)merupakan suatu lembaga resmi yang melakukan surve akreditasi memutuskan bahwa Rumah Sakit tingkat IV (DKT) Madiun mendapat predikat akreditasi tingkat paripurna rabu (1/2/17).

Bertempat di halaman rumah sakit tingkat IV (DKT) Madiun telah dilaksanakan tasyukuran Akreditasi lulus paripurna,ini merupakan suatu prestasi yang belum pernah di dapat RS.tingkat IV (DKT) Madiun rasa haru,bangga tersirat pada wajah personel Denkes Madiun yang hadir dalam acara tersebut,dihadiri  sekitar 300 orang undangan,terlihat hadir Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Piek Budiyakto,Dandim 0803/Madiun Rahman Fikri,S.Sos,Dan/Kasatdisjan jajaran 081/DSJ,Karumkit Iswahyudi Dr.Imam SpB,Walikota madiun yang diwakili Staf Ahli bid Kesra ahmad supadi dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Danrem 081/DSJ dalam sambutannya mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih tingkat paripurna dengan predikat tersebut hendaknya meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan terhadap pasien, kegiatan tasyakuran ini sebagai upaya dan bentuk kecintaan terhadap satuan yang telah kita lakukan selama ini,segala keberhasilan yang di raih tidak menjadikan kita menjadi tinggi hati dan sombong tetapi harus tetap bersikap rendah hati,memiliki,disiplin tinggi dan tetap baik – baik dengan rakyat. ungkap Danrem 081/DSJ. (arf)

Gelar Sweeping, Satgas Yonif Mekanis 516/CY Tangkap Pengedar Ganja



KABARPROGRESIF.COM : (Keerom) Maraknya peredaran narkoba dan minuman keras di perbatasan RI-PNG khususnya di wilayah Kabupaten Keerom membuat personel Satgas Yonif Mekanis 516/CY meningkatkan kegiatan sweeping di Jalan Trans Papua.

            Alhasil, personel Satgas berhasil menangkap pengedar narkoba jenis ganja dengan barang bukti 17 paket ganja siap edar, Selasa (31/01) malam.

            Penangkapan pengedar narkoba ini sangat disayangkan Dansatgas Yonif Mekanis 516/CY Letkol Inf Lukman Hakim. Pasalnya, pelaku pengedar sendiri berstatus sebagai pelajar dan masih dibawah umur.

            “Ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik orang tua, sekolah dan masyarakat untuk selalu mengawasi generasi muda agar tidak terjerumus ke lembah hitam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba,” tegas Letkol Lukman.

            Letkol Lukman menambahkan, dari beberapa hasil yang diperoleh Satgas Yonif Mekanis 516/CY seperti penemuan ladang ganja dan menangkap pengedar ganja, ini semakin membuktikan dan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan RI-PNG khususnya di Kabupaten Keerom merupakan wilayah yang rawan terhadap peredaran Narkoba jenis ganja.

            Hal ini dipengaruhi dengan masih adanya oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi yang ada untuk menanam dan mengedarkan ganja. Tidak menutup kemungkinan ganja dipasok dari PNG, dengan masih terbatasnya infrastruktur pengawasan perbatasan seperti Pos Lintas Batas Negara di Distrik Waris yang belum aktif, mengakibatkan pengawasan keluar masuk pelintas batas maupun distribusi barang tidak dapat dilakukan secara optimal.

            “Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh oknum masyarakat kedua negara untuk melaksanakan transaksi Narkoba jenis ganja,” ujarnya.

            Dansatgas Yonif Mekanis 516/CY Letkol Inf Lukman Hakim juga memerintahkan kepada seluruh jajaran Satgas Yonif Mekanis 516/CY untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan darat RI-PNG, guna mencegah berbagai pelanggaran hukum yang dapat terjadi dengan tetap bersikap dan bertindak sesuai prosedur dan sesuai petunjuk dan arahan Komando Atas.

            “Kita harus terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak penggunaan Narkoba melalui kegiatan penyuluhan dan anjangsana,” pungkasnya.

            Sebelumnya, pada Selasa malam dilaksanakan Sweeping oleh Pos Kout Satgas Yonif Mekanis 516/CY yang dipimpin langsung Wadan Satgas Kapten Inf Choky Gunawan dan berhasil menangkap pengedar Narkoba jenis ganja berinisial HN (17) pengangguran dan IM (16) pelajar serta beserta barang bukti 17 paket ganja kering siap edar. Selanjutnya, personel Satgas menyerahkan kedua pelaku dan barang bukti diserahkan kepada pihak Polsek Arso untuk dilaksanakan pengusutan lebih lanjut.(arf)

Selasa, 31 Januari 2017

Komisi A Pertanyakan Anggaran Tim Saber Pungli Pemkot Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembentukan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pada 9 Januari 2017 lalu ternyata membuat kalangan DPRD Surabaya geram.

Ini lantaran, Walikota Surabaya tak pernah merundingkan bahkan memberitahukan adanya pembentukan satuan Saber Pungli tersebut.

“Aku baru dengar hari ini, adanya tim (Saber Pungli) itu,” terang Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Selasa (31/1/2017) di DPRD Surabaya.

Meski demikian, kata Adi, pihaknya tetap mendukung pembentukan tim saber pungli tersebut. sebab, keberadaan tim tersebut diperlukan untuk menciptakan good government and clean government. Bahkan, yang saat ini berkembang yakni open government.

“Jadi ini, tujuannnya untuk memperkecil ruang untuk praktek itu (pungli),” kataya singkat

Namun sayangnya, lanjut Adi langkah tersebut dinilai grusa-grusu sebab hingga saat ini, pihaknya tak mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan dan berasal dari mana, meski pembentukan tim saber pungli tersebut berdasarkan SK Walikota No. 188.45/20/436.1.2/2017 yang terbit 9 Januari lalu, telah menyebutkan bahwa anggarannya dibebankan pada APBD kota.

“Setahu saya komisi A, belum pernah bahas anggarannya,” ungkapnya.

Ia memperkirakan, alokasi anggaran Tim Saber pungli menempel pada Unit yang ada di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) maisng-maisng. Karena ia memastikan, selama ini tak pernah ada nomenklatur anggaran khusus Tim Saber Pungli.

“Nomenklatur Anggran Tim Saber Pungli gak ada,” papar politisi PDIP

Adi berjanji, pihaknya akan menanyakan dana yang digunakan Tim Saber pungli saat evaluasi anggaran nantinya.

“Jika unit ini berjalan dengan baik, nanti kita evaluasi, termasuk anggarannnya,” tegasnya.

Sementara, menanggapi prosedur penindakan yang sebelumnya harus mengkomunikasikan dengan Walikota, Adi mengatakan, bahwa hal tersebut wajar. Pasalnya, sebagai pimpinan mendapatkan laporan berkaitan dengan segala aktifitas dari tim yang dibentuk.

“Tapi komunikasi itu kan bukan berarti mencegah,” tandas pria yang akrab disapa Awi

Pembentukan Tim Saber pungli di lingkungan kota berlandaskan pada Perpres 87 Tahun 2016tentang Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.. Tujuannnya, untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau, terukur dan serta bebas dari pungutan liar. Tim Caber pungli yang dibentuk terdiri dari sejumlah personel dari instansi kejaksaan, TNI/Polri dan pemerintah Kota. beberapa pejabat pemerinath kota yang terlibat dalam Tim Saber pungli, diantaranya : Kasatpol PP Irvan Widyanto, Kepala Inspektorat Kota, Sigit Sugiarto, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otoda Edy Christiyanto, Kepala BKD Mia SAnti Dewi dan Kabag hukum Ira Tursilowati. (arf)

Bersatus Tersangka, Kasus Mardian Nasutio Tidak Bisa di SP3



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan permohonan praperadilan yang diajukan Mulyanto Wijaya, Warga Darmo Permai Selatan Surabaya terhadap Polrestabes Surabaya atas penerbitan surat pemberitahuan  penghentian penyidikkan (SP3) kasus pemalsuan dengan tersangka Mardian Nasutio alias Thio Sin Tjong Warga Krembangan Baru Jaya Surabaya kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (31/1/2017).

Pada persidangan diruang sari, Mulyanto selaku pihak pemohon mengajukan DR Solahudin, SH, MH, Ahli Pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya sebagai saksi ahli dalam permohonan praperadilannya.

Dihadapan hakim tunggal praperadilan, Dwi Supardi, Solahudin menerangkan jika penghentian perkara tersebut tidak bisa dilakukan penyidik ketika sudah menetapkan tersangka. "SP3 itu diterbitkan sebelum penetapan tersangka bukan sesudahnya,"terang Solahudin.

Sementara terkait siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan SP3 tersebut?,  Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Ubhra ini menjelaskan, yang bertanggung jawab atas penerbitan SP itu bukanlah Kapolrestabes Surabaya ataupun Kasatreskrim Polrestabes Surabaya. "Yang tanggung jawab ya penyidik,"tegas Solahudin.

Sedangkan upaya penyidik yang telah memenuhi petunjuk jaksa atau P19 secara berulang-ulang, Menurut Solahudin, pihak penyidk boleh saja mempraperadilankan Kejaksaan. "Meminta agar jaksa melakukan penuntutan,"terangnya.

Sebelum menempuh jalur praperadilan,  semestinya permasalahan dikembalikan nya berkas perkara ke penyidik tersebut dapat diselesaikan dengan cara justice sytem. Dimana cara tersebut menggunakan interkoneksi atau hubungan-hubungan, "Bukan hanya melalui surat tapi bisa juga melalui komunikasi,"sambung Solahudin.

Penyidik juga bisa membuat resume ke jaksa atas keyakinannya saat menetapkan tersangka. "Jika jaksa tak sependapat  dengan resume penyidik, maka jaksa yang menghentikan perkara dengan mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan atau SKP2,"jelas Solahudin.

Keterangan Solahudin ini menutup akhir dari persidangan praperadilan ini. Selanjutnya Hakim akan memutuskan, apakah permohonan praperadilan tersebu diterima atau ditolak. "Tidak perlu ada kesimpulan lagi, putusannya hari Senin, Tanggal 6 Februari,"kata Hakim Dwi Supardi diahkir persidangan.

Seperti diketahui, permohonan praperadilan ini dilakukan lantaran adanya penghentian perkara pemalsuan dengan tersangka Mardian Nasutio alias Thio Sin Tjong yang diterbitkan Polrestabes Surabaya, Nomor SP-Tap/220/XI/2016/Satreskrim tertanggal 21 November 2016.

Pidana Mardian Nasutio ini merupakan buntut dari perkara Hairanda yang pertama. Saat itu, Hairanda mendapat kuasa dari Mulyanto bersama Juliati Sugihaman (istri), Alvianto Wijaya (anak)  yang  tersandung kasus hukum. Mereka dilaporkan Juniwanti Sugihman atas tuduhan penganiayaan, pengeroyokan, serta pengerusakan.

Ditengah proses hukum itu, Hairanda mengaku bisa menghentikan kasus yang dilaporkan Juniwati di Polrestabes Surabaya, dengan biaya sebesar Rp 165 juta.

Namun setelah uang diberikan oleh Mulyanto sebesar Rp 165 juta, mereka justru ditetapkan sebagai tersangka. Hingga akhirnya Hairanda dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dengan tudingan penipuan.

Oleh Hakim PN Surabaya, Hairanda divonis 6 bulan penjara dari tuntutan jaksa selama 1,6 tahun penjara dan oleh Hakim PT Surabaya, Hukumannya ditambah jadi 2 tahun penjara, setelah dirinya mengajukan banding.

Lantas apa hubungan Hairanda dengan perbuatan pidana yang dilakukan Mardian Nasutio? Dari BAP yang dikembalikan Jaksa Marsandhi ke penyidik,  Mardian Nasutio adalah saksi dalam kasus penganiayaan yang dihentikan Polrestabes Surabaya.

Mardian muncul setelah laporan Mulyanto ke DK Peradi Jatim ditolak. Dengan dalih, Hairanda bukan anggota Peradi Jatim, melainkan anggota DK Peradi Banjarmasin.

Atas putusan itu, Mulyanto mengajukan banding ke Peradi Pusat. Banding itu dilakukan dengan dasar DK Peradi Banjarmasin belum terbentuk secara devinitif.

Nah, saat banding itulah, mulai terungkap keterlibatan Hairanda dalam pemalsuan surat keterangan dari tersangka Mardian, yang dipakai untuk menyangkal tudingan laporan Mulyanto.

Dalam surat tersebut, tersangka Mardian mengaku sebagai paman dari Juliati Sugihaman dan menyatakan jika perkara Mulyanto dkk bisa dihentikan atau di SP3 Polrestabes Surabaya, berkat kinerja Hairanda.

Surat Keterangan tersebut dibuat secara tertulis dan ditanda tangani Mardian. Namun, surat keterangan itu dikonsep oleh  Hairanda dan diketik Agus Hariyanto (pegawai Hairanda) dengan  menggunakan komputer milik Hairanda.

Atas dasar itulah jaksa mengembalikan berkas ke penyidik dan memberikan petunjuk agar Hairanda dan Agus Hariyanto terlibat dalam perkara pemalsuan surat keterangan tersebut. (Komang)

Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Delegasi Pengusaha Prancis



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjajaki peluang kerja sama dengan delegasi pengusaha Prancis dalam mendukung berbagai bidang pembangunan di Surabaya melalui keunggulan teknologi yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Peluang kerja sama tersebut mengemuka ketika Pemkot Surabaya menerima rombongan delegasi pengusaha Prancis yang didampingi Duta Besar Prancis untuk Indonesia serta beberapa pejabat dari Kedutaan Besar Prancis di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/1). Mereka diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan.

Delegasi yang berkunjung ke Surabaya adalah perwakilan dari delapan perusahaan Prancis yang mayoritas bergerak dalam bidang teknologi tekait mobilitas, keamanan, serta smart city. Selain pengusaha, juga ada pejabat dari Kedubes Prancis dengan total delegasi berjumlah 15 orang.

Sekda Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, berkaitan dengan peluang kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan delegasi Prancis, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir dalam pertemuan tersebut. Harapannya, ada interaksi langsung antara delegasi pengusaha dengan beberapa SKPD terkait perihal apa saja yang bisa dikerjasamakan. “Kami juga sampaikan sedikit paparan dan juga peluang kerja sama terkait potensi di Surabaya di tahun-tahun mendatang,” ujar Hendro.

Sekda lantas menyampaikan paparan singkat perihal kemajuan dan kodisi makro ekonomi Surabaya. Mulai dari paparan pertumbuhan ekonomi, juga ketenagakerjaan. Hendro menyebut jumlah sumber daya manusia (SDM) di Surabaya sangat besar. Termasuk juga paparan perihal dukungan infrastruktur udara dan pelabuhan, pengembangan jaringan jalan utama di Surabaya, serta dukungan infrastruktur transportasi. “Termasuk pengembangan ITS (Intelligent Transport System) menjadi ERP (Electronic Road Prizing) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di beberapa titik akibat pemakaian kendaraan pribadi. Harapannya, ada kemauan masyrakat untuk berpindah menggunakan angkutan massal,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan paparan tentang Surabaya Smart City seperti smart government, smart peope, smart economy, smart environment, smart living dan juga smart mobility. Untuk smart government, Sekda menjelaskan tentang penerapan e-government di Surabaya. Juga pelayanan publik yang berbasis online. “Pemkot Surabaya memiliki Surabaya Single Windows yang membuat pengurusan perizinan menjadi lebih cepat,” sambung mantan Kepala Bappeko Surabaya ini. 

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Jean Charles Berthonet mengatakan, ini merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Surabaya. Selama ini, dia mengaku telah banyak mendengar perihal kemajuan Surabaya. “Kota Surabaya ini perkembangan nya cepat sekali. Saya senang bisa berkunjung ke sini untuk mengetahui langsung bagaimana terkait perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur. Kami juga ingin mempelajari lebih jauh tentang smart city surabaya,” ujarnya.

Jean Charles mengungkapkan, sebagai kota yang berkembang dengan cepat, Surabaya juga memiliki masalah perkotaan seperti yang dialami oleh-oleh kota besar lainnya di Indonesia, bahkan di dunia. Termasuk juga adanya tantangan-tantangan perkotaan yang membutuhkan solusi efektif dan efisien. “Sebagai Kedubes, saya ingin bekerja sama lebih jauh dengan Surabaya. Kami memiliki teknologi untuk mengatasi masalah perkotaan. Karena itu, kami menghadirkan pengusaha-pengusaha di sini. Utamanya di bidang transportasi, energi dan teknologi informasi,” sambung Jean Charles Berthonet.

Salah satu perusahaan yang ikut dalam delegasi pengusaha tersebut yakni Suez yang bergerak dalam pengelolaan air bersih. Selain Surabaya, kota-kota lainnya yang juga dikunjungi oleh Kedutaan Besar Prancis melalui Business France dengan mendatangkan delegasi pengusaha ke Indonesia dalam kegiatan Workshop City of Tomorrow itu adalah Palembang dan Bandung.(arf)